Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Presiden Harus Tegas Ambil Keputusan di Sektor KESDM

28 Feb. 2017, 18.46.08

​Presiden Harus Tegas Ambil Keputusan di Sektor KESDM

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono

Jakarta, Sentananews.com

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas membuat keputusan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena akan punya implikasi negatif dan dapat menganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi nasional,

"Dalam persoalan posisi Dirut untuk Pertamina misalnya, Presiden,Joko Widodo juga harus tegas dan tidak mudah diintervensi oleh para mafia migas yang sudah pada tengkurap setelah Petral yang jadi sarang mafia impor crude oil dan BBM dibubarkan," katanya dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Selasa (28/2).

Ia mengungkapkan, saat ini ada sebuah gerakan yang disponsori oleh mafia impor minyak berinsial MR dan GY yang coba-coba melalui seorang menteri kabinet kerja ingin memulai kembali pratek mafia impor minyak, dengan mendorong calon Dirut Pertamina yang mudah diatur dan Jadi kaki tangan para mafia. "Calon Dirut tersebut memang dari legacy Pertamina yang masih aktif, tapi kinerja dan prestasinya di Pertamina belum mumpuni untuk posisi orang nomor satu di Pertamina," tukasnya.

Jadi, lanjut dia, jika Pertamina terus dikuyo-kuyo dan tidak dipimpin oleh Dirut yang mengerti tentang alur bisnis dan transformasi Pertamina, sudah teruji dan punya prestasi bagus serta berani menolak intervensi gerombolan mafia impor minyak, maka jangan harap semua program Presiden Jokowi untuk menciptakan ketahanan energi akan terealisasi. "Yang Ada Mafia Migas yang tersangkut "papa minta saham Freeport" serta Pengemplang Pajak GY come back ngerampok negara lewat Pertamina," tukasnya.

Terkait keputusan Pemerintah untuk tidak memperpanjang Kontrak Karya Freeport patut diapresiasi. Namun Presiden Joko Widodo harus hati-hati dan jangan mau diadu sama Amerika Serikat.

"Karena hal itu akan berakibat fatal bagi perekonomian dan Politik lokal Papua dan nasional yang bisa mengarah pada ancaman disintegrasi dan pengulingan pemerintahan Jokowi - JK," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Amerika Serikat itu sangat memproteksi perusahanan multinasionalnya yang berinvestasi di luar Amerika Serikat. "Hal ini tentu saja akan berdampak pada hubungan Indonesia dan USA," ucapnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Direksi Pertamina Dirombak, Elia Massa Manik Dicopot
Ekonomi
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Pertamina (Persero) yang digelar, Jumat (20/4) memutuskan adanya perombakan d...
​Krakatau Steel Siapkan Belanja Modal Rp 7,5 T
Ekonomi
Emiten baja pelat merah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) sepanjang tahun ini, mengalokasikan belanja modal atau capital e...
​Kuartal I 2018, BTN Raup Untung Rp 684 Miliar
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mencatatkan laba bersih perseroan pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp684 miliar, naik...
Serikat Pekerja: Kondisi PLN Sangat Memprihatinkan
Ekonomi
Kondisi PT PLN (persero) saat ini dinilai sangat memprihatinkan, termasuk hubungan industrial yang juga tidak baik sehingga me...
​Ketua SP PLN: MPP Berbeda dengan MVPP
Ekonomi
Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda menegaskan bahwa Mobile PowerPlant (MPP) berbeda dengan Marine Vessel Power P...
​PT JJC Konsisten Perkaya Inovasi Pembangunan Tol Japek II Elevated
Ekonomi
Masih dalam rangkaian kegiatan pada Konferensi Regional Teknik Jalan (KRTJ) ke-14 oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (H...
​Polemik Dana CSR, Dirut Telkom Diskriminatif
Ekonomi
Desakan berbagai elemen masyarakat meminta agar Dirut PT Telkom Alex Sinaga mundur, kian menggema.Salah satu alasan desakan mun...
Dukung Industri di Bekasi, PLN Siapkan 1 Miliar VA Listrik
Ekonomi
PT PLN (persero) siap memasok listrik untuk kebutuhan bisnis dan industi di kawasan Bekasi dengan menyiapkan daya sebesar 1.000...
Pertamina: 11 Kelurahan 100% Bersih dari Tumpahan Minyak
Ekonomi
Tim verifikasi dampak lingkungan yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Kabupaten / Kota, Dinas terkait, Pertamina dan perwaki...