Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​KPUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik

11 Des. 2018, 23.31.28

​KPUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik

Jakarta, SENTANAnews.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman dengan nilai 94,31 atau berada di Zona Hijau.

Penghargaan diterima langdung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diberikan oleh Ketua Ombudsman Amzulian Rifai kepada di Auditorium TVRI, Jakarta, Senin, (10/12).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan responsif dan kepastian adalah dua hal yang selalu dilakukan dalam melayani masyarakat. "Kami terus berusaha keras meningkatkan pelayanan kepada publik. Saya minta kepada seluruh insan PUPR untuk responsif dalam pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri Basuki didampingi Inspektur Jenderal (Irjen) Widiarto.

Selain responsif, Kementerian PUPR juga menerapkan kepastian waktu pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian apakah perizinan yang diajukannya disetujui atau tidak.

Kegiatan penilaian yang dilakukan Ombudsman terhadap tiga jenis pelayanan publik di Kementerian PUPR. Pertama, bidang Sumber Daya Air (SDA), yakni layanan Izin Pengusahaan SDA dan Izin Penggunaan SDA.

Kedua, bidang Cipta Karya dengan produk layanan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II ke Golongan III, Permohonan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan III, Permohonan Membeli Rumah Negara Golongan III, Permohonan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III, dan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas Tanah Rumah Negara Golongan III.

Ketiga, bidang Bina Marga dengan produk layanan yakni Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol, Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan Tol, Disepensasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Tol Untuk Kendaraan Dengan Angkutan Berat, Dispensasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Tol Untuk Keperluan Sementara/Tertentu, Izin Pembangunan Overpass/Underpass dan Penerbitan Izin Pembangunan Simpang Susun dan Prasaranan Transportasi Lain Sejajar Jalan Tol.

Hasil penilaian Ombudsman dibagi menjadi tiga kategori yakni nilai 0-55 Tingkat Kepatuhan Rendah atau Zona Merah, nilai 56-88 Tingkat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning dan nilai 89-100 Tingkat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau. Tahun ini Kementerian PUPR masuk kategori Zona Hijau atau meningkat dari tahun sebelumnya di Zona Kuning.

Selain Kementerian PUPR, Kementerian yang masuk zona hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi yakni, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pertahanan yang juga meraih predikat tertinggi di kategori Kementerian. Sementara, peraih predikat Kepatuhan Tertinggi di setiap kategori lainnya adalah Kabupaten Ciamis, Kota Ambon, Provinsi Riau dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menjelaskan bahwa menilai kepatuhan juga menilai kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah hal yang sangat penting karena merupakan hak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

"Kualitas pelayanan masyarakat itu merefleksikan peradaban suatu bangsa, tidak ada suatu negara yang bebas dari korupsi, apalagi mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyakatnya jika negara tersebut absen dari pelayanan publik yang mumpuni, masyarakat mendambakan pelayanan publik yang mudah, cepat, berkepastian, dan terbebas dari pungutan liar," kata Amzulian.

Penilaian Ombudsman terdiri dari 10 variabel yakni adanya standar layanan, maklumat layanan, Sistim Informasi Pelayanan Publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan motor, atribut dan pelayanan terpadu.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...
Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa me...
Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Be...
Cegah Garut Banjir, KPUPR Bangun Tanggul Sepanjang  5 Km
Ekonomi
Pasca banjir bandang yang terjadi di Kota dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 20 September 2016 lalu, Kementerian Pekerjaan Um...
Atasi Banjir, Kementerian PUPR Normalisasi Sungai di Kota Bima
Ekonomi
Guna mencegah terulangnya banjir besar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan ...
Mulai Digenangi, Bendungan Mila Siap Suplai Irigasi 1.689 Ha
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, termasuk di Kawasa...
​Pererat Persaudaraan, Kodiklatad dan Masyarakat Gelar Baksos
Ekonomi
Mempererat silaturahmi antara institusi TNI-Polri serta komunitas offroad dan masyarakat, Komandan Kodiklatad, Letjen TNI AM. P...