Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menteri ESDM Diminta Turun Tangan di Blok Selat Panjang Riau

8 Agu 2018, 18.00.56

Menteri ESDM Diminta Turun Tangan di Blok Selat Panjang Riau

Jakarta, sentananews.com

48 vendor yang bekerja sama dalam pengelolaan Blok Selat Panjang, Riau mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk segera turun tangan dalam mengatasi kekisruhan pengelolaan blok migas, pasca operator Blok Selat Panjang yaitu PT Petroselat mengalami pailit.

Akibat status kepailitan Petroselat, pemerintah berencana melelang Blok Selat Panjang tersebut sehingga nasib 42 vendor tersebut tidak jelas.

"Utang Petroselat sedikitnya Rp116 miliar kepada 48 vendor, belum termasuk pembayaran gaji karyawan dan beberapa kreditur yang masuk penagihan setelah proses pailit itu diketahui," kata kuasa hukum 48 vendor, Hendra Setiawan Boen didampingi para vendor dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/8).

Menurut Hendra, para vendor meminta kurator dapat mengejar para kreditur Petroselat yaitu PT Sugih Energy Tbk yang menjadi pemegang 55 persen participating interest (PI) dan PT PetroChina International Selat Panjang yang menjadi mitra mereka.

"Untuk itu, Kementerian ESDM dan SKK Migas bisa memperhatikan dan memberikan solusi bagi para vendor yang dirugikan dengan terminasi blok Selat Panjang ini," ujar Hendra.

Berdasarkan Pasal 6 Jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permen ESDM No 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan diubah dalam Permen ESDM No. 26/2017. Dalam Permen ESDM itu, kata Hendra, mengatur bahwa dalam hal kontrak Kerja Sama tidak diperpanjang maka kontraktor baru wajib melakukan penyelesaian atas nilai pengembalian biaya investasi (sini cost). Dalam kewajiban ini dicantumkan dalam surat penetapan pengelolaan wilayah kerja baru dan kontrak kerja sama baru.

"Jadi kita dalam kontrak baru oleh kontraktor baru nanti, tercantum soal biaya yang belum dikembalikan oleh kontraktor lama nanti akan dibayar kontraktor baru setelah berproduksi kembali," kata Danang Wibowo, salah satu vendor dari PT Sigma Cakrawala International.

Saat ini, Blok Selat Panjang Riau hampir tidak berproduksi karena Petroselat pailit. Tapi semua susah mengetahui angka produksi selama ini karena Petroselat belum buka data room.

Menurut Danang, para Vendor sudah bertemu dengan SKK Migas untuk menyelesaikan terkait blok migas ini namun masih verbal belum tertulis. "Siapapun kontraktor baru ikut bertanggung jawab. Peristiwa seperti Petroselat ini seharusnya bisa terdeteksi secara dini. Kita merasa didzalimi, kita tidak dibayar mulai dari hal-hal yang kecil tidak ada yang dibayar. Padahal vendor punya hal yang diatur dalam kontrak," ujar Hendra.

Untuk itu, melalui kuasa hukum Hendra Setiawan Boen dari Setiawan & Partner Law Offices meminta Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk membantu mencarikan solusi bagi para vendor maupun para pekerja.

"Berdasarkan info dari media kan pemerintah mau melelang, maka kita meminta kejelasan atas biaya yang belum dibayar oleh kontraktor Blok Selat Panjang ini. Kalau bicara produksi jelas, produksi gas dan minyak tidak jelas pengelolaannya. Ini tidak bisa dibiarkan, Haris ada keputusan pemerintah mengenai nasib kita semua," katanya.

Diketahui, kontrak Blok Selat Panjang Riau akan berakhir 2021 mendatang, namun karena status kepailitan Petroselat maka pemerintah berencana melelang Blok migas tersebut.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

PLN Gelontorkan CSR Rp 4,6 M di Sulawesi Utara
Ekonomi
PT PLN (Persero) melalui PLN Peduli yang merupakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/C...
Menteri Rini Minta Pertamina dan PLN Stop Impor
Ekonomi
Pemerintah telah meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengevaluasi dan mengurangi im...
Nusantara Regas: Pasokan Gas untuk Listrik Jakarta Aman
Ekonomi
Jelang Asian Games, PT Nusantara Regas memastikan kehandalan sarfas dan pasokan gas dari Floating Storage Regasification Unit (...
Kasihan, BPJN V Sumsel Cuma Pelengkap Penderita
Ekonomi
"Publik kan maunya apa yang kita kerjakan itu diceritakan," demikian kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ba...
​BBM Satu Harga Jangkau 66 Titik, Wujud Energi Berkeadilan
Ekonomi
Vice President Corporate Communication PT Pertamin (Persero) Adiatma Sardjito menyatakan, sampai dengan awal Agustus 2018, PT P...
​Peserta BPJS Kesehatan Tembus 200 Juta Jiwa
Ekonomi
Jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga saat ini mencapai lebih dari 199 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 92,4 juta jiwa ...
​Begini Cara Pertamina Dukung UMKM di Solo
Ekonomi
Menjawab keluhan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentang sulitnya menjangkau akses pinjaman modal perbankan. PT. Per...
Cegah Kecurangan di SPBU, Pertamina Pasang Nozzle Online
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) untuk memasang teknologi digital pada 5.518 di Stasiun Pengisi...
Sistem Penyaluran Online Akan Dipasang di 5.518 SPBU Pertamina
Ekonomi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menyepakati pemberlakuan kebijakan digitalisasi ...