Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Siap Dilanjutkan

8 Okt. 2017, 9.01.25

Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Siap Dilanjutkan

Jakarta, sentananews.com

Proyek reklamasi Teluk Jakarta dipastikan akan segera dilanjutkan setelah moratorium proyek tersebut dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang.

Hal ini idkatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/10).

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat terkait masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)," kata Luhut.

Atas dasar itu, kata Luhut, pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada Kamis (5/10). Surat tersebut mencabut surat keputusan yang dikeluarkan Rizal Ramli, Menko Maritim terdahulu, yang pada 2016 menghentikan sementara pembangunan reklamasi.

Dengan demikian, Luhut meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan proyek reklamasi di teluk pantai utara Jakarta bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam kutipan surat disebutkan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Lebih lanjut Luhut mengatakan, dalam penyelesaian penerapan sanksi tersebut dilibatkan juga pengawasan dan evaluasi dari PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT PHE (Pertamina Hulu Energi).

Khusus untuk Pulau G, lanjut mantan Menko Polhukam itu, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut.

Permintaan PLN kepada pengembang untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang telah diselesaikan dengan membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang disalurkan ke PLTU. Ada pun biaya pembangunan terowongan akan dibebankan kepada pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). "Selain itu juga akan dilakukan perpanjangan kanal," imbuhnya.

Kajian juga telah dilakukan untuk memastikan agar proyek reklamasi tak mengganggu ativitas PLTU Muara Karang dan pipa PHE.

"Kajian teknis ini dilakukan bersama seluruh pihak yang terlibat seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari ITB, Belanda, Jepang, Korea Selatan dan seluruh kementerian terkait," jelasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Pembatasan Truk Efektif Tambah Laju Kendaraan
Ekonomi
Uji coba pembatasan operasional truk bertonase berat pada jam sibuk di lintasan Tol Jakarta-Cikampek dinilai efektif menambah l...
Jasa Marga Buka Gerbang Tol Karawang Barat 2
Ekonomi
PT Jasa Marga Jakarta-Cikampek kembali mengaktifkan gerbang tol (GT) Karawang Barat 2, Sabtu siang, yang berlangsung sejak Kami...
KESDM dan UNIDO Luncurkan Buku Panduan
Ekonomi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kerjasama dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) m...
Menhub: Jangan Ada Monopoli Taksi
Ekonomi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tidak ingin ada monopoli dalam angkutan taksi menyusul adanya taksi...
Pembentukan Holding Tergantung Kondisi BUMN
Ekonomi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sedang menyiapkan beberapa holding company berdasarkan sektor bisnis.Ekono...
Penuhi Pasokan Gas, FSRU Akan Dikaji Lagi
Ekonomi
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar akan mengkaji lebih fungsi Floating Storage Regasification Unit (FS...
Standard Produk Otomotif Asean Diharmonisasi
Ekonomi
Negara anggota ASEAN bekerja sama untuk melakukan harmonisasi standar produk otomotif dalam rangka memastikan keamanan, kualita...
Aturan Baru Taksi Daring Wajib Asuransi
Ekonomi
Peraturan baru terkait penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi telah dikeluarkan pemerintah melalui rancangan revisi Per...
Industri Galangan Kapal Harus Manfaatkan Tol Laut
Ekonomi
Industri galangan kapal nasional didorong untuk memanfaatkan tol laut yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai sebuah peluan...