Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​PPN: Selesaikan Perselisihan di Jalur Hukum

7 Juli 2017, 5.09.11

​PPN: Selesaikan Perselisihan di Jalur Hukum

Jakarta, Sentananews.com

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menghimbau kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang ada melalui jalur hukum yang sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Himbauan ini disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Rudi Permana kepada Sentana via telepon, Kamis (6/7). "Dan yang terpenting harus diwakili oleh pihak-pihak resmi. Perlu diketahui bahwa pihak Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga yang resmi hanya Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN) yang diketuai oleh Sdr. Dinda Rizki Lubis dan tidak berafiliasi dengan federasi serikat buruh manapun di Indonesia," tegásnya.

Ia juga sangat menyangkan adanya pertemuan para pihak yang difasilitasi oleh Kemenaker tetapi tanpa hasil yang mengikat secara hukum. "Ini sangat disayangkan," ucapnya singkat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Dirjen PHI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia di Gedung Kantor Kemenaker, Kamis (6/7).

Rudi juga menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya aktivitas masyarakat akibat aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab di area publik oleh pihak yang mengatasnamakan AMT (Awak Mobil Tangki) Pertamina Patra Niaga. "Kembali saya tegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga tidak memiliki hubungan kerja dengan mereka. Kendati demikian kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk dapat bersikap positif dan kritis terhadap situasi yang ada, serta bijak menanggapi isu-isu yang beredar, khususnya di media sosial maupun jaringan komunikasi lainnya," paparnya.

"Yang pasti kami akan tetap fokus menjalankan Satuan Tugas (Satgas) Idul Fitri 2017 hingga tanggal 10 Juli 2017 dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menilai, sikap Pertamina Patra Niaga yang mendukung penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait tuntutan mantan AMT merupakan sikap yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Hubungan hukum antara para mantan AMT tersebut harus clear, apakah secara hukum mereka melakukan perjanjian hukum yang mengikat dengan Patra Niaga atau dengan mitra Patra Niaga. Ini harus jelas," katanya saat dimintai komentarnya terkait masalah ini, Kamis malam.

Menurut dia, yang terpenting harus dilakukan Patra Niaga adalah mereka harus komit dan menjamin bahwa angkutan BBM Pertamina kepada masyarakat tetap bisa berjalan lancar aman sebagaimana mestinya.

"Yang menjadi masalah dan akan disesalkan masyarakat adalah jika tanpa ada aksi pemogokan ternyata angkutan BBM menjadi terhalang. Namun terbukti dan dapat dibuktikan bahwa selama ini distribusi BBM ke SPBU-SPBU tetap berlangsung lancar dan aman-aman saja. Ini pantas di apresiasi," tukasnya.

Disisi lain, Sofyano berpendapat bahwa jika mantan AMT tersebut terikat perjanjian hukum dengan pihak lain dan bukannya dengan Patra Niaga, maka seharusnya gugatan atau protes dilakukan terhadap perusahaan tersebut. "Ini juga hendaknya dipahami pihak KementrIn atau Dinas Tenaga Kerja yang yang menangani kasus ini," pungkasnya.@

Penulis: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...
Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa me...
Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Be...
Cegah Garut Banjir, KPUPR Bangun Tanggul Sepanjang  5 Km
Ekonomi
Pasca banjir bandang yang terjadi di Kota dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 20 September 2016 lalu, Kementerian Pekerjaan Um...
Atasi Banjir, Kementerian PUPR Normalisasi Sungai di Kota Bima
Ekonomi
Guna mencegah terulangnya banjir besar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan ...
Mulai Digenangi, Bendungan Mila Siap Suplai Irigasi 1.689 Ha
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, termasuk di Kawasa...
​Pererat Persaudaraan, Kodiklatad dan Masyarakat Gelar Baksos
Ekonomi
Mempererat silaturahmi antara institusi TNI-Polri serta komunitas offroad dan masyarakat, Komandan Kodiklatad, Letjen TNI AM. P...