Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Tuntutan AMT ke Patra Niaga Tak Tepat Sasaran

12 Jan. 2019, 22.18.25

Tuntutan AMT ke Patra Niaga Tak Tepat Sasaran

Jakarta, sentananews.com

Tuntutan para awak mobil tanki (AMT) yang ditujukan bukan ke pihak Perusahaan Penerima Pemborongan Pekerjaan (4P) yang memberikan pekerjaan kepada mereka tetapi ke PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dinilai tidak tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) yang memenangkan lelang yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, melakukan penunjukan langsung kepada salah satu anak perusahaannya yakni PT Pertamina Patra Niaga untuk mengelola terminal BBM serta mendistribusikan langsung ke masyarakat. Untuk mencapai target ini, PT Pertamina Patra Niaga melakukan lelang kepada perusahaan penyedia transportasi sehingga BBM bisa didistribusikan langsung ke stasiun pengisian BBM.

"Jadi mereka itu direkrut langsung oleh perusahaan penyedia transportasi. Melihat alur yang ada, sangat jelas bahwa tuntutan para AMT tersebut tidak tepat sasaran. Seharusnya tuntutan mereka ditujukan kepada perusahaan angkutan yang menaungi mereka, bukan langsung tertuju kepada PT Pertamina Patra Niaga," papar Mamit.

Ia mengungkapkan, permasalahan mengenai para AMT ini dimulai saat adanya PHK terhadap 141 orang AMT oleh pihak perusahaan angkutan tempat mereka bernaung akibat tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pihak pPerusahaan angkutan selama masa percobaan. "Seleksi dan evaluasi itu meliputi tingkat kehadiran kerja, kinerja yang sesuai target, tidak adanya tindakan indisipliner pekerja, dalam usia produktif, kondisi fisik sehat hingga lulus psikotes yang dilakukan lembaga psikologi. Dan semua syarat tersebut ditetapkan oleh pihak perusahaan angkutan, bukan oleh pihak Pertamina Patra Niaga," paparnya.

Berawal dari sinilah, kata dia, tuntutan demi tuntutan dilayangkang kepada Patra Niaga. Fokus para AMT saat ini, kata dia, jika dirangkum akan menghasilkan dua point penting yakni soal penghapusan sistem outsourcing dan pembayaran upah lembur.

"Terkait upah lembur yang dimaksud, sebenarnya sudah ada sistem di Pertamina Patra Niaga yang dinamakan sistem perfomansi, di mana para AMT dibayarkan lembur sesuai kondisi lapangan dan performance," ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Mamit, para AMT merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. "Tuntutan terkait penghapusan sistem outsourcing juga tidak bisa diterapkan mengingat para AMT ini berada di bawah naungan perusahaan Angkutan. Jadi tidak bisa dilakukan penaikan status menjadi karyawan tetap oleh PT Pertamina Patra Niaga," tegasnya.

Menurutnya, untuk kebijakan menjadikan karyawan tetap oleh pihak perusahaan angkutan bisa dilakukan tetapi hal itu menjadi kebijakan dari pihak perusahaan angkutan itu sendiri. "Harusnya para AMT menuntut hal tersebut, bukan meminta menjadi karyawan tetap Pertamina Patra Niaga," ucapnya.

Persoalan lain yang juga timbul dari masalah ini adalah terkait nama Serikat Pekerja. Pasalnya, Pertamina Patra Niaga telah memiliki serikat pekerja yang terdaftar secara resmi di Suku Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dengan nama Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN).

Ironisnya, para AMT kemudian membentuk lagi sebuah serikat pekerja dengan mencatut nama Pertamina Patra Niaga yakni Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga. "Hal ini menjadi bermasalah karena para AMT sendiri tidak bermitra secara langsung ke Pertamina Patra Niaga, tetapi kepada perusahaan transportasi yang bermitra dengan Pertamina Patra Niaga," tukasnya.

"Hal ini dapat menjadi boomerang bagi para AMT karena Pertamina Patra Niaga pasti akan menempuh jalur hukum terkait pencatutan nama tersebut karena bertentangan dengan UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja," tambahnya.

Lebih jauh Mamit mengatakan, di tengah tahun politik saat ini, kasus seperti ini akan sangat mungkin digunakan sebagai instrument politik. Apalagi BBM masih menjadi kebutuhan vital untuk masyarakat. "Jadi jika dibiarkan berlarut-larut, akan sangat berdampak terhadap tersendatnya pasokan BBM hingga ke masyarakat yang bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan politiknya," tukasnya.

Di sini, kata dia, peran Pertamina Patra Niaga sangatlah penting yakni mengevaluasi mitra kerjanya agar tidak mengabaikan hak-hak pekerja yang bisa berdampak kepada citra Pertamina Patra Niaga itu sendiri. Selain itu, perhatian pemerintah juga sangat penting di sini, mengingat aturan mengenai pekerja transportasi jarak jauh yang bekerja di atas 8 jam sehari belum ada. "Oleh karena itu perlu diatur mengenai upah, lembur, dan jam kerja pekerja transportasi jarak jauh ini sehingga bisa menjadi acuan bagi pemberi kerja dan pekerja itu sendiri," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...
Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa me...
Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Be...
Cegah Garut Banjir, KPUPR Bangun Tanggul Sepanjang  5 Km
Ekonomi
Pasca banjir bandang yang terjadi di Kota dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 20 September 2016 lalu, Kementerian Pekerjaan Um...
Atasi Banjir, Kementerian PUPR Normalisasi Sungai di Kota Bima
Ekonomi
Guna mencegah terulangnya banjir besar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan ...
Mulai Digenangi, Bendungan Mila Siap Suplai Irigasi 1.689 Ha
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, termasuk di Kawasa...
​Pererat Persaudaraan, Kodiklatad dan Masyarakat Gelar Baksos
Ekonomi
Mempererat silaturahmi antara institusi TNI-Polri serta komunitas offroad dan masyarakat, Komandan Kodiklatad, Letjen TNI AM. P...