Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Tentukan Harga Jual BBM, Pemerintah Harus Utamakan Stabilitas

17 Maret 2016, 16.34.17

​Tentukan Harga Jual BBM, Pemerintah Harus Utamakan Stabilitas

Jakarta, Sentananews.com

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai, sikap yang bijak dari pemerintah dalam menyikapi anomali harga minyak dunia, adalah dengan berupaya menentukan harga jual bahan bakar minyak (BBM) dalam posisi yang stabil.

Pasalnya, stabilitasi harga akan memberikan kepastian kepada rakyat, dan khususnya kepada pelaku pasar yang merupakan elemen utama dari perekonomian negeri ini. "Stabilitas dalam hal apapun adalah filosofi dasar yang harus diutamakan dalam membuat kebijakan," kata Direktur Eksekutif Puskepi, Sofyano Zakaria kepada Sentananews.com di Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut dia, Pemerintah harus memiliki data yang valid yang berasal dari survey akurat yang bisa digunakan dalam melahirkan penetapan terkait kebijakan harga BBM. "Pemerintah harus punya data yang valid dan tidak harus larut dalam tuntutan segelintir masyarakat yang "berkemampuan" bersuara karena "suara" itu perlu dibuktikan merupakan suara orang banyak," tukasnya.

Pemerintah, kata dia, harus yakin misalnya jika ada desakan ‎agar harga BBM di negeri ini diturunkan apakah ini akan berdampak besar terhadap daya beli masyarakat atau seharusnya dikaitkan dengan inflasi.

"Apakah jika harga BBM diturunkan, otomatis hal itu akan menurunkan tingkat inflasi. Artinya inflasi harus selalu menjadi tolok ukur dalam perekonomian dan kebijakan yang akan dilakukan," paparnya.

Hal yang sama juga harus dilakukan jika Pemerintah akan menaikan harga jual BBM. "Acuan utama yang harus diperhatikan Pemerintah adalah apakah kenaikan tersebut akan meningkatkan inflasi dan berapa besar kenaikan inflasinya," kata Sofyano.

Menurutnya, masyarakat sudah membuktikan bahwa harga BBM pernah diturunkan oleh Pemerintah, namun ternyata penurunan harga BBM tersebut tidak serta merta membuat harga-harga bahan pokok serta tarif transportasi darat ikut turun.

Contoh lain yang jadi perhatian publik adalah ketika harga avtur yang notabene adalah BBM non subsidi juga turun harganya, ternyata tidak membuat tarif penerbangan ikut turun. "Padahal Menteri Perhubungan pernah teriak-teriak mengeluhkan mahalnya harga jual avtur yang ditetapkan Pertamina," katusnya.

Artinya, lanjut dia, sepanjang Pemerintah tidak memiliki "kekuasaan dan kemampuan" dalam mengendalikan harga-harga komoditas lain seperti harga sembako dan tarif angkutan yang terkait erat dengan kewenangan Pemerintah, maka turunnya harga BBM hanya memberi dampak dan "menguntungkan" golongan dan pihak tertentu saja. Bukan terhadap masyarakat banyak. Bukan terhadap seluruh rakyat.

"Pemerintah harus sadar, ketika menurunkan harga BBM bisa dipastikan tidak akan menuai reaksi dan protes. Tetapi, ketika pemerintah membuat kebijakan menaikan harga BBM sekecil apapun, pasti dengan serta merta akan menuai reaksi dan protes keras walau publik nyaris mahfum bahwa protes itu terkadang disuarakan oleh pihak-pihak tertentu saja yang biasanya selalu ingin bersuara lain.

Sebaliknya, kata Sofyano yang juga pengamat kebijakan energi nasional ini, ketika harga BBM diturunkan dan publik juga berharap harga-harga komoditas lainnya ikut turun, maka khusus bagi pihak yang diuntungkan dengan turunnya harga BBM tersebut dengan keras akan bereaksi dengan segala argumentasi. "Mereka akan bilang bahwa penurunan harga BBM itu tidak ada pengaruhnya dengan harga-harga komoditas lain sehingga mereka tidak akan menyikapi turunnya harga BBM dengan menurunkan harga dari bisnis yang digelutinya," sesalnya.

Masih menurut Sofyano, Pemerintah harusnya lebih bersikap bijak dengan tetap menjaga stabilitas harga. Pasalnya, naik atau turunnya harga BBM pasti akan menimbulkan dampak. "Kestabilan harga BBM lebih banyak manfaatnya ketimbang membuat kebijakan yang hanya menimbulkan unstability dan akan lebih banyak mudharatnya," pungkasnya.@

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Buwas: Jangan Ada Impor Beras Lagi
Ekonomi
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan stok beras yang dimilikinya saat ini berjumlah 2,4 juta ton. Hingga a...
​Dirut Bulog Sebut OP Beras Tak Terserap Maksimal
Ekonomi
Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi pasar (OP) tidak terserap maksimal, yakni...
Kalau Impor, Buwas: Simpan Berasnya di Kantor Enggar
Ekonomi
Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso ngotot tak mau mengimpor beras. Ia mengatakan tak akan...
Kementerian PUPR Terus Dorong Inovasi Teknologi Pembangunan Terowongan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong inovasi teknologi terowongan. Pemanfaatan teknologi tero...
PLN Berpartisipasi dalam Ajang Internasional CEPSI 2018
Ekonomi
Sebagai BUMN ketenagalistrikan di Indonesia, PLN turut berpartisipasi dalam ajang berskala internasional, yakni Conference of t...
Menteri Basuki Hadiri Pertemuan Menteri Infrastruktur ASEAN dan Korea
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mewakili Pemerintah Republik Indonesia menghadiri acara 1...
​Kapushidrosal: Hidrosal Punya Kewenangan Beri Lisensi Sertifikasi
Ekonomi
Sebagai Kepala Pusat Hidrografi (Indonesian Chief Hidrografer), Pushidrosal mempunyai kewenangan dari IHO untuk memberikan Lise...
​Pertamina TBBM Krueng Raya Bantu CSR 6 Sekolah di Aceh Besar
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I melalui Terminal BBM Kreung Raya, menyalurkan Program Corporate Socia...
​Tingkatkan Penggunaan MyPertamina, Pekerja Pertamina Sapa Pelanggan
Ekonomi
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Jayapura dalam program Berkah Energi Pertamina (BEP), para pekerja Pertamina MOR VIII...