Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pasca Mogok Kerja JICT, Iklim Pelabuhan Belum Kondusif

9 Agu 2017, 23.19.57

Pasca Mogok Kerja JICT, Iklim Pelabuhan Belum Kondusif

​Jakarta, sentananews.com


Iklim kondusif pelabuhan belum kembali terjaga, meski Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) telah menghentikan mogok kerja sejak 7 Agustus 2017 lalu. Gejolak kembali terjadi, setelah Ketua Umum SP JICT Nova Sofyan Hakim mengutarakan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak direksi.

Lebih lanjut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (9/8/2017) beberapa pekerja telah mendapatkan surat peringatan kedua yang diikuti pemotongan gaji kepada ratusan pekerja yang ikut mogok JICT. "Apa yang dilakukan Direksi sesungguhnya dapat dikategorikan tindakan intimidasi terhadap pekerja dan mengancam kondusivitas pelabuhan," ungkap Nova.

Sambung Ia menerangkan bahwa surat peringatan tersebut dikirimkan sehari setelah mogok dihentikan dan dikirimkan sekitar pukul 20.00 WIB lewat email dan langsung ke rumah masing-masing pekerja. Menurutnya tindakan tersebut patut dipertanyakan setelah wanprestasi hak pekerja dan membiarkan mogok JICT selama 5 hari serta merugikan tidak hanya bagi perusahaan namun juga bagi pelanggan.

Selain tidak berdasarkan aturan Undang-Undang, Surat Peringatan ke-2 tersebut juga menyalahi aturan PKB yang berlaku di perusahaan. Sementara pemerintah lewat Kepala Sudinaker Jakarta Utara Dwi Untoro menyatakan saat pekerja menyatakan stop mogok, bahwa surat peringatan pertama yang diberikan kepada 541 pekerja oleh Direksi dinyatakan tidak berlaku.

Nova menambahkan bukan tidak mungkin gejolak yang diciptakan Direksi JICT kepada pekerja akan kembali mengancam iklim kondusivitas pelabuhan. Bahkan dugaan tindakan intimidasi direksi JICT tidak dapat dilepaskan dari upaya membungkam pekerja yang mengkritisi perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison Hong Kong tanpa alas hukum.

"Pekerja memastikan tidak akan mundur satu langkahpun dalam upaya menyelamatkan JICT sebagai aset emas bangsa dan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia serta fungsinya sebagai gerbang perekonomian nasional," tandasnya.

Sementara Direksi PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) menyebutkan bahwa kebijakan yang dilakukan perusahaan sudah dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku. Di mana perusahaan telah mengeluarkan surat peringatan untuk karyawannya yang mogok kerja.

"Surat peringatan yang kami keluarkan sudah sesuai perjanjian kerja bersama (PKB). Itu bukanlah intimidasi kepada karyawan melainkan sebagai sarana pembinaan agar pekerja tidak melakukan pelanggaran yang bisa merugikan banyak pihak. Apalagi JICT ini kan termasuk objek vital nasional," kata Vice President JICT Riza Erivan di Jakarta, Rabu (9/8).

Dia menambahkan, pihaknya tidak melihat ada hak-hak normatif pekerja di dalam Undang-Undang Naker 2003 dan PKB yang dilanggar sehingga mogok kerja dinyatakan tidak sah. Oleh sebab itu, direksi mengeluarkan surat peringatan tersebut. "Jadi kalau ada pernyataan dan keyakinan bahwa surat peringatan itu sepihak, kita selesaikan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)," tegasnya seraya menambahkan bahwa direksi hanya menjalankan hak dan kewajiban sebagai pimpinan perusahaan sesuai aturan yang berlaku


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pertamina: BBM Berkualitas Tinggi Terus Meningkat
Ekonomi
Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berkualitas tinggi semakin melaju seiring kesadaran konsumen terhadap komoditas tersebut yang...
​Larang PNS dan Usaha Kecil Gunakan Elpiji 3Kg
Ekonomi
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menegaskan, bahwa beban subsidi elpiji 3 kg akan men...
​SP PLN : Jangan Impor LNG dari Singapura
Ekonomi
Serikat Pekerja (SP) PLN meminta Pemerintah mempertimbangkan untuk tidak mengimpor LNG dari Singapura sebagaimana yang dibahas ...
​PGN Bagi-bagi Ratusan Konverter Kit Gratis di Lampung
Ekonomi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) membagai secara gratis 116 konverter kit untuk kendaraan dinas Pemerintah Lampung ...
​SKK Migas Akan Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Ekonomi
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat ini tengah dalam persiapan untuk menerap...
​PLN Disjaya Kembangkan Bank Sampah
Ekonomi
Jakarta dengan segala aktifitas penduduknya menimbulkan beberapa masalah sosial dan lingkungan, diantaranyam sampah. Untuk itu,...
EWI: Stop Pola Tender BBM Penugasan
Ekonomi
Rencana pemerintah yang akan menenderkan pengadaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) penugasan ke seluruh Indonesua merup...
PLN Jabar Intensifkan Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan
Ekonomi
Dalam upaya untuk melakukan pemeliharaan tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan PLN Distribusi Jawa Barat mengintensifkan Pekerj...
PLN Tambah Pelanggan Tegangan Tinggi 30 MVA di Sistem Suselbar
Ekonomi
Direktur Bisnis Regional Sulawesi Syamsul Huda mengatakann, surplus daya listrik di Sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) ...