Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Puskepi: Eceran BBM Harus Penuhi Ketentuan UU

13 Agu 2017, 20.58.51

Puskepi: Eceran BBM Harus Penuhi Ketentuan UU

Jakarta, Sentananews.com

Pengamat kebijakan energi nasional, Sofyano Zakaria menegaskan, bahwa eceran bahan bakar minyak (BBM) harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU Migas, UU Lingkungan Hidup dan UU Metrologi Legal. yang dalam hal ini harus memiliki Dokumen UKL/UPL dan juga alat takar atau alat ukur BBM, sehingga BBM yang dijual bisa ditera dan ditera ulang oleh pihak Metrologi yang mengacu kepada UU Metrologi Legal.

Menurut Sofyano, keberadaan Pertamini yang tanpa izin pihak berwenang juga bertentangan dengan ketiga Undang-undang di atas. Untuk itu pihaknya mendukung adanya Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) yang akan berbisnis eceran BBM non subsidi menggantikan keberadaan eceran BBM tanpa izin tersebut

"Saya mendukung rencana perusahaan swasta yang berbadan hukum BUPIUNU masuk dalam bisnis eceran BBM, tetapi kios BBM yang merupakan outletnya harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada. Tidak ada pengecualian terhadap hal ini walaupun badan usaha itu bermitra dengan usaha kecil sekalipun," tegas Sofyano.

Hal ini, kata dia, penting karena konsumen harus dilindungi, misalnya kwalitas BBM yang dijual eceran harus terjamin mutunya sesuai ketentuan pemerintah dalam hal ini pihak Kementerian ESDM. "Takaran BBM-nya pun harus terjamin sesuai jumlah yang dibeli konsumen, dan untuk ini alat takar atau alat ukurnya harus lolos uji tera dan tera ulang berkala pihak metrologi" paparnya.

"Adanya perbedaan harga antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi, juga bisa membuat BBM non subsidi yang dijual eceran pada kios BBM rentan dioplos, misalnya dengan BBM jenis premium yang merupakan BBM bersubsidi," tambah Sofyano.

Masih menurut Direktur Eksekutif Puskepi (Pusat Studi Kebijakan Publik) ini, bisnis eceran BBM yang dilakukan dalam moda kios BBM seperti Pertamini, juga rentan terhadap keamanan lingkungan. "Karena BBM tergolong barang berbahaya yang mudah terbakar atau dibakar, jadi hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Selain itu keakuratan takaran dan kwalitas juga perlu pengawasan yang rutin dan ketat mengingat omzet pada kios BBM eceran tidak sebanyak pada SPBU," tukasnya.

Terhadap Rentannya hal tersebut, pihaknya tidak mendukung jika bisnis eceran BBM ditangani oleh BUMN Pertamina dan atau anak perusahaannya. "Imaje Pertamina dan anak perusahaannya bisa tercemar jika ikut langsung berbisnis eceran BBM. Pertamina sebaiknya cukup menjadi pemasok BBMnya ke BUPIUNU saja tanpa perlu terlibat dalam pengelolaan bisnis tersebut," tutup Sofyano.@

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Arie Soemarno Bantah di Balik Pencopotan Elia Massa
Ekonomi
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Arie Soemarno membantah tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya berada di...
​Kementerian PUPR Prioritaskan Program Penanganan Jalan dan Jembatan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pelayanan infrastruktur jalan tidak hanya membangun jalan baru nam...
Minta Dirut Telkom Dicopot​, FAJAR Surati Presiden
Ekonomi
Menyoroti polemik kepemimpinan Alex J Sinaga selaku Direktur Utama PT Telkom, Forum Aktifis Jakarta (FAJAR),Selasa (25/4) resmi...
100 Kendaraan Langgar Aturan Muatan di Tol Surabaya-Gempol
Ekonomi
Dalam rangka penanganan kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih (overload) dan ukuran berlebih (over dimensi), Jasa Ma...
​Jasa Marga Diganjar Tiga Penghargaan "Indonesia Green Award 2018
Ekonomi
Dalam menjalankan bisnisnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selalu berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan mengedepankan regu...
Apindo: Dampak Kegaduhan Politik Ganggu Perekonomian Nasional
Ekonomi
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-10, Ketua Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani m...
APINDO Diharapkan Buka Pasar Internasional bagi UMKM Binaan
Ekonomi
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-10, Wakil Ketua bidang UKM APINDO, Otty Hari Chandra...
RI Siap Hadapi "Revolusi Industri Keempat" (4.0)
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartato mengatakan Indonesia saat ini tengah bersiap mengahadapi era "Revolusi Indu...
Bangun Rumah Nelayan, Presiden: Agar Kehidupan Mereka Lebih Baik
Ekonomi
Sebelum meninggalkan Kabupaten Pangandaran untuk kembali ke Jakarta, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan rumah khu...