Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Signature Bonus, Pemerintah Justru Lemahkan Pertamina

24 Sep. 2018, 16.24.26

​Signature Bonus, Pemerintah Justru Lemahkan Pertamina

Jakarta, sentananews.com

Pembebanan Signature Bonus (SB) kepada perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero), tidak hanya inkonstitusional tetapi merupakan cara-cara kolonialisme dan imperialisme dalam mencari dana dari sumber yang tak masuk akal. Apalagi pejabat negara sudah memperoleh kompensasi melalui gaji dan tunjangan lainnya sebagai individu yang diberikan kewenangan.

Hal ini ditegaskan Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori saat dihubungi Sentananews.com di Jakarta, Senin (24/9). "Ini cara-cara kolonialisme dan imperialisme dalam mencari dana dari sumber yang tidak masuk akal," katanya.

Menurutnya, saat ini beban Pertamina sudah terlalu berat seperti adanya penugasan BBM Satu Harga yang sedang dijalankan Pertamina, keharusan menyetorkan dividen, membayar pajak, hingga mengeluarkan dana CSR. "Semua itu sudah menjadi beban tersendiri bagi BUMN, sehingga jika ditambah dengan pengeluaran dana sebagai bonus tandatangan yang tak logis, maka pemerintah justru semakin memperlemah Pertamina sebagai BUMN," ketusnya.

"Membebankan SB kepada Pertamina bukan saja memperlemah posisi BUMN, inkonstitusional dan tak ada aturan khusus secara internasional justru pemerintah menempatkan diri sebagai pelaku pungutan liar secara legal," ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, beban SB ini juga akan mempengaruhi kinerja Pertamina sebagai perusahaan dalam menghadapi tekanan depresiasi Rupiah untuk menahan laju kenaikan harga BBM di satu sisi dan kebutuhan pendanaan yang besar bagi pembangunan sektor hulu (kilang minyak dan lain-lainnya-red) Pertamina untuk memenuhi kekurangan produksi migas dalam negeri atas selisih konsumsi BBM yang selama ini bersumber dari impor supaya ketergantungannya dapat dikurangi atau dihentikan, di sisi lain.

"Sangat disayangkan kalau pemerintah kemudian memberikan beban SB kepada Pertamina yang hanya untuk sekedar menandatangani alih kelola blok migas dari perusahaan asing yang sesuai pasal konstitusi ekonomi memang menjadi hak BUMN," tukasnya.

Ia menegaskan, pengenaan SB ini merupakan sebuah tindakan inkonstitusional dan tidak berdasar sama sekali, sebab pemerintah dalam pasal 33 UUD 1945 bukanlah negara itu sendiri, melainkan hanya pengemban amanah atau penyelenggara negara. "Selain pemerintah ada lembaga DPR yang mewakili rakyat Indonesia sebagai pemilik sah Negara," ucapnya.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan BUMN (termasuk Koperasi) sebagai sokoguru perekonomian nasional yang sesuai dan mengakomodasi ayat-ayat substantif dari konstitusi pasal 33 harus menjadi materi penting dan perhatian serius Presiden dan DPR dalam proses revisi UU BUMN yang sedang berjalan di parlemen.

"Apalagi Visi Nawacita Presiden mengenai kemandirian ekonomi relevansinya adalah penguatan organisasi perusahaan BUMN, salah satu kebijakan pro konstitusi ekonominya adalah mengurangi beban yang tak logis, seperti SB dan pajak-pajak pada BUMN sehingga laba atau deviden BUMN lebih besar masuk ke kas negara," tukasnya.

Elin itu, lanjut dia, pengurangan beban-beban ini tentu pada akhirnya akan melancarkan kebijakan pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina serta akan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen BBM.

"Semoga penetapan Dirut baru Pertamina tak terjadi karena adanya pengaruh kuasa substitusi yang termaktub pada pasal 14 UU Nom 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau apalagi karena adanya Signature Bonus yang lebih besar diberikan pada pemerintah dibanding perusahaan minyak asing lainnya yang ikut serta mengajukan minat kembali," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

 Kementan Ingin Wujudkan Sektor Pertanian Berdaya Saing
Ekonomi
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrembangtan) Nasional 2019 diadakan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan tem...
PLN Akan Pasok Listrik 50 MW untuk MRT Fase II
Ekonomi
PT PLN (Persero) akan segera membangun depo listrik untuk kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Fase II. Depo ini akan memiliki kapasi...
​SULE Belajar Bersama Badan POM di Kecamatan Koja
Ekonomi
Puluhan ibu-ibu kader gizi di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara antusias mendorong SULE agar makin di...
​Pertamina dan Aramco Sepakat Kerjasama Kilang Cilacap Berlanjut
Ekonomi
Pertamina dan Saudi Aramco sepakat untuk melanjutkan kerjasamanya dalam menyiapkan pengembangan Kilang Cilacap.Menurut VP Corpo...
​Mandatori B30 Jadi Fokus Pemerintah Tekan Impor BBM
Ekonomi
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menandaskan bahwa mandatori B30 menjadi fokus pemerintah untu...
​Gunakan Power Bank, PLN Suplai Listrik untuk IKEA Jakarta
Ekonomi
Peritel perabotan rumah tangga asal Swedia, IKEA, membuka gerai kedua di Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur, Rabu ...
​Menperin Dorong Peningkatan Daya Saing Industri
Ekonomi
Pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing industri manufaktur nasional agar bisa lebih kompetitif dengan negara-negara ...
Pengguna Jasa Pelabuhan Bisa Atur Kebutuhan Secara Online
Ekonomi
Para pengguna jasa kepelabuhanan nantinya cukup mengatur kebutuhannya secara online melalui aplikasi dalam telepon genggam deng...
KKP: Usaha Budidaya Harus Terapkan Prinsip Berkelanjutan
Ekonomi
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengungkapkan, komitmen penerapan budidaya berkelanjutan dan keamana...