Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Potensi Panas Bumi Indonesia Baru Dimanfaatkan 7 Persen

26 April 2019, 17.47.37

​Potensi Panas Bumi Indonesia Baru Dimanfaatkan 7 Persen

Jakarta, Sentananews.com

Pengembangan potensi panas bumi di Indonesia ternyata masih jauh tertinggal, karena hanya sekitar 7 persen (1.948,5 MW) dari seluruh potensi sumber daya dan cadangan panas bumi (28,5 GW) yang telah dimanfaatkan menjadi energi listrik. Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, yakni sekitar 40 persen dari total potensi panas bumi dunia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara , agar pemanfaatan tersebut meningkat, berbagai hal perlu dilakukan, termasuk mendukung pemerintah dalam memperbaiki dan menjalankan kebijakan, regulasi dan program yang sesuai konstitusi, sehingga target pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat dicapai.

"Salah satu aspek penting yang diamanatkan konstitusi, UUD 1945, dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia adalah tentang penguasaan negara. Di mana aspek pengelolaannya harus berada di tangan BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/4).

Ia mengatakan, saat ini tiga BUMN yang mengelola sumber daya panas bumi yakni Pertamina Geothermal Energi (PGE), Geo Dipa Energi (GDE) dan PLN Geothermal, hanya menguasai sekitar 38,2% produksi PLTP nasional. Sisanya dikelola oleh perusahaan swasta nasional dan asing. "Hal ini tentu masih jauh dari kondisi ideal konstitusional yang didambakan sehingga pengelolaan SDA tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi sebesar-besar kemajuan rakyat," tegasnya.

Lebih jauh dikatakan, pengembangan panas bumi juga sebagai energi kearifan lokal. Sudah cukup sering terjadi, bahwa rakyat suatu daerah luput dari perhatian pemerintah untuk ikut menikmati eksploitasi sumber energi di daerahnya.

"Hal ini tidak boleh terulang pada sektor energi panas bumi. Masyarakat sekitar PLTP, bukan saja harus ikut menikmati energi yang dihasilkan, tetapi juga harus dilibatkan dalam setiap kesempatan memperoleh manfaat ekonomi-bisnis, sosial-budaya dan lingkungan. Termasuk juga dalam mempertahankan dan meningkatkan berbagai aspek kearifan lokal," paparnya.

Masih menurut dia, dengan berbagai manfaat pengembangan PLTP yang diperoleh masyarakat sekitar di sejumlah daerah saat ini, seperti terjadi di sekitar Lahendong, Ulubelu dan Kamojang, maka perbaikan terkait aspek kearifan lokal perlu terus dilakukan.

Disamping program intensifikasi guna menyasar lebih banyak populasi masyarakat di suatu PLTP, ekstensifikasi dan inovasi program-program CSR dan penerapan skema kearifan lokal perlu pula dikembangkan di PLTP lain yang belum menjalankan, termasuk di wilayah-wilayah yang akan dikembangkan.

Sementara itu, Marwan menyatakan bahwa buku Pengembangan Panas Bumi Sebagai Energi Kearifan Lokal Indonesia dimaksudkan untuk mengadvokasi hal yang terkait dengan aspek kearifan lokal. Sudah cukup sering terjadi, bahwa rakyat suatu daerah luput dari perhatian pemerintah untuk ikut menikmati eksploitasi sumber energi di daerahnya.

"Hal ini tidak boleh terulang pada sektor energi panas bumi. Masyarakat sekitar PLTP, bukan saja harus ikut menikmati energi yang dihasilkan, tetapi juga harus dilibatkan dalam setiap kesempatan memperoleh manfaat ekonomi-bisnis, sosial-budaya dan lingkungan, termasuk juga dalam mempertahankan dan meningkatkan berbagai aspek kearifan lokal," ujarnya.

Dengan berbagai manfaat pengembangan PLTP yang diperoleh masyarakat sekitar di sejumlah daerah saat ini, seperti terjadi di sekitar Lahendong, Ulubelu dan Kamojang, maka perbaikan terkait aspek kearifan lokal perlu terus dilakukan.

Marwan juga berharap guna memenuhi target penyediaan listrik PLTP sebesar 7200 mw pada 2025, di mana kebijakan harga jual listrik dari panas bumi tidak dapat disandingkan dengan BPP pembangkit listrik jenis lain, dimana untuk harga jual listrik panas bumi dapat menggunakan metode FIT (Feed-in Tariff) untuk mengejar target energy mix 23% RE 2025.

"Keberhasilan eksplorasi cadangan panas bumi harus menjadi prioritas. Untuk itu, karena tingginya tingkat risiko kegagalan, perlu adanya insentif eksplorasi melalui kebijakan pengalokasian dana eksplorasi yang ditanggung pemerintah, dan kebutuhannya dianggarkan di dalam APBN," tutupnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pasca Penetapan Hasil Pemilu 2019, PLN Siaga Kelistrikan
Ekonomi
Pasca penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI, PT PLN (Persero) memperkuat pengamanan pasokan listrik ke lokasi pantauan utama ...
PLN Listriki Lima Desa di Halmahera Selatan
Ekonomi
PT PLN (Persero) terus berupaya untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Maluku dan Maluku Utara. Upaya ini dilakukan dengan t...
​Muliakan Dhuafa, PLN Berbagi 15.000 Paket Sembako
Ekonomi
PT PLN (Persero) kembali berbagi kebahagiaan memuliakan kaum dhuafa di bulan suci nan berkah dengan memberikan 15.000 paket sem...
​YBM PLN Salurkan Bantuan 3000 Paket di Sulbagut
Ekonomi
Jakarta, SENTANAPT PLN Regional Sulawesi melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) pada hari ke 15 Ramdhan 1440 Hijriah menyalurkan dan...
Menaker Resmikan ​Posko Pengaduan THR 2019
Ekonomi
Dalam rangka memberikan pelayanan konsultasi pembayaran Tunjangan Hari Kerja (THR) dan menindaklanjuti pengaduan keterlambatan ...
​PLN Groundbreaking Pembangunan Listrik Pedesaan se-Kalimantan Barat
Ekonomi
PT PLN (Persero) melakukan groundbreaking atau penancapan tiang pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan Program Listrik D...
Listrik untuk Jakarta Fair Gunakan Power Bank 2500 kVA
Ekonomi
PT PLN Unit Induk Distribusi (UIJ) Jakarta Raya akan menggunakan Power Bank dengan total daya yang disiapkan yaitu 2500 kVA unt...
​Meraup Untung dengan Susu Kambing RBM
Ekonomi
Nutrisi susu kambing etawa lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Manfaatnya pun jauh lebih besar dibandingkan susu sapi. Itulah ...
​Pertamina Modernisasi Kilang Teknologi Tinggi
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) akan terus memperkuat penerapan Health Safety Security Environment (HSSE) yang ketat pada seluruh sarana...