Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Langgar UU, Mahfud MD Sarankan PP 72 Digugat

26 Jan. 2017, 22.54.01

Langgar UU, Mahfud MD Sarankan PP 72 Digugat

Jakarta, Sentananews.com Beberapa kalangan mulai mempertanyakan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Menanggapi hal ini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD mengaku banyak menerima mediasi dari berbagai kalangan untuk melakukan uji materi terhadap PP 72 tersebut.

"Banyak yang datang ke saya terkait PP 72 ini, mereka meminta pertimbangan. Saya bilang kalau mau uji materi silahkan saja, saya dukung, saya izinkan, karena ini kan demi menegakkan Undang-Undang," kata Mahfud kepada wartawan, Kamis (26/1).

Menurut dia, dalam pengajuan gugatan ini, nantinya uji materi akan dilakukan di Mahkamah Agung (MA). Berbeda dengan uji materi terhadap Undang-Undang yang dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena gugatan uji materi kali ini berarti isi PP 72 itu bertentangan dengan Undang-Undang," tegas dia.

Sebelumnya, DPR RI mengkritik keras pengesahan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, PP 72 ini dinilai tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, PP tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang, khususnya UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam PP tersebut dinyatakan pengelolaan aset strategis dilakukan oleh perseroan terbatas. Padahal konstitusi menyatakan harus dilakukan oleh negara melalui BUMN. "Tidak boleh PP bertentangan dengan UU apalagi berpotensi melanggar Konstitusi UUD 45," ujar Teguh.

Teguh khawatir, PP ini justru memberi peluang pengalihan kekayaan negara menjadi kekayaan badan usaha atau PT tanpa persetujuan DPR. Menurutnya, PP Ini bisa dimaknai upaya untuk melepas aset negara yang selama Ini dikuasai negara melalui BUMN.

Penulis: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​439 Karya Inovasi PLN Dilombakan dalam LIKE PLN 2018
Ekonomi
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andi N.Sommeng menyebutkan bawah memasuki era Industri 4.0 ini, semua pih...
Pertamina MOR VIII Operasikan BBM Satu Harga di 13 Titik
Ekonomi
Sampai dengan Oktober 2018, PT Pertamina (Persero) – Marketing Operation Region VIII tercatat telah mengoperasikan 13 titik BBM...
​Pertamina Luncurkan "Enduro Student Program" di Madiun
Ekonomi
Setelah meluncurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis kemandirian ekonomi yakni Enduro Student Program (ES...
PLN Terbitkan Lagi Global Bond Senilai US$ 11,5 Miliar
Ekonomi
PLN kembali berhasil menerbitkan Global Bond senilai kurang lebih US$ 1,5 miliar, yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan ...
PEP Agresif Tambah Cadangan Gas di Sulteng
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas berhasil men...
​Ini Enam Cara Supaya UMKM Bisa Naik Kelas
Ekonomi
Survey oleh Pro Indonesia Foundation di 30 kota menemukan bahwa 6 masalah utama UMKM untuk meningkatkan kelas bisnisnya adalah ...
​PT Pertamina EP Penuhi Target Seismik 100%
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sekaligus Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas, ...
2018 Kementrian PUPR Bangun 134 Jembatan Gantung
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas setiap desa-d...
Rahasia Hidup Enak dan Nyaman
Ekonomi
Seiring bertambahnya tingkat ekonomi sosial, meningkat pula pola hidupnya. Manusia ingin hidupnya lebih enak dan nyaman. Salah ...