Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Subsidi Dicabut, Tarif Listrik 900 VA Naik

28 April 2016, 0.11.25

​Subsidi Dicabut, Tarif Listrik 900 VA Naik

Jakarta, sentananews.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus berupaya mensahkan rencana untuk mencabut subsidi listrik bagi 18 juta pelanggan listrik berdaya 900 voltampere (VA), yang masuk golongan mampu. Nantinya, tarif listrik golongan tersebut akan naik secara bertahap sebanyak empat kali.

Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, kenaikan tarif listrik 18 juta pelanggan tersebut adalah sebesar 23%. Namun, kenaikan dipastikan tidak akan langsung dan akan dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu membebani konsumen.‎

"Rencananya bakal naik bertahap23%. Tapi ini masih menunggu rapat kabinet apakah seperti ini dan kapan mulai dilaksanakan," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (27/4).

Sementara itu Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun menjelaskan penggunaan listrik golongan tersebut per bulan mencapai 172 kilowatt hour (kWH). Saat ini tarif untuk golongan 900 VA adalah Rp 585 per kWh, dengan begitu pembayaran listrik per bulannya sekitar Rp 76 ribu per bulan.

"Rata-rata tarif 900VA Rp 585 per kWh, dengan konsumsi 172 kWh per bulan, pembayaran listik Rp 76 ribu per bulan," terang dia.

Artinya, kata dia, golongan 900VA masih disubsidi Rp‎ 770 per kWh atau Rp 100 ribu per bulannya. Dengan pencabutan subsidi tersebut, maka golongan pelanggan 900 VA yang mampu akan membayar hingga Rp 176 ribu per bulan. "Jadi setiap bulan bayar Rp 76 ribu kami lapor ke pemerintah, pelanggan ini sudah bayar Rp 76 ribu, pemerintah bayar Rp 100 ribu," tandasnya.

Sementara alasan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya‎ Mineral (ESDM) mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Ampere (VA), lantaran pelanggan golongan ini masuk kategori mampu. Rencananya pencabutan subsidi tersebut akan diberlakukan pada Juli 2016.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, ‎pemerintah berupaya menggeser peruntukan subsidi dari masyarakat mampu ke masyarakat yang berhak mendapatkan.

Selain itu, subsidi listrik juga akan dialihkan untuk pengembangan infrastruktur. "Jadi, saya kira yang akan dilakukan adalah menggeser ke tempat yang lebih tepat sasaran," katanya.

Dia menyebutkan, rasio elektrifikasi nasional saat ini di angka 87%, dan pemerintah menargetkan rasionya meningkat menjadi 97% pada 2019. Namun, masih ada 56 kabupaten yang rasio elektrifikasinya masih di bawah 50%, 46 di antaranya ada di timur, selebihnya di Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Nias dan Mentawai.

‎Selain itu, ada 12.659 desa tersebar di seluruh Indonesia yang belum memiliki akses listrik dari PLN. Bahkan, 2.519 di antaranya masih gelap gulita di malam hari. Desa-desa ini mayoritas terletak di Papua dan kawasan timur Indonesia lainnya.

"Ini semua menjadi tugas pemerintah dan tugas kita bersama untuk memberikan keadilan, dengan menyiapkan listrik bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil tersebut," imbuhnya.

‎Menurutnya, subsidi listrik akan digeser untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan melistriki daerah yang belum menikmati listrik.

"Rasio elektrifikasi, kita punya tanggung jawab berat, karena itu perlu dilakukan dengan baik, masalah subsidi serta sekali kalau kita geser masyarakat ke yang berhak, penghematan belasan triliun, subsidi bisa digeser ke yang belum beruntung, tugas negara memperhatikan yang lemah memberikan dorongan yang sudah, sehingga negara punya dukungan kuat," tandas Sudirman.

Adapun tahapan penyesuaian tarif listrik golongan rumah tangga 900VA adalah:

Tarif rumah tangga 900 VA saat ini : Rp 585/kWh,

Penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) Tahap 1: Rp 722/kWh,

Penyesuaian TTL Tahap 2: Rp 890/kWh,

Penyesuaian TTL Tahap 3: Rp 1.097/kWh,

Penyesuaian TTL Tahap 4: Rp 1.352/kWh.

Penulis: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Menteri ESDM Pastikan Listrik Natal dan Tahun Baru Aman
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi PLN Area Pengatur Beban Jawa Tengah – DIY pada Kamis p...
​Pulihkan Lalin Padang-Bukittinggi, KPUPR Bangun Jembatan Sementara
Ekonomi
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan pembangunan jembatan sementara sebagai penggant...
​420 Ribu Warga Semarang Akan Nikmati Layanan Air Bersih Perpipaan
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan dimulainya konstruks...
​Depot Mini LPG Lombok Perkuat Ketahanan Energi Daerah
Ekonomi
Pengamat kebiajakan energi, Sofyano Zakaria menilai kehadiran Depot Mini LPG di Lombok Nusa tenggara Barat (NTB) menunjukkan ba...
​Rugikan Negara, Pemerintah Didesak Batalkan Revisi PP 23/2010
Ekonomi
Indonesian Resources Studi (IRESS) menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana melakukan revisi keenam atas Peraturan Pemerin...
​YLKI Minta Konsumen Hati-hati Belanja Online
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada masyarakat agar berhati-hati ketika bertransaksi saat belanja secara d...
​KPUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelay...
Rumah Menteri Basuki Bakal Kena Gusur Proyek Tol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku turut terkena imbas pembangunan infrastruktur yan...
2019 Cicil KPR Subsidi Bisa Tanpa Syarat Gaji
Ekonomi
Pemerintah akan meluncurkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi untuk kalangan milenial tanpa syarat batasan gaj...