Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Pemda Papua Dapat 5 Persen Saham Freeport

24 Maret 2017, 18.44.36

​Pemda Papua Dapat 5 Persen Saham Freeport

Jakarta, Sentananews.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah daerah dan suku di Papua akan mendapat bagian 5 persen saham PT Freeport Indonesia dari kewajiban divestasi 51 persen.

Namun, Luhut dalam acara Coffee Morning di Jakarta, Jumat, mengatakan bagian 5 persen saham Freeport itu akan berbentuk dividen.

"5 persen itu kita tidak mau itu delusi. Jadi kami pikir, nanti dari dividennya kita bayar 5 persennya itu. Pasti kami lindungi lah, itu rakyat kita juga," katanya.

Luhut mengatakan Presiden Jokowi menyetujui bahwa Pemda dan suku di Papua akan mendapat 5 persen. Ia meminta agar dividen tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

"5 persen ini angkanya juga cukup besar. Tapi kita juga arahkan uang itu supaya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan lainnya. Jadi kita tata lagi supaya betul-betul dampak kehadiran Freeport di Papua bisa dirasakan rakyat," katanya.

Akan tetapi, mantan Menko Polhukam itu menjelaskan rencana pembagian saham itu masih harus menunggu proses negosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Menurut dia, masih ada tiga poin utama yang jadi perhatian pemerintah dalam negosiasi. Pertama, yakni mengenai tahapan divestasi 51 persen.

"Dengan kita 51 persen dan Freeport 49 persen, nanti akan joint management tapi yang memimpin Indonesia. Misal Direktur Operasi yang pimpin dia, wakilnya kita. Direktur Keuangannya yang pimpin kita wakilnya kita, CEO nya Indonesia. Kira-kira seperti itulah perusahaan yang profesional," katanya.

Poin kedua, yakni mengenai pembangunan smelter yang harus ada kemajuan. Dan poin ketiga mengenai aturan pajak. "Kalau dia (Freeport) mau nail down (tetap), 42 persen dia bayar pajak all the way, ya bayarlah itu. Padahal kan pajak kita cenderung menurun. Ini sekarang sedang dibahas," jelasnya.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (izin usaha pertambangan) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter" dalam jangka waktu 5 tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Pemerintah menyodorkan perubahan status PT FI dari sebelumnya kontrak karya (KK) menjadi IUPK agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia.

Sementara itu, Freeport bersikeras tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam KK 1991.

Lantaran tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status KK, Freeport hingga saat ini menghentikan aktivitas produksi sehingga menyebabkan relatif banyak karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pertamina: BBM Berkualitas Tinggi Terus Meningkat
Ekonomi
Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berkualitas tinggi semakin melaju seiring kesadaran konsumen terhadap komoditas tersebut yang...
​Larang PNS dan Usaha Kecil Gunakan Elpiji 3Kg
Ekonomi
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menegaskan, bahwa beban subsidi elpiji 3 kg akan men...
​SP PLN : Jangan Impor LNG dari Singapura
Ekonomi
Serikat Pekerja (SP) PLN meminta Pemerintah mempertimbangkan untuk tidak mengimpor LNG dari Singapura sebagaimana yang dibahas ...
​PGN Bagi-bagi Ratusan Konverter Kit Gratis di Lampung
Ekonomi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) membagai secara gratis 116 konverter kit untuk kendaraan dinas Pemerintah Lampung ...
​SKK Migas Akan Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Ekonomi
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat ini tengah dalam persiapan untuk menerap...
​PLN Disjaya Kembangkan Bank Sampah
Ekonomi
Jakarta dengan segala aktifitas penduduknya menimbulkan beberapa masalah sosial dan lingkungan, diantaranyam sampah. Untuk itu,...
EWI: Stop Pola Tender BBM Penugasan
Ekonomi
Rencana pemerintah yang akan menenderkan pengadaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) penugasan ke seluruh Indonesua merup...
PLN Jabar Intensifkan Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan
Ekonomi
Dalam upaya untuk melakukan pemeliharaan tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan PLN Distribusi Jawa Barat mengintensifkan Pekerj...
PLN Tambah Pelanggan Tegangan Tinggi 30 MVA di Sistem Suselbar
Ekonomi
Direktur Bisnis Regional Sulawesi Syamsul Huda mengatakann, surplus daya listrik di Sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) ...