Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Siap Dilanjutkan

8 Okt. 2017, 9.01.25

Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Siap Dilanjutkan

Jakarta, sentananews.com

Proyek reklamasi Teluk Jakarta dipastikan akan segera dilanjutkan setelah moratorium proyek tersebut dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang.

Hal ini idkatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/10).

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat terkait masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)," kata Luhut.

Atas dasar itu, kata Luhut, pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada Kamis (5/10). Surat tersebut mencabut surat keputusan yang dikeluarkan Rizal Ramli, Menko Maritim terdahulu, yang pada 2016 menghentikan sementara pembangunan reklamasi.

Dengan demikian, Luhut meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan proyek reklamasi di teluk pantai utara Jakarta bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam kutipan surat disebutkan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Lebih lanjut Luhut mengatakan, dalam penyelesaian penerapan sanksi tersebut dilibatkan juga pengawasan dan evaluasi dari PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT PHE (Pertamina Hulu Energi).

Khusus untuk Pulau G, lanjut mantan Menko Polhukam itu, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut.

Permintaan PLN kepada pengembang untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang telah diselesaikan dengan membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang disalurkan ke PLTU. Ada pun biaya pembangunan terowongan akan dibebankan kepada pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). "Selain itu juga akan dilakukan perpanjangan kanal," imbuhnya.

Kajian juga telah dilakukan untuk memastikan agar proyek reklamasi tak mengganggu ativitas PLTU Muara Karang dan pipa PHE.

"Kajian teknis ini dilakukan bersama seluruh pihak yang terlibat seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari ITB, Belanda, Jepang, Korea Selatan dan seluruh kementerian terkait," jelasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 37 M
Ekonomi
Pemerintah kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster ilegal senilai Rp37 miliar di Jambi, Kamis (18/4).Ke...
​Pertamina Beri Diskon Bright Gas Rp 21 Ribu di Hari Kartini
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar promo diskon pembelian bahan bakar LPG jenis Bright Gas dalam menyambut Hari Kartini yang jatu...
​KPU Anggap Surat Tercoblos di Malaysia Sampah
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar promo diskon pembelian bahan bakar LPG jenis Bright Gas dalam menyambut Hari Kartini yang jatu...
Wamen ESDM Sebut Pemerintah Gratiskan Data Mentah Migas
Ekonomi
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengungkapkan, guna menarik investor minyak dan gas bumi (m...
​Jokowi Targetkan Distrik Halal GBK Tuntas 2021
Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera merampungkan pembangunan Halal Park di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Kawasa...
Fajriyah Usman: Satu Harga Capai 124 Titik
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) hingga saat ini telah menjalankan BBM Satu Harga yang merupakan penugasan pemerintah di 124 titik daerah...
KB Diteken, FSPPB Berkomitmen Jalankan Seluruh Aturan
Ekonomi
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menegaskan, bahwa pasca penandatangan Perjanjian Kerja...
Pertamina dan Serikat Pekerja Tandatangani PKB 2019-2021
Ekonomi
Pertamina dan Serikat Pekerja Tandatangani PKB Jakarta, SENTANADirektur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Presid...
Ekonom: Capres ​Belum Perhatikan Akses Modal UMKM
Ekonomi
Ekonom Universitas Gadjah Mada Mudrajad Kuncoro menganggap program inklusi keuangan yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon p...