Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Tentukan Harga Jual BBM, Pemerintah Harus Utamakan Stabilitas

17 Maret 2016, 16.34.17

​Tentukan Harga Jual BBM, Pemerintah Harus Utamakan Stabilitas

Jakarta, Sentananews.com

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai, sikap yang bijak dari pemerintah dalam menyikapi anomali harga minyak dunia, adalah dengan berupaya menentukan harga jual bahan bakar minyak (BBM) dalam posisi yang stabil.

Pasalnya, stabilitasi harga akan memberikan kepastian kepada rakyat, dan khususnya kepada pelaku pasar yang merupakan elemen utama dari perekonomian negeri ini. "Stabilitas dalam hal apapun adalah filosofi dasar yang harus diutamakan dalam membuat kebijakan," kata Direktur Eksekutif Puskepi, Sofyano Zakaria kepada Sentananews.com di Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut dia, Pemerintah harus memiliki data yang valid yang berasal dari survey akurat yang bisa digunakan dalam melahirkan penetapan terkait kebijakan harga BBM. "Pemerintah harus punya data yang valid dan tidak harus larut dalam tuntutan segelintir masyarakat yang "berkemampuan" bersuara karena "suara" itu perlu dibuktikan merupakan suara orang banyak," tukasnya.

Pemerintah, kata dia, harus yakin misalnya jika ada desakan ‎agar harga BBM di negeri ini diturunkan apakah ini akan berdampak besar terhadap daya beli masyarakat atau seharusnya dikaitkan dengan inflasi.

"Apakah jika harga BBM diturunkan, otomatis hal itu akan menurunkan tingkat inflasi. Artinya inflasi harus selalu menjadi tolok ukur dalam perekonomian dan kebijakan yang akan dilakukan," paparnya.

Hal yang sama juga harus dilakukan jika Pemerintah akan menaikan harga jual BBM. "Acuan utama yang harus diperhatikan Pemerintah adalah apakah kenaikan tersebut akan meningkatkan inflasi dan berapa besar kenaikan inflasinya," kata Sofyano.

Menurutnya, masyarakat sudah membuktikan bahwa harga BBM pernah diturunkan oleh Pemerintah, namun ternyata penurunan harga BBM tersebut tidak serta merta membuat harga-harga bahan pokok serta tarif transportasi darat ikut turun.

Contoh lain yang jadi perhatian publik adalah ketika harga avtur yang notabene adalah BBM non subsidi juga turun harganya, ternyata tidak membuat tarif penerbangan ikut turun. "Padahal Menteri Perhubungan pernah teriak-teriak mengeluhkan mahalnya harga jual avtur yang ditetapkan Pertamina," katusnya.

Artinya, lanjut dia, sepanjang Pemerintah tidak memiliki "kekuasaan dan kemampuan" dalam mengendalikan harga-harga komoditas lain seperti harga sembako dan tarif angkutan yang terkait erat dengan kewenangan Pemerintah, maka turunnya harga BBM hanya memberi dampak dan "menguntungkan" golongan dan pihak tertentu saja. Bukan terhadap masyarakat banyak. Bukan terhadap seluruh rakyat.

"Pemerintah harus sadar, ketika menurunkan harga BBM bisa dipastikan tidak akan menuai reaksi dan protes. Tetapi, ketika pemerintah membuat kebijakan menaikan harga BBM sekecil apapun, pasti dengan serta merta akan menuai reaksi dan protes keras walau publik nyaris mahfum bahwa protes itu terkadang disuarakan oleh pihak-pihak tertentu saja yang biasanya selalu ingin bersuara lain.

Sebaliknya, kata Sofyano yang juga pengamat kebijakan energi nasional ini, ketika harga BBM diturunkan dan publik juga berharap harga-harga komoditas lainnya ikut turun, maka khusus bagi pihak yang diuntungkan dengan turunnya harga BBM tersebut dengan keras akan bereaksi dengan segala argumentasi. "Mereka akan bilang bahwa penurunan harga BBM itu tidak ada pengaruhnya dengan harga-harga komoditas lain sehingga mereka tidak akan menyikapi turunnya harga BBM dengan menurunkan harga dari bisnis yang digelutinya," sesalnya.

Masih menurut Sofyano, Pemerintah harusnya lebih bersikap bijak dengan tetap menjaga stabilitas harga. Pasalnya, naik atau turunnya harga BBM pasti akan menimbulkan dampak. "Kestabilan harga BBM lebih banyak manfaatnya ketimbang membuat kebijakan yang hanya menimbulkan unstability dan akan lebih banyak mudharatnya," pungkasnya.@

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Menteri Rini Tinjau Bantuan Sumbangan Listrik di Serang
Ekonomi
PT PLN (Persero) bersinergi dengan PT Angkasa Pura II (Persero) memberikan bantuan penyambungan listrik kepada 2.600 rumah tang...
​Pembangunan Tol Sumatera Sebagai Tulang Punggung Pengembangan Wilayah
Ekonomi
PEMERINTAH terus melanjutkan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera. Kehadiran jalan tol bertujuan mempercepat mobilitas baran...
​Sambung Listrik Untuk Masyarakat Tasik, Pertamina Gandeng PLN
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi, senantiasa berkomitmen membantu masyarakat dalam kemudahan mengakses energi, ...
​Semester I, Produksi Pertamina EP Asset 4 Positif
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan merupakan kontraktor kontrak kerja sama di bawah supervisi dan koordinas...
Rumah Tangga Kurang Mampu Masih Bisa Nikmati Listrik
Ekonomi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno kembali memberikan dukungan bagi peningkatan rasio elektrifikasi dan ...
Ketua DPD RI Sambut Baik Konsultasi Nasional HKBP
Ekonomi
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang menyambut baik acara "Konsultasi Nasional" yang diadakan oleh sinode...
Soal Kandungan Biodiesel 30%, IRESS: Boleh Asal Bisa Dipertanggungjawabkan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (9/7) lalu meminta agar kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan m...
​Hapus Direktorat Gas Pertamina Hanya Akal-akalan Muluskan Akuisisi
Ekonomi
Penghapusan Direktorat Gas di PT Pertamina (Persero) sebagai tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 39/MBU/02/2...
Siap Mogok, SP FKPPA: Batalkan Akuisisi Pertagas oleh PGN
Ekonomi
Ketua Dewan Pertimbangan Dan Penasehat Organisasi SP FKPPA Capt Sofyani Faisol mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan m...