Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Naikkan Harga BBM Cukup Melapor ke Kementerian ESDM

5 Juli 2018, 23.41.44

​Naikkan Harga BBM Cukup Melapor ke Kementerian ESDM

Jakarta, sentananews.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melakukan revisi Peraturan Menteri (Permen) sehingga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi tidak perlu mendapatkan persetujuan pemerintah.

Dengan demikian, badan usaha yang akan melakukan penyesuaian harga cukup melapor kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas).

Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, aturan tersebut tertuang dalam Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Beleid tersebut, merevisi beleid sebelumnya, Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak," katanya di Jakarta, Kamis (5/7).

Ia menjelaskan, dalam Revisi Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa harga jual eceran jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM. "Cukup melaporkan. Dan ini berlaku seluruh badan usaha," ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, kebijakan tersebut ditempuh karena Pertamina telah mendapatkan penugasan untuk menyediakan BBM jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali).

Hal tersebut ditetapkan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah direstui Presiden Joko Widodo. Dengan penugasan tersebut, maka masyarakat memiliki pilihan untuk memakai Premium atau non Premium.

"Permen sebelum ini harus ada persetujuan, kemudian kita ganti, kita ubah karena sudah ada pilihan Premium yang tersedia, maka (badan usaha) cukup melaporkan," papar Arcandra.

Kendati hanya melaporkan, badan usaha harus tetap mematuhi aturan pada Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 1 ketika melakukan penyesuaian harga.

Perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan oleh Badan Usaha dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% dari harga dasar.

"Namun demikian walaupun hanya melaporkan, harga yang boleh naik itu maksimum 10% untuk yang non subsidi, Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dexlite. Cukup melaporkan selama di bawah 10%," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tol Sumo Membagi Perasaan Mewah Warga Jatim
Ekonomi
Disaat Tol Surabaya–Mojokerto (Sumo) memasuki zona hitam. Jawa Timur membutuhkan Budi Pramono untuk menyelesaikan. Tol Sumo bak...
Keterlibatan Kontraktor Pulihkan TBBM Donggala Sangat Besar
Ekonomi
Terminal BBM (TBBM) Donggala yang mensuplai kebutuhan BBM wilayah Sulteng merupakan lokasi operasi Pertamina yang tak luput dar...
Perbanyak SPLU, PLN Gandeng Perusahaan Jerman
Ekonomi
PT PLN (Persero) menggandeng Produsen Mobil asal Jerman, BMW untuk membangun SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum). SPLU merupa...
Kementerian PUPR Kirim Tambahan 96 Insinyur Muda ke NTB
Ekonomi
Sebanyak 96 orang insinyur muda para CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) d...
116 Unit Huntara untuk Korban Gempa Sulteng Siap  Dihuni Desember
Ekonomi
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam masa pemulihan kerusakan pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan liku...
​Perang Tarif, Bisnis Taksi Online Jadi Tak Sehat
Ekonomi
Penerapan tarif yang terlalu rendah ditambah banjir promo dari penyedia aplikasi transportasi daring (Grab), berpeluang melahir...
​Pertamina Bangun Krestivitas Kerajinan Mebel dari Drum Bekas
Ekonomi
Sebagai perusahaan produsen pelumas nasional, PT Pertamina Lubricants turut berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan baik...
Kementrian PUPR Tingkatkan Kualitas Jalan Lingkar Pulau Samosir
Ekonomi
Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Stra...
Kementrian PUPR Selesaikan Rehabilitasi Empat DI Sistem Waduk Kedungombo
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Ditjen Sumber D...