Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Atasi Krisis Listrik di Nias

20 Mei 2016, 14.34.55

Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Atasi Krisis Listrik di Nias

Jakarta, Sentananews.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya mengatasi krisis listrik di Kepulauan Nias, Sumatera Utara.

"Listrik di Nias harus tetap nyala. Harus ada plan B," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman , di Jakarta, Jumat (20/5).

Rencana alternatif tersebut adalah dengan menargetkan produksi listrik yang bisa memenuhi jumlah permintaan di kepulauan tersebut.

"Nanti targetnya (pembangkit listrik di Nias) berkapasitas 49 MW," katanya.

Menurutnya hingga saat ini mesin pembangkit listrik yang sudah terpasang di Nias mencapai 17 MW.

Dalam mengimplementasikan target listrik berkapasitas 49 MW, pada akhir Mei 2016 ditargetkan dua mesin masing-masing berkapasitas enam MW sudah bisa beroperasi.

"Diperkirakan pada akhir Mei ini akan ada tambahan kapasitas 12 MW," katanya.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berakhirnya kontrak kerja PLN dengan pemilik pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) American Power Rent (APR) di Nias. APR diketahui memproduksi listrik berkapasitas 20 MW di Kepulauan Nias.

APR memutuskan menghentikan pasokan listrik di Nias karena PLN belum membayar tagihan sewa pembangkit kepada APR.

PLN berutang kepada APR atas biaya sewa pembangkit sebesar Rp90 miliar, dimana dari jumlah tersebut utang yang telah dibayarkan sebesar Rp50 miliar.

Sementara sisanya Rp40 miliar belum dibayar dan akan jatuh tempo pada 27 Mei 2016.

Pihak APR akan memutuskan akan menutup pembangkit listrik berkapasitas 20 MW di Nias pada akhir Mei 2016 bila PLN tidak juga membayar utangnya hingga tanggal jatuh tempo.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Alihfungsikan LPG 3 Kg, Pertamina Himbau Penggunaan Tepat Sasaran
Ekonomi
Dalam rangka memastikan pasokan LPG 3 Kg aman serta menindaklanjuti isu kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Temanggung akibat LPG 3k...
​Signature Bonus, Pemerintah Justru Lemahkan Pertamina
Ekonomi
Pembebanan Signature Bonus (SB) kepada perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero), tidak hanya inkonstitusional tetapi meru...
​Ekonom: Harusnya Pertamina Tak Dibebani Signature Bonus
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pengambilalihan pengelolaan Blok-blok Migas (Minyak dan Gas Bumi) yang sebagian bes...
Kementerian PUPR Terus Dorong Rumah MBR Terjangkau dan Berkualitas
Ekonomi
Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Semarang merupakan salah satu ...
KPUPR dan KADIN Promosi Peluang Investasi ke Pengusaha Spanyol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada di Madrid, Spanyol dalam rangka Business Indonesia...
Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai Diresmikan, Urai Simpul Kemacetan
Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai di Kabupaten Badung,...
​Kontrak Wilayah Kerja Berakhir, Pekerja Terancam PHK Massal
Ekonomi
Kontrak wilayah kerja perusahaan minyak dan gas bumi EMP Malacca Straits SA (EMP MSSA) akan berakhir pada Agustus 2020 nanti.Me...
​Pertamina RU VI Balongan Standardkan HSSE Demo Room
Ekonomi
Guna meningkatkan aspek HSSE (Health Safety, Security, & Environment), Pertamina RU VI Balongan melaksanakan Go Live HSSE D...
​Harga Batu Bara Naik Dorong Realisasi PNBP
Ekonomi
Hingga akhir Agustus 2018, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 240,29 triliun atau mencapai 87,24% dari ...