Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​RAPBN 2019, Kuota LPG 3 Kg Diusulkan Jadi 6,9 Juta MT

15 Sep. 2018, 0.03.41

​RAPBN 2019, Kuota LPG 3 Kg Diusulkan Jadi 6,9 Juta MT

Jakarta, sentananews.com

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) ukuran 3 kilogram (kg) akibat pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengusulkan dalam RAPBN 2019 untuk menambah pasokan menjadi 6,9 juta Metrik Ton setahun dari sebelumnya 6,4 juta MTon.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, masalah LPG 3 kg merupakan masalah yang sensitif sehingga terjadinya kelangkaan perlu dihindarkan.

"Kalau ketersediaanya hanya 6,4 juta MTon dikhawatirkan terjadi kelangkaan di banyak tempat, karena itu kami ajukan 6,9 juta MTon. Ini termasuk ekspansi konservasi minyak tanah ke LPG," ujar Jonan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Jumat (14/9).

Peningkatan volume LPG 3 kg tersebut diakuinya akan meningkatkan besaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah. "Ekspansi dari 6,4 juta MTon menjadi 6,9 juta MTon setahun, maka besaran subsidinya pun akan mengalami peningkatan. Subsidi berubah angkanya karena harga ecerannya tidak berubah," papar Jonan.

Jonan juga mengatakan bahwa harga LPG 3 kg ini sudah lama tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat. "Harga LPG 3 kg ini sudah 12 tahun lebih tidak berubah," ujarnya.

Secara statistik, kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian. Konsumsi LPG 3 kg tahun 2015 mencapai 5.567.484 MTon, tahun 2016 sebesar 6.028.420 MTon, dan tahun 2017 naik menjadi sebesar 6.305.422 MTon.

Tahun ini, realisasi LPG 3 kg hingga bulan Agustus telah mencapai 4,334 juta MTon. Diperkirakan hingga akhir tahun 2018 ini konsumsi LPG 3 kg akan mencapai 6,620 juta MTon termasuk antisipasi kebutuhan Natal dan Tahun Baru.

Usulan pemerintah untuk menaikkan pasokan LPG 3 kg untuk masyarakat dari sebelumnya 6,9 juta MTon setahun dari sebelumnya 6,4 juta MTon ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR Senin (17/9) mendatang.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Alihfungsikan LPG 3 Kg, Pertamina Himbau Penggunaan Tepat Sasaran
Ekonomi
Dalam rangka memastikan pasokan LPG 3 Kg aman serta menindaklanjuti isu kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Temanggung akibat LPG 3k...
​Signature Bonus, Pemerintah Justru Lemahkan Pertamina
Ekonomi
Pembebanan Signature Bonus (SB) kepada perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero), tidak hanya inkonstitusional tetapi meru...
​Ekonom: Harusnya Pertamina Tak Dibebani Signature Bonus
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pengambilalihan pengelolaan Blok-blok Migas (Minyak dan Gas Bumi) yang sebagian bes...
Kementerian PUPR Terus Dorong Rumah MBR Terjangkau dan Berkualitas
Ekonomi
Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Semarang merupakan salah satu ...
KPUPR dan KADIN Promosi Peluang Investasi ke Pengusaha Spanyol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada di Madrid, Spanyol dalam rangka Business Indonesia...
Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai Diresmikan, Urai Simpul Kemacetan
Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai di Kabupaten Badung,...
​Kontrak Wilayah Kerja Berakhir, Pekerja Terancam PHK Massal
Ekonomi
Kontrak wilayah kerja perusahaan minyak dan gas bumi EMP Malacca Straits SA (EMP MSSA) akan berakhir pada Agustus 2020 nanti.Me...
​Pertamina RU VI Balongan Standardkan HSSE Demo Room
Ekonomi
Guna meningkatkan aspek HSSE (Health Safety, Security, & Environment), Pertamina RU VI Balongan melaksanakan Go Live HSSE D...
​Harga Batu Bara Naik Dorong Realisasi PNBP
Ekonomi
Hingga akhir Agustus 2018, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 240,29 triliun atau mencapai 87,24% dari ...