Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Soal Kandungan Biodiesel 30%, IRESS: Boleh Asal Bisa Dipertanggungjawabkan

11 Juli 2018, 15.48.02

Soal Kandungan Biodiesel 30%, IRESS: Boleh Asal Bisa Dipertanggungjawabkan

Jakarta, sentananews.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (9/7) lalu meminta agar kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengatakan, bahwa sejauh keinginan Presiden tersebut sudah diujicoba dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan maka hal itu sah-sah saja.

"Tapi saya kira jangan sekedar bicara angka sekian persen tanpa melihat secara tehnis. Sebetulnya itu bisa berdampak jika didukung dengan ujicoba yang sudah disertifikasi, " ungkapnya kepada Situsenergy.com saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Marwan, pihaknya pernah menggelarFocus Group Discussion (FGD) dengan berbagai stake holder diantaranya pengusaha kapal, pengusaha alat berat tambang, kemudian mesin-mesin terutama dari listrik dan sebagainya. "Tahun lalu kita pernah menggelar FGD dengan sejumlah stake holder dan ternyata dengan kapasitas atau komposisi CPO atau minyak sawit membesar bisa mengganggu operasi. Misalnya kapal nantinya bisa mengalami gangguan atau berhenti di tengah laut," ungkapnya.

"Itu artinya kita jangan cuma melihat soal komposisi energi baru terbarukan kalau tinggi itu bagus tetapi lupa untuk melihat dampak opreasional bagi pihak yang menggunakan seperti kapal termasuk kendaraan di darat," tambah Marwan.

Lebih jauh ia meminta kepada masyarakat untuk merujuk ke Dirrktorat EBTK Kementrian ESDM, terutama tentang apa yang telah mereka hasilkan selama ini. Lalu bagaimana mereka berkoordinasi dengan para pengguna termasuk juga untuk kapal-kapal TNI Angkatan Laut milik pemerintah. "Kan bisa dicek apa reaksi mereka. Tapi jangan juga mengedapankan ABS (asal bapak senang) dan tidak mau mengungkap bahwa sebetulnya mereka ada masalah. Kita mau mereka independen, karena ini menyangkut kepentingan publik maupun kepentingan ketahanan nasional," paparnya.

Saat ditanya berapa persen komposisi atau kandungan biodidesel yang paling ideal Marwan menyebut angka 20 persen. "Paling tinggi komposisi biodiesel hanya di angka 20 persen saja, kalau lebih dari itu nanti akan mengganggu operasi dari alat-alat yang menggunakan BBM tersebut," tukasnya.

Menurut Marwan, kalau untuk angka yang lebih maksimum lagi misalnya 30 persen maka perlu ada uji coba dulu dan harus ada setifikat. "Jadi tidak bisa hanya di belakang meja lalu dipaksakan. Jangan-jangan ini karena ada potensi impor dari luar atau karena adanya berbagai kebijakan yang menyebabkan produsen CPO kita kehilangan sebagian pasarnya lalu memaksa untuk digunakan di sini dengan meningkatkan kadar CPO di BBM menjadi 30 persen. Jangan seperti itu," katanya.

"Dan yang terpenting lagi pemerintah harus hadir, buktikan bahwa kajiannya itu memang tidak ada masalah tehnis operasional kemudian ada sertifikatnya. Tapi sepanjang belum ada, jangan memaksakan kehendak karena yang nanti menjadi korban adalah rakyat. Apalagi di belakang itu ada kepentingan pengusaha CPO," pungkasnya.

Penulus: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tol Sumo Membagi Perasaan Mewah Warga Jatim
Ekonomi
Disaat Tol Surabaya–Mojokerto (Sumo) memasuki zona hitam. Jawa Timur membutuhkan Budi Pramono untuk menyelesaikan. Tol Sumo bak...
Keterlibatan Kontraktor Pulihkan TBBM Donggala Sangat Besar
Ekonomi
Terminal BBM (TBBM) Donggala yang mensuplai kebutuhan BBM wilayah Sulteng merupakan lokasi operasi Pertamina yang tak luput dar...
Perbanyak SPLU, PLN Gandeng Perusahaan Jerman
Ekonomi
PT PLN (Persero) menggandeng Produsen Mobil asal Jerman, BMW untuk membangun SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum). SPLU merupa...
Kementerian PUPR Kirim Tambahan 96 Insinyur Muda ke NTB
Ekonomi
Sebanyak 96 orang insinyur muda para CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) d...
116 Unit Huntara untuk Korban Gempa Sulteng Siap  Dihuni Desember
Ekonomi
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam masa pemulihan kerusakan pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan liku...
​Perang Tarif, Bisnis Taksi Online Jadi Tak Sehat
Ekonomi
Penerapan tarif yang terlalu rendah ditambah banjir promo dari penyedia aplikasi transportasi daring (Grab), berpeluang melahir...
​Pertamina Bangun Krestivitas Kerajinan Mebel dari Drum Bekas
Ekonomi
Sebagai perusahaan produsen pelumas nasional, PT Pertamina Lubricants turut berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan baik...
Kementrian PUPR Tingkatkan Kualitas Jalan Lingkar Pulau Samosir
Ekonomi
Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Stra...
Kementrian PUPR Selesaikan Rehabilitasi Empat DI Sistem Waduk Kedungombo
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Ditjen Sumber D...