Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Pemda Papua Dapat 5 Persen Saham Freeport

24 Maret 2017, 18.44.36

​Pemda Papua Dapat 5 Persen Saham Freeport

Jakarta, Sentananews.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah daerah dan suku di Papua akan mendapat bagian 5 persen saham PT Freeport Indonesia dari kewajiban divestasi 51 persen.

Namun, Luhut dalam acara Coffee Morning di Jakarta, Jumat, mengatakan bagian 5 persen saham Freeport itu akan berbentuk dividen.

"5 persen itu kita tidak mau itu delusi. Jadi kami pikir, nanti dari dividennya kita bayar 5 persennya itu. Pasti kami lindungi lah, itu rakyat kita juga," katanya.

Luhut mengatakan Presiden Jokowi menyetujui bahwa Pemda dan suku di Papua akan mendapat 5 persen. Ia meminta agar dividen tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

"5 persen ini angkanya juga cukup besar. Tapi kita juga arahkan uang itu supaya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan lainnya. Jadi kita tata lagi supaya betul-betul dampak kehadiran Freeport di Papua bisa dirasakan rakyat," katanya.

Akan tetapi, mantan Menko Polhukam itu menjelaskan rencana pembagian saham itu masih harus menunggu proses negosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Menurut dia, masih ada tiga poin utama yang jadi perhatian pemerintah dalam negosiasi. Pertama, yakni mengenai tahapan divestasi 51 persen.

"Dengan kita 51 persen dan Freeport 49 persen, nanti akan joint management tapi yang memimpin Indonesia. Misal Direktur Operasi yang pimpin dia, wakilnya kita. Direktur Keuangannya yang pimpin kita wakilnya kita, CEO nya Indonesia. Kira-kira seperti itulah perusahaan yang profesional," katanya.

Poin kedua, yakni mengenai pembangunan smelter yang harus ada kemajuan. Dan poin ketiga mengenai aturan pajak. "Kalau dia (Freeport) mau nail down (tetap), 42 persen dia bayar pajak all the way, ya bayarlah itu. Padahal kan pajak kita cenderung menurun. Ini sekarang sedang dibahas," jelasnya.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (izin usaha pertambangan) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter" dalam jangka waktu 5 tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Pemerintah menyodorkan perubahan status PT FI dari sebelumnya kontrak karya (KK) menjadi IUPK agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia.

Sementara itu, Freeport bersikeras tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam KK 1991.

Lantaran tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status KK, Freeport hingga saat ini menghentikan aktivitas produksi sehingga menyebabkan relatif banyak karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​PLN Bakal Tambah Kapasitas Trafo 120 MVA untuk Sulutgo
Ekonomi
Dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan konsumsi listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo), PT PLN (Persero) akan menam...
​Tembus Hutan, PLN Listriki Desa Pedalaman Aceh
Ekonomi
Komitmen PT PLN (Persero) untuk melistriki seluruh pelosok Indonesia terus dilakukan, salah satunya dengan melistriki Desa Rusi...
​Triwulan I-2017, BI Klaim Rupiah Bergerak Stabil
Ekonomi
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung stabil pada triwulan I-2017...
​Kementrian BUMN Dorong Pertamina Jadi BUK
Ekonomi
Kementerian BUMN mendorong PT Pertamina (Persero) menjadi Badan Usaha Khusus (BUK). Hanya saja komunikasi politik dengan Komisi...
​SLIK Mudahkan Inudstri Keuangan Saling Tukar Informasi
Ekonomi
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memudahkan industri keuangan saling ...
​Proyek Infrastruktur Bisa Perkecil Kesenjangan Ekonomi
Ekonomi
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan...
​APMI Sambut Positif Aturan Gross Split
Ekonomi
Belum lama ini pemerintah menetapkan aturan gross split pengganti skema Production Sharing Cost (PSC)Peraturan tersebut tertuan...
​PLN Datangkan Marine Vessel Power Plant, Listrik Medan Siap Surplus
Ekonomi
Upaya PT PLN (persero) dalam mencapai surplus listrik di Sumatera Utara terus dilakukan dengan berbagai pendekatan dan metode. ...
​Pemerintah Siap Perbanyak Rumah Murah untuk Rakyat
Ekonomi
Pemerintah terus berkomitmen untuk memperbanyak rumah murah bagi rakyat, khususnya untuk kalangan buruh. Hal ini disampaikan Pr...