Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Sinergitas KKP-Kemendagri Data Pelaku Usaha Perikanan

9 Okt. 2018, 10.39.46

Sinergitas KKP-Kemendagri Data Pelaku Usaha Perikanan

Jakarta, sentananews.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat data kependudukan terkait pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Sekjen KKP Nilanto Perbowo, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) sebagaimana telah ditetapkan sebagai PerMen KP No 31 tahun 2018.

"MPTI menjadi dasar pengembangan e-KKP yang dibangun secara bertahap dan ditargetkan beroperasi secara penuh tahun 2022," kata dia dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan, penandatanganan kerja sama tersebut telah dilakukan oleh Sekjen KKP dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Senin (8/10).

"Entitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi salah satu kunci penting keberhasilan e-KKP. Saat ini KKP sedang melakukan pendataan pelaku usaha dan dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka)," paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, data kependudukan dinilai akan mempercepat proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Kusuka. "Data Kusuka selanjutnya dimanfaatkan dalam proses pelayanan perijinan, penetapan Bantuan Pemerintah, pendataan produksi dan layanan lainnya," ujarnya.

Dalam hal ini, lanjut dia, Ditjen Dukcapil bertugas untuk memberikan hak akses secara terbatas atas data kependudukan, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Selain itu, menyediakan jaringan komunikasi data untuk satu titik jaringan kepada KKP untuk pengimplementasian data balikan secara otomatis," katanya.

Sementara KKP, berkewajiban memberikan laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan kartu e-KTP kepada Ditjen Dukcapil, berupa data balikan Nomor Kartu Kusuka.

Sekretaris Jenderal KKP mengungkapkan NIK merupakan faktor penting bagi pemerintah untuk melayani masyarakat serta membangun sistem yang lebih efisien dan efektif, terutama untuk menjalankan program KKP, dalam hal sinkronisasi data calon maupun penerima kartu Kusuka.

Lebih lanjut Nilanto menuturkan, NIK merupakan salah satu data yang dibutuhkan dalam pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui Kartu Kusuka, yang juga akan menjadi identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia.

Data identitas dari Kusuka nantinya digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang salah satunya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Rahasia Hidup Enak dan Nyaman
Ekonomi
Seiring bertambahnya tingkat ekonomi sosial, meningkat pula pola hidupnya. Manusia ingin hidupnya lebih enak dan nyaman. Salah ...
Jokowi: Stop Politik Kebohongan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo meminta para politikus menghentikan politik kebohongan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di punca...
Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa NTB Terus Berjalan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangun...
KPUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN...
PLN Distribusi Jabar Akan Beri Sambungan Listrik Gratis
Ekonomi
PT PLN (Persero) bekerja sama dengan seluruh BUMN lainnya akan memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga di Jawa Barat, khususnya...
Berusia Hampir 100 Tahun, PLTA Bengkok Masih Beroperasi
Ekonomi
PLTA Bengkok Dago adalah pembangkit listrik milik PLN yang merupakan peniggalan kolonial Belanda tahun 1923. Meski di usia tua ...
Geliat Infrastruktur di Pulau Morotai
Ekonomi
Morotai sebagai salah satu pulau terluar dan terdepan yang sangat strategis di perbatasan Indonesia memiliki potensi kekayaan a...
KPUPR Serah Terima Hibah Aset Senilai Rp 1,86 Triliun
Ekonomi
Dalam rangka menjamin tata kelola aset yang baik dan meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra...
Milan Kramik Fokus Penjualan Lokal
Ekonomi
PT Saranagriya Lestari Keramik (SLG) yang dikenal memproduksi brand keramik Milan Tiles, maksimalkan lini penjualan di dalam ne...