Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

KSPMI: Pertamina Terlalu Sering Berganti Direksi

13 Feb. 2018, 20.08.27

KSPMI: Pertamina Terlalu Sering Berganti Direksi

Jakarta, sentananews.com


Presiden Konfederasi SP Migas Indonesia (KSPMI), Faisal Yusra menilai, seringnya pergantian direksi di tubuh PT Pertamina (Persero) akan menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi dalam 15 tahun terakhir, telah terjadi pergantian direksi di BUMN tersebut sebanyak 9 kali.

"Mencermati konstelasi yang berkembang seputar pergantian direksi Pertamina, bagi banyak pihak termasuk Pekerja Migas/Pertamina adalah menjadi pertanyaan. Karena dalam 15 tahun terakhir, Pertamina sudah mengalami pergantian rezim direksi yang ke-9," katanya di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Padahal, kata dia, UU menegaskan dalam keadaan normal penugasan direksi BUMN adalah 5 tahun. "Jadi bisa dibayangkan pergantian yang begitu sering menunjukkan ada yang salah dalam penetapan Direksi. Apakah itu masalah kinerja maupun kompetensi figur yang tidak tepat, atau kebijakannya tidak pas," tukasnya.

Yang juga menjadi pertanyaan, lanjut dia, jumlah direksi Pertamina yang bertambah banyak sampai 11 Direksi seperti yang diberitakan akhir-akhir ini tanpa adanya perubahan proses bisnis yang signifikan. "Ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pemborosan yang nyata," ucapnya.

Ia juga menyoroti dipecahnya Direktorat Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran Industri dan Direktur Pemasaran Retail plus Direktur Logistik/Perkapalan. "Ini akan mengganggu banyak hal di lapangan karena kenyataannya sumbernya satu sektor dan pengaturan setiap direktorat dengan KPI masing-masing akan menimbulkan masalah besar di area supply & distribusi," ujarnya.

Hal yang sama dahulu sudah pernah terjadi saat BBM dan LPG memiliki KPI terpisah. Perlu effort yang sangat besar untuk membuat keduanya bersinergi. "Padahal kedua sektor itu masih dalam naungan satu direksi. Bisa dibayangkan betapa runyamnya bila tiga sektor yang bersentuhan langsung memiliki masing-masing direksi dan masing-maisng KPI/Target. Kalau sudah pernah memiliki pengalaman yang tidak baik di masa lalu mengapa harus diulangi," tukasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno agar mengembalikan organisasi direksi Pertamina seperti pada masa lalu. "Hal ini penting agar organisasi direksi PERTAMINA bisa sejalan dengan proses bisnisnya sesuai maksud dan tujuannya yang diatur dalam AD dan UU Migas diantaranya Direktur Utama, Direktir Hulu & Gas, Direktur Hilir, Direktur Keuangan & IT dan Direktur Portofolio Bisnis & General Affair," paparnya.

Namun demikian, pekerja Migas/Pertamina berharap seluruh upaya perubahan Direksi adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja, bukan hal lain seperti membagi-bagi kekuasaan maupun kesempatan apalagi dikaitkan dengan hal subyektif seperti politik misalnya.

"Kita juga berharap, proses pemilihan dilakukan secara transparan dengan mengetengahkan kapabilitas dan kompetensi teknis dan manajerial dengan memberikan kesempatan Pekerja Karir yang nyata-nyata masuk dalam talent pool Pertamina sebagai bagian dari proses pembinaan dan promosi. Pekerja meyakini jabatan direksi adalah juga jabatan karir bukan jabatan politis," pungkas Yusra.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kementerian PUPR Dorong Daur Ulang Limbah Plastik Sebagai Campuran Aspal
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan inovasi oleh perguruan tinggi. Salah satunya adal...
​Presiden Perkirakan Revitalisasi Sungai Citarum Selesai Dalam 7 Tahun
Ekonomi
Presiden Joko Widodo menyadari bahwa revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum bukanlah pekerjaan mudah yang dapat disele...
​Kebijakan Ganjil Genap di Akses Jalan Tol Bekasi, Ini Penjelasan Jasa Marga
Ekonomi
Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan dalam waktu dekat akan memberlakukan paket kebijakan dalam rangka menangani ke...
​Kementrian PUPR Evaluasi Pembangunan 32 Jalan Tol
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan proyek 32 jalan tol dan 4 Light Rapid Transit (L...
Proyek Infrastruktur Elevated Normal Dua Minggu Lagi
Ekonomi
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menyatakan, pembangunan proyek infrastruktur, khususnya ...
​DPR: ESDM Harus Paksa Freeport Patuhi Kesepakatan
Ekonomi
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kesepakatan tentang pelepasan 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini tak...
​Pertamina: Pembalap Perlu Tingkatkan Budaya Aman Berkendara
Ekonomi
Vice President HSE Management System Iwan Jatmika mengatakan, bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan budaya a...
Moratorium Proyek Jalan Layang Paling Lama Tiga Minggu
Ekonomi
Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) berharap moratorium proyek jalan layang tidak berlan...
​Bangun Kabel Laut 20 kV, PLN Listriki Gili Gede
Ekonomi
PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat kini tengah membangun infrastruktur kelistrikan untuk mengalirkan listrik ke salah...