Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pasca Mogok Kerja JICT, Iklim Pelabuhan Belum Kondusif

9 Agu 2017, 23.19.57

Pasca Mogok Kerja JICT, Iklim Pelabuhan Belum Kondusif

​Jakarta, sentananews.com


Iklim kondusif pelabuhan belum kembali terjaga, meski Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) telah menghentikan mogok kerja sejak 7 Agustus 2017 lalu. Gejolak kembali terjadi, setelah Ketua Umum SP JICT Nova Sofyan Hakim mengutarakan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak direksi.

Lebih lanjut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (9/8/2017) beberapa pekerja telah mendapatkan surat peringatan kedua yang diikuti pemotongan gaji kepada ratusan pekerja yang ikut mogok JICT. "Apa yang dilakukan Direksi sesungguhnya dapat dikategorikan tindakan intimidasi terhadap pekerja dan mengancam kondusivitas pelabuhan," ungkap Nova.

Sambung Ia menerangkan bahwa surat peringatan tersebut dikirimkan sehari setelah mogok dihentikan dan dikirimkan sekitar pukul 20.00 WIB lewat email dan langsung ke rumah masing-masing pekerja. Menurutnya tindakan tersebut patut dipertanyakan setelah wanprestasi hak pekerja dan membiarkan mogok JICT selama 5 hari serta merugikan tidak hanya bagi perusahaan namun juga bagi pelanggan.

Selain tidak berdasarkan aturan Undang-Undang, Surat Peringatan ke-2 tersebut juga menyalahi aturan PKB yang berlaku di perusahaan. Sementara pemerintah lewat Kepala Sudinaker Jakarta Utara Dwi Untoro menyatakan saat pekerja menyatakan stop mogok, bahwa surat peringatan pertama yang diberikan kepada 541 pekerja oleh Direksi dinyatakan tidak berlaku.

Nova menambahkan bukan tidak mungkin gejolak yang diciptakan Direksi JICT kepada pekerja akan kembali mengancam iklim kondusivitas pelabuhan. Bahkan dugaan tindakan intimidasi direksi JICT tidak dapat dilepaskan dari upaya membungkam pekerja yang mengkritisi perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison Hong Kong tanpa alas hukum.

"Pekerja memastikan tidak akan mundur satu langkahpun dalam upaya menyelamatkan JICT sebagai aset emas bangsa dan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia serta fungsinya sebagai gerbang perekonomian nasional," tandasnya.

Sementara Direksi PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) menyebutkan bahwa kebijakan yang dilakukan perusahaan sudah dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku. Di mana perusahaan telah mengeluarkan surat peringatan untuk karyawannya yang mogok kerja.

"Surat peringatan yang kami keluarkan sudah sesuai perjanjian kerja bersama (PKB). Itu bukanlah intimidasi kepada karyawan melainkan sebagai sarana pembinaan agar pekerja tidak melakukan pelanggaran yang bisa merugikan banyak pihak. Apalagi JICT ini kan termasuk objek vital nasional," kata Vice President JICT Riza Erivan di Jakarta, Rabu (9/8).

Dia menambahkan, pihaknya tidak melihat ada hak-hak normatif pekerja di dalam Undang-Undang Naker 2003 dan PKB yang dilanggar sehingga mogok kerja dinyatakan tidak sah. Oleh sebab itu, direksi mengeluarkan surat peringatan tersebut. "Jadi kalau ada pernyataan dan keyakinan bahwa surat peringatan itu sepihak, kita selesaikan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)," tegasnya seraya menambahkan bahwa direksi hanya menjalankan hak dan kewajiban sebagai pimpinan perusahaan sesuai aturan yang berlaku


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

 Regulasi Tak Konsisten, Pembangki EBT Banyak Mangkrak
Ekonomi
Inkonsistensi regulasi dalam sektor ketenagalistrikan berdampak kepada banyaknya pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) ya...
Piala Jerman, Munchen Dihadang Dortmund
Ekonomi
Inkonsistensi regulasi dalam sektor ketenagalistrikan berdampak kepada banyaknya pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) ya...
​PLN Operasikan PLTD 6x200 kW di Pulau Selat Nasik
Ekonomi
PLN nyalakan listrik 24 jam di Pulau Selat Nasik Belitung dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) kapasit...
​Program Asuransi KKP Bantu Pengusaha Kecil Perikanan
Ekonomi
Program asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan berskala kecil merupakan kebijakan tegas untuk membantu pengusaha kecil sektor...
PLN Dapat Fasilitas Kredit dari KfW Jerman
Ekonomi
PT PLN (Persero) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank dari Jerman menandatangani perjanjian fasilitas kred...
​BPH Migas Ingin Perbaiki Pengelolaan Migas Nasioal
Ekonomi
Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Hari Pratoyo mengatakan, bahwa pihaknya ingin memperbaiki pengelol...
​Gempa di Selatan Jawa Tak Ganggu Suplai BBM & LPG
Ekonomi
Pasca terjadinya gempa di selatan pulau Jawayang terasa di beberapa kota Jawa Barat, Pertamina memastikan penyaluran BBM dan LP...
​Jaga Harga Garam, CIPS: Pemerintah Harus Impor
Ekonomi
Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi mengatakan, produksi garam nasional bel...
​Selama Nataru, Citilink Tambah 280 Ekstra Flight
Ekonomi
Maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink Indonesia akan menyiapkan sedikitnya 50.400 kursi tambahan (extra seat) atau sebanyak 28...