Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

KPUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN

21 Okt. 2018, 20.08.35

KPUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN

Jakarta, sentananews.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sertifikasi ini merupakan bukti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR berkompeten menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) SDM.

Pengembangan SDM Indonesia menjadi fokus pembangunan Pemerintah setelah sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga memerlukan SDM yang kompeten agar dihasilkan infrastruktur yang berkualitas.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam menjalankan tugasnya, seluruh insan PUPR harus memegang teguh empat budaya kerja (corporate culture) Kementerian PUPR yakni _mission oriented_ dimana tidak akan berhenti sebelum pekerjaan selesai, bekerja sebagai sebuah tim (team work), professional, dan memiliki akhlakul karimah.

LAN telah memberikan sertifikasi akreditasi lembaga diklat untuk tingkat Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi sebanyak 9 lembaga diklat dari 11 pengusul, BPSDM PUPR menjadi salah satunya.

Sertifikasi akreditasi yang diberikan adalah akreditasi pendelegasian kewenangan Lembaga Diklat Teknis untuk BPSDM, akreditasi Lembaga Diklat Program Diklatpim Tingkat IV dengan Kualifikasi A untuk Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung dan akreditasi Lembaga Diklat Program Diklatpim Tingkat III dan IV dengan Kualifikasi B untuk Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta.

Akreditasi diserahkan oleh Kepala Deputi Bidang Diklat Aparatur Muhammad Idris yang mewakili Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto dan diterima oleh Sekretaris BPSDM KM. Arsyad yang mewakili Kepala BPSDM Lolly Martina Martief di Kantor LAN, Jakarta, Jumat (19/10/18).

"Hasil penilaian akreditasi merupakan suatu kepercayaan LAN kepada Kementerian PUPR yang dianggap mampu untuk penyelenggaraan kediklatan. Hal itu menjadi tanggung jawab kita agar lembaga diklat PUPR terus dapat meningkatkan kualitas kediklatannya untuk dapat menghasilkan SDM yang berkompeten di bidangnya," kata Kepala BPSDM Lolly Martina Martief dalam sambutannya yang dibacakan KM. Arsyad.

Setelah mendapat akreditasi tersebut, BPSDM PUPR dapat memberikan dan mencabut akreditasi terhadap lembaga diklat teknis atau fungsional sepanjang akreditasinya sebagai instansi pengakreditasi diklat belum dicabut. BPSDM juga mempunyai kewenangan untuk mengakreditasi Lembaga Diklat Daerah dan Lembaga diklat lainnya untuk Pelatihan Teknis bidang PUPR. BPSDM juga wajib melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina dalam proses akreditasi serta memberikan laporan penyelenggaraan akreditasi kepada Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta dan IV Bandung berhak memfasilitasi lembaga diklat lain yang belum terakreditasi dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan serta wajib melaporkan penyelenggaraan diklat kepada instansi pembina, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Akreditasi ini sebagai kewajiban kepada penyelenggara diklat agar lebih akuntabel dan harus memprioritaskan masalah kualitas kediklatan bukan kuantitas," kata Kepala Deputi Bidang Diklat Aparatur Muhammad Idris dalam sambutan penyerahan sertifikat akreditasi.

Editor: Luthfi Pattimura



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

RI dan Belanda Fokus Implementasikan Proyek Kerjasama Bidang Keairan
Ekonomi
Kerjasama bilateral Indonesia - Belanda dalam bidang Keairan telah berlangsung lama dan terus berkembang. Isu yang menjadi perh...
KPUPR Terus Tingkatkan Kualitas Jalan Perbatasan di Papua
Ekonomi
Pembangunan jalan perbatasan Indonesia - Papua Nugini terus dilanjutkan. Kondisi saat ini sudah tembus 909 km dari total 1.098 ...
​Praktik Pungli Perizinan Sulitkan Pelaku Bisnis
Ekonomi
Praktisi hukum dan pengamat sektor properti, Erwin Kallo mengatakan, birokrasi yang belum bebas dari perilaku suap dan pungutan...
Menyoal Dampak Infrastruktur, Ini Suara Akademisi
Ekonomi
Masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) beberapa bulan lagi berakhir. Tapi manfaat pembangunan infrastruktur ...
Sempat Unggul 1-0, indonesia Dibekuk Thailand 2-4
Ekonomi
Timnas Indonesia pulang dengan kepala tertunduk dikalahkan Thailand dengan skor 2-4 pada laga Grup B Piala AFF 2018 di Stadion ...
Akhir November, Bendungan Logung Kudus Siap Digenangi Air
Ekonomi
Pembangunan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini telah rampung dan siap diisi air atau impounding...
YBM PLN Bagikan 7.300 Paket Sembako untuk Dhuafa di Jabodetabek
Ekonomi
Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN sebagai lembaga zakat berbasis BUMN terus menebar manfaat untuk masyarakat kurang mampu di seluru...
Revisi PP No.23/2010 Berpotensi Rugikan Negara Ratusan Triliun
Ekonomi
Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara yakin, rencana revisi PP No.23/2010 sarat dengan prilaku moral hazard dan dugaan KKN ...
Mimpi Budi,Tol Sumo Landscape Jatim
Ekonomi
Di saat Tol Surabaya–Mojokerto (Sumo) memasuki zona hitam. Jawa Timur membutuhkan Budi Pramono untuk menyelesaikan. Tol Sumo ba...