Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Siap Mogok, SP FKPPA: Batalkan Akuisisi Pertagas oleh PGN

10 Juli 2018, 9.30.09

Siap Mogok, SP FKPPA: Batalkan Akuisisi Pertagas oleh PGN

Jakarta, sentananews.com


Ketua Dewan Pertimbangan Dan Penasehat Organisasi SP FKPPA Capt Sofyani Faisol mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar aksi simpatik, sebagai edukasi bagi masyarakat tentang perjuangan Pertamina yang menyuarakan penolakan akuisisi Pertagas sebagai bentuk untuk menjaga kedaulatan energi nasional.

Menurut dia, jika aksi tersebut tak juga membuat pemerintah mengubah keputusannya, maka Serikat Pekerja FKPPA siap untuk melakukan tindakan yang lebih besar lagi yakni mogok kerja.

"Saat ini status kami siaga satu dan siap melakukan aksi industrialisasi di bawah komando SP FKPPA dan FSPPBm" tegasnya kepada sejumlah wartawan di kantornya, Senin (09/7) sore.

"Sebagai pemberitahuan, kami juga menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa menyikapi situasi terkini, kami akan melakukan aksi simpatik dalam waktu dekat. Kami juga memohon maaf pada masyarakat jika aksi ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaannya," pungkas dia.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum SP FKPPA, Nur Hermawan. Ia mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera membatalkan perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales & Puschase Agreement/CSPA) serta seluruh proses akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGAS.

"Jika tuntutan FKPPA diabaikan pemerintah, Kami kengancam akan menggelar aksi mogok kerja," kata Nur.

Menurut dia, proses akuisisi Pertagas oleh PGN tersebut sangat merugikan Pertagas yang notabene 100 persen merupakan perusahaan milik negara.

Apalagi, kata dia, kondisi PGN saat ini sedang mengalami penurunan kinerja dan keuntungannya serta mempunyai hutang yang tinggi ditambah dengan jumlah pekerja dan asset PGN yang 2x lipat dari asset dan pekerja PT Pertagas, sementara kondisi PT Pertagas saat ini adalah kebalikannya.

"Padahal Pertagas sangat sehat, jadi kami menilai dan berpendapat bahwa ini merugikan negara dan menguntungkan pihak swasta pemilik saham 43 persendi PGN," ketusnya.

Sementara itu, SekJend SP FKPPA Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, proses konsolidasi dan juga penyampaian aspirasi yang selama ini dilakukan para pekerja Pertamina ternyata tidak digubris oleh pemerintah khususnya melalui manajemen PT Pertamina (Persero).

Dia menilai proses konsolidasi melalui akuisisi Pertagas oleh PGAS dilakukan terburu-buru dan hanya berdasarkan opsi yang tercepat tanpa memperhatikan kajian aspek-aspek terkait secara komprehensif. Akibatnya kecenderungan akuisisi tersebut hanya akan merugikan Pertagas saja.

"Saat ini situasinya menurut kami sudah sangat genting, betapa Pertamina hendak dihabiskan oleh rezim yang sangat korup," tukasnya.

Pihaknya berharap, rakyat bisa paham sebagai pemilik saham dari Pertamina ini sendiri, dan bisa memahami pergerakan para pekerja Pertamina walaupun sedikit banyak akan merugikan rakyat, tapi ini untuk kepentingan rakyat sendiri.

"Tidak sedikitpun pergerakan yang kami lakukan untuk kesejahteraan kami ataupun demi kepentingan kami. Tapi semata-mata kami hanya ingin menjaga amanat UUD 1945 pasal 33 tetap melekat di diri Pertamina," tutup Marcellus.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tol Sumo Membagi Perasaan Mewah Warga Jatim
Ekonomi
Disaat Tol Surabaya–Mojokerto (Sumo) memasuki zona hitam. Jawa Timur membutuhkan Budi Pramono untuk menyelesaikan. Tol Sumo bak...
Keterlibatan Kontraktor Pulihkan TBBM Donggala Sangat Besar
Ekonomi
Terminal BBM (TBBM) Donggala yang mensuplai kebutuhan BBM wilayah Sulteng merupakan lokasi operasi Pertamina yang tak luput dar...
Perbanyak SPLU, PLN Gandeng Perusahaan Jerman
Ekonomi
PT PLN (Persero) menggandeng Produsen Mobil asal Jerman, BMW untuk membangun SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum). SPLU merupa...
Kementerian PUPR Kirim Tambahan 96 Insinyur Muda ke NTB
Ekonomi
Sebanyak 96 orang insinyur muda para CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) d...
116 Unit Huntara untuk Korban Gempa Sulteng Siap  Dihuni Desember
Ekonomi
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam masa pemulihan kerusakan pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan liku...
​Perang Tarif, Bisnis Taksi Online Jadi Tak Sehat
Ekonomi
Penerapan tarif yang terlalu rendah ditambah banjir promo dari penyedia aplikasi transportasi daring (Grab), berpeluang melahir...
​Pertamina Bangun Krestivitas Kerajinan Mebel dari Drum Bekas
Ekonomi
Sebagai perusahaan produsen pelumas nasional, PT Pertamina Lubricants turut berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan baik...
Kementrian PUPR Tingkatkan Kualitas Jalan Lingkar Pulau Samosir
Ekonomi
Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Stra...
Kementrian PUPR Selesaikan Rehabilitasi Empat DI Sistem Waduk Kedungombo
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Ditjen Sumber D...