Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Puskepi: Eceran BBM Harus Penuhi Ketentuan UU

13 Agu 2017, 20.58.51

Puskepi: Eceran BBM Harus Penuhi Ketentuan UU

Jakarta, Sentananews.com

Pengamat kebijakan energi nasional, Sofyano Zakaria menegaskan, bahwa eceran bahan bakar minyak (BBM) harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU Migas, UU Lingkungan Hidup dan UU Metrologi Legal. yang dalam hal ini harus memiliki Dokumen UKL/UPL dan juga alat takar atau alat ukur BBM, sehingga BBM yang dijual bisa ditera dan ditera ulang oleh pihak Metrologi yang mengacu kepada UU Metrologi Legal.

Menurut Sofyano, keberadaan Pertamini yang tanpa izin pihak berwenang juga bertentangan dengan ketiga Undang-undang di atas. Untuk itu pihaknya mendukung adanya Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) yang akan berbisnis eceran BBM non subsidi menggantikan keberadaan eceran BBM tanpa izin tersebut

"Saya mendukung rencana perusahaan swasta yang berbadan hukum BUPIUNU masuk dalam bisnis eceran BBM, tetapi kios BBM yang merupakan outletnya harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada. Tidak ada pengecualian terhadap hal ini walaupun badan usaha itu bermitra dengan usaha kecil sekalipun," tegas Sofyano.

Hal ini, kata dia, penting karena konsumen harus dilindungi, misalnya kwalitas BBM yang dijual eceran harus terjamin mutunya sesuai ketentuan pemerintah dalam hal ini pihak Kementerian ESDM. "Takaran BBM-nya pun harus terjamin sesuai jumlah yang dibeli konsumen, dan untuk ini alat takar atau alat ukurnya harus lolos uji tera dan tera ulang berkala pihak metrologi" paparnya.

"Adanya perbedaan harga antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi, juga bisa membuat BBM non subsidi yang dijual eceran pada kios BBM rentan dioplos, misalnya dengan BBM jenis premium yang merupakan BBM bersubsidi," tambah Sofyano.

Masih menurut Direktur Eksekutif Puskepi (Pusat Studi Kebijakan Publik) ini, bisnis eceran BBM yang dilakukan dalam moda kios BBM seperti Pertamini, juga rentan terhadap keamanan lingkungan. "Karena BBM tergolong barang berbahaya yang mudah terbakar atau dibakar, jadi hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Selain itu keakuratan takaran dan kwalitas juga perlu pengawasan yang rutin dan ketat mengingat omzet pada kios BBM eceran tidak sebanyak pada SPBU," tukasnya.

Terhadap Rentannya hal tersebut, pihaknya tidak mendukung jika bisnis eceran BBM ditangani oleh BUMN Pertamina dan atau anak perusahaannya. "Imaje Pertamina dan anak perusahaannya bisa tercemar jika ikut langsung berbisnis eceran BBM. Pertamina sebaiknya cukup menjadi pemasok BBMnya ke BUPIUNU saja tanpa perlu terlibat dalam pengelolaan bisnis tersebut," tutup Sofyano.@

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

 Regulasi Tak Konsisten, Pembangki EBT Banyak Mangkrak
Ekonomi
Inkonsistensi regulasi dalam sektor ketenagalistrikan berdampak kepada banyaknya pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) ya...
Piala Jerman, Munchen Dihadang Dortmund
Ekonomi
Inkonsistensi regulasi dalam sektor ketenagalistrikan berdampak kepada banyaknya pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) ya...
​PLN Operasikan PLTD 6x200 kW di Pulau Selat Nasik
Ekonomi
PLN nyalakan listrik 24 jam di Pulau Selat Nasik Belitung dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) kapasit...
​Program Asuransi KKP Bantu Pengusaha Kecil Perikanan
Ekonomi
Program asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan berskala kecil merupakan kebijakan tegas untuk membantu pengusaha kecil sektor...
PLN Dapat Fasilitas Kredit dari KfW Jerman
Ekonomi
PT PLN (Persero) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank dari Jerman menandatangani perjanjian fasilitas kred...
​BPH Migas Ingin Perbaiki Pengelolaan Migas Nasioal
Ekonomi
Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Hari Pratoyo mengatakan, bahwa pihaknya ingin memperbaiki pengelol...
​Gempa di Selatan Jawa Tak Ganggu Suplai BBM & LPG
Ekonomi
Pasca terjadinya gempa di selatan pulau Jawayang terasa di beberapa kota Jawa Barat, Pertamina memastikan penyaluran BBM dan LP...
​Jaga Harga Garam, CIPS: Pemerintah Harus Impor
Ekonomi
Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi mengatakan, produksi garam nasional bel...
​Selama Nataru, Citilink Tambah 280 Ekstra Flight
Ekonomi
Maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink Indonesia akan menyiapkan sedikitnya 50.400 kursi tambahan (extra seat) atau sebanyak 28...