Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​SPBU JAMALI 571 yang Belum Jual Premium Harus Disanksi

14 Juni 2018, 10.49.49

​SPBU JAMALI 571 yang Belum Jual Premium Harus Disanksi

Jakarta, sentananews.com

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk memberikan target waktu kepada para pemilik SPBU yang telah ditunjuk untuk menyalurkan kembali Bensin Premium paling lambat Jumat (15/6).

"Kita minta Pertamina beri target hingga Jumat besok, dan kepada SPBU yang belum dapat memenuhi target dapat diberikan peringatan/sanksi sesuai aturan yang berlaku," kata Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Rabu (13/6).

Pihaknya juga meminta Pertamina untuk dapat menjaga keamanan pasokan dan distribusi untuk seluruh Jenis BBM yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk Bensin Premium yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di seluruh wilayah NKRI baik di wilayah Jawa, Madura dan Bali (JAMALI) maupun luar JAMALI. "Untuk itu, kita juga minta Hiswana Migas agar mendukung Pertamina dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tukasnya.

Sementara itu sesuai informasi dari Pertamina, sampai dengan hari Selasa (12/6) pukul 21.30 WIB, dari 571 SPBU yang akan menyalurkan kembali Bensin Premium telah terealisasi sebanyak 530 SPBU yang menjual kembali Bensin Premium.

Sisanya sebesar 41 SPBU mengalami kendala dalam menjual kembali Bensin Premium dikarenakan adanya kendala teknis antara lain tangki timbun yang belum siap, perlu perbaikan perpipaan, dan adanya keengganan/keraguan pemilik SPBU untuk menjual kembali Bensin Premium.

Seperti diketahui, Pertamina ditugaskan oleh BPH Migas untuk menyalurkan Bensin RON 88 pada 2.090 SPBU di JAMALI dengan rincian 1.519 SPBU eksisting yang sebelumnya telah menyalurkan Bensin Premium dan tambahan 571 SPBU yang akan menyalurkan kembali Premium. sesuai komitmen Pertamina bahwa target 571 SPBU itu sudah menjual kembali Bensin Premium paling lambat H-7.

BPH Migas sendiri sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 8 bertugas mengatur dan mengawasi ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI termasuk pendistribusian Premium RON 88 sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di JAMALI.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Cegah Kecurangan di SPBU, Pertamina Pasang Nozzle Online
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) untuk memasang teknologi digital pada 5.518 di Stasiun Pengisi...
Sistem Penyaluran Online Akan Dipasang di 5.518 SPBU Pertamina
Ekonomi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menyepakati pemberlakuan kebijakan digitalisasi ...
Kemitraan dan Penyerapan SSDN Dihapus, Peternak Terpukul
Ekonomi
Perubahan pasal dalam Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 26...
LRT Sumsel Mogok Lagi, Pemerintah Evaluasi Operasional
Ekonomi
Light Rail Transit (LRT) Sumsel kembali mengalami mogok pada Minggu (12/8). Kejadianini memaksa pemerintah melalui Direktorat J...
Kompetensi SDM Kementerian PUPR Terus Ditingkatkan
Ekonomi
Kompetensi SDM Kementerian PUPR Terus DitingkatkanPengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menjadi fokus pembangunan Pe...
Angkatan Kerja Baru Capai 3 Juta Orang per Tahun
Ekonomi
Tingginya angkatan kerja baru yang rata-rata mencapai angkat 2,5 juta – 3 juta orang per tahun serta sejumlah hal lainnya saat ...
​Penyerahan Blok Rokan ke Pertamina Jangan Sampai Masuk Angin
Ekonomi
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berharap, kepemilikan 100 persen Pertamina terhadap Blok Rokan pada 2021 ben...
​Kemenaker Siapkan Konsep Pembangunan 1000 BLK Komunitas
Ekonomi
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalatas) Kementrian Ketenagakerjaan, Drs. Bambang Satrio Lelono, MA mengungkapk...
Menteri Basuki: ​Penggunaan Barang Impor Di Kementrian PUPR Minim
Ekonomi
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan porsi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek infrastruktur di ...