Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Presiden Harus Tegas Ambil Keputusan di Sektor KESDM

28 Feb. 2017, 18.46.08

​Presiden Harus Tegas Ambil Keputusan di Sektor KESDM

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono

Jakarta, Sentananews.com

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas membuat keputusan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena akan punya implikasi negatif dan dapat menganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi nasional,

"Dalam persoalan posisi Dirut untuk Pertamina misalnya, Presiden,Joko Widodo juga harus tegas dan tidak mudah diintervensi oleh para mafia migas yang sudah pada tengkurap setelah Petral yang jadi sarang mafia impor crude oil dan BBM dibubarkan," katanya dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Selasa (28/2).

Ia mengungkapkan, saat ini ada sebuah gerakan yang disponsori oleh mafia impor minyak berinsial MR dan GY yang coba-coba melalui seorang menteri kabinet kerja ingin memulai kembali pratek mafia impor minyak, dengan mendorong calon Dirut Pertamina yang mudah diatur dan Jadi kaki tangan para mafia. "Calon Dirut tersebut memang dari legacy Pertamina yang masih aktif, tapi kinerja dan prestasinya di Pertamina belum mumpuni untuk posisi orang nomor satu di Pertamina," tukasnya.

Jadi, lanjut dia, jika Pertamina terus dikuyo-kuyo dan tidak dipimpin oleh Dirut yang mengerti tentang alur bisnis dan transformasi Pertamina, sudah teruji dan punya prestasi bagus serta berani menolak intervensi gerombolan mafia impor minyak, maka jangan harap semua program Presiden Jokowi untuk menciptakan ketahanan energi akan terealisasi. "Yang Ada Mafia Migas yang tersangkut "papa minta saham Freeport" serta Pengemplang Pajak GY come back ngerampok negara lewat Pertamina," tukasnya.

Terkait keputusan Pemerintah untuk tidak memperpanjang Kontrak Karya Freeport patut diapresiasi. Namun Presiden Joko Widodo harus hati-hati dan jangan mau diadu sama Amerika Serikat.

"Karena hal itu akan berakibat fatal bagi perekonomian dan Politik lokal Papua dan nasional yang bisa mengarah pada ancaman disintegrasi dan pengulingan pemerintahan Jokowi - JK," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Amerika Serikat itu sangat memproteksi perusahanan multinasionalnya yang berinvestasi di luar Amerika Serikat. "Hal ini tentu saja akan berdampak pada hubungan Indonesia dan USA," ucapnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Menteri ESDM Pastikan Listrik Natal dan Tahun Baru Aman
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi PLN Area Pengatur Beban Jawa Tengah – DIY pada Kamis p...
​Pulihkan Lalin Padang-Bukittinggi, KPUPR Bangun Jembatan Sementara
Ekonomi
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan pembangunan jembatan sementara sebagai penggant...
​420 Ribu Warga Semarang Akan Nikmati Layanan Air Bersih Perpipaan
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan dimulainya konstruks...
​Depot Mini LPG Lombok Perkuat Ketahanan Energi Daerah
Ekonomi
Pengamat kebiajakan energi, Sofyano Zakaria menilai kehadiran Depot Mini LPG di Lombok Nusa tenggara Barat (NTB) menunjukkan ba...
​Rugikan Negara, Pemerintah Didesak Batalkan Revisi PP 23/2010
Ekonomi
Indonesian Resources Studi (IRESS) menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana melakukan revisi keenam atas Peraturan Pemerin...
​YLKI Minta Konsumen Hati-hati Belanja Online
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada masyarakat agar berhati-hati ketika bertransaksi saat belanja secara d...
​KPUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelay...
Rumah Menteri Basuki Bakal Kena Gusur Proyek Tol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku turut terkena imbas pembangunan infrastruktur yan...
2019 Cicil KPR Subsidi Bisa Tanpa Syarat Gaji
Ekonomi
Pemerintah akan meluncurkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi untuk kalangan milenial tanpa syarat batasan gaj...