Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​PT Nindya Karya Akan Patuhi Proses Hukum

15 April 2018, 17.40.47

​PT Nindya Karya Akan Patuhi Proses Hukum

Jakarta, sentananews.com

Sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Nindya Karya (Persero) selalu siap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan korporasi.

Sebagai perusahaan pelat merah yang menjunjung tinggi Good Corporate Governance (GCG) dan integritas perusahaan, Nindya Karya akan koperatif terhadap penegak hukum dalam menghadapi kasus ini. Hal-hal yang diminta oleh aparat penegak hukum terkait permasalahan hukum juga telah dijalankan dengan koperatif oleh PT Nindya Karya. PT Nindya Karya pun senantiasa berkomunikasi dan berkordinasi dengan baik kepada aparat penegak hukum demi menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang menegaskan, selaku regulator dan pemegang saham dari PT Nindya Karya, Kementerian BUMN memastikan bahwa manajemen BUMN sekarang selalu menjalankan panduan dan penilaian GCG agar BUMN bertindak fair, profesional dan transparan dalam menjalankan bisnisnya.

Ia mengatakan, penilaian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pihak ketiga yang telah terakreditasi. "Score GCG ini masuk dalam Key Performance Indicator (KPI) Direksi BUMN," kata Ahmad Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Sabtu (14/4).

Terlebih, kata dia, saat ini semua proyek BUMN sudah mendapatkan pengawalan hukum dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung RI. "Sehingga, dalam pelaksanaan pengerjaan proyek Pemerintah baik pusat ataupun Daerah, BUMN bisa terbantu dari hal-hal yang menyimpang," pungkasnya.

Sekedar diketahui, pada 15 Oktober 2015, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Heru Sulaksono (Mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh) dan kawan-kawan bersalah dalam kasus Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 s/d 2011. Proyek itu dikerjakan secara bersama-sama oleh PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati dengan membentuk Kerjasama Operasi yang dinamakan Nindya – Sejati, JO.

Pada 21 Februari 2018, PT Nindya Karya (Persero) telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar tersebut, yang diduga dilakukan oleh tersangka PT Nindya Karya (Persero) bersama-sama dengan PT Tuah Sejati.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pekan Pertama Uji Coba di Ruas Tol Jagorawi Berjalan Lancar
Ekonomi
Pekan pertama penerapan uji coba paket kebijakan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) berjalan dengan lancar. PT Ja...
Seleksi Administrasi Calon Komisioner BP Tapera Diumumkan
Ekonomi
Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan hasil seleksi Administrasi Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner Badan Pengel...
Kementerian PUPR Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Government
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan sembilan aplikasiyang diperuntukan untuk pelayanan publik ma...
Kementerian PUPR Salurkan KPR Subsidi Rp 438 M
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 10 April 2018 telah menyalurkan KPR Subsidi melalui Fasilitas Lik...
Kementrian PUPR Rampungkan Pembangunan PLBN Skouw
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah merampungkan pembangunan P...
eSPeKaPe Ogah Jika Sofyan Basir Jadi Dirut Pertamina
Ekonomi
Pasca RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Pertamina (Persero) pada 20 April 2018 yang memutuskan pemberhentian El...
Kurtubi: Harusnya Pertamina Langsung di Bawah Presiden
Ekonomi
Fraksi Partai Nasdem meminta agar dalam revisi UU Migas No 22/2001, Pertamina dikembalikan sebagai Pemegang Kuasa (Usaha) Perta...
ODOL Jadi Tantangan Keberlanjutan Infrastruktur Jalan
Ekonomi
Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya fokus pada ...
 Jembatan Cincin Lama Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan Jembatan Cincin Lama yang runtuh, S...