Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​SP PLN Desak Presiden Ganti Direksi Pelihara Broker dan Makelar

20 Sep. 2017, 7.17.11

​SP PLN Desak Presiden Ganti Direksi Pelihara Broker dan Makelar

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda

Jakarta, Sentananews.com

Program pengadaan sewa kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) apung dari Turki yang dilakukan PT PLN (Persero) beberapa waktu lalu masih terus menuai polemik. Pihak komisaris PLN bahkan dinilai gagal mengawasi pengadaan kapal yang diduga penuh kejanggalan itu.

Hal itu semakin membebani citra PLN menjadi negatif. Pasalnya, dalam kaitan pengadaan pembangkit listrik di atas kapal atau MVPP ini, PLN sejak awal membantah ada kejanggalan.

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda saat dihubungi Sentana terkait hal ini mengaku tidak terlalu mendalami proses pengadaannya. Namun kata dia, dalam realisasinya ternyata memang banyak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan.

"Kita memang tidak terlalu mendalami proses pengadaannya, tetapi dalam realisasinya ternyata banyak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Ini yang perlu diusut oleh aparat hukum," kata Jumadis kepada Sentananews.com di Jakarta, Senin (18/9).

Ia mengungkapkan, kejanggalan terkait kapal pembangkit ini pertama kali terjadi ketika salah seorang Kepala Divisi di PLN Regional Sumatera digeser jabatan karena menolak masuknya kapal Turki itu.

"Kalau nggak salah, waktu itu salah seorang Kadiv di Regional Sumatera yang melihat kejanggalan dari sistem operasionalnya sehingga menolak pembangkit kapal asal Turki itu masuk ke sistem Sumut," tukasnya.

"Dia tidak mau ikut menandatangani kontrak dan akhirnya dinonjobkan oleh pihak direksi menjadi fungsional.

Menurut dia, jika Kejaksaan ingin mengusut hal ini, sebaiknya pintu masuknya bisa melalui mantan Kadiv itu. "Pasti yang bersangkutan lebih banyak tahu. Kenapa sampai dia menolak menandatangani kontrak kalau tidak ada apa-apa," tukasnya.

Ia menambahkan, bahwa sudah menjadi rahasia umum kalau PLN selalu dijadikan bancakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. "Terlalu banyak broker dan makelar, termasuk harga yang tidak wajar sehingga menaikan biaya pokok produksi (BPP) yang berujung pada tarif listrik yang lebih mahal. Ironisnya ini yang harus dipikul oleh masyarakat," keluhnya.

Lebih lanjut Jumadis menjelaskan bahwa bukan saja dalam pengadaan kapal apung ini saja yang terindikasi penuh kejanggalan dengan broker atau makelarnya. Namun juga pada bidang-bidang pekerjaan lain di PLN yang sehenarnya dan seharusnya bisa dikerjakan sendiri oleh pegawai PLN sehingga lebih hemat.

Misalnya operasi dan pemeliharaan instalasi juga melalui perantara, termasuk juga dalam pengelolaan pelayanan kesehatan pegawai PLN diserahkan melalui perantara broker dan makelar itu. "Padahal sudah ditandatangani di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bahwa pengelolaan pelayanan kesehatan dikelola sendiri oleh perusahaan. Namun PKB itu juga masih dilanggar," ketusnya.

Jadi, lanjut dia, pernyataan Presiden Jokowi diakhir 2016 lalu saat peresmian PLTP Lahendong di Minanahasa yang pernah mengatakan bahwa listrik Indonesia mahal karena banyak broker dan makelar di listrik itu tudak salah. "Kita berharap Presiden segera bertindak untuk menindak dan mengganti Direksi PLN yang masih membuka peluang broker dan makelar bergentanyangan di kelistrikan kita," pungkasnya.SL


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

BPPSDMP: Ini Dua Hal Penting dalam Perencanaan dan Penganggaran
Ekonomi
Sekretaris Kepala Badan Penyuluhan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Surachman Su...
 Regulasi Tak Konsisten, Pembangkit EBT Banyak Mangkrak
Ekonomi
Inkonsistensi regulasi dalam sektor ketenagalistrikan berdampak kepada banyaknya pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) ya...
​PLN Operasikan PLTD 6x200 kW di Pulau Selat Nasik
Ekonomi
PLN nyalakan listrik 24 jam di Pulau Selat Nasik Belitung dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) kapasit...
​Program Asuransi KKP Bantu Pengusaha Kecil Perikanan
Ekonomi
Program asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan berskala kecil merupakan kebijakan tegas untuk membantu pengusaha kecil sektor...
PLN Dapat Fasilitas Kredit dari KfW Jerman
Ekonomi
PT PLN (Persero) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank dari Jerman menandatangani perjanjian fasilitas kred...
​BPH Migas Ingin Perbaiki Pengelolaan Migas Nasioal
Ekonomi
Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Hari Pratoyo mengatakan, bahwa pihaknya ingin memperbaiki pengelol...
​Gempa di Selatan Jawa Tak Ganggu Suplai BBM & LPG
Ekonomi
Pasca terjadinya gempa di selatan pulau Jawayang terasa di beberapa kota Jawa Barat, Pertamina memastikan penyaluran BBM dan LP...
​Jaga Harga Garam, CIPS: Pemerintah Harus Impor
Ekonomi
Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi mengatakan, produksi garam nasional bel...
​Selama Nataru, Citilink Tambah 280 Ekstra Flight
Ekonomi
Maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink Indonesia akan menyiapkan sedikitnya 50.400 kursi tambahan (extra seat) atau sebanyak 28...