Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​SP PLN Desak Presiden Ganti Direksi Pelihara Broker dan Makelar

20 Sep. 2017, 7.17.11

​SP PLN Desak Presiden Ganti Direksi Pelihara Broker dan Makelar

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda

Jakarta, Sentananews.com

Program pengadaan sewa kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) apung dari Turki yang dilakukan PT PLN (Persero) beberapa waktu lalu masih terus menuai polemik. Pihak komisaris PLN bahkan dinilai gagal mengawasi pengadaan kapal yang diduga penuh kejanggalan itu.

Hal itu semakin membebani citra PLN menjadi negatif. Pasalnya, dalam kaitan pengadaan pembangkit listrik di atas kapal atau MVPP ini, PLN sejak awal membantah ada kejanggalan.

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda saat dihubungi Sentana terkait hal ini mengaku tidak terlalu mendalami proses pengadaannya. Namun kata dia, dalam realisasinya ternyata memang banyak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan.

"Kita memang tidak terlalu mendalami proses pengadaannya, tetapi dalam realisasinya ternyata banyak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Ini yang perlu diusut oleh aparat hukum," kata Jumadis kepada Sentananews.com di Jakarta, Senin (18/9).

Ia mengungkapkan, kejanggalan terkait kapal pembangkit ini pertama kali terjadi ketika salah seorang Kepala Divisi di PLN Regional Sumatera digeser jabatan karena menolak masuknya kapal Turki itu.

"Kalau nggak salah, waktu itu salah seorang Kadiv di Regional Sumatera yang melihat kejanggalan dari sistem operasionalnya sehingga menolak pembangkit kapal asal Turki itu masuk ke sistem Sumut," tukasnya.

"Dia tidak mau ikut menandatangani kontrak dan akhirnya dinonjobkan oleh pihak direksi menjadi fungsional.

Menurut dia, jika Kejaksaan ingin mengusut hal ini, sebaiknya pintu masuknya bisa melalui mantan Kadiv itu. "Pasti yang bersangkutan lebih banyak tahu. Kenapa sampai dia menolak menandatangani kontrak kalau tidak ada apa-apa," tukasnya.

Ia menambahkan, bahwa sudah menjadi rahasia umum kalau PLN selalu dijadikan bancakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. "Terlalu banyak broker dan makelar, termasuk harga yang tidak wajar sehingga menaikan biaya pokok produksi (BPP) yang berujung pada tarif listrik yang lebih mahal. Ironisnya ini yang harus dipikul oleh masyarakat," keluhnya.

Lebih lanjut Jumadis menjelaskan bahwa bukan saja dalam pengadaan kapal apung ini saja yang terindikasi penuh kejanggalan dengan broker atau makelarnya. Namun juga pada bidang-bidang pekerjaan lain di PLN yang sehenarnya dan seharusnya bisa dikerjakan sendiri oleh pegawai PLN sehingga lebih hemat.

Misalnya operasi dan pemeliharaan instalasi juga melalui perantara, termasuk juga dalam pengelolaan pelayanan kesehatan pegawai PLN diserahkan melalui perantara broker dan makelar itu. "Padahal sudah ditandatangani di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bahwa pengelolaan pelayanan kesehatan dikelola sendiri oleh perusahaan. Namun PKB itu juga masih dilanggar," ketusnya.

Jadi, lanjut dia, pernyataan Presiden Jokowi diakhir 2016 lalu saat peresmian PLTP Lahendong di Minanahasa yang pernah mengatakan bahwa listrik Indonesia mahal karena banyak broker dan makelar di listrik itu tudak salah. "Kita berharap Presiden segera bertindak untuk menindak dan mengganti Direksi PLN yang masih membuka peluang broker dan makelar bergentanyangan di kelistrikan kita," pungkasnya.SL


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Generasi Milenial Dominasi Sayembara Desain Rumah Tapak dan Rusun Bersubsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan penghargaan kepada para pemenang Sayembara Desain Rumah Tapak...
KPUPR Buka Lowongan 1.000 Formasi untuk CPNS 2018
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka kesempatan kepada seluruh putra-putri Indonesia untuk menjadi Ca...
Pertamina Ajak Masyarakat Utamakan Keamanan Penggunaan LPG
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) kembali mengajak masyarakat untuk terus memperhatikan penggunaan LPG yang baik dan benar. Hal ini pentin...
Alihfungsikan LPG 3 Kg, Pertamina Himbau Penggunaan Tepat Sasaran
Ekonomi
Dalam rangka memastikan pasokan LPG 3 Kg aman serta menindaklanjuti isu kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Temanggung akibat LPG 3k...
​Signature Bonus, Pemerintah Justru Lemahkan Pertamina
Ekonomi
Pembebanan Signature Bonus (SB) kepada perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero), tidak hanya inkonstitusional tetapi meru...
​Ekonom: Harusnya Pertamina Tak Dibebani Signature Bonus
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pengambilalihan pengelolaan Blok-blok Migas (Minyak dan Gas Bumi) yang sebagian bes...
Kementerian PUPR Terus Dorong Rumah MBR Terjangkau dan Berkualitas
Ekonomi
Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Semarang merupakan salah satu ...
KPUPR dan KADIN Promosi Peluang Investasi ke Pengusaha Spanyol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada di Madrid, Spanyol dalam rangka Business Indonesia...
Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai Diresmikan, Urai Simpul Kemacetan
Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai di Kabupaten Badung,...