Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Siap Mogok, SP FKPPA: Batalkan Akuisisi Pertagas oleh PGN

10 Juli 2018, 9.30.09

Siap Mogok, SP FKPPA: Batalkan Akuisisi Pertagas oleh PGN

Jakarta, sentananews.com


Ketua Dewan Pertimbangan Dan Penasehat Organisasi SP FKPPA Capt Sofyani Faisol mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar aksi simpatik, sebagai edukasi bagi masyarakat tentang perjuangan Pertamina yang menyuarakan penolakan akuisisi Pertagas sebagai bentuk untuk menjaga kedaulatan energi nasional.

Menurut dia, jika aksi tersebut tak juga membuat pemerintah mengubah keputusannya, maka Serikat Pekerja FKPPA siap untuk melakukan tindakan yang lebih besar lagi yakni mogok kerja.

"Saat ini status kami siaga satu dan siap melakukan aksi industrialisasi di bawah komando SP FKPPA dan FSPPBm" tegasnya kepada sejumlah wartawan di kantornya, Senin (09/7) sore.

"Sebagai pemberitahuan, kami juga menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa menyikapi situasi terkini, kami akan melakukan aksi simpatik dalam waktu dekat. Kami juga memohon maaf pada masyarakat jika aksi ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaannya," pungkas dia.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum SP FKPPA, Nur Hermawan. Ia mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera membatalkan perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales & Puschase Agreement/CSPA) serta seluruh proses akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGAS.

"Jika tuntutan FKPPA diabaikan pemerintah, Kami kengancam akan menggelar aksi mogok kerja," kata Nur.

Menurut dia, proses akuisisi Pertagas oleh PGN tersebut sangat merugikan Pertagas yang notabene 100 persen merupakan perusahaan milik negara.

Apalagi, kata dia, kondisi PGN saat ini sedang mengalami penurunan kinerja dan keuntungannya serta mempunyai hutang yang tinggi ditambah dengan jumlah pekerja dan asset PGN yang 2x lipat dari asset dan pekerja PT Pertagas, sementara kondisi PT Pertagas saat ini adalah kebalikannya.

"Padahal Pertagas sangat sehat, jadi kami menilai dan berpendapat bahwa ini merugikan negara dan menguntungkan pihak swasta pemilik saham 43 persendi PGN," ketusnya.

Sementara itu, SekJend SP FKPPA Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, proses konsolidasi dan juga penyampaian aspirasi yang selama ini dilakukan para pekerja Pertamina ternyata tidak digubris oleh pemerintah khususnya melalui manajemen PT Pertamina (Persero).

Dia menilai proses konsolidasi melalui akuisisi Pertagas oleh PGAS dilakukan terburu-buru dan hanya berdasarkan opsi yang tercepat tanpa memperhatikan kajian aspek-aspek terkait secara komprehensif. Akibatnya kecenderungan akuisisi tersebut hanya akan merugikan Pertagas saja.

"Saat ini situasinya menurut kami sudah sangat genting, betapa Pertamina hendak dihabiskan oleh rezim yang sangat korup," tukasnya.

Pihaknya berharap, rakyat bisa paham sebagai pemilik saham dari Pertamina ini sendiri, dan bisa memahami pergerakan para pekerja Pertamina walaupun sedikit banyak akan merugikan rakyat, tapi ini untuk kepentingan rakyat sendiri.

"Tidak sedikitpun pergerakan yang kami lakukan untuk kesejahteraan kami ataupun demi kepentingan kami. Tapi semata-mata kami hanya ingin menjaga amanat UUD 1945 pasal 33 tetap melekat di diri Pertamina," tutup Marcellus.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kegembiraan Baru Pelintas Pansela
Ekonomi
RABU pagi 13 Februari 2019. Di ruang kerjanya, Ir. Akhmad Cahyadi, M.Eng.Sc., Kepala Balai Besar Pelaksnaan Jalan Nasional (BBP...
Pertamina: Stok LPG 3Kg di Garut Aman
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III Jawa Bagian Barat memastikan stok LPG 3kg di wilayah Kabupaten Garut, Jaw...
Edukasi Masyarakat, Rumah Zakat Akan Gelar Sosialisasi
Ekonomi
Minimnya pengetahuan tentang wakaf di masyarakat yang hanya mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, berupa wakaf tana...
​Murni B to B, Bisnis Avtur Tidak Seperti Jualan BBM Bersubsidi
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Enegy, Sofyano Zakaria mengatakan, harga avtur yang diterapkan PT Pertamina (Persero) saat ini sangat kompet...
​IRESS Minta Pemerintah Bentuk Minerba Fund
Ekonomi
Pengamat Energi, Marwan Batubara, menyatakan dana minerba atau dana migas dapat diimplementasikan dengan menyisihkan dana dari ...
​Energy Watch Apresiasi Pertamina Sesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Energy Watch mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang terhitung mulai Minggu (10/02/2019) pukul 00.00 waktu setempat melakukan...
Pertamina Kembali Menyesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Terhitung mulai 10 Februari 2019 pukul 00.00 waktu setempat, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan b...
ALFI Desak Pemerintah Bentuk Dewan Penerbangan
Ekonomi
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta Pemerintah membentuk kembali Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional ...
Biaya Bagasi dan Tiket Pesawat Mahal Gerus Jumlah Wisatawan
Ekonomi
Kebijakan maskapai mengenakan bagasi berbayar dan adanya kenaikan harga tiket pesawat, bakal berdampak signifikan pada sektor p...