Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Pemerintah Diminta Tambah Pasokan Gas di Sumut

12 Jan. 2018, 17.40.30

​Pemerintah Diminta Tambah Pasokan Gas di Sumut

Jakarta, sentananews.com

Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba berharap pemerintah membuat master plan dengan memperkuat koordinasi untuk menjaga kehandalan pasokan gas yang menjadi kebutuhan produksi industri di Sumatra Utara (Sumut)

Menurutnya pertumbuhan industri di Sumut terbilang cukup tinggi yang memberi pengaru kepada roda perekonomian. Seiring dengan itu, laju permintaan gas juga semakin meningkat untuk menyokong kebutuhan Industri.
"Gas bumi sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Sumut. Kebutuhan gas bumi di Sumut terus meningkat namun saat ini pasokannya terbatas," kata dia kepada Wartawan Jumat (12/1).
Karena itu ujar Parlindungan, dalam upaya meningkatkan kehandalan gas di Sumut, hendaknya pemerintah memperhatikan dari aspek availability (ketersediaan), accessibility (aksesbilitas), affordability (keterjangkauan) dan sustainability (keberlanjutan) penyaluran.
Sebagaimana diketahui, Industri di Sumatra Utara beberapa kali mengalami kendala suplai gas. Karena itu, sebagai langka taktis, Parlindungan meminta pemerintah agar segera menambah pasokan gas di Sumatra Utara demi menjaga ketersediaan dan keberlanjutannya.
"Dewan Perwakilan Daerah meminta Pemerintah agar segera memberikan tambahan alokasi gas untuk mengatasi permasalahan kekurangan pasokan gas bumi di Sumut," pungkasnya.
Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pekan Pertama Uji Coba di Ruas Tol Jagorawi Berjalan Lancar
Ekonomi
Pekan pertama penerapan uji coba paket kebijakan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) berjalan dengan lancar. PT Ja...
Seleksi Administrasi Calon Komisioner BP Tapera Diumumkan
Ekonomi
Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan hasil seleksi Administrasi Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner Badan Pengel...
Kementerian PUPR Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Government
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan sembilan aplikasiyang diperuntukan untuk pelayanan publik ma...
Kementerian PUPR Salurkan KPR Subsidi Rp 438 M
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 10 April 2018 telah menyalurkan KPR Subsidi melalui Fasilitas Lik...
Kementrian PUPR Rampungkan Pembangunan PLBN Skouw
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah merampungkan pembangunan P...
eSPeKaPe Ogah Jika Sofyan Basir Jadi Dirut Pertamina
Ekonomi
Pasca RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Pertamina (Persero) pada 20 April 2018 yang memutuskan pemberhentian El...
Kurtubi: Harusnya Pertamina Langsung di Bawah Presiden
Ekonomi
Fraksi Partai Nasdem meminta agar dalam revisi UU Migas No 22/2001, Pertamina dikembalikan sebagai Pemegang Kuasa (Usaha) Perta...
ODOL Jadi Tantangan Keberlanjutan Infrastruktur Jalan
Ekonomi
Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya fokus pada ...
 Jembatan Cincin Lama Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan Jembatan Cincin Lama yang runtuh, S...