Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​PPN: Selesaikan Perselisihan di Jalur Hukum

7 Juli 2017, 5.09.11

​PPN: Selesaikan Perselisihan di Jalur Hukum

Jakarta, Sentananews.com

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menghimbau kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang ada melalui jalur hukum yang sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Himbauan ini disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Rudi Permana kepada Sentana via telepon, Kamis (6/7). "Dan yang terpenting harus diwakili oleh pihak-pihak resmi. Perlu diketahui bahwa pihak Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga yang resmi hanya Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN) yang diketuai oleh Sdr. Dinda Rizki Lubis dan tidak berafiliasi dengan federasi serikat buruh manapun di Indonesia," tegásnya.

Ia juga sangat menyangkan adanya pertemuan para pihak yang difasilitasi oleh Kemenaker tetapi tanpa hasil yang mengikat secara hukum. "Ini sangat disayangkan," ucapnya singkat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Dirjen PHI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia di Gedung Kantor Kemenaker, Kamis (6/7).

Rudi juga menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya aktivitas masyarakat akibat aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab di area publik oleh pihak yang mengatasnamakan AMT (Awak Mobil Tangki) Pertamina Patra Niaga. "Kembali saya tegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga tidak memiliki hubungan kerja dengan mereka. Kendati demikian kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk dapat bersikap positif dan kritis terhadap situasi yang ada, serta bijak menanggapi isu-isu yang beredar, khususnya di media sosial maupun jaringan komunikasi lainnya," paparnya.

"Yang pasti kami akan tetap fokus menjalankan Satuan Tugas (Satgas) Idul Fitri 2017 hingga tanggal 10 Juli 2017 dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menilai, sikap Pertamina Patra Niaga yang mendukung penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait tuntutan mantan AMT merupakan sikap yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Hubungan hukum antara para mantan AMT tersebut harus clear, apakah secara hukum mereka melakukan perjanjian hukum yang mengikat dengan Patra Niaga atau dengan mitra Patra Niaga. Ini harus jelas," katanya saat dimintai komentarnya terkait masalah ini, Kamis malam.

Menurut dia, yang terpenting harus dilakukan Patra Niaga adalah mereka harus komit dan menjamin bahwa angkutan BBM Pertamina kepada masyarakat tetap bisa berjalan lancar aman sebagaimana mestinya.

"Yang menjadi masalah dan akan disesalkan masyarakat adalah jika tanpa ada aksi pemogokan ternyata angkutan BBM menjadi terhalang. Namun terbukti dan dapat dibuktikan bahwa selama ini distribusi BBM ke SPBU-SPBU tetap berlangsung lancar dan aman-aman saja. Ini pantas di apresiasi," tukasnya.

Disisi lain, Sofyano berpendapat bahwa jika mantan AMT tersebut terikat perjanjian hukum dengan pihak lain dan bukannya dengan Patra Niaga, maka seharusnya gugatan atau protes dilakukan terhadap perusahaan tersebut. "Ini juga hendaknya dipahami pihak KementrIn atau Dinas Tenaga Kerja yang yang menangani kasus ini," pungkasnya.@

Penulis: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

PLN Gelontorkan CSR Rp 4,6 M di Sulawesi Utara
Ekonomi
PT PLN (Persero) melalui PLN Peduli yang merupakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/C...
Menteri Rini Minta Pertamina dan PLN Stop Impor
Ekonomi
Pemerintah telah meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengevaluasi dan mengurangi im...
Nusantara Regas: Pasokan Gas untuk Listrik Jakarta Aman
Ekonomi
Jelang Asian Games, PT Nusantara Regas memastikan kehandalan sarfas dan pasokan gas dari Floating Storage Regasification Unit (...
Kasihan, BPJN V Sumsel Cuma Pelengkap Penderita
Ekonomi
"Publik kan maunya apa yang kita kerjakan itu diceritakan," demikian kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ba...
​BBM Satu Harga Jangkau 66 Titik, Wujud Energi Berkeadilan
Ekonomi
Vice President Corporate Communication PT Pertamin (Persero) Adiatma Sardjito menyatakan, sampai dengan awal Agustus 2018, PT P...
​Peserta BPJS Kesehatan Tembus 200 Juta Jiwa
Ekonomi
Jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga saat ini mencapai lebih dari 199 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 92,4 juta jiwa ...
​Begini Cara Pertamina Dukung UMKM di Solo
Ekonomi
Menjawab keluhan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentang sulitnya menjangkau akses pinjaman modal perbankan. PT. Per...
Cegah Kecurangan di SPBU, Pertamina Pasang Nozzle Online
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) untuk memasang teknologi digital pada 5.518 di Stasiun Pengisi...
Sistem Penyaluran Online Akan Dipasang di 5.518 SPBU Pertamina
Ekonomi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menyepakati pemberlakuan kebijakan digitalisasi ...