Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Naikkan Harga BBM Cukup Melapor ke Kementerian ESDM

5 Juli 2018, 23.41.44

​Naikkan Harga BBM Cukup Melapor ke Kementerian ESDM

Jakarta, sentananews.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melakukan revisi Peraturan Menteri (Permen) sehingga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi tidak perlu mendapatkan persetujuan pemerintah.

Dengan demikian, badan usaha yang akan melakukan penyesuaian harga cukup melapor kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas).

Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, aturan tersebut tertuang dalam Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Beleid tersebut, merevisi beleid sebelumnya, Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak," katanya di Jakarta, Kamis (5/7).

Ia menjelaskan, dalam Revisi Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa harga jual eceran jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM. "Cukup melaporkan. Dan ini berlaku seluruh badan usaha," ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, kebijakan tersebut ditempuh karena Pertamina telah mendapatkan penugasan untuk menyediakan BBM jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali).

Hal tersebut ditetapkan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah direstui Presiden Joko Widodo. Dengan penugasan tersebut, maka masyarakat memiliki pilihan untuk memakai Premium atau non Premium.

"Permen sebelum ini harus ada persetujuan, kemudian kita ganti, kita ubah karena sudah ada pilihan Premium yang tersedia, maka (badan usaha) cukup melaporkan," papar Arcandra.

Kendati hanya melaporkan, badan usaha harus tetap mematuhi aturan pada Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 1 ketika melakukan penyesuaian harga.

Perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan oleh Badan Usaha dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% dari harga dasar.

"Namun demikian walaupun hanya melaporkan, harga yang boleh naik itu maksimum 10% untuk yang non subsidi, Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dexlite. Cukup melaporkan selama di bawah 10%," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Pertamina: Pasokan BBM dan LPG di Pemilu 2019 Aman
Ekonomi
PT Pertamina (persero) memastikan pasokan BBM maupun LPG pada masa Pemilihan Umum 2019 aman. Untuk itu, berbagai upaya telah da...
Pertamina Realisasikan Titik ke-7 BBM Satu Harga di Kaltara
Ekonomi
Warga Desa Long Ampung dan sekitarnya kini tidak harus merogoh kocek puluhan hingga ratusan ribu untuk mendapatkan BBM per lite...
​Saat Debat Capres, PLN Pakai Power Bank Raksasa
Ekonomi
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya akan mengamankan kondisi kelistrikan saat debat Capres jilid 2 pada 17 Febr...
​ Bright Gas Weekend Seru ‘Sapa’ Warga Bekasi
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III, menyapa masyarakat Harapan Baru Bekasi, melalui program Bright Gas Weeke...
​Kegembiraan Baru Pelintas Pansela
Ekonomi
RABU pagi 13 Februari 2019. Di ruang kerjanya, Ir. Akhmad Cahyadi, M.Eng.Sc., Kepala Balai Besar Pelaksnaan Jalan Nasional (BBP...
Pertamina: Stok LPG 3Kg di Garut Aman
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III Jawa Bagian Barat memastikan stok LPG 3kg di wilayah Kabupaten Garut, Jaw...
Edukasi Masyarakat, Rumah Zakat Akan Gelar Sosialisasi
Ekonomi
Minimnya pengetahuan tentang wakaf di masyarakat yang hanya mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, berupa wakaf tana...
​Murni B to B, Bisnis Avtur Tidak Seperti Jualan BBM Bersubsidi
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Enegy, Sofyano Zakaria mengatakan, harga avtur yang diterapkan PT Pertamina (Persero) saat ini sangat kompet...
​IRESS Minta Pemerintah Bentuk Minerba Fund
Ekonomi
Pengamat Energi, Marwan Batubara, menyatakan dana minerba atau dana migas dapat diimplementasikan dengan menyisihkan dana dari ...