Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menteri ESDM Kembali Cabut 22 Regulasi

12 Feb. 2018, 20.19.58

Menteri ESDM Kembali Cabut 22 Regulasi

Jakarta, sentananews.com Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyederhanakan regulasi dengan mencabut 22 regulasi yang dinilai tidak relevan lagi dan menghambat proses investasi.

Sebanyak 51 regulasi disederhanakan menjadi hanya 29 regulasi yang terdiri dari regulasi di subsektor migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (2 menjadi 1 regulasi), minerba (6 menjadi 1 regulasi), EBTKE (6 menjadi 2 regulasi), dan SKK Migas (27 menjadi 18 regulasi).

Menteri ESDM Ignasius Jonan, pada konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta (12/2/2018) menyampaikan bahwa pengurangan atau pencabutan peraturan ini dilakukan untuk mendorong investasi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Melanjutkan minggu lalu (mencabut 32 regulasi), kami kembali melakukan pengurangan atau pencabutan banyak peraturan. Hari ini, total yang dicabut 22 (peraturan). Kita mencabut lagi peraturan-peraturan baik peraturan menteri, keputusan menteri maupun juklak-juklak, aturan perizinan dan peraturan kerja, baik di direktorat jenderal maupun di SKK Migas, itu sekarang kita cabut," papar Jonan.

Ia menyampaikan sejak minggu lalu total sebanyak 54 peraturan telah dicabut. Jonan berharap, dengan pencabutan peraturan yang sudah tidak relevan dan menghambat investasi ini akan semakin meningkatkan fleksibilitas investasi.

"Minggu lalu 32 dan saat ini 22 yang dicabut. Jadi mudah-mudahan ini bisa mendorong investasi besar, karena rencana investasi di sektor ini, termasuk di SKK Migas dan BPH Migas tahun ini kurang lebih US$ 50 miliar atau naik dua kali lipat dibanding tahun 2017," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, realisasi total investasi sektor ESDM pada 2017 mencapai sekitar US$ 26 miliar.

Dalam pencabutan dan penyederhanaan regulasi ini Jonan mengungkapkan, pihaknya berpegang pada tiga hal, yakni konstitusi UUD 1945 pasal 33; aspek keselamatan; dan aspek tata kelola publik.

"Memang kalau 200 sekalian mungkin bisa (sampai) tiga bulan. Ini jadi tiap minggu bisa 20, mungkin minggu depan ada 10, dua minggu lagi terus kita kurangi," tukasnya.

Sementara dari sektor migas, salah satu aturan yang digabung adalah Permen ESDM No. 16/2011 dan Permen ESDM No. 26/2009 menjadi Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang kegiatan penyaluran BBM dan Liquified Petroleum Gas.

Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, penyederhanaan perizinan misalnya dilakukan dengan memangkas dari 31 perizinan untuk membangun SPBU menjadi satu saja.

"Contoh gini nih kita menghapus, dulu orang mau bangun SPBU gampangnya gitu ya butuh 31 sertifikat perizinan segala macam sekarang hanya 1 persetujuan layak operasi," kata Ego.

Dengan demikian, lanjut diam hanya badan usaha terkait yang bertanggung jawab untuk memastikan kelayakan dan keselamatan SPBU. "Sekarang hanya satu aja jadi ini. Nah itu kita serahkan ke badan usahanya aja untuk bertanggung jawab baik terhadap kelayakan desain dan inspeksi keselamatannya," papar Ego.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Menteri Rini Tinjau Bantuan Sumbangan Listrik di Serang
Ekonomi
PT PLN (Persero) bersinergi dengan PT Angkasa Pura II (Persero) memberikan bantuan penyambungan listrik kepada 2.600 rumah tang...
​Pembangunan Tol Sumatera Sebagai Tulang Punggung Pengembangan Wilayah
Ekonomi
PEMERINTAH terus melanjutkan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera. Kehadiran jalan tol bertujuan mempercepat mobilitas baran...
​Sambung Listrik Untuk Masyarakat Tasik, Pertamina Gandeng PLN
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi, senantiasa berkomitmen membantu masyarakat dalam kemudahan mengakses energi, ...
​Semester I, Produksi Pertamina EP Asset 4 Positif
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan merupakan kontraktor kontrak kerja sama di bawah supervisi dan koordinas...
Rumah Tangga Kurang Mampu Masih Bisa Nikmati Listrik
Ekonomi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno kembali memberikan dukungan bagi peningkatan rasio elektrifikasi dan ...
Ketua DPD RI Sambut Baik Konsultasi Nasional HKBP
Ekonomi
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang menyambut baik acara "Konsultasi Nasional" yang diadakan oleh sinode...
Soal Kandungan Biodiesel 30%, IRESS: Boleh Asal Bisa Dipertanggungjawabkan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (9/7) lalu meminta agar kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan m...
​Hapus Direktorat Gas Pertamina Hanya Akal-akalan Muluskan Akuisisi
Ekonomi
Penghapusan Direktorat Gas di PT Pertamina (Persero) sebagai tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 39/MBU/02/2...
Siap Mogok, SP FKPPA: Batalkan Akuisisi Pertagas oleh PGN
Ekonomi
Ketua Dewan Pertimbangan Dan Penasehat Organisasi SP FKPPA Capt Sofyani Faisol mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan m...