Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​PT Nindya Karya Akan Patuhi Proses Hukum

15 April 2018, 17.40.47

​PT Nindya Karya Akan Patuhi Proses Hukum

Jakarta, sentananews.com

Sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Nindya Karya (Persero) selalu siap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan korporasi.

Sebagai perusahaan pelat merah yang menjunjung tinggi Good Corporate Governance (GCG) dan integritas perusahaan, Nindya Karya akan koperatif terhadap penegak hukum dalam menghadapi kasus ini. Hal-hal yang diminta oleh aparat penegak hukum terkait permasalahan hukum juga telah dijalankan dengan koperatif oleh PT Nindya Karya. PT Nindya Karya pun senantiasa berkomunikasi dan berkordinasi dengan baik kepada aparat penegak hukum demi menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang menegaskan, selaku regulator dan pemegang saham dari PT Nindya Karya, Kementerian BUMN memastikan bahwa manajemen BUMN sekarang selalu menjalankan panduan dan penilaian GCG agar BUMN bertindak fair, profesional dan transparan dalam menjalankan bisnisnya.

Ia mengatakan, penilaian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pihak ketiga yang telah terakreditasi. "Score GCG ini masuk dalam Key Performance Indicator (KPI) Direksi BUMN," kata Ahmad Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Sabtu (14/4).

Terlebih, kata dia, saat ini semua proyek BUMN sudah mendapatkan pengawalan hukum dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung RI. "Sehingga, dalam pelaksanaan pengerjaan proyek Pemerintah baik pusat ataupun Daerah, BUMN bisa terbantu dari hal-hal yang menyimpang," pungkasnya.

Sekedar diketahui, pada 15 Oktober 2015, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Heru Sulaksono (Mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh) dan kawan-kawan bersalah dalam kasus Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 s/d 2011. Proyek itu dikerjakan secara bersama-sama oleh PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati dengan membentuk Kerjasama Operasi yang dinamakan Nindya – Sejati, JO.

Pada 21 Februari 2018, PT Nindya Karya (Persero) telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar tersebut, yang diduga dilakukan oleh tersangka PT Nindya Karya (Persero) bersama-sama dengan PT Tuah Sejati.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Jokowi: Stop Politik Kebohongan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo meminta para politikus menghentikan politik kebohongan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di punca...
Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa NTB Terus Berjalan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangun...
KPUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN...
PLN Distribusi Jabar Akan Beri Sambungan Listrik Gratis
Ekonomi
PT PLN (Persero) bekerja sama dengan seluruh BUMN lainnya akan memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga di Jawa Barat, khususnya...
Berusia Hampir 100 Tahun, PLTA Bengkok Masih Beroperasi
Ekonomi
PLTA Bengkok Dago adalah pembangkit listrik milik PLN yang merupakan peniggalan kolonial Belanda tahun 1923. Meski di usia tua ...
Geliat Infrastruktur di Pulau Morotai
Ekonomi
Morotai sebagai salah satu pulau terluar dan terdepan yang sangat strategis di perbatasan Indonesia memiliki potensi kekayaan a...
KPUPR Serah Terima Hibah Aset Senilai Rp 1,86 Triliun
Ekonomi
Dalam rangka menjamin tata kelola aset yang baik dan meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra...
Milan Kramik Fokus Penjualan Lokal
Ekonomi
PT Saranagriya Lestari Keramik (SLG) yang dikenal memproduksi brand keramik Milan Tiles, maksimalkan lini penjualan di dalam ne...
KPUPR dan China Tingkatkan Kerja Sama Pengelolaan SDA
Ekonomi
Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China dalam pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky...