Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Siap Dilanjutkan

8 Okt. 2017, 9.01.25

Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Siap Dilanjutkan

Jakarta, sentananews.com

Proyek reklamasi Teluk Jakarta dipastikan akan segera dilanjutkan setelah moratorium proyek tersebut dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang.

Hal ini idkatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/10).

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat terkait masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)," kata Luhut.

Atas dasar itu, kata Luhut, pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada Kamis (5/10). Surat tersebut mencabut surat keputusan yang dikeluarkan Rizal Ramli, Menko Maritim terdahulu, yang pada 2016 menghentikan sementara pembangunan reklamasi.

Dengan demikian, Luhut meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan proyek reklamasi di teluk pantai utara Jakarta bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam kutipan surat disebutkan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Lebih lanjut Luhut mengatakan, dalam penyelesaian penerapan sanksi tersebut dilibatkan juga pengawasan dan evaluasi dari PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT PHE (Pertamina Hulu Energi).

Khusus untuk Pulau G, lanjut mantan Menko Polhukam itu, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut.

Permintaan PLN kepada pengembang untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang telah diselesaikan dengan membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang disalurkan ke PLTU. Ada pun biaya pembangunan terowongan akan dibebankan kepada pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). "Selain itu juga akan dilakukan perpanjangan kanal," imbuhnya.

Kajian juga telah dilakukan untuk memastikan agar proyek reklamasi tak mengganggu ativitas PLTU Muara Karang dan pipa PHE.

"Kajian teknis ini dilakukan bersama seluruh pihak yang terlibat seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari ITB, Belanda, Jepang, Korea Selatan dan seluruh kementerian terkait," jelasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Menteri Basuki Motivasi Mahasiswa di Event Youth X Public Figure
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI), Basuki Hadimuljono memotivasi ratusan mahasiswa di ...
​Kementerian PUPR Terima Penghargaan Pengelola SBSN Terbaik
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menerima penghargaan sebagai Peng...
​Rencana Pemerintah Bangun 1.000 BLK di Ponpes Disambut Positif
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN) Aswan Bayan menyambut positif perintah Pres...
​Jalan Tol MKTT Seksi 1 Siap Dorong Perekonomian Lokal
Ekonomi
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 1 Simpang Susun (SS) Tanjung Morawa-SS Parbarakan telah berfungsi secara f...
​Komisaris Jasa Marga Pantau Penyelenggaraan Jalan Tol di Sumatera
Ekonomi
Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Refly Harun beserta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga mengadakan kunj...
​AQUA Japan Optimis Capai Target Market Tahun 2018
Ekonomi
AQUA Japan Optimis dapat mencapai target market sebesar 32 % tahun 2018 ini. Pasalnya AQUA telah menyiapkan beragam pengembanga...
​PT PEP Cepu Field Jaga Kestabilan Pasokan Gas ke PLTGU Tambak Lorok
Ekonomi
PT Pertamina EP anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor hulu migas dan selaku kontraktor kontrak kerjasa...
Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur Dukung Pembangunan Berkualitas
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar pe...
​Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi Jembatan Ampera sebagai bagian penanganan berkala...