Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​RAPBN 2019, Kuota LPG 3 Kg Diusulkan Jadi 6,9 Juta MT

15 Sep. 2018, 0.03.41

​RAPBN 2019, Kuota LPG 3 Kg Diusulkan Jadi 6,9 Juta MT

Jakarta, sentananews.com

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) ukuran 3 kilogram (kg) akibat pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengusulkan dalam RAPBN 2019 untuk menambah pasokan menjadi 6,9 juta Metrik Ton setahun dari sebelumnya 6,4 juta MTon.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, masalah LPG 3 kg merupakan masalah yang sensitif sehingga terjadinya kelangkaan perlu dihindarkan.

"Kalau ketersediaanya hanya 6,4 juta MTon dikhawatirkan terjadi kelangkaan di banyak tempat, karena itu kami ajukan 6,9 juta MTon. Ini termasuk ekspansi konservasi minyak tanah ke LPG," ujar Jonan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Jumat (14/9).

Peningkatan volume LPG 3 kg tersebut diakuinya akan meningkatkan besaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah. "Ekspansi dari 6,4 juta MTon menjadi 6,9 juta MTon setahun, maka besaran subsidinya pun akan mengalami peningkatan. Subsidi berubah angkanya karena harga ecerannya tidak berubah," papar Jonan.

Jonan juga mengatakan bahwa harga LPG 3 kg ini sudah lama tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat. "Harga LPG 3 kg ini sudah 12 tahun lebih tidak berubah," ujarnya.

Secara statistik, kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian. Konsumsi LPG 3 kg tahun 2015 mencapai 5.567.484 MTon, tahun 2016 sebesar 6.028.420 MTon, dan tahun 2017 naik menjadi sebesar 6.305.422 MTon.

Tahun ini, realisasi LPG 3 kg hingga bulan Agustus telah mencapai 4,334 juta MTon. Diperkirakan hingga akhir tahun 2018 ini konsumsi LPG 3 kg akan mencapai 6,620 juta MTon termasuk antisipasi kebutuhan Natal dan Tahun Baru.

Usulan pemerintah untuk menaikkan pasokan LPG 3 kg untuk masyarakat dari sebelumnya 6,9 juta MTon setahun dari sebelumnya 6,4 juta MTon ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR Senin (17/9) mendatang.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

116 Unit Huntara untuk Korban Gempa Sulteng Siap  Dihuni Desember
Ekonomi
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam masa pemulihan kerusakan pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan liku...
​Perang Tarif, Bisnis Taksi Online Jadi Tak Sehat
Ekonomi
Penerapan tarif yang terlalu rendah ditambah banjir promo dari penyedia aplikasi transportasi daring (Grab), berpeluang melahir...
​Pertamina Bangun Krestivitas Kerajinan Mebel dari Drum Bekas
Ekonomi
Sebagai perusahaan produsen pelumas nasional, PT Pertamina Lubricants turut berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan baik...
Kementrian PUPR Tingkatkan Kualitas Jalan Lingkar Pulau Samosir
Ekonomi
Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Stra...
Kementrian PUPR Selesaikan Rehabilitasi Empat DI Sistem Waduk Kedungombo
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Ditjen Sumber D...
​Ngisi Pertamax, 3000 Mitra Grab Serbu SPBU di Sulawesi
Ekonomi
Tepat di hari Pahlawan, 10 November 2018 kemarin, PT Pertamina Marketing Operation (MOR) VII bekerja sama dengan Grab dan Bank ...
Infrastruktur Ternyata Sangat Mempersatukan Bangsa
Ekonomi
Secara politis, pembangunan infrastruktur ternyata sangat mempersatukan bangsa. Yang bilang begitu bukan penulis. Tapi Ir. Andy...
Kementerian PUPR Peroleh Dua Penghargaan dari PR INDONESIA
Ekonomi
Dalam ajang Jambore Publik Relation (Jampiro) yang puncaknya digelar pada Jumat (9/11) di Semarang Jawa Tengah, Kementerian Pek...
Hari Terakhir Pameran Indo Defence 2018 dibuka Untuk Umum
Ekonomi
Hari terakhir ajang Pameran Indo Defence Expo & Forum 2018 yang digelar oleh Kementerian Pertahanan Indonesia bekerja sama ...