Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pemerintah Harus Tentukan Formula Standar Harga BBM

8 Jan. 2018, 16.51.40

Pemerintah Harus Tentukan Formula Standar Harga BBM

Jakarta, sentananews.com

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menghimbau kepada Pemerintah dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk menentukan formula standard penentuan harga BBM jenis tertentu dan konsekuen melaksanakannya.

"Jangan seperti saat ini, formula harga yang ada dilanggar sendiri oleh pemerintah," kata Sofyano dalam penjelasannya kepada sentananews.com di Jakarta, Senin (08/1/2018).

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali menunjuk PT AKR Corporindo Tbk sebagai badan usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) solar; dan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha P3JBT solar serta minyak tanah. Pertamina juga sekaligus ditunjuk sebagai P3JBKP premium.

Kedua perusahaan ini ditugaskan menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa premium, solar, dan minyak tanah ke seluruh Indonesia selama lima tahun.

Menurut Sofyano, Pertamina walaupun sebuah BUMN tetapi terikat dengan ketentuan undang-undang BUMN yang dituntut untuk bisa menghasilkan profit. "Dengan demikian, meskipun melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis tertentu, Pertamina juga wajib untung," tukasnya.

BPH Migas, lanjut dia, juga perlu menjelaskan secara terbuka ke masyarakat apa sanksi yang akan diberlakukan jika ternyata ada badan usaha yang gagal menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis tertentu tersebut.

"Jika ternyata suatu saat nanti harga jual BBM tertentu yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga minyak dunia, dan ada badan usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya, apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada badan usaha itu. Apa cukup dengan hanya mencabut penunjukan saja?" tanya Sofyano.

Pasalnya, dampak dari tidak beroperasinya pendistribusian tersebut bisa membuat masyarakat resah dan menyebabkan terhentinya roda perekonomian masyarakat. "Ini harusnya dijelaskan secara transparan oleh pihak BPH Migas dan atau Kementerian ESDM," tukasnya.

Sofyano juga menyoroti sistem penunjukan dalam distribusi dan pengadaan BBM jenis tertentu tanpa melewati tender, tapi lebih bersifat pemilihan dengan mekanisme terbuka. "Artinya keputusan mutlak ada di tangan BPH Migas. Sehingga perusahaan yang ditunjuk pun sejak dari dulu itu-itu saja," katanya.

"Jadi kesannya hanya untuk memenuhi persyaratan formasl saja, dan bukan untuk mencari pemasok yang bisa memberi harga termurah sebagaimana pada mekanisme tender yang lazim berlaku di negeri ini," tambah Sofyano.

Menurut dia, dengan proses seperti itu yakni bukan melalui proses tender, maka penunjukan badan usaha sebagai penyedia dan pendistribusi BBM jenis tertentu, maka pemerintah seharusnya menentukan secara jelas berapa besar fee dan atau margin yang harus diterima oleh badan usaha tersebut.

"Sehingga badan usaha terhindar dari kerugian jika harga minyak naik. Begitu pula pemerintah akan diuntungkan jika harga minyak ada diposisi yang lebih rendah," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

2018 KESDM Siap Lelang 43 Wilayah Kerja
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melelang 43 Wilayah Kerja (WK) pada tahun 2018...
Pertamina EP Asset 4 Akan Produksi Migas 2018
Ekonomi
General Manager Pertamina EP Asset 4, Agus Amperianto mengungkapkan, pihaknya memproyeksikan produksi minyak dan gas bumi tahun...
​Ini Dia Faktor Pendukung Arus Lalin Nataru
Ekonomi
Koordinasi intensif antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perhubungan, Korps Lalu L...
April 2018 Tol Belmera Tersambung Tol Medan-Kualanamu
Ekonomi
Konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) sepanjang 10,75 km ditargetkan se...
​Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai
Ekonomi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur ...
Pemerintah Harus Hati-hati Tunjuk Direktur Pemasaran Pertamina
Ekonomi
Informasi tentang akan digantinya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina yang konon katanya dari kalangan eksternal Pertamina b...
Bendungan Leuwikeris Optimalkan Pengelolaan Sungai Citanduy
Ekonomi
Pembangunan Bendungan Leuwikeris yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk mengatasi kekur...
​Akhir 2018, Jalan Paralel Perbatasan di Kalbar Tembus 805 Km
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin da...
​Presiden Kunjungi Program Padat Karya Irigasi di Tegal
Ekonomi
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan peke...