Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Subsidi Dicabut, Tarif Listrik 900 VA Naik

28 April 2016, 0.11.25

​Subsidi Dicabut, Tarif Listrik 900 VA Naik

Jakarta, sentananews.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus berupaya mensahkan rencana untuk mencabut subsidi listrik bagi 18 juta pelanggan listrik berdaya 900 voltampere (VA), yang masuk golongan mampu. Nantinya, tarif listrik golongan tersebut akan naik secara bertahap sebanyak empat kali.

Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, kenaikan tarif listrik 18 juta pelanggan tersebut adalah sebesar 23%. Namun, kenaikan dipastikan tidak akan langsung dan akan dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu membebani konsumen.‎

"Rencananya bakal naik bertahap23%. Tapi ini masih menunggu rapat kabinet apakah seperti ini dan kapan mulai dilaksanakan," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (27/4).

Sementara itu Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun menjelaskan penggunaan listrik golongan tersebut per bulan mencapai 172 kilowatt hour (kWH). Saat ini tarif untuk golongan 900 VA adalah Rp 585 per kWh, dengan begitu pembayaran listrik per bulannya sekitar Rp 76 ribu per bulan.

"Rata-rata tarif 900VA Rp 585 per kWh, dengan konsumsi 172 kWh per bulan, pembayaran listik Rp 76 ribu per bulan," terang dia.

Artinya, kata dia, golongan 900VA masih disubsidi Rp‎ 770 per kWh atau Rp 100 ribu per bulannya. Dengan pencabutan subsidi tersebut, maka golongan pelanggan 900 VA yang mampu akan membayar hingga Rp 176 ribu per bulan. "Jadi setiap bulan bayar Rp 76 ribu kami lapor ke pemerintah, pelanggan ini sudah bayar Rp 76 ribu, pemerintah bayar Rp 100 ribu," tandasnya.

Sementara alasan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya‎ Mineral (ESDM) mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Ampere (VA), lantaran pelanggan golongan ini masuk kategori mampu. Rencananya pencabutan subsidi tersebut akan diberlakukan pada Juli 2016.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, ‎pemerintah berupaya menggeser peruntukan subsidi dari masyarakat mampu ke masyarakat yang berhak mendapatkan.

Selain itu, subsidi listrik juga akan dialihkan untuk pengembangan infrastruktur. "Jadi, saya kira yang akan dilakukan adalah menggeser ke tempat yang lebih tepat sasaran," katanya.

Dia menyebutkan, rasio elektrifikasi nasional saat ini di angka 87%, dan pemerintah menargetkan rasionya meningkat menjadi 97% pada 2019. Namun, masih ada 56 kabupaten yang rasio elektrifikasinya masih di bawah 50%, 46 di antaranya ada di timur, selebihnya di Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Nias dan Mentawai.

‎Selain itu, ada 12.659 desa tersebar di seluruh Indonesia yang belum memiliki akses listrik dari PLN. Bahkan, 2.519 di antaranya masih gelap gulita di malam hari. Desa-desa ini mayoritas terletak di Papua dan kawasan timur Indonesia lainnya.

"Ini semua menjadi tugas pemerintah dan tugas kita bersama untuk memberikan keadilan, dengan menyiapkan listrik bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil tersebut," imbuhnya.

‎Menurutnya, subsidi listrik akan digeser untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan melistriki daerah yang belum menikmati listrik.

"Rasio elektrifikasi, kita punya tanggung jawab berat, karena itu perlu dilakukan dengan baik, masalah subsidi serta sekali kalau kita geser masyarakat ke yang berhak, penghematan belasan triliun, subsidi bisa digeser ke yang belum beruntung, tugas negara memperhatikan yang lemah memberikan dorongan yang sudah, sehingga negara punya dukungan kuat," tandas Sudirman.

Adapun tahapan penyesuaian tarif listrik golongan rumah tangga 900VA adalah:

Tarif rumah tangga 900 VA saat ini : Rp 585/kWh,

Penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) Tahap 1: Rp 722/kWh,

Penyesuaian TTL Tahap 2: Rp 890/kWh,

Penyesuaian TTL Tahap 3: Rp 1.097/kWh,

Penyesuaian TTL Tahap 4: Rp 1.352/kWh.

Penulis: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Saat Debat Capres, PLN Pakai Power Bank Raksasa
Ekonomi
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya akan mengamankan kondisi kelistrikan saat debat Capres jilid 2 pada 17 Febr...
​ Bright Gas Weekend Seru ‘Sapa’ Warga Bekasi
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III, menyapa masyarakat Harapan Baru Bekasi, melalui program Bright Gas Weeke...
​Kegembiraan Baru Pelintas Pansela
Ekonomi
RABU pagi 13 Februari 2019. Di ruang kerjanya, Ir. Akhmad Cahyadi, M.Eng.Sc., Kepala Balai Besar Pelaksnaan Jalan Nasional (BBP...
Pertamina: Stok LPG 3Kg di Garut Aman
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III Jawa Bagian Barat memastikan stok LPG 3kg di wilayah Kabupaten Garut, Jaw...
Edukasi Masyarakat, Rumah Zakat Akan Gelar Sosialisasi
Ekonomi
Minimnya pengetahuan tentang wakaf di masyarakat yang hanya mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, berupa wakaf tana...
​Murni B to B, Bisnis Avtur Tidak Seperti Jualan BBM Bersubsidi
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Enegy, Sofyano Zakaria mengatakan, harga avtur yang diterapkan PT Pertamina (Persero) saat ini sangat kompet...
​IRESS Minta Pemerintah Bentuk Minerba Fund
Ekonomi
Pengamat Energi, Marwan Batubara, menyatakan dana minerba atau dana migas dapat diimplementasikan dengan menyisihkan dana dari ...
​Energy Watch Apresiasi Pertamina Sesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Energy Watch mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang terhitung mulai Minggu (10/02/2019) pukul 00.00 waktu setempat melakukan...
Pertamina Kembali Menyesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Terhitung mulai 10 Februari 2019 pukul 00.00 waktu setempat, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan b...