Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

KPUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN

21 Okt. 2018, 20.08.35

KPUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN

Jakarta, sentananews.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sertifikasi ini merupakan bukti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR berkompeten menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) SDM.

Pengembangan SDM Indonesia menjadi fokus pembangunan Pemerintah setelah sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga memerlukan SDM yang kompeten agar dihasilkan infrastruktur yang berkualitas.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam menjalankan tugasnya, seluruh insan PUPR harus memegang teguh empat budaya kerja (corporate culture) Kementerian PUPR yakni _mission oriented_ dimana tidak akan berhenti sebelum pekerjaan selesai, bekerja sebagai sebuah tim (team work), professional, dan memiliki akhlakul karimah.

LAN telah memberikan sertifikasi akreditasi lembaga diklat untuk tingkat Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi sebanyak 9 lembaga diklat dari 11 pengusul, BPSDM PUPR menjadi salah satunya.

Sertifikasi akreditasi yang diberikan adalah akreditasi pendelegasian kewenangan Lembaga Diklat Teknis untuk BPSDM, akreditasi Lembaga Diklat Program Diklatpim Tingkat IV dengan Kualifikasi A untuk Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung dan akreditasi Lembaga Diklat Program Diklatpim Tingkat III dan IV dengan Kualifikasi B untuk Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta.

Akreditasi diserahkan oleh Kepala Deputi Bidang Diklat Aparatur Muhammad Idris yang mewakili Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto dan diterima oleh Sekretaris BPSDM KM. Arsyad yang mewakili Kepala BPSDM Lolly Martina Martief di Kantor LAN, Jakarta, Jumat (19/10/18).

"Hasil penilaian akreditasi merupakan suatu kepercayaan LAN kepada Kementerian PUPR yang dianggap mampu untuk penyelenggaraan kediklatan. Hal itu menjadi tanggung jawab kita agar lembaga diklat PUPR terus dapat meningkatkan kualitas kediklatannya untuk dapat menghasilkan SDM yang berkompeten di bidangnya," kata Kepala BPSDM Lolly Martina Martief dalam sambutannya yang dibacakan KM. Arsyad.

Setelah mendapat akreditasi tersebut, BPSDM PUPR dapat memberikan dan mencabut akreditasi terhadap lembaga diklat teknis atau fungsional sepanjang akreditasinya sebagai instansi pengakreditasi diklat belum dicabut. BPSDM juga mempunyai kewenangan untuk mengakreditasi Lembaga Diklat Daerah dan Lembaga diklat lainnya untuk Pelatihan Teknis bidang PUPR. BPSDM juga wajib melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina dalam proses akreditasi serta memberikan laporan penyelenggaraan akreditasi kepada Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta dan IV Bandung berhak memfasilitasi lembaga diklat lain yang belum terakreditasi dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan serta wajib melaporkan penyelenggaraan diklat kepada instansi pembina, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Akreditasi ini sebagai kewajiban kepada penyelenggara diklat agar lebih akuntabel dan harus memprioritaskan masalah kualitas kediklatan bukan kuantitas," kata Kepala Deputi Bidang Diklat Aparatur Muhammad Idris dalam sambutan penyerahan sertifikat akreditasi.

Editor: Luthfi Pattimura



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pasca Pembubaran Petral, Mestinya Pertamina Bisa Untung Besar
Ekonomi
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai, alasan pembubaran PT.Pertamina Trading Limited (Petral) yang pernah disampaikan oleh ma...
​Keuntungan Pertamina Hanya 1% dari Potensi yang Harus Diraih
Ekonomi
Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyotori keuntungan yang diperoleh PT Pertamina (Perse...
Tutup Tahun 2018, Pertamina EP Catat Produksi 101%
Ekonomi
PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas...
​Ungkap Pengoplosan LPG, Pertamina Apresiasi Polda Metro Jaya
Ekonomi
PT Pertamina Persero) mengapresiasi pihak kepolisian yang berhasil menangkap oknum pengoplosan gas elpiji 3 kilogram (kg) bersu...
​Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Ponpes di Barru Sulsel
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus membangun rumah s...
​KPUPR Targetkan 699 Unit Huntara Rampung Akhir Februari 2019
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban b...
​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...