Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​PT Nindya Karya Akan Patuhi Proses Hukum

15 April 2018, 17.40.47

​PT Nindya Karya Akan Patuhi Proses Hukum

Jakarta, sentananews.com

Sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Nindya Karya (Persero) selalu siap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan korporasi.

Sebagai perusahaan pelat merah yang menjunjung tinggi Good Corporate Governance (GCG) dan integritas perusahaan, Nindya Karya akan koperatif terhadap penegak hukum dalam menghadapi kasus ini. Hal-hal yang diminta oleh aparat penegak hukum terkait permasalahan hukum juga telah dijalankan dengan koperatif oleh PT Nindya Karya. PT Nindya Karya pun senantiasa berkomunikasi dan berkordinasi dengan baik kepada aparat penegak hukum demi menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang menegaskan, selaku regulator dan pemegang saham dari PT Nindya Karya, Kementerian BUMN memastikan bahwa manajemen BUMN sekarang selalu menjalankan panduan dan penilaian GCG agar BUMN bertindak fair, profesional dan transparan dalam menjalankan bisnisnya.

Ia mengatakan, penilaian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pihak ketiga yang telah terakreditasi. "Score GCG ini masuk dalam Key Performance Indicator (KPI) Direksi BUMN," kata Ahmad Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Sabtu (14/4).

Terlebih, kata dia, saat ini semua proyek BUMN sudah mendapatkan pengawalan hukum dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung RI. "Sehingga, dalam pelaksanaan pengerjaan proyek Pemerintah baik pusat ataupun Daerah, BUMN bisa terbantu dari hal-hal yang menyimpang," pungkasnya.

Sekedar diketahui, pada 15 Oktober 2015, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Heru Sulaksono (Mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh) dan kawan-kawan bersalah dalam kasus Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 s/d 2011. Proyek itu dikerjakan secara bersama-sama oleh PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati dengan membentuk Kerjasama Operasi yang dinamakan Nindya – Sejati, JO.

Pada 21 Februari 2018, PT Nindya Karya (Persero) telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar tersebut, yang diduga dilakukan oleh tersangka PT Nindya Karya (Persero) bersama-sama dengan PT Tuah Sejati.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Nyalakan Obor Asian Games, 81 Tabung Elpiji 50 Kg Disiapkan
Ekonomi
Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra, menyatakan sebagai BUMN, Pertamina sejak awal aktif mendukung kesuk...
PLN Gelontorkan CSR Rp 4,6 M di Sulawesi Utara
Ekonomi
PT PLN (Persero) melalui PLN Peduli yang merupakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/C...
Menteri Rini Minta Pertamina dan PLN Stop Impor
Ekonomi
Pemerintah telah meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengevaluasi dan mengurangi im...
Nusantara Regas: Pasokan Gas untuk Listrik Jakarta Aman
Ekonomi
Jelang Asian Games, PT Nusantara Regas memastikan kehandalan sarfas dan pasokan gas dari Floating Storage Regasification Unit (...
Kasihan, BPJN V Sumsel Cuma Pelengkap Penderita
Ekonomi
"Publik kan maunya apa yang kita kerjakan itu diceritakan," demikian kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ba...
​BBM Satu Harga Jangkau 66 Titik, Wujud Energi Berkeadilan
Ekonomi
Vice President Corporate Communication PT Pertamin (Persero) Adiatma Sardjito menyatakan, sampai dengan awal Agustus 2018, PT P...
​Peserta BPJS Kesehatan Tembus 200 Juta Jiwa
Ekonomi
Jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga saat ini mencapai lebih dari 199 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 92,4 juta jiwa ...
​Begini Cara Pertamina Dukung UMKM di Solo
Ekonomi
Menjawab keluhan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentang sulitnya menjangkau akses pinjaman modal perbankan. PT. Per...
Cegah Kecurangan di SPBU, Pertamina Pasang Nozzle Online
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) untuk memasang teknologi digital pada 5.518 di Stasiun Pengisi...