Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Mendag : Vietnam Ancaman Terbesar Indonesia

9 Okt. 2015, 15.36.09

​Mendag : Vietnam Ancaman Terbesar Indonesia

*

Jakarta, sentananews.com

Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong menilai Vietnam sebagai ancaman dan pesaing terbesar Indonesia di sektor industri sepatu dan tekstil, terutama setelah negara tersebut bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).

"Memang dari Asia Tenggara, yang ikut itu Vietnam, Singapura dan Malaysia. Dan yang paling jadi ancaman terbesar buat kita adalah Vietnam. Bisa dibilang Vietnam itu saingan kita langsung," katanya dalam sosialisasi desk khusus investasi sektor tekstil dan sepatu di Jakarta, Jumat (9/10).

Melalui TPP, lanjut Tom, kedua belas negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat itu bisa menguasai 40 persen pasar dunia.

Persaingan dengan Vietnam, menurut dia, semakin berat karena negara itu kini telah menyelesaikan negosiasi untuk melakukan perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dengan Uni Eropa.

"Jadi Vietnam ini akan bisa akses ke pasar Eropa lebih besar dari Amerika Serikat karena ke lebih dari 20 negara. Dengan perjanjian pertama saja hampir 20 triliun dolar AS. Kita ketinggalan sekali," ujarnya.

Menurut Tom, langkah yang dilakukan Vietnam tentu menguntungkan bagi negara tersebut karena bisa mengakses Eropa dan AS yang memiliki daya beli tinggi dengan nol tarif.

Presiden Joko Widodo sendiri berharap Indonesia bisa ikut menandatangani perjanjian tersebut dalam waktu dua tahun ke depan.

"Kami menanggapi perkembangan ini dengan sangat serius, kita juga siap-siap bertempur karena Presiden sangat menyadari hal ini," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi setelah meluncurkan Program Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja di di PT Adis Dimension Footwear Jalan Raya Serang Km 24 Balaraja Barat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Senin (5/10), mengatakan problem berat industri di Indonesia yang berhasil diidentifikasinya yakni terkait pengupahan dan perdagangan bebas.

Ia berjanji dalam waktu maksimal dua tahun hambatan dalam FTA akan dirampungkan.

"Maksimal dua tahun harus sudah bisa diselesaikan, kita terlambat tapi paling lambat dua tahun produk-produk kita bisa berkompetisi di Eropa dan Amerika," ujarnya. (Ant)

Editor : Muryat Panuju


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

KPUPR Terus Bangun Infrastruktur Dengan Multiplier Effect Tinggi
Ekonomi
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan suatu keniscayaan karena bila ingin maju suatu nega...
 Tinggi Muka Air Bendungan Bili-Bili Sulsel Terus Dipantau
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Ditjen S...
​SP PLN: Mogok Kerja Akan Digelar Minggu Kedua Februari
Ekonomi
Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Jumadis Abda menegaskan, bahwa anggota SP PLN seluruh Indonesia rencananya akan tetap ...
​Pasca Pembubaran Petral, Mestinya Pertamina Bisa Untung Besar
Ekonomi
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai, alasan pembubaran PT.Pertamina Trading Limited (Petral) yang pernah disampaikan oleh ma...
​Keuntungan Pertamina Hanya 1% dari Potensi yang Harus Diraih
Ekonomi
Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyotori keuntungan yang diperoleh PT Pertamina (Perse...
Tutup Tahun 2018, Pertamina EP Catat Produksi 101%
Ekonomi
PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas...
​Ungkap Pengoplosan LPG, Pertamina Apresiasi Polda Metro Jaya
Ekonomi
PT Pertamina Persero) mengapresiasi pihak kepolisian yang berhasil menangkap oknum pengoplosan gas elpiji 3 kilogram (kg) bersu...
​Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Ponpes di Barru Sulsel
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus membangun rumah s...
​KPUPR Targetkan 699 Unit Huntara Rampung Akhir Februari 2019
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban b...