Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Signature Bonus, Pemerintah Justru Lemahkan Pertamina

24 Sep. 2018, 16.24.26

​Signature Bonus, Pemerintah Justru Lemahkan Pertamina

Jakarta, sentananews.com

Pembebanan Signature Bonus (SB) kepada perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero), tidak hanya inkonstitusional tetapi merupakan cara-cara kolonialisme dan imperialisme dalam mencari dana dari sumber yang tak masuk akal. Apalagi pejabat negara sudah memperoleh kompensasi melalui gaji dan tunjangan lainnya sebagai individu yang diberikan kewenangan.

Hal ini ditegaskan Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori saat dihubungi Sentananews.com di Jakarta, Senin (24/9). "Ini cara-cara kolonialisme dan imperialisme dalam mencari dana dari sumber yang tidak masuk akal," katanya.

Menurutnya, saat ini beban Pertamina sudah terlalu berat seperti adanya penugasan BBM Satu Harga yang sedang dijalankan Pertamina, keharusan menyetorkan dividen, membayar pajak, hingga mengeluarkan dana CSR. "Semua itu sudah menjadi beban tersendiri bagi BUMN, sehingga jika ditambah dengan pengeluaran dana sebagai bonus tandatangan yang tak logis, maka pemerintah justru semakin memperlemah Pertamina sebagai BUMN," ketusnya.

"Membebankan SB kepada Pertamina bukan saja memperlemah posisi BUMN, inkonstitusional dan tak ada aturan khusus secara internasional justru pemerintah menempatkan diri sebagai pelaku pungutan liar secara legal," ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, beban SB ini juga akan mempengaruhi kinerja Pertamina sebagai perusahaan dalam menghadapi tekanan depresiasi Rupiah untuk menahan laju kenaikan harga BBM di satu sisi dan kebutuhan pendanaan yang besar bagi pembangunan sektor hulu (kilang minyak dan lain-lainnya-red) Pertamina untuk memenuhi kekurangan produksi migas dalam negeri atas selisih konsumsi BBM yang selama ini bersumber dari impor supaya ketergantungannya dapat dikurangi atau dihentikan, di sisi lain.

"Sangat disayangkan kalau pemerintah kemudian memberikan beban SB kepada Pertamina yang hanya untuk sekedar menandatangani alih kelola blok migas dari perusahaan asing yang sesuai pasal konstitusi ekonomi memang menjadi hak BUMN," tukasnya.

Ia menegaskan, pengenaan SB ini merupakan sebuah tindakan inkonstitusional dan tidak berdasar sama sekali, sebab pemerintah dalam pasal 33 UUD 1945 bukanlah negara itu sendiri, melainkan hanya pengemban amanah atau penyelenggara negara. "Selain pemerintah ada lembaga DPR yang mewakili rakyat Indonesia sebagai pemilik sah Negara," ucapnya.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan BUMN (termasuk Koperasi) sebagai sokoguru perekonomian nasional yang sesuai dan mengakomodasi ayat-ayat substantif dari konstitusi pasal 33 harus menjadi materi penting dan perhatian serius Presiden dan DPR dalam proses revisi UU BUMN yang sedang berjalan di parlemen.

"Apalagi Visi Nawacita Presiden mengenai kemandirian ekonomi relevansinya adalah penguatan organisasi perusahaan BUMN, salah satu kebijakan pro konstitusi ekonominya adalah mengurangi beban yang tak logis, seperti SB dan pajak-pajak pada BUMN sehingga laba atau deviden BUMN lebih besar masuk ke kas negara," tukasnya.

Elin itu, lanjut dia, pengurangan beban-beban ini tentu pada akhirnya akan melancarkan kebijakan pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina serta akan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen BBM.

"Semoga penetapan Dirut baru Pertamina tak terjadi karena adanya pengaruh kuasa substitusi yang termaktub pada pasal 14 UU Nom 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau apalagi karena adanya Signature Bonus yang lebih besar diberikan pada pemerintah dibanding perusahaan minyak asing lainnya yang ikut serta mengajukan minat kembali," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Menteri ESDM Pastikan Listrik Natal dan Tahun Baru Aman
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi PLN Area Pengatur Beban Jawa Tengah – DIY pada Kamis p...
​Pulihkan Lalin Padang-Bukittinggi, KPUPR Bangun Jembatan Sementara
Ekonomi
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan pembangunan jembatan sementara sebagai penggant...
​420 Ribu Warga Semarang Akan Nikmati Layanan Air Bersih Perpipaan
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan dimulainya konstruks...
​Depot Mini LPG Lombok Perkuat Ketahanan Energi Daerah
Ekonomi
Pengamat kebiajakan energi, Sofyano Zakaria menilai kehadiran Depot Mini LPG di Lombok Nusa tenggara Barat (NTB) menunjukkan ba...
​Rugikan Negara, Pemerintah Didesak Batalkan Revisi PP 23/2010
Ekonomi
Indonesian Resources Studi (IRESS) menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana melakukan revisi keenam atas Peraturan Pemerin...
​YLKI Minta Konsumen Hati-hati Belanja Online
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada masyarakat agar berhati-hati ketika bertransaksi saat belanja secara d...
​KPUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelay...
Rumah Menteri Basuki Bakal Kena Gusur Proyek Tol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku turut terkena imbas pembangunan infrastruktur yan...
2019 Cicil KPR Subsidi Bisa Tanpa Syarat Gaji
Ekonomi
Pemerintah akan meluncurkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi untuk kalangan milenial tanpa syarat batasan gaj...