Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pemkab Harus Perketat Pengawasan Gas Melon

2 Agu 2017, 0.06.32

Pemkab Harus Perketat Pengawasan Gas Melon

Ketua DPRD Karawang H. Toto Suripto

Karawang, Sentananews.com

Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto, meminta pemerintah daerah untuk lebih ketat mengawasi penyelenggaraan gas melon (LPG 3 kg). Itu dilakukan agar keberadaan gas bersubsidi itu bisa tepat sasaran dan harganya bisa terkontrol.

"Pemerintah pusat sudah mengeluarkan regulasi. Itu jelas, sampai dibentuk tim monitoring untuk mengawasi pelaksanaan gas melon ini. Tim ini beranggotakan sejumlah elemen, dengan diketuai oleh Sekda Karawang," ujarnya, ketika ditemui Sentana,Selasa (1/8).

Orang nomor satu di lembaga legislatif Kabupaten Karawang ini memaparkan, jika tim ini berjalan, maka pelaksanaan gas melon di Karawang bisa berjalan dengan baik.

"Saat ini, penyelenggaraan gas melon di Karawang seakan tanpa kendali. Belum tepat sasaran, bahkan harga tak terkontrol. Lihat saja, pedagang, pelaku UKM, bahkan rumah makan masih ada yang menggunakan gas melon," katanya.

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Karawang, H. Dindin Nazarudin, SH, MH, mengatakan, untuk sukses penyelenggaraan gas melon, mulai dari pendistribusian, ketersediaan, sasaran dan harga, pihaknya telah melakukan monitoring.= "Sekarang sudah dilakukan pada 104 pangkalan di beberapa kecamatan," ucapnya, Selasa (1/8).

Dindin pun merinci jumlah total agen dan pangkalan yang ada di Kabupaten Karawang. "Di Karawang ada 30 Kecamatan dan 309 desa. Dari jumlah desa itu, ada 880 pangkalan, 36 agen LPG PSO, 7 SPBE, 4 agen non PSO, dan 42 SPBU penyedia LPG PSO," terangnya.

Pendistribusian gas LPG 3 kg di Karawang dilakukan dalam jumlah cukup besar. Alokasinya, 1.777,802 tabung/bulan. "Jumlah itu, sangat cukup untuk ketersediaan gas LPG 3 kg masyarakat Karawang selama satu bulan.

Penulis: Nanang Sutisna/Frans Samosir


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Tanggap Darurat, Pertamina Aktifkan Pangkalan Minyak Tanah
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku - Papua kembali menggelar pelayanan pangkalan tanggap darurat min...
​BPJS Ketenagakerjaan Akui Belum Optimal
Ekonomi
EKSISTENSI Jaminan Sosial atau Jamsos yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) dinilai ...
​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...