Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Sinergitas KKP-Kemendagri Data Pelaku Usaha Perikanan

9 Okt. 2018, 10.39.46

Sinergitas KKP-Kemendagri Data Pelaku Usaha Perikanan

Jakarta, sentananews.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat data kependudukan terkait pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Sekjen KKP Nilanto Perbowo, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) sebagaimana telah ditetapkan sebagai PerMen KP No 31 tahun 2018.

"MPTI menjadi dasar pengembangan e-KKP yang dibangun secara bertahap dan ditargetkan beroperasi secara penuh tahun 2022," kata dia dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan, penandatanganan kerja sama tersebut telah dilakukan oleh Sekjen KKP dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Senin (8/10).

"Entitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi salah satu kunci penting keberhasilan e-KKP. Saat ini KKP sedang melakukan pendataan pelaku usaha dan dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka)," paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, data kependudukan dinilai akan mempercepat proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Kusuka. "Data Kusuka selanjutnya dimanfaatkan dalam proses pelayanan perijinan, penetapan Bantuan Pemerintah, pendataan produksi dan layanan lainnya," ujarnya.

Dalam hal ini, lanjut dia, Ditjen Dukcapil bertugas untuk memberikan hak akses secara terbatas atas data kependudukan, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Selain itu, menyediakan jaringan komunikasi data untuk satu titik jaringan kepada KKP untuk pengimplementasian data balikan secara otomatis," katanya.

Sementara KKP, berkewajiban memberikan laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan kartu e-KTP kepada Ditjen Dukcapil, berupa data balikan Nomor Kartu Kusuka.

Sekretaris Jenderal KKP mengungkapkan NIK merupakan faktor penting bagi pemerintah untuk melayani masyarakat serta membangun sistem yang lebih efisien dan efektif, terutama untuk menjalankan program KKP, dalam hal sinkronisasi data calon maupun penerima kartu Kusuka.

Lebih lanjut Nilanto menuturkan, NIK merupakan salah satu data yang dibutuhkan dalam pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui Kartu Kusuka, yang juga akan menjadi identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia.

Data identitas dari Kusuka nantinya digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang salah satunya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Saat Debat Capres, PLN Pakai Power Bank Raksasa
Ekonomi
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya akan mengamankan kondisi kelistrikan saat debat Capres jilid 2 pada 17 Febr...
​ Bright Gas Weekend Seru ‘Sapa’ Warga Bekasi
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III, menyapa masyarakat Harapan Baru Bekasi, melalui program Bright Gas Weeke...
​Kegembiraan Baru Pelintas Pansela
Ekonomi
RABU pagi 13 Februari 2019. Di ruang kerjanya, Ir. Akhmad Cahyadi, M.Eng.Sc., Kepala Balai Besar Pelaksnaan Jalan Nasional (BBP...
Pertamina: Stok LPG 3Kg di Garut Aman
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III Jawa Bagian Barat memastikan stok LPG 3kg di wilayah Kabupaten Garut, Jaw...
Edukasi Masyarakat, Rumah Zakat Akan Gelar Sosialisasi
Ekonomi
Minimnya pengetahuan tentang wakaf di masyarakat yang hanya mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, berupa wakaf tana...
​Murni B to B, Bisnis Avtur Tidak Seperti Jualan BBM Bersubsidi
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Enegy, Sofyano Zakaria mengatakan, harga avtur yang diterapkan PT Pertamina (Persero) saat ini sangat kompet...
​IRESS Minta Pemerintah Bentuk Minerba Fund
Ekonomi
Pengamat Energi, Marwan Batubara, menyatakan dana minerba atau dana migas dapat diimplementasikan dengan menyisihkan dana dari ...
​Energy Watch Apresiasi Pertamina Sesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Energy Watch mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang terhitung mulai Minggu (10/02/2019) pukul 00.00 waktu setempat melakukan...
Pertamina Kembali Menyesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Terhitung mulai 10 Februari 2019 pukul 00.00 waktu setempat, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan b...