Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Siap Dilanjutkan

8 Okt. 2017, 9.01.25

Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Siap Dilanjutkan

Jakarta, sentananews.com

Proyek reklamasi Teluk Jakarta dipastikan akan segera dilanjutkan setelah moratorium proyek tersebut dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang.

Hal ini idkatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/10).

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat terkait masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)," kata Luhut.

Atas dasar itu, kata Luhut, pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada Kamis (5/10). Surat tersebut mencabut surat keputusan yang dikeluarkan Rizal Ramli, Menko Maritim terdahulu, yang pada 2016 menghentikan sementara pembangunan reklamasi.

Dengan demikian, Luhut meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan proyek reklamasi di teluk pantai utara Jakarta bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam kutipan surat disebutkan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Lebih lanjut Luhut mengatakan, dalam penyelesaian penerapan sanksi tersebut dilibatkan juga pengawasan dan evaluasi dari PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT PHE (Pertamina Hulu Energi).

Khusus untuk Pulau G, lanjut mantan Menko Polhukam itu, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut.

Permintaan PLN kepada pengembang untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang telah diselesaikan dengan membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang disalurkan ke PLTU. Ada pun biaya pembangunan terowongan akan dibebankan kepada pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). "Selain itu juga akan dilakukan perpanjangan kanal," imbuhnya.

Kajian juga telah dilakukan untuk memastikan agar proyek reklamasi tak mengganggu ativitas PLTU Muara Karang dan pipa PHE.

"Kajian teknis ini dilakukan bersama seluruh pihak yang terlibat seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari ITB, Belanda, Jepang, Korea Selatan dan seluruh kementerian terkait," jelasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

RI dan Belanda Fokus Implementasikan Proyek Kerjasama Bidang Keairan
Ekonomi
Kerjasama bilateral Indonesia - Belanda dalam bidang Keairan telah berlangsung lama dan terus berkembang. Isu yang menjadi perh...
KPUPR Terus Tingkatkan Kualitas Jalan Perbatasan di Papua
Ekonomi
Pembangunan jalan perbatasan Indonesia - Papua Nugini terus dilanjutkan. Kondisi saat ini sudah tembus 909 km dari total 1.098 ...
​Praktik Pungli Perizinan Sulitkan Pelaku Bisnis
Ekonomi
Praktisi hukum dan pengamat sektor properti, Erwin Kallo mengatakan, birokrasi yang belum bebas dari perilaku suap dan pungutan...
Menyoal Dampak Infrastruktur, Ini Suara Akademisi
Ekonomi
Masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) beberapa bulan lagi berakhir. Tapi manfaat pembangunan infrastruktur ...
Sempat Unggul 1-0, indonesia Dibekuk Thailand 2-4
Ekonomi
Timnas Indonesia pulang dengan kepala tertunduk dikalahkan Thailand dengan skor 2-4 pada laga Grup B Piala AFF 2018 di Stadion ...
Akhir November, Bendungan Logung Kudus Siap Digenangi Air
Ekonomi
Pembangunan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini telah rampung dan siap diisi air atau impounding...
YBM PLN Bagikan 7.300 Paket Sembako untuk Dhuafa di Jabodetabek
Ekonomi
Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN sebagai lembaga zakat berbasis BUMN terus menebar manfaat untuk masyarakat kurang mampu di seluru...
Revisi PP No.23/2010 Berpotensi Rugikan Negara Ratusan Triliun
Ekonomi
Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara yakin, rencana revisi PP No.23/2010 sarat dengan prilaku moral hazard dan dugaan KKN ...
Mimpi Budi,Tol Sumo Landscape Jatim
Ekonomi
Di saat Tol Surabaya–Mojokerto (Sumo) memasuki zona hitam. Jawa Timur membutuhkan Budi Pramono untuk menyelesaikan. Tol Sumo ba...