Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Pembangunan Infrastruktur PUPR, Implementasi Visi Jokowi

13 Juni 2018, 22.05.47

​Pembangunan Infrastruktur PUPR, Implementasi Visi Jokowi

Jakarta, sentananews.com

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki visi untuk pembangunan infrastruktur, kecuali menjalankan visi Presiden RI Joko Widodo. Menteri Basuki menegaskan sebagai pembantu Presiden, dirinya bertugas mengimplementasikan visi Presiden tersebut, serta bertanggungjawab penuh terhadap target-target yang diamanahkan pada Kementerian PUPR.

Lebih lanjut Menteri Basuki mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas tidak semata-mata untuk memperlancar arus mudik Lebaran, tetapi lebih penting dari itu untuk kepentingan jangka panjang, menjadi elemen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks global.

Khusus mengenai Mudik Lebaran, Menteri Basuki menegaskan bahwa kelancaran dan keberhasilan mudik ditentukan oleh tiga hal, yakni pertama, prasarana-sarana infrastruktur mudik tersedia, kedua, manajemen lalu lintas oleh pihak kepolisian, dan perilaku para penggunanya.

"Dalam manajemen mudik ini, kordinatornya adalah Menteri Perhubungan, kami di Kementerian PUPR bertangggung jawab untuk penyiapan sarana dan prasarana baik di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan wilayah lainnya. Jalan nasional kita sepanjang 48 ribu kilometer kondisinya 90 persen dalam kondisi mantap," kata Menteri Basuki pada acara talkshow Opini Dua Sisi (OPSI) Dengan tema "Jaminan Nyaman Lebaran", Senin Malam (11/6).

Hadir juga sebagai narasumber Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta pengamat transportasi Joko Setiowarno.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan puncak arus mudik terjadi pada H-7, H-6, H-3 dan H-2. "H-7 dan H-6 sudah terlewati, kita antisipasi kepadatan pada H-3 dan H-2 nanti," kata Budi Karya.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan berfungsinya tol dari Jakarta hingga Surabaya memberikan kemudahan bagi pihak Kepolisian dalam melakukan rekayasa lalu lintas. Beberapa titik tetap terjadi kemacetan namun sudah dilakukan antisipasi yakni di Tol Cikampek KM 10-KM 47 karena adanya proyek Tol Layang, Gerbang Tol Kertasari, Jembatan Kali Kuto dan Jembatan Kali Kenteng.

Gerbang Tol Kertasari menjadi gerbang tol terakhir sebelum pemudik masuk tol fungsional hingga ke Semarang. "Arus kendaraan yang datang tidak sebanding dengan jumlah gardu tol yang tersedia. Apabila antrian mencapai panjang lebih dari 3 Km maka akan diambil diskresi oleh petugas kepolisian di lapangan untuk membuka gardu tol tersebut secara gratis. Saya sudah kordinasikan dengan Menteri PUPR," kata Jenderal Tito Karnavian.

Panjang tol Jakarta-Surabaya 760 Km yang dapat dilalui pemudik dengan kondisi operasional sepanjang 525 Km dan fungsional sepanjang 235 Km. "Tol operasional semua sudah dilengkapi sarana pendukungnya. Untuk Tol fungsional bukan lagi jalan darurat. Kondisinya sudah banyak yang sudah rigid minimal lean concrete dan aspal, namun fasilitasnya belum selengkap tol operasional," jelas Menteri Basuki.

Untuk titik kemacetan di Kali Kenteng, Menteri Basuki mengatakan kemiringan jalan sementara yang melintasi bawah Jembatan Kali Kenteng masih aman dilalui. TIngkat kemiringannya sekitar 10-13% dan bukan 57% sebagaimana informasi yang beredar. Kemacetan pada titik ini terjadi karena penyempitan dari 2 lajur menjadi 1 lajur saat memasuki jalan sementara sepanjang 600 meter dimana kecepatan kendaraan 20 km per jam.

Titik kemacetan di Jembatan Kalikuto akan diurai dengan pembukaan Jembatan tersebut pada hari Rabu (13/6) atau H-2 Lebaran. "Pada hari Rabu (13/6) saya akan meninjau langsung Jembatan Kali Kuto dan akan mencoba melewatinya sendiri dengan kendaraan. Berfungsinya Jembatan Kali Kuto akan memperlancar arus mudik dan arus balik," kata Menteri Basuki.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

PLN Gelontorkan CSR Rp 4,6 M di Sulawesi Utara
Ekonomi
PT PLN (Persero) melalui PLN Peduli yang merupakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/C...
Menteri Rini Minta Pertamina dan PLN Stop Impor
Ekonomi
Pemerintah telah meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengevaluasi dan mengurangi im...
Nusantara Regas: Pasokan Gas untuk Listrik Jakarta Aman
Ekonomi
Jelang Asian Games, PT Nusantara Regas memastikan kehandalan sarfas dan pasokan gas dari Floating Storage Regasification Unit (...
Kasihan, BPJN V Sumsel Cuma Pelengkap Penderita
Ekonomi
"Publik kan maunya apa yang kita kerjakan itu diceritakan," demikian kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ba...
​BBM Satu Harga Jangkau 66 Titik, Wujud Energi Berkeadilan
Ekonomi
Vice President Corporate Communication PT Pertamin (Persero) Adiatma Sardjito menyatakan, sampai dengan awal Agustus 2018, PT P...
​Peserta BPJS Kesehatan Tembus 200 Juta Jiwa
Ekonomi
Jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga saat ini mencapai lebih dari 199 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 92,4 juta jiwa ...
​Begini Cara Pertamina Dukung UMKM di Solo
Ekonomi
Menjawab keluhan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentang sulitnya menjangkau akses pinjaman modal perbankan. PT. Per...
Cegah Kecurangan di SPBU, Pertamina Pasang Nozzle Online
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) untuk memasang teknologi digital pada 5.518 di Stasiun Pengisi...
Sistem Penyaluran Online Akan Dipasang di 5.518 SPBU Pertamina
Ekonomi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menyepakati pemberlakuan kebijakan digitalisasi ...