Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​SP PLN Desak Presiden Ganti Direksi Pelihara Broker dan Makelar

20 Sep. 2017, 7.17.11

​SP PLN Desak Presiden Ganti Direksi Pelihara Broker dan Makelar

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda

Jakarta, Sentananews.com

Program pengadaan sewa kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) apung dari Turki yang dilakukan PT PLN (Persero) beberapa waktu lalu masih terus menuai polemik. Pihak komisaris PLN bahkan dinilai gagal mengawasi pengadaan kapal yang diduga penuh kejanggalan itu.

Hal itu semakin membebani citra PLN menjadi negatif. Pasalnya, dalam kaitan pengadaan pembangkit listrik di atas kapal atau MVPP ini, PLN sejak awal membantah ada kejanggalan.

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda saat dihubungi Sentana terkait hal ini mengaku tidak terlalu mendalami proses pengadaannya. Namun kata dia, dalam realisasinya ternyata memang banyak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan.

"Kita memang tidak terlalu mendalami proses pengadaannya, tetapi dalam realisasinya ternyata banyak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Ini yang perlu diusut oleh aparat hukum," kata Jumadis kepada Sentananews.com di Jakarta, Senin (18/9).

Ia mengungkapkan, kejanggalan terkait kapal pembangkit ini pertama kali terjadi ketika salah seorang Kepala Divisi di PLN Regional Sumatera digeser jabatan karena menolak masuknya kapal Turki itu.

"Kalau nggak salah, waktu itu salah seorang Kadiv di Regional Sumatera yang melihat kejanggalan dari sistem operasionalnya sehingga menolak pembangkit kapal asal Turki itu masuk ke sistem Sumut," tukasnya.

"Dia tidak mau ikut menandatangani kontrak dan akhirnya dinonjobkan oleh pihak direksi menjadi fungsional.

Menurut dia, jika Kejaksaan ingin mengusut hal ini, sebaiknya pintu masuknya bisa melalui mantan Kadiv itu. "Pasti yang bersangkutan lebih banyak tahu. Kenapa sampai dia menolak menandatangani kontrak kalau tidak ada apa-apa," tukasnya.

Ia menambahkan, bahwa sudah menjadi rahasia umum kalau PLN selalu dijadikan bancakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. "Terlalu banyak broker dan makelar, termasuk harga yang tidak wajar sehingga menaikan biaya pokok produksi (BPP) yang berujung pada tarif listrik yang lebih mahal. Ironisnya ini yang harus dipikul oleh masyarakat," keluhnya.

Lebih lanjut Jumadis menjelaskan bahwa bukan saja dalam pengadaan kapal apung ini saja yang terindikasi penuh kejanggalan dengan broker atau makelarnya. Namun juga pada bidang-bidang pekerjaan lain di PLN yang sehenarnya dan seharusnya bisa dikerjakan sendiri oleh pegawai PLN sehingga lebih hemat.

Misalnya operasi dan pemeliharaan instalasi juga melalui perantara, termasuk juga dalam pengelolaan pelayanan kesehatan pegawai PLN diserahkan melalui perantara broker dan makelar itu. "Padahal sudah ditandatangani di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bahwa pengelolaan pelayanan kesehatan dikelola sendiri oleh perusahaan. Namun PKB itu juga masih dilanggar," ketusnya.

Jadi, lanjut dia, pernyataan Presiden Jokowi diakhir 2016 lalu saat peresmian PLTP Lahendong di Minanahasa yang pernah mengatakan bahwa listrik Indonesia mahal karena banyak broker dan makelar di listrik itu tudak salah. "Kita berharap Presiden segera bertindak untuk menindak dan mengganti Direksi PLN yang masih membuka peluang broker dan makelar bergentanyangan di kelistrikan kita," pungkasnya.SL


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Industri Galangan Kapal Harus Manfaatkan Tol Laut
Ekonomi
Industri galangan kapal nasional didorong untuk memanfaatkan tol laut yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai sebuah peluan...
Akademisi: Wacana Kartu Subsidi LPG 3 Kg Perlu Direailisasikan
Ekonomi
Dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, wacana mengenai kartu subsi...
Ironis, PPh Badan Freeport Hanya 25 Persen
Ekonomi
Pemerintah berencana menerbitkan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Berdasarkan bocoran dalam BAB VII Pasal 14 menyebutkan, ...
Berantas Trader Gas Nakal. Kemenperin Siapkan Aturan
Ekonomi
Guna memberantas trader gas 'nakal' yang selama ini berdampak negatif terhadap pelaku industri di dalam negeri, Kementrian Peri...
2019 Sektor Pariwisata Jadi Penghasil Devisa Terbesar
Ekonomi
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada 2019...
Harga Gas Tinggi, PT Pupuk Lakukan Efisiensi dan Penghematan
Ekonomi
Dampak dari harga gas yang masih mahal saat ini membuat dunia industri nasional berteriak dan harus melakukan efisiensi dan pen...
Puskepi: KESDM Harus Konsekuen Jalankan Formula Harga BBM
Ekonomi
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan, formula harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetap...
Jonan Diminta Klarifikasi Metering System Gas di Pulau Sakra
Ekonomi
Sejumlah kalangan independen mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan segera mengklarifikasi dugaa...
Banyak Kebijakan Jonan Tak Bawa Kesejahteraan
Ekonomi
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, Kementerian Energi dan Sumbet Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Ignasi...