Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Penurunan TBA Tak Signifikan Pengaruhi Harga Tiket Pesawat

16 Mei 2019, 12.38.52

​Penurunan TBA Tak Signifikan Pengaruhi Harga Tiket Pesawat

Jakarta, sentananews.com

Setelah mendapat tekanan publik yang cukup masif, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi akhirnya menurunkan tarif batas atas (TBA) pesawat udara, sebesar 12-16 persen.

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi menilai langkah Menhub ini bisa dipahami pada konteks kebijakan publik yang harus diambilnya. Pasalnya, sebagai regulator, Kemenhub memang berkompeten untuk mengatur TBA pesawat udara, sebagamaina diatur dalam UU tentang Penerbangan.

"Tapi langkah Menhub ini patut diduga merupakan klimaks dari kejengkelannya atas masih tingginya tarif pesawat udara. Walau maskapai belum melanggar ketentuan TBA tetapi yang diharapkan, khususnya Garuda, bisa menurunkan harga tiketnya, karena toh harga avtur sudah diturunkan/sudah turun. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh semua maskapai," kata Tulus kepada Sentananews.com di Jakarta, Kamis (16/5).

Ia mengatakan, di atas kertas, penurunan persentase TBA memang bisa menurunkan tarif pesawat, namun secara praktik belum tentu demikian. Sebab faktanya semua maskapai telah menerapkan tarif tinggi, rata-rata di atas 100 persen dari tarif batas bawah. "Sehingga persentase turunnya TBA tidak akan mampu menggerus masih tingginya harga tiket pesawat dan tidak akan mampu mengembalikan fenomena tiket pesawat murah," tukasnya.

Bahkan, kata dia, turunnya persentase TBA bisa memicu maskapai untuk mengerek sisa persentase TBA-nya, misalnya 85 persen. Atinya bisa jadi tiket pesawat malah naik pasca penurunan TBA.

"Memang, setelah diturunkan maskapai tidak leluasa lagi untuk menaikkan tarifnya hingga 100 persen, seperti sebelum diturunkan. Tetapi intinya, turunnya persentase TBA tidak otomatis akan menurunkan harga tiket pesawat, sebagaimana yang diharapkan publik," paparnya.

Pihaknya juga mengkhawatirkan, penurunan TBA ini juga akan direspon negatif oleh maskapai dengan menutup rute penerbangan yang dianggap tidak menguntungkan atau setidaknya mengurangi jumlah frekwensi penerbangannya.

"Jika hal ini terjadi maka akses penerbangan banyak yang collaps, khususnya Indonesia bagian Timur, di remote area. Sehingga publik akan kesulitan mendapatkan akses penerbangan. Bisakah pemerintah menyediakan akses penerbangan yang ditinggalkan oleh maskapai itu?" tanya dia.

Menurutnya, jika pemerintah memang ingin menurunkan tiket pesawat, seharusnya bukan hanya dengan mengutak atik formulasi TBA saja, tetapi bisa dengan misalnya menghilangkan PPN tarif pesawat, sebesar 10 persen. "Atau mungkin bisa diturunkan misalnya menjadi 5 persen saja. Jadi pemerintah harus fair, bukan hanya menekan maskapai saja, tetapi pemerintah tidak mau mereduksi potensi pendapatannya, yaitu menghilangkan/menurunkan PPN tiket pesawat," tukasnya.

Apalagi, lanjut dia, komponen tiket pesawat bukan hanya soal TBA saja, tapi juga komponen tarif kebandaraudaraan yang setiap dua tahun mengalami kenaikan. dan ini berpengaruh pada harga tiket pesawat karena tarif kebandarudaraan (PJP2U) include on ticket.

"Untuk itu, YLKI meminta Kemenhub untuk secara reguler mengevaluasi formulasi TBA. Sebab selama 3 tahun terakhir, sejak 2016, formulasi TBA dan TBB belum pernah dievaluasi," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pasca Penetapan Hasil Pemilu 2019, PLN Siaga Kelistrikan
Ekonomi
Pasca penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI, PT PLN (Persero) memperkuat pengamanan pasokan listrik ke lokasi pantauan utama ...
PLN Listriki Lima Desa di Halmahera Selatan
Ekonomi
PT PLN (Persero) terus berupaya untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Maluku dan Maluku Utara. Upaya ini dilakukan dengan t...
​Muliakan Dhuafa, PLN Berbagi 15.000 Paket Sembako
Ekonomi
PT PLN (Persero) kembali berbagi kebahagiaan memuliakan kaum dhuafa di bulan suci nan berkah dengan memberikan 15.000 paket sem...
​YBM PLN Salurkan Bantuan 3000 Paket di Sulbagut
Ekonomi
Jakarta, SENTANAPT PLN Regional Sulawesi melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) pada hari ke 15 Ramdhan 1440 Hijriah menyalurkan dan...
Menaker Resmikan ​Posko Pengaduan THR 2019
Ekonomi
Dalam rangka memberikan pelayanan konsultasi pembayaran Tunjangan Hari Kerja (THR) dan menindaklanjuti pengaduan keterlambatan ...
​PLN Groundbreaking Pembangunan Listrik Pedesaan se-Kalimantan Barat
Ekonomi
PT PLN (Persero) melakukan groundbreaking atau penancapan tiang pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan Program Listrik D...
Listrik untuk Jakarta Fair Gunakan Power Bank 2500 kVA
Ekonomi
PT PLN Unit Induk Distribusi (UIJ) Jakarta Raya akan menggunakan Power Bank dengan total daya yang disiapkan yaitu 2500 kVA unt...
​Meraup Untung dengan Susu Kambing RBM
Ekonomi
Nutrisi susu kambing etawa lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Manfaatnya pun jauh lebih besar dibandingkan susu sapi. Itulah ...
​Pertamina Modernisasi Kilang Teknologi Tinggi
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) akan terus memperkuat penerapan Health Safety Security Environment (HSSE) yang ketat pada seluruh sarana...