Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Sentuhan Infrastruktur PUPR di Kampung Nelayan Tegalsari

10 Nov. 2018, 0.56.03

  Sentuhan Infrastruktur PUPR  di Kampung Nelayan Tegalsari

Jakarta, sentananews.com

Program Penataan Kampung Nelayan menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Program ini bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode 2016-2019 melakukan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan dan Tepi Air di 11 lokasi.

Menteri Basuki mengatakan dari 11 kawasan ada tiga kampung nelayan yang dijadikan sebagai percontohan, yakni Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), dan Kampung Tegalsari (Kota Tegal).

"Saya nilai dari segi estetika, penataan kampung nelayan Tegalsari merupakan yang terbaik. Saat ini progresnya sudah 80%, semoga akhir tahun 2018 ini bisa selesai. Penataan tidak untuk membangun taman-tamannya saja.

Akan dikembangkan lagi yang bisa menjadi kawasan ekonomi seperti di Bali ada Jimbaran yang bisa untuk kawasan wisata juga," kata Menteri Basuki saat meninjau Kampung Nelayan Tegalsari, Tegal, Jumat (9/11/2018).

Kawasan Nelayan Tegalsari merupakan salah satu kawasan kumuh di Kota Tegal memiliki luas 27 hektar dan dihuni sebanyak 2.456 jiwa yang sebagian besar adalah nelayan dengan tingkat kekumuhan sedang. Kondisi jalan lingkungan bervariasi dengan lebar antara 1-3 m dan berkelok-kelok tanpa dilengkapi saluran drainase. Elevasi jalan sangat rendah, sehingga cenderung terjadi genangan pasca air pasang (banjir rob).

Tingkat kepadatan bangunan di kawasan cukup tinggi sehingga rawan bencana kebakaran (sempadan bangunan terhadap jalan berkisar 0-0,5 m). Di kawasan ini terdapat ruang publik berupa lapangan namun sebagian titik digunakan untuk menjemur pakaian.

Penanganan Kampung Tegalsari mulai diinisiasi pada Tahun 2015 dengan kolaborasi antara Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kota Tegal. Komitmen Walikota Tegal dalam penanganan Kampung Tegalsari telah ditunjukkan dengan diterbitkannya SK Walikota Tegal Tahun 2014.

Pada bulan Juli 2016, implementasi penanganan Kampung Tegalsari dimulai dengan pembangunan Tahap I yang meliputi antara lain turap dan penataan jalan lingkungan tepi air, drainase, jalan sekitar sekolah, MCK komunal, ruang terbuka hijau, dan jalan lingkungan.

Pembangunan Tahap I dengan alokasi dana sebesar Rp 16 miliar merupakan langkah awal yang dilakukan secara simultan dengan penyusunan rencana penataan kumuh lebih menyeluruh yakni agenda penataan lingkungan Kampung Tegalsari Tahun 2017-2019. Penataan Kawasan Kampung Nelayan Tegalsari dilanjutkan dengan anggaran tahun jamak 2017-2018 sebesar Rp 78,11 miliar dan dikerjakan oleh kontraktor PT. Dharma Perdana Muda.

Pekerjaan meliputi pemasangan tiang pancang total 16 ribu meter, pembangunan jalan paving sepanjang 1.780 meter, jalan lingkungan beton sepanjang 2.754 meter, jetty apung, drainase sepanjang 1.565 meter, penataan ruang terbuka hijau dilengkapi 6 buah gazebo dan 3 unit MCK komunal.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Wali Kota Tegal HM Nursholeh, Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyartanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry TZ, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rachman Arief Dienaputra, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Semarang Akhmad Cahyadi, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Kampung Nelayan Karangsong, Indramayu

Sebelumnya pada Kamis (8/11/2018), Menteri Basuki juga meninjau penataan Kampung Nelayan Karangsong di Kota Indramayu yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya. Penataan kawasan berupa pembangunan ruang terbuka publik, peningkatan jalan lingkungan serta drainase desa, dan pembangunan gapura.

Penataan kawasan telah dimulai sejak Mei 2017 dengan biaya sebesar Rp 24,19 miliar. Saat ini progres fisik pembangunan telah mencapai 90,35 % dan ditargetkan selesai pada Desember 2018. Di kawasan tersebut Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan saat ini juga tengah membangun rumah khusus nelayan sebanyak 37 unit.

Pembangunan rumah khusus nelayan dengan tipe 28 m2 telah dimulai sejak September 2018 dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018. Konstruksi dilaksanakan oleh PT. Hexindo Multi Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp 3,42 miliar.

Editor: Luthfi Pattimura



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

PLN Akan Pasok Listrik 50 MW untuk MRT Fase II
Ekonomi
PT PLN (Persero) akan segera membangun depo listrik untuk kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Fase II. Depo ini akan memiliki kapasi...
​SULE Belajar Bersama Badan POM di Kecamatan Koja
Ekonomi
Puluhan ibu-ibu kader gizi di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara antusias mendorong SULE agar makin di...
​Pertamina dan Aramco Sepakat Kerjasama Kilang Cilacap Berlanjut
Ekonomi
Pertamina dan Saudi Aramco sepakat untuk melanjutkan kerjasamanya dalam menyiapkan pengembangan Kilang Cilacap.Menurut VP Corpo...
​Mandatori B30 Jadi Fokus Pemerintah Tekan Impor BBM
Ekonomi
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menandaskan bahwa mandatori B30 menjadi fokus pemerintah untu...
​Gunakan Power Bank, PLN Suplai Listrik untuk IKEA Jakarta
Ekonomi
Peritel perabotan rumah tangga asal Swedia, IKEA, membuka gerai kedua di Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur, Rabu ...
​Menperin Dorong Peningkatan Daya Saing Industri
Ekonomi
Pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing industri manufaktur nasional agar bisa lebih kompetitif dengan negara-negara ...
Pengguna Jasa Pelabuhan Bisa Atur Kebutuhan Secara Online
Ekonomi
Para pengguna jasa kepelabuhanan nantinya cukup mengatur kebutuhannya secara online melalui aplikasi dalam telepon genggam deng...
KKP: Usaha Budidaya Harus Terapkan Prinsip Berkelanjutan
Ekonomi
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengungkapkan, komitmen penerapan budidaya berkelanjutan dan keamana...
​AEPI: Kekayaan Oligarki Taipan Hasil Menjarah Indonesia
Ekonomi
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menggambarkan Oligarki Taipan Indonesia sebagai mahluk paling...