Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Program Transmigrasi Masih Relevan di Era Modern

10 Jan. 2019, 18.04.42

​Program Transmigrasi Masih Relevan di Era Modern

Jakarta, sentananews.com

Direktur Jendral Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman (Dirjen PKP2Trans) Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, R. Hari Pramudiono, SH. MM menegaskan, bahwa program transmigrasi masih relevan di era modern dan terbuka seperti sekarang ini.

"Karena Nawacita ke 3 Pemerintah Jokowi-JK membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI sangat tepat dilaksanakan melalui program transmigrasi," kata Hary kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Sebelumnya, pada peresmian Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat 24 Agustus 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa program transmigrasi sudah tidak relevan lagi.

"Dulu penduduk merupakan beban sehingga ada transmigrasi. Tapi sekarang jumlah penduduk asal transmigrasi dan daerah yang menjadi tujuan transmigrasi sudah berimbang," kata Wapres saat itu.

Hary Pram mengungkapkan, saat ini kurang lebih ada 12 provinsi yang bersedia menjadi tujuan transmigrasi karena daerah tersebut masih banyak tersedia potensi sumber daya alam. "Di sisi lain daerah-daerah tersebut masih membutuhkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia itu," ungkapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, provinsi yang selama ini menjadi tujuan transmigrsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku

Sementara itu provinsi yang penduduknya paling berpotensi untuk menjadi transmigran adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat dan Banten. "Alasan mereka ikut program transmigrasi karena lahan semakin sempit dan ingin mengubah nasibnya agar bisa lebih baik di masa yang akan datang," tukasnya.

Tentang program unggulan PKP2Trans pada tahun 2019, Hary Pram mengatakan, pengembangan Prukades dan kemitraan di kawasan transmigtasi adalah model yang tepat. Pasalnya, konsep transmigrasi yang dikembangkan tidak hanya sekedar memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke wilayah yang kurang padat, tetapi bagaimana menumbuhkan kawasan transmigrasi menjadi kota-kota mandiri dengan cara mengkombinasikan transmigran dengan penduduk asli daerah itu sesuai dengan kebutuhn. "Untuk menarik minat transmigran, kita juga menawarkan program unggulan dengan cara memediasi antar daerah asal dan tujuan," papar Hary.

Terkait luas lahan yang disediakan untuk transmigran, menurut Hary Pram tergantung pola usaha yang dikembangkan di kawasan transmigrasi. "Bila pola usaha tanaman pangan maka lahan yang disediakan luasnya 2 Ha. Sementara untuk pola usaha nelayan tangkap luasnya 0,5 Ha," ungkapnya.

"Lahan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk biaya operasional Rp 187 juta per Kepala Keluarga berasal dari APBN/APBD," tambah Hary Pram.

Ditanya soal jumlah anggaran yang dibutuhkan agar program ideal transmigrasi bisa berjalan optimal, Hary menjelaskan bahwa angka Rp 1,1 triliun merupakan anggaran yang sangat ideal untuk menggerakkan program transmigrasi terbaik. "Namun dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2019 sebesar Rp 390.118.518.000,- tetap akan kami pergunakan secara efektif dan maksimal. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pada tahun 2018 capaian kegiatan PKP2 Trans mencapai 95,01 %," pungkasnya.

Sementara Direktur Eksekutif untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan yang dihubungi terpisah menyampaikan apresiasi positif terkait capaian kegiatan yang dihasilkan Ditjen PKP2Trans) Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi.

"Namun agar capaian kegiatan bisa menyentuh angka 98 % atau bahkan 100 % maka perlu pengawasan yang lebih ekstra di daerah transmigrasi sehingga lebih baik dan efektif," kata Aswan di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

"Contoh yang bisa menjadi pelajaran adalah beberapa daerah kawasan transmigrasi yangpada tahun 2018 lalu masih ada persoalan teknis, hendaknya segera diatasi sehingga pada tahun 2019 ini programnya bisa berjalan sesuai perencanaan," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...
​Pengambilalihan Tanpa Izin Tangki BBM Pertamina Melawan Hukum
Ekonomi
Tindakan mengambil alih dari orang yang berhak dan menguasai secara tanpa izin truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik P...
Ekonom: Pembajakan Mobil Tangki Pelanggaran Konstitusi
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pembajakan mobil tangki merupakan tindakan pelanggaran konstitusi ekonomi yang berp...