Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pengamat: Pemerintah Harus Terbuka Soal Bongkar Muat

14 Okt. 2015, 1.31.41

Pengamat: Pemerintah Harus Terbuka Soal Bongkar Muat

Jakarta, sentananews.com

Pengamat kelautan Reza Ginting menginginkan pemerintah terbuka terkait dengan persoalan "dwelling time" (bongkar muat) seperti apakah dengan pendekatan hukum yang diterapkan telah membawa keberhasilan dalam menurunkan waktu bongkar muat.

"Apakah sudah ada penurunan dweling time itu? Ini untuk melihat apakah langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah benar-benar langkah strategis atau hanya reaktif saja tanpa ada kejelasan hasil dan penyelesaiannya," kata Reza Ginting dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (13/10).

Reza yang merupakan Wakil Sekretaris Bidang Maritim DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia itu juga mengingatkan bahwa ada beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah seperti melalui aparat hukum melakukan penangkapan pihak yang diduga tersangkut kasus perizinan impir, serta penggeledahan kantor Pelindo II.

Selain itu, ujar dia, terdapat pula dahulu wacana Menko Maritim Rizal Ramli yang ingin mengaktifkan rel kereta langsung ke dermaga.

Ia berpendapat mesti dengan beragam langkah itu, saat ini dinilai masih belum ada perubahan yang cukup dalam hal penanganan bongkar muat sehingga seharusnya pemerintah memberikan penjelasan yang seterang-terangnya kepada publik.

"Penanganan permasalahan pelabuhan harus ditangani dengan matang agar masalahnya tidak semakin meluas. Aktivitas di pelabuhan tidak terlepas dari kegiatan bongkar muat dari kapal ke lapangan, dan kegiatan keluar masuk barang dari luar pelabuhan ke lapangan penumpukan," katanya.



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kementerian PUPR Dorong Daur Ulang Limbah Plastik Sebagai Campuran Aspal
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan inovasi oleh perguruan tinggi. Salah satunya adal...
​Presiden Perkirakan Revitalisasi Sungai Citarum Selesai Dalam 7 Tahun
Ekonomi
Presiden Joko Widodo menyadari bahwa revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum bukanlah pekerjaan mudah yang dapat disele...
​Kebijakan Ganjil Genap di Akses Jalan Tol Bekasi, Ini Penjelasan Jasa Marga
Ekonomi
Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan dalam waktu dekat akan memberlakukan paket kebijakan dalam rangka menangani ke...
​Kementrian PUPR Evaluasi Pembangunan 32 Jalan Tol
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan proyek 32 jalan tol dan 4 Light Rapid Transit (L...
Proyek Infrastruktur Elevated Normal Dua Minggu Lagi
Ekonomi
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menyatakan, pembangunan proyek infrastruktur, khususnya ...
​DPR: ESDM Harus Paksa Freeport Patuhi Kesepakatan
Ekonomi
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kesepakatan tentang pelepasan 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini tak...
​Pertamina: Pembalap Perlu Tingkatkan Budaya Aman Berkendara
Ekonomi
Vice President HSE Management System Iwan Jatmika mengatakan, bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan budaya a...
Moratorium Proyek Jalan Layang Paling Lama Tiga Minggu
Ekonomi
Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) berharap moratorium proyek jalan layang tidak berlan...
​Bangun Kabel Laut 20 kV, PLN Listriki Gili Gede
Ekonomi
PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat kini tengah membangun infrastruktur kelistrikan untuk mengalirkan listrik ke salah...