Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Naikkan Harga BBM Cukup Melapor ke Kementerian ESDM

5 Juli 2018, 23.41.44

​Naikkan Harga BBM Cukup Melapor ke Kementerian ESDM

Jakarta, sentananews.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melakukan revisi Peraturan Menteri (Permen) sehingga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi tidak perlu mendapatkan persetujuan pemerintah.

Dengan demikian, badan usaha yang akan melakukan penyesuaian harga cukup melapor kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas).

Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, aturan tersebut tertuang dalam Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Beleid tersebut, merevisi beleid sebelumnya, Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak," katanya di Jakarta, Kamis (5/7).

Ia menjelaskan, dalam Revisi Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa harga jual eceran jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM. "Cukup melaporkan. Dan ini berlaku seluruh badan usaha," ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, kebijakan tersebut ditempuh karena Pertamina telah mendapatkan penugasan untuk menyediakan BBM jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali).

Hal tersebut ditetapkan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah direstui Presiden Joko Widodo. Dengan penugasan tersebut, maka masyarakat memiliki pilihan untuk memakai Premium atau non Premium.

"Permen sebelum ini harus ada persetujuan, kemudian kita ganti, kita ubah karena sudah ada pilihan Premium yang tersedia, maka (badan usaha) cukup melaporkan," papar Arcandra.

Kendati hanya melaporkan, badan usaha harus tetap mematuhi aturan pada Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 1 ketika melakukan penyesuaian harga.

Perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan oleh Badan Usaha dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% dari harga dasar.

"Namun demikian walaupun hanya melaporkan, harga yang boleh naik itu maksimum 10% untuk yang non subsidi, Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dexlite. Cukup melaporkan selama di bawah 10%," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​AQUA Japan Optimis Capai Target Market Tahun 2018
Ekonomi
AQUA Japan Optimis dapat mencapai target market sebesar 32 % tahun 2018 ini. Pasalnya AQUA telah menyiapkan beragam pengembanga...
​PT PEP Cepu Field Jaga Kestabilan Pasokan Gas ke PLTGU Tambak Lorok
Ekonomi
PT Pertamina EP anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor hulu migas dan selaku kontraktor kontrak kerjasa...
Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur Dukung Pembangunan Berkualitas
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar pe...
​Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi Jembatan Ampera sebagai bagian penanganan berkala...
Pertagas Diakuisisi, Kedaulatan Energi Nasional Terancam
Ekonomi
Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy (SPPGE), Bagus Bramantio menegaskan, bahwa pihaknya menolak akuisisi Per...
Tolak Akuisisi Pertagas, SP PEP Siap Ikut Aksi Damai
Ekonomi
Serikat Pekerja Pertamina EP (SP PEP) akan ikut bergabung dengan Serikat Pekerja anak usaha Pertanina lainnyalainnya yang terga...
Pesan Menteri Basuki Kepada Generasi Muda PUPR
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menaruh perhatian besar terhadap pembentukan karakter par...
​Menteri Rini Tinjau Bantuan Sumbangan Listrik di Serang
Ekonomi
PT PLN (Persero) bersinergi dengan PT Angkasa Pura II (Persero) memberikan bantuan penyambungan listrik kepada 2.600 rumah tang...
​Pembangunan Tol Sumatera Sebagai Tulang Punggung Pengembangan Wilayah
Ekonomi
PEMERINTAH terus melanjutkan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera. Kehadiran jalan tol bertujuan mempercepat mobilitas baran...