Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​RAPBN 2019, Kuota LPG 3 Kg Diusulkan Jadi 6,9 Juta MT

15 Sep. 2018, 0.03.41

​RAPBN 2019, Kuota LPG 3 Kg Diusulkan Jadi 6,9 Juta MT

Jakarta, sentananews.com

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) ukuran 3 kilogram (kg) akibat pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengusulkan dalam RAPBN 2019 untuk menambah pasokan menjadi 6,9 juta Metrik Ton setahun dari sebelumnya 6,4 juta MTon.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, masalah LPG 3 kg merupakan masalah yang sensitif sehingga terjadinya kelangkaan perlu dihindarkan.

"Kalau ketersediaanya hanya 6,4 juta MTon dikhawatirkan terjadi kelangkaan di banyak tempat, karena itu kami ajukan 6,9 juta MTon. Ini termasuk ekspansi konservasi minyak tanah ke LPG," ujar Jonan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Jumat (14/9).

Peningkatan volume LPG 3 kg tersebut diakuinya akan meningkatkan besaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah. "Ekspansi dari 6,4 juta MTon menjadi 6,9 juta MTon setahun, maka besaran subsidinya pun akan mengalami peningkatan. Subsidi berubah angkanya karena harga ecerannya tidak berubah," papar Jonan.

Jonan juga mengatakan bahwa harga LPG 3 kg ini sudah lama tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat. "Harga LPG 3 kg ini sudah 12 tahun lebih tidak berubah," ujarnya.

Secara statistik, kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian. Konsumsi LPG 3 kg tahun 2015 mencapai 5.567.484 MTon, tahun 2016 sebesar 6.028.420 MTon, dan tahun 2017 naik menjadi sebesar 6.305.422 MTon.

Tahun ini, realisasi LPG 3 kg hingga bulan Agustus telah mencapai 4,334 juta MTon. Diperkirakan hingga akhir tahun 2018 ini konsumsi LPG 3 kg akan mencapai 6,620 juta MTon termasuk antisipasi kebutuhan Natal dan Tahun Baru.

Usulan pemerintah untuk menaikkan pasokan LPG 3 kg untuk masyarakat dari sebelumnya 6,9 juta MTon setahun dari sebelumnya 6,4 juta MTon ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR Senin (17/9) mendatang.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

KPUPR Terus Bangun Infrastruktur Dengan Multiplier Effect Tinggi
Ekonomi
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan suatu keniscayaan karena bila ingin maju suatu nega...
 Tinggi Muka Air Bendungan Bili-Bili Sulsel Terus Dipantau
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Ditjen S...
​SP PLN: Mogok Kerja Akan Digelar Minggu Kedua Februari
Ekonomi
Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Jumadis Abda menegaskan, bahwa anggota SP PLN seluruh Indonesia rencananya akan tetap ...
​Pasca Pembubaran Petral, Mestinya Pertamina Bisa Untung Besar
Ekonomi
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai, alasan pembubaran PT.Pertamina Trading Limited (Petral) yang pernah disampaikan oleh ma...
​Keuntungan Pertamina Hanya 1% dari Potensi yang Harus Diraih
Ekonomi
Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyotori keuntungan yang diperoleh PT Pertamina (Perse...
Tutup Tahun 2018, Pertamina EP Catat Produksi 101%
Ekonomi
PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas...
​Ungkap Pengoplosan LPG, Pertamina Apresiasi Polda Metro Jaya
Ekonomi
PT Pertamina Persero) mengapresiasi pihak kepolisian yang berhasil menangkap oknum pengoplosan gas elpiji 3 kilogram (kg) bersu...
​Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Ponpes di Barru Sulsel
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus membangun rumah s...
​KPUPR Targetkan 699 Unit Huntara Rampung Akhir Februari 2019
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban b...