Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Selamatkan BPJS Kesehatan dengan Naikkan Cukai Rokok Hingga 57%

9 Okt. 2018, 23.56.38

​Selamatkan BPJS Kesehatan dengan Naikkan Cukai Rokok Hingga 57%

Jakarta, sentananews.com

Keberadaan program JKN makin tidak menentu, perlu evaluasi total untuk menyelamatkannya. Pasalnya, BPJS Kesehatan sebagai operator program JKN, makin limbung dari sisi finansial, dan defisit makin menganga lebar. Tahun ini, 2018, diperkirakan angka defisitnya mencapai Rp 16,5 triliun.

Menurut Ketua harian YLKI, Tulus Abadi, dari sisi finansial, untuk menyelamatkan program JKN ada dua cara ideal, salah satunya adalah kenaikan iuran/premi. Namun, kenaikan iuran selain tidak populis, juga akan berdampak buruk terhadap konsumen, khususnya peserta mandiri.

"Jika naik iuran/premi, mereka akan mangkrak membayar iuran alias nunggak membayar iuran, atau bahkan berhenti sebagai anggota BPJS," kata Tulus dalam keterangan resminya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Selasa (09/10).

Selain itu, kata dia, jika naik iuran/premi, untuk golongan PBI, pemerintah juga harus menambah subsidi. Padahal, peserta PBI sudah mencapai 93 jutaan. "Pertanyaannya, apakah pemerintah punya dana cukup untuk menambah subsidi bagi PBI jika iuran/premi dinaikkan?" tanya Tulus.

Lebih jauh ia mengatakan, jika pemerintah tidak punya nyali untuk menaikkan iuran/premi mengingat ini tahun politik dan atau tidak punya dana untuk menambah subsidi bagi peserta PBI, maka pemerintah harus menyuntik BPJS dengan cara lain yang win win solution, yakni menaikkan cukai rokok.

"Apa yang dilakukan pemerintah dengan menyuntik dengan pajak rokok daerah, itu mah cemen, karena angka maksimal yang akan dicapai cuma Rp 1,1 triliun. Jadi suntikan dari pajak rokok tidak berarti apa-apa dibanding defisit total BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 16,5 triliun itu. Belum lagi pajak rokok itu haknya Pemda, yang seharusnya untuk aspek preventif promotif, bukan kuratif," paparnya.

Apalagi, lanjut dia, potensi untuk menaikkan cukai rokok secara regulasi masih terbuka lebar. Menurut UU tentang Cukai, cukai rokok bisa digenjot sampai 57 persen, sementara sekarang rerata cukai rokok nasional baru mencapai 38-40 persen. "Jadi masih terbuka ruang yang sangat lebar bagi pemerintah untuk menaikkan cukai rokok. Sebagian dari dana cukai itulah yang digelontorkan untuk menutup defisit BPJS. Bukan pajak rokok daerah," tukasnya.

Ia menambahkan, jika pemerintah berani menaikkan cukai rokok sampai angka 57 persen, sebagaimana mandat UU Cukai, maka potensi pendapatan pemerintah dari cukai akan naik tajam, berkisar Rp 200-250 triliun, bahkan Rp 300 triliun, tidak seperti sekarang yang hanya Rp 148 triliun.

"Namun agar tidak mematikan industri rokok kecil, maka kenaikan 57 persen cukup dikenakan pada industri rokok besar saja. Toh, selama ini yang mengusai pangsa pasar produk rokok, ya industri rokok besar itu, baik industri rokok nasional maupun industri rokok multinasional," tukasnya.

Masih menurut Tulus, kenaikan cukai rokok secara signifikan minimal akan bermanfaat tiga lapis yakni pendapatan pemerintah dari sektor cukai akan meningkat tajam, konsumsi rokok di rumah tangga miskin turun drastis, dan ketiga, industri rokok besar tidak akan gulung tikar. "Saat ini konsumsi rokok di rumah tangga miskin sudah pada level darurat, karena alokasi pendapatan mereka habis untuk membeli rokok (data BPS, Riskesdas, dll)," ujarnya.

Menurut Tulus, pendapatan dari cukai rokok itulah yang bisa digunakan secara permanen untuk menyuntik BPJS Kesehatan, bukan hanya cemen dari pajak rokok. "Secara filosofis, alokasi cukai rokok untuk BPJS Kesehatan tidak melanggar regulasi, atau pun etika. Sebab, cukai adalah sin tax, alias pajak dosa yang dikenakan pada produk yang menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya/konsumen, dan orang lain," jelasnya.

"Alokasi cukai untuk pengendalian konsumsi, bisa diperuntukkan sisi preventif-promotif, dan juga kuratif. Selain itu, kenaikan cukai rokok akan menekan karakter penyakit akibat rokok, yang selama ini sangat mendominasi pasien/konsumen BPJS Kesehatan," tambahnya.

Tanpa dua skenario itu, lanjut Tulus, maka cepat atau lambat sistem JKN akan bangkut, dan BPJS Kesehatan pun collaps. "YLKI lebih mengendors untuk skenario kedua, yakni pemerintah menyuntik dana BPJS Kesehatan, dengan cara menaikkan cukai rokok hingga 57 persen," tukasnya.

"Sebab menaikkan cukai rokok akan berdampak multi efek: pendapatan negara via cukai naik signfikan, masyarakat semakin sehat sehingga tidak membebani BPJS Kesehatan. Dan, industri rokok juga masih tetap eksis dan menangguk profit besar," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

 Kementan Ingin Wujudkan Sektor Pertanian Berdaya Saing
Ekonomi
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrembangtan) Nasional 2019 diadakan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan tem...
PLN Akan Pasok Listrik 50 MW untuk MRT Fase II
Ekonomi
PT PLN (Persero) akan segera membangun depo listrik untuk kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Fase II. Depo ini akan memiliki kapasi...
​SULE Belajar Bersama Badan POM di Kecamatan Koja
Ekonomi
Puluhan ibu-ibu kader gizi di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara antusias mendorong SULE agar makin di...
​Pertamina dan Aramco Sepakat Kerjasama Kilang Cilacap Berlanjut
Ekonomi
Pertamina dan Saudi Aramco sepakat untuk melanjutkan kerjasamanya dalam menyiapkan pengembangan Kilang Cilacap.Menurut VP Corpo...
​Mandatori B30 Jadi Fokus Pemerintah Tekan Impor BBM
Ekonomi
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menandaskan bahwa mandatori B30 menjadi fokus pemerintah untu...
​Gunakan Power Bank, PLN Suplai Listrik untuk IKEA Jakarta
Ekonomi
Peritel perabotan rumah tangga asal Swedia, IKEA, membuka gerai kedua di Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur, Rabu ...
​Menperin Dorong Peningkatan Daya Saing Industri
Ekonomi
Pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing industri manufaktur nasional agar bisa lebih kompetitif dengan negara-negara ...
Pengguna Jasa Pelabuhan Bisa Atur Kebutuhan Secara Online
Ekonomi
Para pengguna jasa kepelabuhanan nantinya cukup mengatur kebutuhannya secara online melalui aplikasi dalam telepon genggam deng...
KKP: Usaha Budidaya Harus Terapkan Prinsip Berkelanjutan
Ekonomi
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengungkapkan, komitmen penerapan budidaya berkelanjutan dan keamana...