Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​SPBU JAMALI 571 yang Belum Jual Premium Harus Disanksi

14 Juni 2018, 10.49.49

​SPBU JAMALI 571 yang Belum Jual Premium Harus Disanksi

Jakarta, sentananews.com

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk memberikan target waktu kepada para pemilik SPBU yang telah ditunjuk untuk menyalurkan kembali Bensin Premium paling lambat Jumat (15/6).

"Kita minta Pertamina beri target hingga Jumat besok, dan kepada SPBU yang belum dapat memenuhi target dapat diberikan peringatan/sanksi sesuai aturan yang berlaku," kata Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Rabu (13/6).

Pihaknya juga meminta Pertamina untuk dapat menjaga keamanan pasokan dan distribusi untuk seluruh Jenis BBM yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk Bensin Premium yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di seluruh wilayah NKRI baik di wilayah Jawa, Madura dan Bali (JAMALI) maupun luar JAMALI. "Untuk itu, kita juga minta Hiswana Migas agar mendukung Pertamina dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tukasnya.

Sementara itu sesuai informasi dari Pertamina, sampai dengan hari Selasa (12/6) pukul 21.30 WIB, dari 571 SPBU yang akan menyalurkan kembali Bensin Premium telah terealisasi sebanyak 530 SPBU yang menjual kembali Bensin Premium.

Sisanya sebesar 41 SPBU mengalami kendala dalam menjual kembali Bensin Premium dikarenakan adanya kendala teknis antara lain tangki timbun yang belum siap, perlu perbaikan perpipaan, dan adanya keengganan/keraguan pemilik SPBU untuk menjual kembali Bensin Premium.

Seperti diketahui, Pertamina ditugaskan oleh BPH Migas untuk menyalurkan Bensin RON 88 pada 2.090 SPBU di JAMALI dengan rincian 1.519 SPBU eksisting yang sebelumnya telah menyalurkan Bensin Premium dan tambahan 571 SPBU yang akan menyalurkan kembali Premium. sesuai komitmen Pertamina bahwa target 571 SPBU itu sudah menjual kembali Bensin Premium paling lambat H-7.

BPH Migas sendiri sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 8 bertugas mengatur dan mengawasi ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI termasuk pendistribusian Premium RON 88 sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di JAMALI.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Menteri ESDM Pastikan Listrik Natal dan Tahun Baru Aman
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi PLN Area Pengatur Beban Jawa Tengah – DIY pada Kamis p...
​Pulihkan Lalin Padang-Bukittinggi, KPUPR Bangun Jembatan Sementara
Ekonomi
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan pembangunan jembatan sementara sebagai penggant...
​420 Ribu Warga Semarang Akan Nikmati Layanan Air Bersih Perpipaan
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan dimulainya konstruks...
​Depot Mini LPG Lombok Perkuat Ketahanan Energi Daerah
Ekonomi
Pengamat kebiajakan energi, Sofyano Zakaria menilai kehadiran Depot Mini LPG di Lombok Nusa tenggara Barat (NTB) menunjukkan ba...
​Rugikan Negara, Pemerintah Didesak Batalkan Revisi PP 23/2010
Ekonomi
Indonesian Resources Studi (IRESS) menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana melakukan revisi keenam atas Peraturan Pemerin...
​YLKI Minta Konsumen Hati-hati Belanja Online
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada masyarakat agar berhati-hati ketika bertransaksi saat belanja secara d...
​KPUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelay...
Rumah Menteri Basuki Bakal Kena Gusur Proyek Tol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku turut terkena imbas pembangunan infrastruktur yan...
2019 Cicil KPR Subsidi Bisa Tanpa Syarat Gaji
Ekonomi
Pemerintah akan meluncurkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi untuk kalangan milenial tanpa syarat batasan gaj...