Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​SP PLN Desak Presiden Ganti Direksi Pelihara Broker dan Makelar

20 Sep. 2017, 7.17.11

​SP PLN Desak Presiden Ganti Direksi Pelihara Broker dan Makelar

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda

Jakarta, Sentananews.com

Program pengadaan sewa kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) apung dari Turki yang dilakukan PT PLN (Persero) beberapa waktu lalu masih terus menuai polemik. Pihak komisaris PLN bahkan dinilai gagal mengawasi pengadaan kapal yang diduga penuh kejanggalan itu.

Hal itu semakin membebani citra PLN menjadi negatif. Pasalnya, dalam kaitan pengadaan pembangkit listrik di atas kapal atau MVPP ini, PLN sejak awal membantah ada kejanggalan.

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda saat dihubungi Sentana terkait hal ini mengaku tidak terlalu mendalami proses pengadaannya. Namun kata dia, dalam realisasinya ternyata memang banyak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan.

"Kita memang tidak terlalu mendalami proses pengadaannya, tetapi dalam realisasinya ternyata banyak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Ini yang perlu diusut oleh aparat hukum," kata Jumadis kepada Sentananews.com di Jakarta, Senin (18/9).

Ia mengungkapkan, kejanggalan terkait kapal pembangkit ini pertama kali terjadi ketika salah seorang Kepala Divisi di PLN Regional Sumatera digeser jabatan karena menolak masuknya kapal Turki itu.

"Kalau nggak salah, waktu itu salah seorang Kadiv di Regional Sumatera yang melihat kejanggalan dari sistem operasionalnya sehingga menolak pembangkit kapal asal Turki itu masuk ke sistem Sumut," tukasnya.

"Dia tidak mau ikut menandatangani kontrak dan akhirnya dinonjobkan oleh pihak direksi menjadi fungsional.

Menurut dia, jika Kejaksaan ingin mengusut hal ini, sebaiknya pintu masuknya bisa melalui mantan Kadiv itu. "Pasti yang bersangkutan lebih banyak tahu. Kenapa sampai dia menolak menandatangani kontrak kalau tidak ada apa-apa," tukasnya.

Ia menambahkan, bahwa sudah menjadi rahasia umum kalau PLN selalu dijadikan bancakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. "Terlalu banyak broker dan makelar, termasuk harga yang tidak wajar sehingga menaikan biaya pokok produksi (BPP) yang berujung pada tarif listrik yang lebih mahal. Ironisnya ini yang harus dipikul oleh masyarakat," keluhnya.

Lebih lanjut Jumadis menjelaskan bahwa bukan saja dalam pengadaan kapal apung ini saja yang terindikasi penuh kejanggalan dengan broker atau makelarnya. Namun juga pada bidang-bidang pekerjaan lain di PLN yang sehenarnya dan seharusnya bisa dikerjakan sendiri oleh pegawai PLN sehingga lebih hemat.

Misalnya operasi dan pemeliharaan instalasi juga melalui perantara, termasuk juga dalam pengelolaan pelayanan kesehatan pegawai PLN diserahkan melalui perantara broker dan makelar itu. "Padahal sudah ditandatangani di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bahwa pengelolaan pelayanan kesehatan dikelola sendiri oleh perusahaan. Namun PKB itu juga masih dilanggar," ketusnya.

Jadi, lanjut dia, pernyataan Presiden Jokowi diakhir 2016 lalu saat peresmian PLTP Lahendong di Minanahasa yang pernah mengatakan bahwa listrik Indonesia mahal karena banyak broker dan makelar di listrik itu tudak salah. "Kita berharap Presiden segera bertindak untuk menindak dan mengganti Direksi PLN yang masih membuka peluang broker dan makelar bergentanyangan di kelistrikan kita," pungkasnya.SL


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Ada 388 Penerbangan Tambahan d Bandara Soetta
Ekonomi
PT Angkasa Pura II mencatat telah melayani sebanyak 388 penerbangan tambahan (extra flight) terkait Lebaran 2018 atau hari raya...
​Pertamina Siagakan Fasilitas BBM di Titik Utama Arus Balik
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) siap mengamankan ketersediaan dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di titik utama untuk melayani arus ba...
​Kemenpan: H+3 Lebaran Harga Bahan Pangan Turun
Ekonomi
Pasokan dan harga pangan pokok selama Ramadan hingga Lebaran, bahkan pascalebaran Idulfitri dapat dijaga aman dan stabil.Hasil ...
Kementrian PUPR Tambah Rest Area di Tol Fungsional Batang - Pejagan
Ekonomi
Untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran mudik Lebaran 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama ...
​PLN Listriki Dua Lokasi di Pulau Sumbawa
Ekonomi
Selama Ramadhan 1439 H, PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat berhasil melakukan penyambungan listrik ke dua lokasi terp...
PLN NTB Terus Bangun Infrastruktur Kelistrikan di Daerah Terpencil
Ekonomi
PT PLN (Persero) terus membangun infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil guna meningkatkan rasio elektrifikasi. Menjelang...
Besi Penyangga Dicuri, Tower PLB di Kerinci Roboh
Ekonomi
Pasca robohnya tower listrik 150 kV di Desa Birun, kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Bangko, Merangin, Jambi, pada Kamis (14...
Siaga Jakarta, PLN Disjaya Siapkan 1.616 Personil
Ekonomi
PT PLN (Persero) siap siaga menjaga kelistrikan untuk Idul Fitri 1439 H. Hal ini seperti yang dilakukan oleh salah satu unit PL...
​20 Juni 2018 Integrasi Tol JORR Diberlakukan Efektif
Ekonomi
Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPJT-Kementerian PU-Pera) bersama dengan Badan Usaha ...