Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Tuntutan AMT ke Patra Niaga Tak Tepat Sasaran

12 Jan. 2019, 22.18.25

Tuntutan AMT ke Patra Niaga Tak Tepat Sasaran

Jakarta, sentananews.com

Tuntutan para awak mobil tanki (AMT) yang ditujukan bukan ke pihak Perusahaan Penerima Pemborongan Pekerjaan (4P) yang memberikan pekerjaan kepada mereka tetapi ke PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dinilai tidak tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) yang memenangkan lelang yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, melakukan penunjukan langsung kepada salah satu anak perusahaannya yakni PT Pertamina Patra Niaga untuk mengelola terminal BBM serta mendistribusikan langsung ke masyarakat. Untuk mencapai target ini, PT Pertamina Patra Niaga melakukan lelang kepada perusahaan penyedia transportasi sehingga BBM bisa didistribusikan langsung ke stasiun pengisian BBM.

"Jadi mereka itu direkrut langsung oleh perusahaan penyedia transportasi. Melihat alur yang ada, sangat jelas bahwa tuntutan para AMT tersebut tidak tepat sasaran. Seharusnya tuntutan mereka ditujukan kepada perusahaan angkutan yang menaungi mereka, bukan langsung tertuju kepada PT Pertamina Patra Niaga," papar Mamit.

Ia mengungkapkan, permasalahan mengenai para AMT ini dimulai saat adanya PHK terhadap 141 orang AMT oleh pihak perusahaan angkutan tempat mereka bernaung akibat tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pihak pPerusahaan angkutan selama masa percobaan. "Seleksi dan evaluasi itu meliputi tingkat kehadiran kerja, kinerja yang sesuai target, tidak adanya tindakan indisipliner pekerja, dalam usia produktif, kondisi fisik sehat hingga lulus psikotes yang dilakukan lembaga psikologi. Dan semua syarat tersebut ditetapkan oleh pihak perusahaan angkutan, bukan oleh pihak Pertamina Patra Niaga," paparnya.

Berawal dari sinilah, kata dia, tuntutan demi tuntutan dilayangkang kepada Patra Niaga. Fokus para AMT saat ini, kata dia, jika dirangkum akan menghasilkan dua point penting yakni soal penghapusan sistem outsourcing dan pembayaran upah lembur.

"Terkait upah lembur yang dimaksud, sebenarnya sudah ada sistem di Pertamina Patra Niaga yang dinamakan sistem perfomansi, di mana para AMT dibayarkan lembur sesuai kondisi lapangan dan performance," ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Mamit, para AMT merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. "Tuntutan terkait penghapusan sistem outsourcing juga tidak bisa diterapkan mengingat para AMT ini berada di bawah naungan perusahaan Angkutan. Jadi tidak bisa dilakukan penaikan status menjadi karyawan tetap oleh PT Pertamina Patra Niaga," tegasnya.

Menurutnya, untuk kebijakan menjadikan karyawan tetap oleh pihak perusahaan angkutan bisa dilakukan tetapi hal itu menjadi kebijakan dari pihak perusahaan angkutan itu sendiri. "Harusnya para AMT menuntut hal tersebut, bukan meminta menjadi karyawan tetap Pertamina Patra Niaga," ucapnya.

Persoalan lain yang juga timbul dari masalah ini adalah terkait nama Serikat Pekerja. Pasalnya, Pertamina Patra Niaga telah memiliki serikat pekerja yang terdaftar secara resmi di Suku Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dengan nama Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN).

Ironisnya, para AMT kemudian membentuk lagi sebuah serikat pekerja dengan mencatut nama Pertamina Patra Niaga yakni Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga. "Hal ini menjadi bermasalah karena para AMT sendiri tidak bermitra secara langsung ke Pertamina Patra Niaga, tetapi kepada perusahaan transportasi yang bermitra dengan Pertamina Patra Niaga," tukasnya.

"Hal ini dapat menjadi boomerang bagi para AMT karena Pertamina Patra Niaga pasti akan menempuh jalur hukum terkait pencatutan nama tersebut karena bertentangan dengan UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja," tambahnya.

Lebih jauh Mamit mengatakan, di tengah tahun politik saat ini, kasus seperti ini akan sangat mungkin digunakan sebagai instrument politik. Apalagi BBM masih menjadi kebutuhan vital untuk masyarakat. "Jadi jika dibiarkan berlarut-larut, akan sangat berdampak terhadap tersendatnya pasokan BBM hingga ke masyarakat yang bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan politiknya," tukasnya.

Di sini, kata dia, peran Pertamina Patra Niaga sangatlah penting yakni mengevaluasi mitra kerjanya agar tidak mengabaikan hak-hak pekerja yang bisa berdampak kepada citra Pertamina Patra Niaga itu sendiri. Selain itu, perhatian pemerintah juga sangat penting di sini, mengingat aturan mengenai pekerja transportasi jarak jauh yang bekerja di atas 8 jam sehari belum ada. "Oleh karena itu perlu diatur mengenai upah, lembur, dan jam kerja pekerja transportasi jarak jauh ini sehingga bisa menjadi acuan bagi pemberi kerja dan pekerja itu sendiri," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...
​Pengambilalihan Tanpa Izin Tangki BBM Pertamina Melawan Hukum
Ekonomi
Tindakan mengambil alih dari orang yang berhak dan menguasai secara tanpa izin truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik P...
Ekonom: Pembajakan Mobil Tangki Pelanggaran Konstitusi
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pembajakan mobil tangki merupakan tindakan pelanggaran konstitusi ekonomi yang berp...