Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menteri ESDM Kembali Cabut 22 Regulasi

12 Feb. 2018, 20.19.58

Menteri ESDM Kembali Cabut 22 Regulasi

Jakarta, sentananews.com Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyederhanakan regulasi dengan mencabut 22 regulasi yang dinilai tidak relevan lagi dan menghambat proses investasi.

Sebanyak 51 regulasi disederhanakan menjadi hanya 29 regulasi yang terdiri dari regulasi di subsektor migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (2 menjadi 1 regulasi), minerba (6 menjadi 1 regulasi), EBTKE (6 menjadi 2 regulasi), dan SKK Migas (27 menjadi 18 regulasi).

Menteri ESDM Ignasius Jonan, pada konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta (12/2/2018) menyampaikan bahwa pengurangan atau pencabutan peraturan ini dilakukan untuk mendorong investasi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Melanjutkan minggu lalu (mencabut 32 regulasi), kami kembali melakukan pengurangan atau pencabutan banyak peraturan. Hari ini, total yang dicabut 22 (peraturan). Kita mencabut lagi peraturan-peraturan baik peraturan menteri, keputusan menteri maupun juklak-juklak, aturan perizinan dan peraturan kerja, baik di direktorat jenderal maupun di SKK Migas, itu sekarang kita cabut," papar Jonan.

Ia menyampaikan sejak minggu lalu total sebanyak 54 peraturan telah dicabut. Jonan berharap, dengan pencabutan peraturan yang sudah tidak relevan dan menghambat investasi ini akan semakin meningkatkan fleksibilitas investasi.

"Minggu lalu 32 dan saat ini 22 yang dicabut. Jadi mudah-mudahan ini bisa mendorong investasi besar, karena rencana investasi di sektor ini, termasuk di SKK Migas dan BPH Migas tahun ini kurang lebih US$ 50 miliar atau naik dua kali lipat dibanding tahun 2017," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, realisasi total investasi sektor ESDM pada 2017 mencapai sekitar US$ 26 miliar.

Dalam pencabutan dan penyederhanaan regulasi ini Jonan mengungkapkan, pihaknya berpegang pada tiga hal, yakni konstitusi UUD 1945 pasal 33; aspek keselamatan; dan aspek tata kelola publik.

"Memang kalau 200 sekalian mungkin bisa (sampai) tiga bulan. Ini jadi tiap minggu bisa 20, mungkin minggu depan ada 10, dua minggu lagi terus kita kurangi," tukasnya.

Sementara dari sektor migas, salah satu aturan yang digabung adalah Permen ESDM No. 16/2011 dan Permen ESDM No. 26/2009 menjadi Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang kegiatan penyaluran BBM dan Liquified Petroleum Gas.

Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, penyederhanaan perizinan misalnya dilakukan dengan memangkas dari 31 perizinan untuk membangun SPBU menjadi satu saja.

"Contoh gini nih kita menghapus, dulu orang mau bangun SPBU gampangnya gitu ya butuh 31 sertifikat perizinan segala macam sekarang hanya 1 persetujuan layak operasi," kata Ego.

Dengan demikian, lanjut diam hanya badan usaha terkait yang bertanggung jawab untuk memastikan kelayakan dan keselamatan SPBU. "Sekarang hanya satu aja jadi ini. Nah itu kita serahkan ke badan usahanya aja untuk bertanggung jawab baik terhadap kelayakan desain dan inspeksi keselamatannya," papar Ego.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kementerian PUPR Dorong Daur Ulang Limbah Plastik Sebagai Campuran Aspal
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan inovasi oleh perguruan tinggi. Salah satunya adal...
​Presiden Perkirakan Revitalisasi Sungai Citarum Selesai Dalam 7 Tahun
Ekonomi
Presiden Joko Widodo menyadari bahwa revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum bukanlah pekerjaan mudah yang dapat disele...
​Kebijakan Ganjil Genap di Akses Jalan Tol Bekasi, Ini Penjelasan Jasa Marga
Ekonomi
Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan dalam waktu dekat akan memberlakukan paket kebijakan dalam rangka menangani ke...
​Kementrian PUPR Evaluasi Pembangunan 32 Jalan Tol
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan proyek 32 jalan tol dan 4 Light Rapid Transit (L...
Proyek Infrastruktur Elevated Normal Dua Minggu Lagi
Ekonomi
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menyatakan, pembangunan proyek infrastruktur, khususnya ...
​DPR: ESDM Harus Paksa Freeport Patuhi Kesepakatan
Ekonomi
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kesepakatan tentang pelepasan 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini tak...
​Pertamina: Pembalap Perlu Tingkatkan Budaya Aman Berkendara
Ekonomi
Vice President HSE Management System Iwan Jatmika mengatakan, bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan budaya a...
Moratorium Proyek Jalan Layang Paling Lama Tiga Minggu
Ekonomi
Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) berharap moratorium proyek jalan layang tidak berlan...
​Bangun Kabel Laut 20 kV, PLN Listriki Gili Gede
Ekonomi
PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat kini tengah membangun infrastruktur kelistrikan untuk mengalirkan listrik ke salah...