Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Presiden Harus Tegas Ambil Keputusan di Sektor KESDM

28 Feb. 2017, 18.46.08

​Presiden Harus Tegas Ambil Keputusan di Sektor KESDM

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono

Jakarta, Sentananews.com

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas membuat keputusan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena akan punya implikasi negatif dan dapat menganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi nasional,

"Dalam persoalan posisi Dirut untuk Pertamina misalnya, Presiden,Joko Widodo juga harus tegas dan tidak mudah diintervensi oleh para mafia migas yang sudah pada tengkurap setelah Petral yang jadi sarang mafia impor crude oil dan BBM dibubarkan," katanya dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Selasa (28/2).

Ia mengungkapkan, saat ini ada sebuah gerakan yang disponsori oleh mafia impor minyak berinsial MR dan GY yang coba-coba melalui seorang menteri kabinet kerja ingin memulai kembali pratek mafia impor minyak, dengan mendorong calon Dirut Pertamina yang mudah diatur dan Jadi kaki tangan para mafia. "Calon Dirut tersebut memang dari legacy Pertamina yang masih aktif, tapi kinerja dan prestasinya di Pertamina belum mumpuni untuk posisi orang nomor satu di Pertamina," tukasnya.

Jadi, lanjut dia, jika Pertamina terus dikuyo-kuyo dan tidak dipimpin oleh Dirut yang mengerti tentang alur bisnis dan transformasi Pertamina, sudah teruji dan punya prestasi bagus serta berani menolak intervensi gerombolan mafia impor minyak, maka jangan harap semua program Presiden Jokowi untuk menciptakan ketahanan energi akan terealisasi. "Yang Ada Mafia Migas yang tersangkut "papa minta saham Freeport" serta Pengemplang Pajak GY come back ngerampok negara lewat Pertamina," tukasnya.

Terkait keputusan Pemerintah untuk tidak memperpanjang Kontrak Karya Freeport patut diapresiasi. Namun Presiden Joko Widodo harus hati-hati dan jangan mau diadu sama Amerika Serikat.

"Karena hal itu akan berakibat fatal bagi perekonomian dan Politik lokal Papua dan nasional yang bisa mengarah pada ancaman disintegrasi dan pengulingan pemerintahan Jokowi - JK," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Amerika Serikat itu sangat memproteksi perusahanan multinasionalnya yang berinvestasi di luar Amerika Serikat. "Hal ini tentu saja akan berdampak pada hubungan Indonesia dan USA," ucapnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Cegah Kecurangan di SPBU, Pertamina Pasang Nozzle Online
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) untuk memasang teknologi digital pada 5.518 di Stasiun Pengisi...
Sistem Penyaluran Online Akan Dipasang di 5.518 SPBU Pertamina
Ekonomi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menyepakati pemberlakuan kebijakan digitalisasi ...
Kemitraan dan Penyerapan SSDN Dihapus, Peternak Terpukul
Ekonomi
Perubahan pasal dalam Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 26...
LRT Sumsel Mogok Lagi, Pemerintah Evaluasi Operasional
Ekonomi
Light Rail Transit (LRT) Sumsel kembali mengalami mogok pada Minggu (12/8). Kejadianini memaksa pemerintah melalui Direktorat J...
Kompetensi SDM Kementerian PUPR Terus Ditingkatkan
Ekonomi
Kompetensi SDM Kementerian PUPR Terus DitingkatkanPengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menjadi fokus pembangunan Pe...
Angkatan Kerja Baru Capai 3 Juta Orang per Tahun
Ekonomi
Tingginya angkatan kerja baru yang rata-rata mencapai angkat 2,5 juta – 3 juta orang per tahun serta sejumlah hal lainnya saat ...
​Penyerahan Blok Rokan ke Pertamina Jangan Sampai Masuk Angin
Ekonomi
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berharap, kepemilikan 100 persen Pertamina terhadap Blok Rokan pada 2021 ben...
​Kemenaker Siapkan Konsep Pembangunan 1000 BLK Komunitas
Ekonomi
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalatas) Kementrian Ketenagakerjaan, Drs. Bambang Satrio Lelono, MA mengungkapk...
Menteri Basuki: ​Penggunaan Barang Impor Di Kementrian PUPR Minim
Ekonomi
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan porsi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek infrastruktur di ...