Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Tentukan Harga Jual BBM, Pemerintah Harus Utamakan Stabilitas

17 Maret 2016, 16.34.17

​Tentukan Harga Jual BBM, Pemerintah Harus Utamakan Stabilitas

Jakarta, Sentananews.com

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai, sikap yang bijak dari pemerintah dalam menyikapi anomali harga minyak dunia, adalah dengan berupaya menentukan harga jual bahan bakar minyak (BBM) dalam posisi yang stabil.

Pasalnya, stabilitasi harga akan memberikan kepastian kepada rakyat, dan khususnya kepada pelaku pasar yang merupakan elemen utama dari perekonomian negeri ini. "Stabilitas dalam hal apapun adalah filosofi dasar yang harus diutamakan dalam membuat kebijakan," kata Direktur Eksekutif Puskepi, Sofyano Zakaria kepada Sentananews.com di Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut dia, Pemerintah harus memiliki data yang valid yang berasal dari survey akurat yang bisa digunakan dalam melahirkan penetapan terkait kebijakan harga BBM. "Pemerintah harus punya data yang valid dan tidak harus larut dalam tuntutan segelintir masyarakat yang "berkemampuan" bersuara karena "suara" itu perlu dibuktikan merupakan suara orang banyak," tukasnya.

Pemerintah, kata dia, harus yakin misalnya jika ada desakan ‎agar harga BBM di negeri ini diturunkan apakah ini akan berdampak besar terhadap daya beli masyarakat atau seharusnya dikaitkan dengan inflasi.

"Apakah jika harga BBM diturunkan, otomatis hal itu akan menurunkan tingkat inflasi. Artinya inflasi harus selalu menjadi tolok ukur dalam perekonomian dan kebijakan yang akan dilakukan," paparnya.

Hal yang sama juga harus dilakukan jika Pemerintah akan menaikan harga jual BBM. "Acuan utama yang harus diperhatikan Pemerintah adalah apakah kenaikan tersebut akan meningkatkan inflasi dan berapa besar kenaikan inflasinya," kata Sofyano.

Menurutnya, masyarakat sudah membuktikan bahwa harga BBM pernah diturunkan oleh Pemerintah, namun ternyata penurunan harga BBM tersebut tidak serta merta membuat harga-harga bahan pokok serta tarif transportasi darat ikut turun.

Contoh lain yang jadi perhatian publik adalah ketika harga avtur yang notabene adalah BBM non subsidi juga turun harganya, ternyata tidak membuat tarif penerbangan ikut turun. "Padahal Menteri Perhubungan pernah teriak-teriak mengeluhkan mahalnya harga jual avtur yang ditetapkan Pertamina," katusnya.

Artinya, lanjut dia, sepanjang Pemerintah tidak memiliki "kekuasaan dan kemampuan" dalam mengendalikan harga-harga komoditas lain seperti harga sembako dan tarif angkutan yang terkait erat dengan kewenangan Pemerintah, maka turunnya harga BBM hanya memberi dampak dan "menguntungkan" golongan dan pihak tertentu saja. Bukan terhadap masyarakat banyak. Bukan terhadap seluruh rakyat.

"Pemerintah harus sadar, ketika menurunkan harga BBM bisa dipastikan tidak akan menuai reaksi dan protes. Tetapi, ketika pemerintah membuat kebijakan menaikan harga BBM sekecil apapun, pasti dengan serta merta akan menuai reaksi dan protes keras walau publik nyaris mahfum bahwa protes itu terkadang disuarakan oleh pihak-pihak tertentu saja yang biasanya selalu ingin bersuara lain.

Sebaliknya, kata Sofyano yang juga pengamat kebijakan energi nasional ini, ketika harga BBM diturunkan dan publik juga berharap harga-harga komoditas lainnya ikut turun, maka khusus bagi pihak yang diuntungkan dengan turunnya harga BBM tersebut dengan keras akan bereaksi dengan segala argumentasi. "Mereka akan bilang bahwa penurunan harga BBM itu tidak ada pengaruhnya dengan harga-harga komoditas lain sehingga mereka tidak akan menyikapi turunnya harga BBM dengan menurunkan harga dari bisnis yang digelutinya," sesalnya.

Masih menurut Sofyano, Pemerintah harusnya lebih bersikap bijak dengan tetap menjaga stabilitas harga. Pasalnya, naik atau turunnya harga BBM pasti akan menimbulkan dampak. "Kestabilan harga BBM lebih banyak manfaatnya ketimbang membuat kebijakan yang hanya menimbulkan unstability dan akan lebih banyak mudharatnya," pungkasnya.@

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pekan Pertama Uji Coba di Ruas Tol Jagorawi Berjalan Lancar
Ekonomi
Pekan pertama penerapan uji coba paket kebijakan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) berjalan dengan lancar. PT Ja...
Seleksi Administrasi Calon Komisioner BP Tapera Diumumkan
Ekonomi
Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan hasil seleksi Administrasi Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner Badan Pengel...
Kementerian PUPR Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Government
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan sembilan aplikasiyang diperuntukan untuk pelayanan publik ma...
Kementerian PUPR Salurkan KPR Subsidi Rp 438 M
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 10 April 2018 telah menyalurkan KPR Subsidi melalui Fasilitas Lik...
Kementrian PUPR Rampungkan Pembangunan PLBN Skouw
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah merampungkan pembangunan P...
eSPeKaPe Ogah Jika Sofyan Basir Jadi Dirut Pertamina
Ekonomi
Pasca RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Pertamina (Persero) pada 20 April 2018 yang memutuskan pemberhentian El...
Kurtubi: Harusnya Pertamina Langsung di Bawah Presiden
Ekonomi
Fraksi Partai Nasdem meminta agar dalam revisi UU Migas No 22/2001, Pertamina dikembalikan sebagai Pemegang Kuasa (Usaha) Perta...
ODOL Jadi Tantangan Keberlanjutan Infrastruktur Jalan
Ekonomi
Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya fokus pada ...
 Jembatan Cincin Lama Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan Jembatan Cincin Lama yang runtuh, S...