Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Mei 2019 Dana Kelurahan Tahap I Berpotensi Cair

5 Jan. 2019, 23.25.24

Mei 2019 Dana Kelurahan Tahap I Berpotensi Cair

Jakarta, sentananews.com

Dana kelurahan tahap I paling lambat akan digelontorkan pada Mei 2019 sebesar Rp1,5 triliun atau 50 persen dari alokasi dana kelurahan yang berada di dalam Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3 triliun.

Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Putut Hari Satyaka mengatakan saat ini penggelontoran dana kelurahan tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) agar alokasi tidak tercampur dengan alokasi DAU lain. Saat ini, PMK tersebut sedang diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Penyaluran DAU tambahan dilaksanakan dalam dua tahap, tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei dan tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus dengan masing-masing tahap sebesar 50 persen dari pagu alokasi," jelas Putut di Jakarta, Jumat (4/1).

Selain tahap penggelontoran dana kelurahan, PMK tersebut juga akan mengatur mekanisme penyaluran dana. Anggaran ini dianggap sebagai DAU tambahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Alokasi DAU tambahan ini harus dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerahnya masing-masing. Jika DAU itu belum dianggarkan, maka pemda harus memasukkan itu dalam APBD Perubahan.

Setelah itu, pemda bisa mendapatkan alokasi dana kelurahan tahap I jika sudah memiliki peraturan daerah mengenai APBD 2019 dan surat pernyataan bahwa pemda telah menganggarkan anggaran kelurahan pada APBD 2019.

Selanutnya, penyaluran tahap II bisa dilakukan setelah pemda menyampaikan syarat berupa laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I.

"Laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I harus menunjukkan realisasi paling sedikit 50 persen dari DAU tambahan yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)," imbuh dia

Penggunaan dana kelurahan ini ditujukan untuk membangun sarana dan prasarana pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Ini dianggap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang saat ini juga masih dalam proses pengundangan.

"Pemerintah daerah juga wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan di 2019 kepada Menteri Keuangan casu quo Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat Maret 2020," imbuh dia.

Dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun telah dianggarkan ke dalam APBN 2019 dan merupakan bagian dari DAU sebesar Rp 417,87 triliun. Namun sebagai konsekuensinya, pemerintah harus memangkas rencana anggaran dana desa yang tadinya Rp 73 triliun menjadi Rp 70 triliun saja di tahun ini.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...
Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa me...
Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Be...
Cegah Garut Banjir, KPUPR Bangun Tanggul Sepanjang  5 Km
Ekonomi
Pasca banjir bandang yang terjadi di Kota dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 20 September 2016 lalu, Kementerian Pekerjaan Um...
Atasi Banjir, Kementerian PUPR Normalisasi Sungai di Kota Bima
Ekonomi
Guna mencegah terulangnya banjir besar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan ...
Mulai Digenangi, Bendungan Mila Siap Suplai Irigasi 1.689 Ha
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, termasuk di Kawasa...
​Pererat Persaudaraan, Kodiklatad dan Masyarakat Gelar Baksos
Ekonomi
Mempererat silaturahmi antara institusi TNI-Polri serta komunitas offroad dan masyarakat, Komandan Kodiklatad, Letjen TNI AM. P...