Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Pemda Papua Dapat 5 Persen Saham Freeport

24 Maret 2017, 18.44.36

​Pemda Papua Dapat 5 Persen Saham Freeport

Jakarta, Sentananews.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah daerah dan suku di Papua akan mendapat bagian 5 persen saham PT Freeport Indonesia dari kewajiban divestasi 51 persen.

Namun, Luhut dalam acara Coffee Morning di Jakarta, Jumat, mengatakan bagian 5 persen saham Freeport itu akan berbentuk dividen.

"5 persen itu kita tidak mau itu delusi. Jadi kami pikir, nanti dari dividennya kita bayar 5 persennya itu. Pasti kami lindungi lah, itu rakyat kita juga," katanya.

Luhut mengatakan Presiden Jokowi menyetujui bahwa Pemda dan suku di Papua akan mendapat 5 persen. Ia meminta agar dividen tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

"5 persen ini angkanya juga cukup besar. Tapi kita juga arahkan uang itu supaya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan lainnya. Jadi kita tata lagi supaya betul-betul dampak kehadiran Freeport di Papua bisa dirasakan rakyat," katanya.

Akan tetapi, mantan Menko Polhukam itu menjelaskan rencana pembagian saham itu masih harus menunggu proses negosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Menurut dia, masih ada tiga poin utama yang jadi perhatian pemerintah dalam negosiasi. Pertama, yakni mengenai tahapan divestasi 51 persen.

"Dengan kita 51 persen dan Freeport 49 persen, nanti akan joint management tapi yang memimpin Indonesia. Misal Direktur Operasi yang pimpin dia, wakilnya kita. Direktur Keuangannya yang pimpin kita wakilnya kita, CEO nya Indonesia. Kira-kira seperti itulah perusahaan yang profesional," katanya.

Poin kedua, yakni mengenai pembangunan smelter yang harus ada kemajuan. Dan poin ketiga mengenai aturan pajak. "Kalau dia (Freeport) mau nail down (tetap), 42 persen dia bayar pajak all the way, ya bayarlah itu. Padahal kan pajak kita cenderung menurun. Ini sekarang sedang dibahas," jelasnya.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (izin usaha pertambangan) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter" dalam jangka waktu 5 tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Pemerintah menyodorkan perubahan status PT FI dari sebelumnya kontrak karya (KK) menjadi IUPK agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia.

Sementara itu, Freeport bersikeras tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam KK 1991.

Lantaran tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status KK, Freeport hingga saat ini menghentikan aktivitas produksi sehingga menyebabkan relatif banyak karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Jelang Lebaran, PLN Tambah Pasokan 240 MW untuk Sumut
Ekonomi
Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Senin (19/6) meninjau Pembangkit Listrik Terapung atau Marine Vassel Power Plant (MVPP) Onu...
​Industri Pembeli Gas di Masela Akan Diberi Insentif
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan akan memberikan insentif untuk industri yang akan mengguna...
​FAO Puji Peran RI Berantas Illegal Fishing
Ekonomi
Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) memuji peran Indonesia dalam upaya pemberanta...
​Pertamina Jamin Distribusi BBM Lebaran Aman
Ekonomi
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan bahwa selama menjelang dan pasca Idul Fitri, distribusi bahan bakar minyak (BBM) aman...
​Pertamina Patra Niaga: Sopir yang Demo Bukan Karyawan Kami
Ekonomi
Salah satu tuntutan yang akan disuarakan awak mobil tangki (AMT) di Terminal BBM Plumpang Jakarta dalam aksi mogok kerja massal...
​Patra Niaga Diminta Cerdas Sikapi Rencana Mogok AMT
Ekonomi
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepl), Sofyano Zakaria mengatakan, ancaman mogok kerja yang dilakukan para ...
​UKM Dukung Pemerintah Lelang Gula Rafinasi
Ekonomi
Langkah Kementerian Perdagangan membuka akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya industri makanan-minuman, u...
​PLN Beri Diskon Biaya Penyambungan Tambah Daya
Ekonomi
KEPALA Satuan Komunikasi Korporat PT PLN (Persero), I Made Suprateka mengungkapkan, bahwa pihaknya akan memberika kado spesial ...
​Tingkatkan Produksi, PetroChina Terus Cari Blok Migas Baru
Ekonomi
Seiring akan berakhirnya kontrak blok Tuban pada 28 Februari 2018, Perusahaan migas asal Tiongkok PetroChina terus mencari blok...