Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Misbakhun: Calon Gubernur BI Harus Steril dari Rezim Lalu

10 Feb. 2018, 22.15.33

Misbakhun: Calon Gubernur BI Harus Steril dari Rezim Lalu

Jakarta, sentananews.com Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengatakan, Gubernur Bank Indonesia (BI) mendatang harus merupakan figur yang bersih dari pengaruh kekuasaan sebelumnya.

Dengan demikian, kata dia, Gubernur BI yang baru nanti tidak punya rekam jejak dengan kekuasaan masa lalu. "Jangan sampai punya agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter yang akan menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh presiden dengan bersembunyi di balik alasan independensi BI dalam merumuskan kebijakan moneter," kata Misbakhun dalam pesan singkatnya, yang diterima sentananews.com di Jakarta, Sabtu (10/02).

Yang tidak kalah penting, kata Misbakhun, figur gubernur Bank Indonesia juga tidak boleh satu klik dengan Menteri Keuangan yang sedang menjabat. Menurut Misbakhun, hal itudemi meminimalkan risiko dan menghindari kongkalikong dalam pengambilan kebijakan ekonomi strategis dan penting pada masa-masa krisis."Dengan demikian pengalaman seperti kasus bailout Bank Century tidak terulang di masa depan," ujarnya.

Ia sangat berharap nama yang akan diusulkan nanti benar-benar punya pengalaman bekerja bersama dengan Presiden Jokowi. "Harus sudah punya pengalaman bekerja sama dengan Presiden sehingga mengerti vibrasi getaran hati Bapak Presiden Jokowi mengenai arah kebijakan ekonomi moneter ke depan seperti apa," ujar dia.

Menurutnya, kandidat calon gubernur BI juga sudah semestinya loyal kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara. Dengan demikian, sambung Misbakhun, kebijakan moneter bank sentral bisa sinkron dengan kebijakan fiskal pemerintah.

"Sehingga bauran kebijakan moneter dan fiskal membuat pertumbuhan ekonomi bisa menopang kesejahteraan rakyat," ulas Misbakhun.

Ia merasa perlu menyampaikan sejumlah warning itu karena Indonesia memiliki pengalaman tentang kebijakan rasio kredit terhadap nilai agunan atau loan to value (LTV) untuk mengindari bubble economy yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kata dia, pengalaman selama ini menunjukkan BI sering terlalu lama menurunkan suku bunga acuan atau BI rate. "Sehingga program single digit rate di sektor perbankan terlambat diterapkan padahal pemerintah telah berkali-kali meminta Bank Indonesia menurunkan BI rate," katanya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menambahkan, pengalaman tersebut yang menjadi dasar baginya untuk mendorong Presiden Jokowi bertindak tepat dalam memilih calon gubernur BI.

"Figur gubernur Bank Indonesia haruslah sosok yang punya pengalaman bekerja bersama Presiden Jokowi di bidang ekonomi dan tidak pernah diragukan loyalitas kepada kepala negara. Posisi sebagai kepala negara membuat presiden bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan negara," pungkasnya.

Seperti diketahui, masa jabatan Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia akan berakhir pada Mei mendatang. Kabar yang beredar menyebut empat nama kandidat gubernur BI sudah diusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajukan nama calon gubernur BI pilihannya ke DPR. Di DPR, nama yang diusulkan akan menjalani uji kelayakan dan kepantasan atau fit and proper test di Komisi XI DPR.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kementerian PUPR Dorong Daur Ulang Limbah Plastik Sebagai Campuran Aspal
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan inovasi oleh perguruan tinggi. Salah satunya adal...
​Presiden Perkirakan Revitalisasi Sungai Citarum Selesai Dalam 7 Tahun
Ekonomi
Presiden Joko Widodo menyadari bahwa revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum bukanlah pekerjaan mudah yang dapat disele...
​Kebijakan Ganjil Genap di Akses Jalan Tol Bekasi, Ini Penjelasan Jasa Marga
Ekonomi
Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan dalam waktu dekat akan memberlakukan paket kebijakan dalam rangka menangani ke...
​Kementrian PUPR Evaluasi Pembangunan 32 Jalan Tol
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan proyek 32 jalan tol dan 4 Light Rapid Transit (L...
Proyek Infrastruktur Elevated Normal Dua Minggu Lagi
Ekonomi
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menyatakan, pembangunan proyek infrastruktur, khususnya ...
​DPR: ESDM Harus Paksa Freeport Patuhi Kesepakatan
Ekonomi
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kesepakatan tentang pelepasan 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini tak...
​Pertamina: Pembalap Perlu Tingkatkan Budaya Aman Berkendara
Ekonomi
Vice President HSE Management System Iwan Jatmika mengatakan, bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan budaya a...
Moratorium Proyek Jalan Layang Paling Lama Tiga Minggu
Ekonomi
Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) berharap moratorium proyek jalan layang tidak berlan...
​Bangun Kabel Laut 20 kV, PLN Listriki Gili Gede
Ekonomi
PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat kini tengah membangun infrastruktur kelistrikan untuk mengalirkan listrik ke salah...