Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pemerintah Harus Tentukan Formula Standar Harga BBM

8 Jan. 2018, 16.51.40

Pemerintah Harus Tentukan Formula Standar Harga BBM

Jakarta, sentananews.com

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menghimbau kepada Pemerintah dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk menentukan formula standard penentuan harga BBM jenis tertentu dan konsekuen melaksanakannya.

"Jangan seperti saat ini, formula harga yang ada dilanggar sendiri oleh pemerintah," kata Sofyano dalam penjelasannya kepada sentananews.com di Jakarta, Senin (08/1/2018).

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali menunjuk PT AKR Corporindo Tbk sebagai badan usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) solar; dan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha P3JBT solar serta minyak tanah. Pertamina juga sekaligus ditunjuk sebagai P3JBKP premium.

Kedua perusahaan ini ditugaskan menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa premium, solar, dan minyak tanah ke seluruh Indonesia selama lima tahun.

Menurut Sofyano, Pertamina walaupun sebuah BUMN tetapi terikat dengan ketentuan undang-undang BUMN yang dituntut untuk bisa menghasilkan profit. "Dengan demikian, meskipun melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis tertentu, Pertamina juga wajib untung," tukasnya.

BPH Migas, lanjut dia, juga perlu menjelaskan secara terbuka ke masyarakat apa sanksi yang akan diberlakukan jika ternyata ada badan usaha yang gagal menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis tertentu tersebut.

"Jika ternyata suatu saat nanti harga jual BBM tertentu yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga minyak dunia, dan ada badan usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya, apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada badan usaha itu. Apa cukup dengan hanya mencabut penunjukan saja?" tanya Sofyano.

Pasalnya, dampak dari tidak beroperasinya pendistribusian tersebut bisa membuat masyarakat resah dan menyebabkan terhentinya roda perekonomian masyarakat. "Ini harusnya dijelaskan secara transparan oleh pihak BPH Migas dan atau Kementerian ESDM," tukasnya.

Sofyano juga menyoroti sistem penunjukan dalam distribusi dan pengadaan BBM jenis tertentu tanpa melewati tender, tapi lebih bersifat pemilihan dengan mekanisme terbuka. "Artinya keputusan mutlak ada di tangan BPH Migas. Sehingga perusahaan yang ditunjuk pun sejak dari dulu itu-itu saja," katanya.

"Jadi kesannya hanya untuk memenuhi persyaratan formasl saja, dan bukan untuk mencari pemasok yang bisa memberi harga termurah sebagaimana pada mekanisme tender yang lazim berlaku di negeri ini," tambah Sofyano.

Menurut dia, dengan proses seperti itu yakni bukan melalui proses tender, maka penunjukan badan usaha sebagai penyedia dan pendistribusi BBM jenis tertentu, maka pemerintah seharusnya menentukan secara jelas berapa besar fee dan atau margin yang harus diterima oleh badan usaha tersebut.

"Sehingga badan usaha terhindar dari kerugian jika harga minyak naik. Begitu pula pemerintah akan diuntungkan jika harga minyak ada diposisi yang lebih rendah," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​439 Karya Inovasi PLN Dilombakan dalam LIKE PLN 2018
Ekonomi
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andi N.Sommeng menyebutkan bawah memasuki era Industri 4.0 ini, semua pih...
Pertamina MOR VIII Operasikan BBM Satu Harga di 13 Titik
Ekonomi
Sampai dengan Oktober 2018, PT Pertamina (Persero) – Marketing Operation Region VIII tercatat telah mengoperasikan 13 titik BBM...
​Pertamina Luncurkan "Enduro Student Program" di Madiun
Ekonomi
Setelah meluncurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis kemandirian ekonomi yakni Enduro Student Program (ES...
PLN Terbitkan Lagi Global Bond Senilai US$ 11,5 Miliar
Ekonomi
PLN kembali berhasil menerbitkan Global Bond senilai kurang lebih US$ 1,5 miliar, yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan ...
PEP Agresif Tambah Cadangan Gas di Sulteng
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas berhasil men...
​Ini Enam Cara Supaya UMKM Bisa Naik Kelas
Ekonomi
Survey oleh Pro Indonesia Foundation di 30 kota menemukan bahwa 6 masalah utama UMKM untuk meningkatkan kelas bisnisnya adalah ...
​PT Pertamina EP Penuhi Target Seismik 100%
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sekaligus Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas, ...
2018 Kementrian PUPR Bangun 134 Jembatan Gantung
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas setiap desa-d...
Rahasia Hidup Enak dan Nyaman
Ekonomi
Seiring bertambahnya tingkat ekonomi sosial, meningkat pula pola hidupnya. Manusia ingin hidupnya lebih enak dan nyaman. Salah ...