Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Menteri Rini Minta Pertamina dan PLN Stop Impor

17 Agu 2018, 2.39.05

Menteri Rini Minta Pertamina dan PLN Stop Impor

Jakarta, sentananews.com

Pemerintah telah meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengevaluasi dan mengurangi impor barang modalnya. Sebab kedua perusahaan milik negara ini dinilai menyumbang impor dalam jumlah yang banyak.

Keputusan ini dilakukan sebagai strategi mengurangi impor dan memperbaiki defisit transaksi berjalan atau current account defisit (CAD).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan, proyek-proyek yang sudah memasuki fase kewajiban pembiayaan atau financial closing, serta sudah melakukan pemesanan barang modal akan tetap berjalan.

"Jadi yang sudah financial close kita jalan terus, yang belum kita mendetailkan mana yang kemungkinan, seperti boiler itu kan bisa dibuat di Indonesia kita minta untuk di order dari Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Dia menyatakan, untuk proyek yang belum financial closing maka akan dilakukan evaluasi bersama Kementerian Perindustrian. Sehingga dapat diketahui secara detail barang apa saja yang dapat menggunakan konten lokal. "Bersama Kemenperin akan mendetailkan mana-mana barang yang bisa dibuat di Indonesia," katanya.

Rini menjelaskan, proyek-proyek yang sudah melakukan pemesanan barang modal seperti yang dilakukan PLN pada barang jenis boiler ataupun turbin memakan waktu hingga dua tahun untuk penyelesaianya. Hal ini menjadi ruang untuk perusahaan plat merah tersebut melakukan evaluasi.

"Karena untuk membuat alat-alat seperti ini memakan waktu 12-24 bulan sehingga kita mempunyai waktu untuk mempersiapkan industri kita. Pertamina pun demikian, proyek yang di Balikpapan di mana sudah ada financial closing kita tetap jalan, kalau yang tidak kita akan liat lagi mengenai local content-nya," pungkasnya.


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Alihfungsikan LPG 3 Kg, Pertamina Himbau Penggunaan Tepat Sasaran
Ekonomi
Dalam rangka memastikan pasokan LPG 3 Kg aman serta menindaklanjuti isu kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Temanggung akibat LPG 3k...
​Signature Bonus, Pemerintah Justru Lemahkan Pertamina
Ekonomi
Pembebanan Signature Bonus (SB) kepada perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero), tidak hanya inkonstitusional tetapi meru...
​Ekonom: Harusnya Pertamina Tak Dibebani Signature Bonus
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pengambilalihan pengelolaan Blok-blok Migas (Minyak dan Gas Bumi) yang sebagian bes...
Kementerian PUPR Terus Dorong Rumah MBR Terjangkau dan Berkualitas
Ekonomi
Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Semarang merupakan salah satu ...
KPUPR dan KADIN Promosi Peluang Investasi ke Pengusaha Spanyol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada di Madrid, Spanyol dalam rangka Business Indonesia...
Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai Diresmikan, Urai Simpul Kemacetan
Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai di Kabupaten Badung,...
​Kontrak Wilayah Kerja Berakhir, Pekerja Terancam PHK Massal
Ekonomi
Kontrak wilayah kerja perusahaan minyak dan gas bumi EMP Malacca Straits SA (EMP MSSA) akan berakhir pada Agustus 2020 nanti.Me...
​Pertamina RU VI Balongan Standardkan HSSE Demo Room
Ekonomi
Guna meningkatkan aspek HSSE (Health Safety, Security, & Environment), Pertamina RU VI Balongan melaksanakan Go Live HSSE D...
​Harga Batu Bara Naik Dorong Realisasi PNBP
Ekonomi
Hingga akhir Agustus 2018, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 240,29 triliun atau mencapai 87,24% dari ...