Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Presiden Tinjau Padat Karya Tunai Kotaku di Kota Sorong

14 April 2018, 7.20.44

 Presiden Tinjau Padat Karya Tunai Kotaku di Kota Sorong

Jakarta, sentananews.com

Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan dari Sabang sampai Merauke. PKT meliputi perbaikan dan pembuatan saluran irigasi kecil, pemeliharaan jalan, pembangunan rumah khusus dan rumah swadaya, serta pembangunan jalan produksi, jalan lingkungan dan drainase. Melalui program tersebut diharapkan menambah penghasilan masyarakat dan meningkatkan perputaran uang di daerah.

Salah satu lokasi yang ditinjau Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah PKT jalan lingkungan yang merupakan bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kampung Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat (13/4/18). Turut mendamping Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

"Saya bersama Bapak Menteri PUPR baru melihat padat karya tunai yang dilakukan di Provinsi Papua Barat. Kemudian saya juga pesan ke Bapak Gubernur kalau bisa yang dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota itu juga bisa dilakukan untuk program padat karya untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya," kata Presiden Jokowi.

PKT Kotaku yang ditinjau berupa pembangunan jalan akses sepanjang 75 meter dan pembangunan saluran drainase sepanjang 150 meter yang dilakukan sendiri oleh warga Kampung Kokoda sebagai Suku asli di Kota Sorong .

"Jumlah masyarakat setempat yang menjadi pekerja 28 - 30 orang. Upah tukang sebesar Rp 150 ribu/hari dan pembantu tukang sebesar Rp 100 ribu/hari selama 50 hari dengan anggaran Rp 133 juta," kata Menteri Basuki.

Untuk PKT Kotaku di Papua Barat dilaksanakan di Kabupaten Sorong sebanyak 7 lokasi dan Manokwari dengan 3 titik lokasi dengan anggaran Rp 5 miliar. Masing-masing lokasi dikerjakan selama 90 hari.

Selain itu juga terdapat PKT irigasi kecil di 3 Kabupaten yakni Manokwari, Manokwari Selatan dan Sorong yang berada di 50 lokasi dengan anggaran Rp. 25 Milyar dikerjakan selama 50 hari.

Kemudian PKT rumah khusus yang dikerjakan di Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, Manokwari, Fak-fak dan Kaimana dengan total 250 rumah. Biaya pembangunan sebesar Rp 56,9 miliar dimana dana padat karya didalamnya sebesar Rp 5,2 miliar. Jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 750 orang.

Pemeliharaan jalan nasional berupa pembersihan drainase dan pembersihan bahu jalan juga dilakukan secara padat karya. PKT pemeliharaan jalan dilakukan di ruas jalan Kabupaten Monokwari, Sorong, Maybrat, Bintuni, Fakfak yang memiliki panjang 575 km.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...
​Pengambilalihan Tanpa Izin Tangki BBM Pertamina Melawan Hukum
Ekonomi
Tindakan mengambil alih dari orang yang berhak dan menguasai secara tanpa izin truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik P...
Ekonom: Pembajakan Mobil Tangki Pelanggaran Konstitusi
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pembajakan mobil tangki merupakan tindakan pelanggaran konstitusi ekonomi yang berp...