Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menteri ESDM Kembali Cabut 22 Regulasi

12 Feb. 2018, 20.19.58

Menteri ESDM Kembali Cabut 22 Regulasi

Jakarta, sentananews.com Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyederhanakan regulasi dengan mencabut 22 regulasi yang dinilai tidak relevan lagi dan menghambat proses investasi.

Sebanyak 51 regulasi disederhanakan menjadi hanya 29 regulasi yang terdiri dari regulasi di subsektor migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (2 menjadi 1 regulasi), minerba (6 menjadi 1 regulasi), EBTKE (6 menjadi 2 regulasi), dan SKK Migas (27 menjadi 18 regulasi).

Menteri ESDM Ignasius Jonan, pada konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta (12/2/2018) menyampaikan bahwa pengurangan atau pencabutan peraturan ini dilakukan untuk mendorong investasi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Melanjutkan minggu lalu (mencabut 32 regulasi), kami kembali melakukan pengurangan atau pencabutan banyak peraturan. Hari ini, total yang dicabut 22 (peraturan). Kita mencabut lagi peraturan-peraturan baik peraturan menteri, keputusan menteri maupun juklak-juklak, aturan perizinan dan peraturan kerja, baik di direktorat jenderal maupun di SKK Migas, itu sekarang kita cabut," papar Jonan.

Ia menyampaikan sejak minggu lalu total sebanyak 54 peraturan telah dicabut. Jonan berharap, dengan pencabutan peraturan yang sudah tidak relevan dan menghambat investasi ini akan semakin meningkatkan fleksibilitas investasi.

"Minggu lalu 32 dan saat ini 22 yang dicabut. Jadi mudah-mudahan ini bisa mendorong investasi besar, karena rencana investasi di sektor ini, termasuk di SKK Migas dan BPH Migas tahun ini kurang lebih US$ 50 miliar atau naik dua kali lipat dibanding tahun 2017," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, realisasi total investasi sektor ESDM pada 2017 mencapai sekitar US$ 26 miliar.

Dalam pencabutan dan penyederhanaan regulasi ini Jonan mengungkapkan, pihaknya berpegang pada tiga hal, yakni konstitusi UUD 1945 pasal 33; aspek keselamatan; dan aspek tata kelola publik.

"Memang kalau 200 sekalian mungkin bisa (sampai) tiga bulan. Ini jadi tiap minggu bisa 20, mungkin minggu depan ada 10, dua minggu lagi terus kita kurangi," tukasnya.

Sementara dari sektor migas, salah satu aturan yang digabung adalah Permen ESDM No. 16/2011 dan Permen ESDM No. 26/2009 menjadi Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang kegiatan penyaluran BBM dan Liquified Petroleum Gas.

Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, penyederhanaan perizinan misalnya dilakukan dengan memangkas dari 31 perizinan untuk membangun SPBU menjadi satu saja.

"Contoh gini nih kita menghapus, dulu orang mau bangun SPBU gampangnya gitu ya butuh 31 sertifikat perizinan segala macam sekarang hanya 1 persetujuan layak operasi," kata Ego.

Dengan demikian, lanjut diam hanya badan usaha terkait yang bertanggung jawab untuk memastikan kelayakan dan keselamatan SPBU. "Sekarang hanya satu aja jadi ini. Nah itu kita serahkan ke badan usahanya aja untuk bertanggung jawab baik terhadap kelayakan desain dan inspeksi keselamatannya," papar Ego.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

KPUPR dan KADIN Promosi Peluang Investasi ke Pengusaha Spanyol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada di Madrid, Spanyol dalam rangka Business Indonesia...
Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai Diresmikan, Urai Simpul Kemacetan
Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai di Kabupaten Badung,...
​Kontrak Wilayah Kerja Berakhir, Pekerja Terancam PHK Massal
Ekonomi
Kontrak wilayah kerja perusahaan minyak dan gas bumi EMP Malacca Straits SA (EMP MSSA) akan berakhir pada Agustus 2020 nanti.Me...
​Pertamina RU VI Balongan Standardkan HSSE Demo Room
Ekonomi
Guna meningkatkan aspek HSSE (Health Safety, Security, & Environment), Pertamina RU VI Balongan melaksanakan Go Live HSSE D...
​Harga Batu Bara Naik Dorong Realisasi PNBP
Ekonomi
Hingga akhir Agustus 2018, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 240,29 triliun atau mencapai 87,24% dari ...
Pendanaan SBSN Untuk Peningkatan Layanan Jalan Nasional
Ekonomi
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara menjadi inovasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Pembiayaan S...
RI-Spanyol Tingkatkan Kerjasama Teknologi Keselamatan Jalan dan Jembatan
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada di Madrid, Spanyol dalam rangka Business Indonesia...
Nelayan Sulsel dan Sumut Terima Konverter Kit LPG
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menyalurkan paket perdana konverter kit LPG untuk nelayan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara secara ...
​Pertamina Bagi Voucher Pertalite Untuk Pemasang MyPertamina
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Regional (MOR) I hari ini (21/9) bagi-bagi voucher gratis Pertalite untuk konsumen y...