Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Tuntutan Mantan Sopir Tangki Salah Kaprah

12 Jan. 2019, 22.17.16

Tuntutan Mantan Sopir Tangki Salah Kaprah

Jakarta, sentananews.com

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menilai, demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina di depan istana negara pada tanggal 9 Januari 2019 tidak hanya salah alamat, tetapi juga salah kaprah. Pasalnya, persoalan hubungan kerja kontraktual mereka dengan Pertamina telah selesai.

Di sisi lain, kata dia, permasalahan mantan sopir tangki yang menuntut untuk ditetapkan sebagai karyawan Pertamina juga terlalu berlebihan, karena mereka bukanlah karyawan yang berkontrak kerja langsung dengan Pertamina, tetapi adalah karyawan perusahaan lain yang bekerjasama dengan BUMN Migas tersebut sebagai tenaga sopir tangki.

"Harusnya jika ingin menuntut menjadi karyawan tetap, maka lebih tepat diajukan ke perusahaan yang dahulu merekrut dan mempekerjakan mereka sebagai sopir tangki," kata Defiyan di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Menurut Defiyan, demo mantan sopir tangki Pertamina ini tidak saja mengganggu ketertiban umum, tetapi juga telah mem-faith accomply Pertamina sebagai BUMN yang abai mengelola karyawannya dan sama saja mempermalukan Direktur Utama Pertamina di hadapan Presiden yang baru saja memberikan amanah.

"Namun kita berharap, dari kasus demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina yang berasal dari perusahaan rekanan ini, akan ada langkah-langkah perbaikan dalam menata hubungan pekerja dan manajemen dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk yang berkaitan dengan tenaga kerja waktu tertentu (outsourcing) yang merupakan kerjasama antara perusahaan penerima kontrak kerja dengan perusahaan pemberi kerja pada perusahaan lain (rekanan)," papar Defiyan.

Lebih jauh ia mendesak Pertamina untuk segera melakukan klarifikasi atas demo mantan sopir tangki Pertamina ini, supaya kasus lama pemutusan hubungan kontraktual mereka dengan perusahaan rekanan tidak dikaitkan dengan kinerja manajemen Pertamina saat ini.

"Jika diperlukan, Pemerintah juga dapat membentuk tim investigasi untuk menyelidiki sumber permasalahan disinformasi berkaitan dengan demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina yang mempunyai kontrak dengan perusahaan rekanan tersebut. Hal ini penting agar tidak menimbulkan opini publik yang buruk atas citra BUMN dan menemukan kemungkinan adanya motif lain dari demonstrasi tersebut," tukasnya.

Pihaknya juga berharap agar Pemerintah dan DPR segera menyusun dan menetapkan UU tentang Sistem Ekonomi Nasional yang menjadi rujukan UU sektoral lainnya dan merupakan penguasaan negara atas sumberdaya alam dan BUMN yang mengemban tugasnya terkait perintah konstitusi pasal 33 UUD 1945.

"Pemerintah dan DPR harus segera merevisi dan menetapkan UU tentang BUMN untuk memperjelas berbagai tugas, posisi dan fungsi BUMN dalam perekonomian negara serta menarik posisi BUMN dari kewajibannya menjalankan UU Perseroan Terbatas," katanya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...
Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa me...
Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Be...
Cegah Garut Banjir, KPUPR Bangun Tanggul Sepanjang  5 Km
Ekonomi
Pasca banjir bandang yang terjadi di Kota dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 20 September 2016 lalu, Kementerian Pekerjaan Um...
Atasi Banjir, Kementerian PUPR Normalisasi Sungai di Kota Bima
Ekonomi
Guna mencegah terulangnya banjir besar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan ...
Mulai Digenangi, Bendungan Mila Siap Suplai Irigasi 1.689 Ha
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, termasuk di Kawasa...
​Pererat Persaudaraan, Kodiklatad dan Masyarakat Gelar Baksos
Ekonomi
Mempererat silaturahmi antara institusi TNI-Polri serta komunitas offroad dan masyarakat, Komandan Kodiklatad, Letjen TNI AM. P...