Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Sinergitas KKP-Kemendagri Data Pelaku Usaha Perikanan

9 Okt. 2018, 10.39.46

Sinergitas KKP-Kemendagri Data Pelaku Usaha Perikanan

Jakarta, sentananews.com

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat data kependudukan terkait pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Sekjen KKP Nilanto Perbowo, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) sebagaimana telah ditetapkan sebagai PerMen KP No 31 tahun 2018.

"MPTI menjadi dasar pengembangan e-KKP yang dibangun secara bertahap dan ditargetkan beroperasi secara penuh tahun 2022," kata dia dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan, penandatanganan kerja sama tersebut telah dilakukan oleh Sekjen KKP dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Senin (8/10).

"Entitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi salah satu kunci penting keberhasilan e-KKP. Saat ini KKP sedang melakukan pendataan pelaku usaha dan dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka)," paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, data kependudukan dinilai akan mempercepat proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Kusuka. "Data Kusuka selanjutnya dimanfaatkan dalam proses pelayanan perijinan, penetapan Bantuan Pemerintah, pendataan produksi dan layanan lainnya," ujarnya.

Dalam hal ini, lanjut dia, Ditjen Dukcapil bertugas untuk memberikan hak akses secara terbatas atas data kependudukan, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Selain itu, menyediakan jaringan komunikasi data untuk satu titik jaringan kepada KKP untuk pengimplementasian data balikan secara otomatis," katanya.

Sementara KKP, berkewajiban memberikan laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan kartu e-KTP kepada Ditjen Dukcapil, berupa data balikan Nomor Kartu Kusuka.

Sekretaris Jenderal KKP mengungkapkan NIK merupakan faktor penting bagi pemerintah untuk melayani masyarakat serta membangun sistem yang lebih efisien dan efektif, terutama untuk menjalankan program KKP, dalam hal sinkronisasi data calon maupun penerima kartu Kusuka.

Lebih lanjut Nilanto menuturkan, NIK merupakan salah satu data yang dibutuhkan dalam pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui Kartu Kusuka, yang juga akan menjadi identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia.

Data identitas dari Kusuka nantinya digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang salah satunya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Harga dan Pasokan Pangan Jelang Nataru Stabil
Ekonomi
Menjelang hari raya Natal dan tahun baru 2019, Kementerian Pertanian memastikan bahwa ketersediaan konsumsi pangan dan komodita...
 Krueng Daroy, Contoh Baik Program Penataan Kawasan Kumuh
Ekonomi
Keberhasilan penataan kawasan yang dilaksanakan secara paralel dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digulirkan Kemente...
Tahun Depan, 8,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Siap Disalurkan
Ekonomi
PT Pupuk Indonesia siap menyalurkan 8,87 juta ton pupuk bersubsidi pada 2019, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah melalui K...
​Kemenpar Permudah Akses Destinasi Wisata di Tol Trans-Jawa
Ekonomi
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan, pembangunan Tol Trans-Jawa dan pengoperasiannya d...
​Pertamina EP Tajak Sumur BCT-12 di Area Bunyu Central
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sekaligus Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah SKK Migas, berkomitmen...
​Pertamina RU IV Gelar Coastal Clean Up 2018
Ekonomi
Dalam rangka Hari Ulang Tahun PT Pertamina (Persero) ke-61, Pertamina RU IV menggelar kegiatan "Pertamina RU IV Coastal Clean U...
Pemerintah Luncurkan Dua Program Hibah Pemeliharaan Jalan Daerah
Ekonomi
Pemerintah meluncurkan dua program untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah melalui dua program hibah yakni Pro...
​Kelangkaan BBM di Mamuju Dipicu Penyalahgunaan Peruntukan
Ekonomi
Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR VII, M.Roby Hervindo mengungkapkan, bahwa berita terkait kelangkaan bahan ba...
Presiden Jokowi Memulai Pembangunan Tol Pertama di Aceh
Ekonomi
Pemerintah segera memulai pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Banda Aceh-Sigli. Hal itu ditandai dengan penekanan sirene d...