Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Puskepi: Eceran BBM Harus Penuhi Ketentuan UU

13 Agu 2017, 20.58.51

Puskepi: Eceran BBM Harus Penuhi Ketentuan UU

Jakarta, Sentananews.com

Pengamat kebijakan energi nasional, Sofyano Zakaria menegaskan, bahwa eceran bahan bakar minyak (BBM) harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU Migas, UU Lingkungan Hidup dan UU Metrologi Legal. yang dalam hal ini harus memiliki Dokumen UKL/UPL dan juga alat takar atau alat ukur BBM, sehingga BBM yang dijual bisa ditera dan ditera ulang oleh pihak Metrologi yang mengacu kepada UU Metrologi Legal.

Menurut Sofyano, keberadaan Pertamini yang tanpa izin pihak berwenang juga bertentangan dengan ketiga Undang-undang di atas. Untuk itu pihaknya mendukung adanya Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) yang akan berbisnis eceran BBM non subsidi menggantikan keberadaan eceran BBM tanpa izin tersebut

"Saya mendukung rencana perusahaan swasta yang berbadan hukum BUPIUNU masuk dalam bisnis eceran BBM, tetapi kios BBM yang merupakan outletnya harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada. Tidak ada pengecualian terhadap hal ini walaupun badan usaha itu bermitra dengan usaha kecil sekalipun," tegas Sofyano.

Hal ini, kata dia, penting karena konsumen harus dilindungi, misalnya kwalitas BBM yang dijual eceran harus terjamin mutunya sesuai ketentuan pemerintah dalam hal ini pihak Kementerian ESDM. "Takaran BBM-nya pun harus terjamin sesuai jumlah yang dibeli konsumen, dan untuk ini alat takar atau alat ukurnya harus lolos uji tera dan tera ulang berkala pihak metrologi" paparnya.

"Adanya perbedaan harga antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi, juga bisa membuat BBM non subsidi yang dijual eceran pada kios BBM rentan dioplos, misalnya dengan BBM jenis premium yang merupakan BBM bersubsidi," tambah Sofyano.

Masih menurut Direktur Eksekutif Puskepi (Pusat Studi Kebijakan Publik) ini, bisnis eceran BBM yang dilakukan dalam moda kios BBM seperti Pertamini, juga rentan terhadap keamanan lingkungan. "Karena BBM tergolong barang berbahaya yang mudah terbakar atau dibakar, jadi hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Selain itu keakuratan takaran dan kwalitas juga perlu pengawasan yang rutin dan ketat mengingat omzet pada kios BBM eceran tidak sebanyak pada SPBU," tukasnya.

Terhadap Rentannya hal tersebut, pihaknya tidak mendukung jika bisnis eceran BBM ditangani oleh BUMN Pertamina dan atau anak perusahaannya. "Imaje Pertamina dan anak perusahaannya bisa tercemar jika ikut langsung berbisnis eceran BBM. Pertamina sebaiknya cukup menjadi pemasok BBMnya ke BUPIUNU saja tanpa perlu terlibat dalam pengelolaan bisnis tersebut," tutup Sofyano.@

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Industri Galangan Kapal Harus Manfaatkan Tol Laut
Ekonomi
Industri galangan kapal nasional didorong untuk memanfaatkan tol laut yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai sebuah peluan...
Akademisi: Wacana Kartu Subsidi LPG 3 Kg Perlu Direailisasikan
Ekonomi
Dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, wacana mengenai kartu subsi...
Ironis, PPh Badan Freeport Hanya 25 Persen
Ekonomi
Pemerintah berencana menerbitkan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Berdasarkan bocoran dalam BAB VII Pasal 14 menyebutkan, ...
Berantas Trader Gas Nakal. Kemenperin Siapkan Aturan
Ekonomi
Guna memberantas trader gas 'nakal' yang selama ini berdampak negatif terhadap pelaku industri di dalam negeri, Kementrian Peri...
2019 Sektor Pariwisata Jadi Penghasil Devisa Terbesar
Ekonomi
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada 2019...
Harga Gas Tinggi, PT Pupuk Lakukan Efisiensi dan Penghematan
Ekonomi
Dampak dari harga gas yang masih mahal saat ini membuat dunia industri nasional berteriak dan harus melakukan efisiensi dan pen...
Puskepi: KESDM Harus Konsekuen Jalankan Formula Harga BBM
Ekonomi
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan, formula harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetap...
Jonan Diminta Klarifikasi Metering System Gas di Pulau Sakra
Ekonomi
Sejumlah kalangan independen mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan segera mengklarifikasi dugaa...
Banyak Kebijakan Jonan Tak Bawa Kesejahteraan
Ekonomi
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, Kementerian Energi dan Sumbet Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Ignasi...