Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pemerintah Harus Tentukan Formula Standar Harga BBM

8 Jan. 2018, 16.51.40

Pemerintah Harus Tentukan Formula Standar Harga BBM

Jakarta, sentananews.com

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menghimbau kepada Pemerintah dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk menentukan formula standard penentuan harga BBM jenis tertentu dan konsekuen melaksanakannya.

"Jangan seperti saat ini, formula harga yang ada dilanggar sendiri oleh pemerintah," kata Sofyano dalam penjelasannya kepada sentananews.com di Jakarta, Senin (08/1/2018).

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali menunjuk PT AKR Corporindo Tbk sebagai badan usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) solar; dan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha P3JBT solar serta minyak tanah. Pertamina juga sekaligus ditunjuk sebagai P3JBKP premium.

Kedua perusahaan ini ditugaskan menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa premium, solar, dan minyak tanah ke seluruh Indonesia selama lima tahun.

Menurut Sofyano, Pertamina walaupun sebuah BUMN tetapi terikat dengan ketentuan undang-undang BUMN yang dituntut untuk bisa menghasilkan profit. "Dengan demikian, meskipun melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis tertentu, Pertamina juga wajib untung," tukasnya.

BPH Migas, lanjut dia, juga perlu menjelaskan secara terbuka ke masyarakat apa sanksi yang akan diberlakukan jika ternyata ada badan usaha yang gagal menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis tertentu tersebut.

"Jika ternyata suatu saat nanti harga jual BBM tertentu yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga minyak dunia, dan ada badan usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya, apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada badan usaha itu. Apa cukup dengan hanya mencabut penunjukan saja?" tanya Sofyano.

Pasalnya, dampak dari tidak beroperasinya pendistribusian tersebut bisa membuat masyarakat resah dan menyebabkan terhentinya roda perekonomian masyarakat. "Ini harusnya dijelaskan secara transparan oleh pihak BPH Migas dan atau Kementerian ESDM," tukasnya.

Sofyano juga menyoroti sistem penunjukan dalam distribusi dan pengadaan BBM jenis tertentu tanpa melewati tender, tapi lebih bersifat pemilihan dengan mekanisme terbuka. "Artinya keputusan mutlak ada di tangan BPH Migas. Sehingga perusahaan yang ditunjuk pun sejak dari dulu itu-itu saja," katanya.

"Jadi kesannya hanya untuk memenuhi persyaratan formasl saja, dan bukan untuk mencari pemasok yang bisa memberi harga termurah sebagaimana pada mekanisme tender yang lazim berlaku di negeri ini," tambah Sofyano.

Menurut dia, dengan proses seperti itu yakni bukan melalui proses tender, maka penunjukan badan usaha sebagai penyedia dan pendistribusi BBM jenis tertentu, maka pemerintah seharusnya menentukan secara jelas berapa besar fee dan atau margin yang harus diterima oleh badan usaha tersebut.

"Sehingga badan usaha terhindar dari kerugian jika harga minyak naik. Begitu pula pemerintah akan diuntungkan jika harga minyak ada diposisi yang lebih rendah," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Arie Soemarno Bantah di Balik Pencopotan Elia Massa
Ekonomi
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Arie Soemarno membantah tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya berada di...
​Kementerian PUPR Prioritaskan Program Penanganan Jalan dan Jembatan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pelayanan infrastruktur jalan tidak hanya membangun jalan baru nam...
Minta Dirut Telkom Dicopot​, FAJAR Surati Presiden
Ekonomi
Menyoroti polemik kepemimpinan Alex J Sinaga selaku Direktur Utama PT Telkom, Forum Aktifis Jakarta (FAJAR),Selasa (25/4) resmi...
100 Kendaraan Langgar Aturan Muatan di Tol Surabaya-Gempol
Ekonomi
Dalam rangka penanganan kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih (overload) dan ukuran berlebih (over dimensi), Jasa Ma...
​Jasa Marga Diganjar Tiga Penghargaan "Indonesia Green Award 2018
Ekonomi
Dalam menjalankan bisnisnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selalu berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan mengedepankan regu...
Apindo: Dampak Kegaduhan Politik Ganggu Perekonomian Nasional
Ekonomi
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-10, Ketua Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani m...
APINDO Diharapkan Buka Pasar Internasional bagi UMKM Binaan
Ekonomi
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-10, Wakil Ketua bidang UKM APINDO, Otty Hari Chandra...
RI Siap Hadapi "Revolusi Industri Keempat" (4.0)
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartato mengatakan Indonesia saat ini tengah bersiap mengahadapi era "Revolusi Indu...
Bangun Rumah Nelayan, Presiden: Agar Kehidupan Mereka Lebih Baik
Ekonomi
Sebelum meninggalkan Kabupaten Pangandaran untuk kembali ke Jakarta, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan rumah khu...