Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Pertamina Minta PNS Tak Pakai Gas Subsidi

8 Okt. 2017, 23.19.51

Pertamina Minta PNS Tak Pakai Gas Subsidi

Jakarta, sentananews.com

Sebanyak 104 pemerintah kota sudah menyepakati untuk melarang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan gas tabung elpiji tiga kilogram bersubsidi.

Hal ini dikatakan Manager External Communication Pertamina Arya Dwi Paramita di Jakarta, Sabtu. "Untuk itu kami ingatkan lagi bahwa 104 pemerintah kota sudah menyepakati hal ini. Yang pasti, PNS memang bukan dianggap yang berhak menerima subsidi tabung gas elpiji," katanya.

Berdasarkan data dari Pertamina, sebanyak 31 juta keluarga tidak berhak menerima subsidi sebab masih tergolong mampu. "Sedangkan jumlah yang berhak menerima subsidi pemerintah adalah 26 juta keluarga," ucapnya.

Menurut dia, kategori yang berhak menerima adalah salah satunya pendapatannya terhitung Rp 350 ribu per bulan per kapita. Selain itu memiliki tembok dan lantai yang tidak permanen."Golongan lainnya adalah UKM mikro, seperti penjual gorengan atau usaha kecil lainnya," kata Arya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga pernah menegaskan aturan bahwa pegawai negeri sipil di lingkungan DKI Jakarta dilarang menggunakan produk elpiji (LPG) tiga kilogram bersubsidi.

Dalam rangka mensosialisasikan seruan Gubernur tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Pertamina (Persero) beserta Hiswana menggelar acara Sosialisasi Seruan Gubernur DKI Jakarta dan Keamanan Penggunaan LPG.

"Dengan nilai pendapatan yang diperoleh saat ini, PNS di lingkungan Pemprov DKI sudah tidak berhak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Karena LPG 3 kg merupakan produk bersubsidi dan diperuntukkan bagi warga dari kalangan tidak mampu atau yang berpenghasilan di bawah Rp1.500.000," kata Djarot.

Melalui program sejenis yang didukung penuh oleh para kepala daerah di Indonesia tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan peruntukkan produk bersubsidi dan non-subsidi dari Pertamina.

Pada program sosialisasi yang baru berlangsung untuk pertama kali tersebut, Tim Pertamina memberikan beberapa program promosi khusus, seperti potongan harga sampai dengan program trade-in tabung LPG 3 kg dengan Bright Gas 5,5 kg.

Program sosialisasi ini telah dilaksanakan di 11 kecamatan di wilayah DKI Jakarta dari total 42 kecamatan yang akan dilakukan serupa.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Menteri Basuki Motivasi Mahasiswa di Event Youth X Public Figure
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI), Basuki Hadimuljono memotivasi ratusan mahasiswa di ...
​Kementerian PUPR Terima Penghargaan Pengelola SBSN Terbaik
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menerima penghargaan sebagai Peng...
​Rencana Pemerintah Bangun 1.000 BLK di Ponpes Disambut Positif
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN) Aswan Bayan menyambut positif perintah Pres...
​Jalan Tol MKTT Seksi 1 Siap Dorong Perekonomian Lokal
Ekonomi
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 1 Simpang Susun (SS) Tanjung Morawa-SS Parbarakan telah berfungsi secara f...
​Komisaris Jasa Marga Pantau Penyelenggaraan Jalan Tol di Sumatera
Ekonomi
Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Refly Harun beserta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga mengadakan kunj...
​AQUA Japan Optimis Capai Target Market Tahun 2018
Ekonomi
AQUA Japan Optimis dapat mencapai target market sebesar 32 % tahun 2018 ini. Pasalnya AQUA telah menyiapkan beragam pengembanga...
​PT PEP Cepu Field Jaga Kestabilan Pasokan Gas ke PLTGU Tambak Lorok
Ekonomi
PT Pertamina EP anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor hulu migas dan selaku kontraktor kontrak kerjasa...
Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur Dukung Pembangunan Berkualitas
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar pe...
​Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi Jembatan Ampera sebagai bagian penanganan berkala...