Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Puskepi: Pemerintah Harus Turunkan Harga Jual BBM

24 Nov. 2017, 20.28.16

​Puskepi: Pemerintah Harus Turunkan Harga Jual BBM

Jakarta, Sentananews.com

DIREKTUR Eksekutif Pusat Studuli Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria meminta Pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium setelah adanya pihak swasta yang diakui oleh Menteri ESDM ternyata bisa menjual BBM setara Premium lebih murah dari harga jual Premium yang ditetapkan Pemerintah.

"Harusnya hal ini membuat Menteri ESDM mengkoreksi turun harga jual Premium yang ditetapkan Pemerintah," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/11).

Mestinya, kata dia, ketika ada pihak swasta yang terbukti bisa menjual BBM setara Premium dengan harga dibawah harga yang ditetapkan Pemerintah, maka pihak Komisi VII DPRRI harus mempertanyakan hal ini kenapa pemerintah tidak menurunkan harga jual Premium. "DPR harus menunjukan keberpihakannya kepada rakyat dengan meminta Pemerintah segera mengkoreksi turun harga premium," tukasnya.

Menurut dia, jika ternyata Pemerintah tidak mengkoreksi turun harga jual Premium maka hal itu bisa dimaknai bahwa Pemerintah masih meragukan harga jual swasta sebagai hal yang pantas diberlakukan di seluruh wilayah NKRI.

"Menteri ESDM tidak perlu berkomentar menyoroti Pertamina yang dinilai tidak efisien dalam menjalankan bisnisnya. Yang paling penting adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM harus tegas berpihak kepada kepentingan rakyat dengan menyikapi segera menurunkan harga jual Premium dan menugaskan swasta untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM Premium di negeri ini," tukasnya.

"Jika Menteri ESDM merasa yakin bahwa keluhan Pertamina tentang harga Premium adalah akibat ketidak efisienan BUMN tersebut dalam melakukan bisnisnya, maka harusnya Menteri ESDM seharusnya menunjuk saja pihak swasta untuk menyediakan dan mendistribusikan Premium ke seliuruh wilayah NKRI," tukasnya.

Sebelumnya, dalam acara Seminar Dewan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (23/11), Menteri ESDM Ignasius Jonan menyoroti keluhan Pertamina terkait pengadaan dan penjualan BBM Premium.

Pertamina, menurut Jonan, mengeluh dalam menjual BBM Premium dan "berteriak" karena harga minyak mentah telah mulai naik. Padahal ada perusahaan baru yaitu Vivo Energy Indonesia yang juga menjual BBM dengan RON ya tidak jauh berbeda dari Premium bahkan menjual dengan harga yang lebih murah dari harga jual Pertamina, tapi mengaku masih mendapatkan keuntungan.

Seperti diketahui, harga BBM RON 88 yang ditetapkan pemerintah Rp 6.450. Namun ternyata ada perusahaan swasta buka SPBU dan menjual BBM RON 89 dengan harga Rp 6.100 per liter.

Pernyataan Menteri Jonan tersebut, ditanggapi secara berbeda oleh Sofyano. Menurt dia, tidak bijak jika membandingkan Pertamina dengan perusahaan swasta lain yang baru punya satu SPBU. Karena beban biaya Pertamina beda dengan beban biaya sebuah SPBU.

"Distribusi Pertamina itu ke seluruh pelosok tanah air. Jangan bandingkan dengan swasta yang baru punya sebuah SPBU. Pertamina juga dibebankan menjamin ketersediaan stok BBM nasional. Dan Ini memakan biaya yang sangat besar," bebernya.

Pemerintah, kata dia, harusnya menyadari bahwa harga BBM Premium itu ditetapkan sebagai BBM non subsidi, tapi masih menjadi BBM penugasan.

Jika Pemerintah sampai menugaskan Pertamina sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Premium, maka bisa dipahami bahwa pemerintah tidak punya pilihan lain selain menunjuk Pertamina.

"Artinya, selama ini pasti belum ada swasta yang sanggup menjalankan penugasan BBM Premium itu. Padahal untuk BBM bersubsidi jenis solar pemerintah telah menunjuk pihak swasta dengan volume yang sangat kecil dibanding yang sanggup dilaksanakan Pertamina," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

KPUPR Terus Bangun Infrastruktur Dengan Multiplier Effect Tinggi
Ekonomi
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan suatu keniscayaan karena bila ingin maju suatu nega...
 Tinggi Muka Air Bendungan Bili-Bili Sulsel Terus Dipantau
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Ditjen S...
​SP PLN: Mogok Kerja Akan Digelar Minggu Kedua Februari
Ekonomi
Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Jumadis Abda menegaskan, bahwa anggota SP PLN seluruh Indonesia rencananya akan tetap ...
​Pasca Pembubaran Petral, Mestinya Pertamina Bisa Untung Besar
Ekonomi
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai, alasan pembubaran PT.Pertamina Trading Limited (Petral) yang pernah disampaikan oleh ma...
​Keuntungan Pertamina Hanya 1% dari Potensi yang Harus Diraih
Ekonomi
Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyotori keuntungan yang diperoleh PT Pertamina (Perse...
Tutup Tahun 2018, Pertamina EP Catat Produksi 101%
Ekonomi
PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas...
​Ungkap Pengoplosan LPG, Pertamina Apresiasi Polda Metro Jaya
Ekonomi
PT Pertamina Persero) mengapresiasi pihak kepolisian yang berhasil menangkap oknum pengoplosan gas elpiji 3 kilogram (kg) bersu...
​Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Ponpes di Barru Sulsel
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus membangun rumah s...
​KPUPR Targetkan 699 Unit Huntara Rampung Akhir Februari 2019
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban b...