Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Program Transmigrasi Masih Relevan di Era Modern

10 Jan. 2019, 18.04.42

​Program Transmigrasi Masih Relevan di Era Modern

Jakarta, sentananews.com

Direktur Jendral Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman (Dirjen PKP2Trans) Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, R. Hari Pramudiono, SH. MM menegaskan, bahwa program transmigrasi masih relevan di era modern dan terbuka seperti sekarang ini.

"Karena Nawacita ke 3 Pemerintah Jokowi-JK membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI sangat tepat dilaksanakan melalui program transmigrasi," kata Hary kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Sebelumnya, pada peresmian Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat 24 Agustus 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa program transmigrasi sudah tidak relevan lagi.

"Dulu penduduk merupakan beban sehingga ada transmigrasi. Tapi sekarang jumlah penduduk asal transmigrasi dan daerah yang menjadi tujuan transmigrasi sudah berimbang," kata Wapres saat itu.

Hary Pram mengungkapkan, saat ini kurang lebih ada 12 provinsi yang bersedia menjadi tujuan transmigrasi karena daerah tersebut masih banyak tersedia potensi sumber daya alam. "Di sisi lain daerah-daerah tersebut masih membutuhkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia itu," ungkapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, provinsi yang selama ini menjadi tujuan transmigrsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku

Sementara itu provinsi yang penduduknya paling berpotensi untuk menjadi transmigran adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat dan Banten. "Alasan mereka ikut program transmigrasi karena lahan semakin sempit dan ingin mengubah nasibnya agar bisa lebih baik di masa yang akan datang," tukasnya.

Tentang program unggulan PKP2Trans pada tahun 2019, Hary Pram mengatakan, pengembangan Prukades dan kemitraan di kawasan transmigtasi adalah model yang tepat. Pasalnya, konsep transmigrasi yang dikembangkan tidak hanya sekedar memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke wilayah yang kurang padat, tetapi bagaimana menumbuhkan kawasan transmigrasi menjadi kota-kota mandiri dengan cara mengkombinasikan transmigran dengan penduduk asli daerah itu sesuai dengan kebutuhn. "Untuk menarik minat transmigran, kita juga menawarkan program unggulan dengan cara memediasi antar daerah asal dan tujuan," papar Hary.

Terkait luas lahan yang disediakan untuk transmigran, menurut Hary Pram tergantung pola usaha yang dikembangkan di kawasan transmigrasi. "Bila pola usaha tanaman pangan maka lahan yang disediakan luasnya 2 Ha. Sementara untuk pola usaha nelayan tangkap luasnya 0,5 Ha," ungkapnya.

"Lahan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk biaya operasional Rp 187 juta per Kepala Keluarga berasal dari APBN/APBD," tambah Hary Pram.

Ditanya soal jumlah anggaran yang dibutuhkan agar program ideal transmigrasi bisa berjalan optimal, Hary menjelaskan bahwa angka Rp 1,1 triliun merupakan anggaran yang sangat ideal untuk menggerakkan program transmigrasi terbaik. "Namun dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2019 sebesar Rp 390.118.518.000,- tetap akan kami pergunakan secara efektif dan maksimal. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pada tahun 2018 capaian kegiatan PKP2 Trans mencapai 95,01 %," pungkasnya.

Sementara Direktur Eksekutif untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan yang dihubungi terpisah menyampaikan apresiasi positif terkait capaian kegiatan yang dihasilkan Ditjen PKP2Trans) Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi.

"Namun agar capaian kegiatan bisa menyentuh angka 98 % atau bahkan 100 % maka perlu pengawasan yang lebih ekstra di daerah transmigrasi sehingga lebih baik dan efektif," kata Aswan di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

"Contoh yang bisa menjadi pelajaran adalah beberapa daerah kawasan transmigrasi yangpada tahun 2018 lalu masih ada persoalan teknis, hendaknya segera diatasi sehingga pada tahun 2019 ini programnya bisa berjalan sesuai perencanaan," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...
Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa me...
Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Be...
Cegah Garut Banjir, KPUPR Bangun Tanggul Sepanjang  5 Km
Ekonomi
Pasca banjir bandang yang terjadi di Kota dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 20 September 2016 lalu, Kementerian Pekerjaan Um...
Atasi Banjir, Kementerian PUPR Normalisasi Sungai di Kota Bima
Ekonomi
Guna mencegah terulangnya banjir besar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan ...
Mulai Digenangi, Bendungan Mila Siap Suplai Irigasi 1.689 Ha
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, termasuk di Kawasa...
​Pererat Persaudaraan, Kodiklatad dan Masyarakat Gelar Baksos
Ekonomi
Mempererat silaturahmi antara institusi TNI-Polri serta komunitas offroad dan masyarakat, Komandan Kodiklatad, Letjen TNI AM. P...