Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pasca Bencana, Pembangunan Infrastruktur Gunakan Pendekatan Build Back Better

11 Okt. 2018, 14.01.17

Pasca Bencana, Pembangunan Infrastruktur Gunakan Pendekatan Build Back Better

Nusa Dua, Sentananews.com

Pada hari ketiga acara IMF - World Bank Annual Meeting 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu pembicara acara High Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insuring (DRFI) in Indonesia : The National Strategy to Build Fiscal Resilience yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10). Sebagai negara rawan bencana, mitigasi penting dilakukan baik dari aspek teknis dan finansial agar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tidak hanya bergantung pada APBN.

"Selama ini pembangunan aset tidak memperhitungkan asuransi. Apabila terjadi bencana semua menjadi beban APBN atau dari bantuan. Di Sulawesi Tengah, sekolah yang rusak diperkirakan berjumlah 2.000 unit dan 60 ribu unit rumah. Tentunya memerlukan biaya yang besar. Acara ini menjadi momen tepat mencari solusi bagaimana upaya mengatasi bencana secara efektif, sementara ketahanan fiskal tetap terjaga," jelas Wapres Jusuf Kalla.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sangat penting meningkatkan investasi dan pendanaan untuk mengurangi risiko bencana sesuai dengan kesepakatan internasional Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. "90 persen anggaran penanggulangan bencana dialokasikan untuk tahap tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sementara anggaran untuk pencegahan dan persiapan pra-bencana pabila terjadi bencana masih sangat kecil sekitar 10%," kata Menteri Basuki.

Sebagai contoh mitigasi bencana banjir dan kekeringan melalui pembangunan bendungan, normalisasi sungai dan pengaman pantai hendaknya tidak dimaknai sebagai biaya, namun investasi masa depan.

Pendekatan "Build Back Better" juga dimaksudkan sebagai upaya mitigasi bencana karena tidak hanya sekedar membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur dengan risiko yang sama, namun membangun masyarakat yang tangguh bencana agar risiko bencana berkurang secara signifikan.

"Oleh karenanya rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak pada area terdampak. Kami merencanakan untuk membangun kembali Kota Palu yang baru yang lebih tangguh terhadap bencana. Masterplan, termasuk rencana relokasi permukiman, tengah disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Bappenas, BMKG dan pemerintah setempat. Inilah build back better," kata Menteri Basuki.

Pembicara lainnya, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan kemampuan Indonesia dalam penanganan bencana telah diakui dunia. Salah satunya metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang dilakukan pasca gempa Yogyakarta tahun 2006. Metoda ini menempatkan komunitas sebagai aktor utama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Komunitas tidak hanya membangun permukimannya kembali namun juga menjadi komunitas yang kuat. Dari sisi biaya, pembangunan hunian pasca bencana dengan metode Rekompak juga lebih hemat dibandingkan cara konvensional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjadi salah satu narasumber, menyampaikan dengan frekuensi dan besarnya bencana yang terjadi di Indonesia, pembangunan kembali berbagai kerusakan akibat bencana, tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Mengingat belanja APBN sudah terikat dan dialokasikan untuk belanja rutin dan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan transfer daerah.

Kementerian Keuangan telah menyusun strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana untuk mendukung terciptanya masyarakat dan pemerintah yang tangguh bencana. Saat ini pemahaman dan minat masyarakat dan pemerintah daerah terhadap asuransi bencana masih kurang. Padahal aset yang terlindung asuransi akan lebih cepat dibangun kembali karena tidak bergantung pada APBN maupun bantuan pihak lain. "Tahun 2019 kita akan memulai mengasuransikan gedung-gedung pemerintah," jelas Sri Mulyani.

Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan masyarakat harus menyadari bahwa Indonesia merupakan negara rentan bencana. Mitigasi dapat dilakukan salah satunya pembangunan rumah yang memenuhi building code sehingga tahan terhadap guncangan gempa.

Upaya mitigasi lainnya adalah mematuhi zonasi yang telah ditetapkan misalnya zona rawan bencana seperti sesar gempa, daerah sempadan pantai atau daerah lereng yang tidak boleh dibangun rumah penduduk. "Dengan mitigasi tersebut otomatis akan mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana," jelas Danis.

Indonesia juga berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan dan berbagi pengalaman dalam penanganan bencana dengan menjadi anggota HELP (High Level and Leaders Panel), salah satu badan PBB dibidang sumber daya air dan bencana.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Rahasia Hidup Enak dan Nyaman
Ekonomi
Seiring bertambahnya tingkat ekonomi sosial, meningkat pula pola hidupnya. Manusia ingin hidupnya lebih enak dan nyaman. Salah ...
Jokowi: Stop Politik Kebohongan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo meminta para politikus menghentikan politik kebohongan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di punca...
Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa NTB Terus Berjalan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangun...
KPUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN...
PLN Distribusi Jabar Akan Beri Sambungan Listrik Gratis
Ekonomi
PT PLN (Persero) bekerja sama dengan seluruh BUMN lainnya akan memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga di Jawa Barat, khususnya...
Berusia Hampir 100 Tahun, PLTA Bengkok Masih Beroperasi
Ekonomi
PLTA Bengkok Dago adalah pembangkit listrik milik PLN yang merupakan peniggalan kolonial Belanda tahun 1923. Meski di usia tua ...
Geliat Infrastruktur di Pulau Morotai
Ekonomi
Morotai sebagai salah satu pulau terluar dan terdepan yang sangat strategis di perbatasan Indonesia memiliki potensi kekayaan a...
KPUPR Serah Terima Hibah Aset Senilai Rp 1,86 Triliun
Ekonomi
Dalam rangka menjamin tata kelola aset yang baik dan meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra...
Milan Kramik Fokus Penjualan Lokal
Ekonomi
PT Saranagriya Lestari Keramik (SLG) yang dikenal memproduksi brand keramik Milan Tiles, maksimalkan lini penjualan di dalam ne...