Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Atasi Krisis Listrik di Nias

20 Mei 2016, 14.34.55

Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Atasi Krisis Listrik di Nias

Jakarta, Sentananews.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya mengatasi krisis listrik di Kepulauan Nias, Sumatera Utara.

"Listrik di Nias harus tetap nyala. Harus ada plan B," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman , di Jakarta, Jumat (20/5).

Rencana alternatif tersebut adalah dengan menargetkan produksi listrik yang bisa memenuhi jumlah permintaan di kepulauan tersebut.

"Nanti targetnya (pembangkit listrik di Nias) berkapasitas 49 MW," katanya.

Menurutnya hingga saat ini mesin pembangkit listrik yang sudah terpasang di Nias mencapai 17 MW.

Dalam mengimplementasikan target listrik berkapasitas 49 MW, pada akhir Mei 2016 ditargetkan dua mesin masing-masing berkapasitas enam MW sudah bisa beroperasi.

"Diperkirakan pada akhir Mei ini akan ada tambahan kapasitas 12 MW," katanya.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berakhirnya kontrak kerja PLN dengan pemilik pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) American Power Rent (APR) di Nias. APR diketahui memproduksi listrik berkapasitas 20 MW di Kepulauan Nias.

APR memutuskan menghentikan pasokan listrik di Nias karena PLN belum membayar tagihan sewa pembangkit kepada APR.

PLN berutang kepada APR atas biaya sewa pembangkit sebesar Rp90 miliar, dimana dari jumlah tersebut utang yang telah dibayarkan sebesar Rp50 miliar.

Sementara sisanya Rp40 miliar belum dibayar dan akan jatuh tempo pada 27 Mei 2016.

Pihak APR akan memutuskan akan menutup pembangkit listrik berkapasitas 20 MW di Nias pada akhir Mei 2016 bila PLN tidak juga membayar utangnya hingga tanggal jatuh tempo.

Editor : Andrew Santiago


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pasca Pembubaran Petral, Mestinya Pertamina Bisa Untung Besar
Ekonomi
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai, alasan pembubaran PT.Pertamina Trading Limited (Petral) yang pernah disampaikan oleh ma...
​Keuntungan Pertamina Hanya 1% dari Potensi yang Harus Diraih
Ekonomi
Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyotori keuntungan yang diperoleh PT Pertamina (Perse...
Tutup Tahun 2018, Pertamina EP Catat Produksi 101%
Ekonomi
PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas...
​Ungkap Pengoplosan LPG, Pertamina Apresiasi Polda Metro Jaya
Ekonomi
PT Pertamina Persero) mengapresiasi pihak kepolisian yang berhasil menangkap oknum pengoplosan gas elpiji 3 kilogram (kg) bersu...
​Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Ponpes di Barru Sulsel
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus membangun rumah s...
​KPUPR Targetkan 699 Unit Huntara Rampung Akhir Februari 2019
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban b...
​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...