Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Pemerintah Berupaya Wujudkan 100% Akses Air Minum Aman

14 Sep. 2018, 0.02.40

​Pemerintah Berupaya Wujudkan 100% Akses Air Minum Aman

Jakarta, sentananews.com

Pemerintah terus berupaya keras mewujudkan 100% akses air minum aman dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Target tersebut sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, PDAM, BUMN, badan usaha dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal di atas, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mencanangkan Program 100-0-100, sebuah program menuju pemenuhan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100% akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019.

"Di bidang air minum, capaian layanan air minum pada tahun 2017 baru sekitar 72% atau hanya naik sedikit dari 2014. Masih ada gap yang cukup besar dengan sisa waktu kurang dari 2 tahun untuk menambah cakupan akses air minum, baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Untuk itu, kita butuh lompatan agar target 100% layanan air layak minum dapat tercapai. Saya harap melalui Seminar ini dapat menjadi pijakan untuk lompatan tersebut," kata Menteri Basuki saat membuka Seminar Nasional "Peran BUMN Dalam Mendukung Program 100-0-100 di Bidang Air Minum" dalam rangka HUT ke-51 Perum Jasa Tirta II di Jakarta, Rabu (12/9).

Menurut Menteri Basuki, tren selama 5 tahun terakhir peningkatan akses air minum sekitar 4,5% per tahun. "Kita harus punya strategi lompatan dalam mewujudkan target capaian 100 persen layanan akses air layak minum dimana peran BUMN menjadi sangat penting. Kita harus bekerja dengan fokus dan tekun," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki berharap melalui seminar tersebut juga dapat memberikan masukan yang sangat diperlukan dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Sumber Daya Air. Keterlibatan semua pihak dalam masa pembahasan RUU SDA ini sangat penting agar dihasilkan regulasi pengelolaan SDA terpadu yang lebih baik dari sebelumnya.

"UU SDA ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah menjamin penguasaan sumber daya air bagi kepentingan masyarakat banyak. Tetapi untuk air minum bisa diusahakan oleh BUMN atau BUMD yang dapat bekerjasama dengan swasta. Tapi itu semua butuh diskusi lebih lanjut, kesepahaman dan saling percaya," ujar Menteri Basuki.

Program Peningkatan Akses Air Minum

Diperkirakan untuk mencapai 100% akses aman air minum diperlukan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 253,8 triliun dengan komposisi 20% dari APBN dan 80% non-APBN. Mengingat keterbatasan dana APBN, maka skema kerja sama pendanaan dari BUMN dan BUMD sangat diperlukan untuk meningkatkan akses layanan air minum bagi masyarakat.

Di bidang air minum, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga telah membuat Program Strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dengan membangun beberapa Sistem Penyedian Air Minum (SPAM), yaitu SPAM Regional, SPAM Kawasan Perkotaan, SPAM Kawasan Khusus, SPAM Kawasan Rawan Air, dan SPAM berbasis masyarakat.

Pembangunan beberapa SPAM yang saat ini sedang dilaksanakan dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) antara lain SPAM Umbulan dengan kapasitas 4.000 liter/detik yang akan melayani 12 juta penduduk di Provinsi Jawa Timur. SPAM Umbulan ditargetkan beroperasi pada tahun 2019. Selain itu juga dibangun SPAM Bandar Lampung dengan kapasitas 750 liter/detik yang akan melayani 300 ribu penduduk di Kota Bandar Lampung yang saat ini dalam proses konstruksi dan diperkirakan beroperasi pada tahun 2021.

SPAM KPBU lainnya yakni SPAM Semarang Barat dan SPAM Jatiluhur I dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter/detik dan 5.000 liter/detik yang saat ini sudah memasuki proses pelelangan.

SPAM Regional lainnya yang saat ini dalam tahap lelang adalah SPAM Regional Jatiluhur I. Proyek ini berkapasitas 5.000 lt/detik dan melalui skema KPBU atas prakarsa badan usaha (unsolicited) dengan Perum Jasa Tirta II (PJT II) sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama atau PJPK.

Pada proyek SPAM Jatiluhur I ini, sebanyak 80% dari alokasi air yang ada akan melayani sebagian wilayah DKI Jakarta, melalui PAM Jaya. Sedangkan 20% sisanya untuk melayani wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi melalui PDAM-nya masing masing. Total tambahan penduduk terlayani sebanyak 2 juta jiwa dengan target beroperasi tahun 2021.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro, Direktur SPAM Agus Ahyar, Ketua Badan Peningkatan Penyelenggaraan SPAM (BPPSPAM) Bambang Sudiatmo, Sekretaris BPPSPAM M. Sundoro, Kepala Biro PAKLN Tri Widiarto Sasongko dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...
​Pengambilalihan Tanpa Izin Tangki BBM Pertamina Melawan Hukum
Ekonomi
Tindakan mengambil alih dari orang yang berhak dan menguasai secara tanpa izin truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik P...
Ekonom: Pembajakan Mobil Tangki Pelanggaran Konstitusi
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pembajakan mobil tangki merupakan tindakan pelanggaran konstitusi ekonomi yang berp...