Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Langgar UU, Mahfud MD Sarankan PP 72 Digugat

26 Jan. 2017, 22.54.01

Langgar UU, Mahfud MD Sarankan PP 72 Digugat

Jakarta, Sentananews.com Beberapa kalangan mulai mempertanyakan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Menanggapi hal ini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD mengaku banyak menerima mediasi dari berbagai kalangan untuk melakukan uji materi terhadap PP 72 tersebut.

"Banyak yang datang ke saya terkait PP 72 ini, mereka meminta pertimbangan. Saya bilang kalau mau uji materi silahkan saja, saya dukung, saya izinkan, karena ini kan demi menegakkan Undang-Undang," kata Mahfud kepada wartawan, Kamis (26/1).

Menurut dia, dalam pengajuan gugatan ini, nantinya uji materi akan dilakukan di Mahkamah Agung (MA). Berbeda dengan uji materi terhadap Undang-Undang yang dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena gugatan uji materi kali ini berarti isi PP 72 itu bertentangan dengan Undang-Undang," tegas dia.

Sebelumnya, DPR RI mengkritik keras pengesahan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, PP 72 ini dinilai tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, PP tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang, khususnya UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam PP tersebut dinyatakan pengelolaan aset strategis dilakukan oleh perseroan terbatas. Padahal konstitusi menyatakan harus dilakukan oleh negara melalui BUMN. "Tidak boleh PP bertentangan dengan UU apalagi berpotensi melanggar Konstitusi UUD 45," ujar Teguh.

Teguh khawatir, PP ini justru memberi peluang pengalihan kekayaan negara menjadi kekayaan badan usaha atau PT tanpa persetujuan DPR. Menurutnya, PP Ini bisa dimaknai upaya untuk melepas aset negara yang selama Ini dikuasai negara melalui BUMN.

Penulis: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Direksi Pertamina Dirombak, Elia Massa Manik Dicopot
Ekonomi
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Pertamina (Persero) yang digelar, Jumat (20/4) memutuskan adanya perombakan d...
​Krakatau Steel Siapkan Belanja Modal Rp 7,5 T
Ekonomi
Emiten baja pelat merah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) sepanjang tahun ini, mengalokasikan belanja modal atau capital e...
​Kuartal I 2018, BTN Raup Untung Rp 684 Miliar
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mencatatkan laba bersih perseroan pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp684 miliar, naik...
Serikat Pekerja: Kondisi PLN Sangat Memprihatinkan
Ekonomi
Kondisi PT PLN (persero) saat ini dinilai sangat memprihatinkan, termasuk hubungan industrial yang juga tidak baik sehingga me...
​Ketua SP PLN: MPP Berbeda dengan MVPP
Ekonomi
Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda menegaskan bahwa Mobile PowerPlant (MPP) berbeda dengan Marine Vessel Power P...
​PT JJC Konsisten Perkaya Inovasi Pembangunan Tol Japek II Elevated
Ekonomi
Masih dalam rangkaian kegiatan pada Konferensi Regional Teknik Jalan (KRTJ) ke-14 oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (H...
​Polemik Dana CSR, Dirut Telkom Diskriminatif
Ekonomi
Desakan berbagai elemen masyarakat meminta agar Dirut PT Telkom Alex Sinaga mundur, kian menggema.Salah satu alasan desakan mun...
Dukung Industri di Bekasi, PLN Siapkan 1 Miliar VA Listrik
Ekonomi
PT PLN (persero) siap memasok listrik untuk kebutuhan bisnis dan industi di kawasan Bekasi dengan menyiapkan daya sebesar 1.000...
Pertamina: 11 Kelurahan 100% Bersih dari Tumpahan Minyak
Ekonomi
Tim verifikasi dampak lingkungan yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Kabupaten / Kota, Dinas terkait, Pertamina dan perwaki...