Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​KPUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik

11 Des. 2018, 23.31.28

​KPUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik

Jakarta, SENTANAnews.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman dengan nilai 94,31 atau berada di Zona Hijau.

Penghargaan diterima langdung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diberikan oleh Ketua Ombudsman Amzulian Rifai kepada di Auditorium TVRI, Jakarta, Senin, (10/12).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan responsif dan kepastian adalah dua hal yang selalu dilakukan dalam melayani masyarakat. "Kami terus berusaha keras meningkatkan pelayanan kepada publik. Saya minta kepada seluruh insan PUPR untuk responsif dalam pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri Basuki didampingi Inspektur Jenderal (Irjen) Widiarto.

Selain responsif, Kementerian PUPR juga menerapkan kepastian waktu pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian apakah perizinan yang diajukannya disetujui atau tidak.

Kegiatan penilaian yang dilakukan Ombudsman terhadap tiga jenis pelayanan publik di Kementerian PUPR. Pertama, bidang Sumber Daya Air (SDA), yakni layanan Izin Pengusahaan SDA dan Izin Penggunaan SDA.

Kedua, bidang Cipta Karya dengan produk layanan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II ke Golongan III, Permohonan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan III, Permohonan Membeli Rumah Negara Golongan III, Permohonan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III, dan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas Tanah Rumah Negara Golongan III.

Ketiga, bidang Bina Marga dengan produk layanan yakni Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol, Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan Tol, Disepensasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Tol Untuk Kendaraan Dengan Angkutan Berat, Dispensasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Tol Untuk Keperluan Sementara/Tertentu, Izin Pembangunan Overpass/Underpass dan Penerbitan Izin Pembangunan Simpang Susun dan Prasaranan Transportasi Lain Sejajar Jalan Tol.

Hasil penilaian Ombudsman dibagi menjadi tiga kategori yakni nilai 0-55 Tingkat Kepatuhan Rendah atau Zona Merah, nilai 56-88 Tingkat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning dan nilai 89-100 Tingkat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau. Tahun ini Kementerian PUPR masuk kategori Zona Hijau atau meningkat dari tahun sebelumnya di Zona Kuning.

Selain Kementerian PUPR, Kementerian yang masuk zona hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi yakni, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pertahanan yang juga meraih predikat tertinggi di kategori Kementerian. Sementara, peraih predikat Kepatuhan Tertinggi di setiap kategori lainnya adalah Kabupaten Ciamis, Kota Ambon, Provinsi Riau dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menjelaskan bahwa menilai kepatuhan juga menilai kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah hal yang sangat penting karena merupakan hak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

"Kualitas pelayanan masyarakat itu merefleksikan peradaban suatu bangsa, tidak ada suatu negara yang bebas dari korupsi, apalagi mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyakatnya jika negara tersebut absen dari pelayanan publik yang mumpuni, masyarakat mendambakan pelayanan publik yang mudah, cepat, berkepastian, dan terbebas dari pungutan liar," kata Amzulian.

Penilaian Ombudsman terdiri dari 10 variabel yakni adanya standar layanan, maklumat layanan, Sistim Informasi Pelayanan Publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan motor, atribut dan pelayanan terpadu.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pengambilalihan Tanpa Izin Tangki BBM Pertamina Melawan Hukum
Ekonomi
Tindakan mengambil alih dari orang yang berhak dan menguasai secara tanpa izin truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik P...
Ekonom: Pembajakan Mobil Tangki Pelanggaran Konstitusi
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pembajakan mobil tangki merupakan tindakan pelanggaran konstitusi ekonomi yang berp...
​Dibajak, Dua Mobil Tangki Pertamina Dibawa ke Istana Negara
Ekonomi
Dua mobil tangki biosolar Pertamina yang sedang beroperasi sekitar pukul 05.00, Senin (18/3/2019) pagi tadi dihadang dan dilari...
​PLN Disjaya Luncurkan Paket Layanan TPS Terang
Ekonomi
Guna memberikan fasilitas penunjang bagi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2019 yang maksimal, PT PLN (Persero) Unit Induk Dist...
​Amankan Listrik Pemilu 2019, PLN Gelar Apel Siaga
Ekonomi
Menghadapi rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden tahun 2019, yang telah berlangsung sejak tanggal 23 Septem...
​Kembangkan Kemampuan SDM Tuban, Pertamina Gelar Pelatihan
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Tuban Jawa Timur melaksanakan pelatihan untuk masyarakat d...
​Pertamina Perkuat Sinergi dengan Sejumlah BUMN
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) memperkuat kemitraan strategis untuk kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan dengan seju...
​Staf Khusus Menaker: Teknologi Informasi Perlu Dibatasi
Ekonomi
Teknologi Informasi faktanya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas, namun harus diatur sedemikian rupa, agar ru...
​Direksi dan Komisaris PLN Kembali ke Almamater
Ekonomi
PT PLN (Persero) mengajak generasi muda untuk menggali potensi diri dan memajukan negeri lewat pendidikan. Hal ini diwujudkan d...