Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Tuntutan Mantan Sopir Tangki Salah Kaprah

12 Jan. 2019, 22.17.16

Tuntutan Mantan Sopir Tangki Salah Kaprah

Jakarta, sentananews.com

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menilai, demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina di depan istana negara pada tanggal 9 Januari 2019 tidak hanya salah alamat, tetapi juga salah kaprah. Pasalnya, persoalan hubungan kerja kontraktual mereka dengan Pertamina telah selesai.

Di sisi lain, kata dia, permasalahan mantan sopir tangki yang menuntut untuk ditetapkan sebagai karyawan Pertamina juga terlalu berlebihan, karena mereka bukanlah karyawan yang berkontrak kerja langsung dengan Pertamina, tetapi adalah karyawan perusahaan lain yang bekerjasama dengan BUMN Migas tersebut sebagai tenaga sopir tangki.

"Harusnya jika ingin menuntut menjadi karyawan tetap, maka lebih tepat diajukan ke perusahaan yang dahulu merekrut dan mempekerjakan mereka sebagai sopir tangki," kata Defiyan di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Menurut Defiyan, demo mantan sopir tangki Pertamina ini tidak saja mengganggu ketertiban umum, tetapi juga telah mem-faith accomply Pertamina sebagai BUMN yang abai mengelola karyawannya dan sama saja mempermalukan Direktur Utama Pertamina di hadapan Presiden yang baru saja memberikan amanah.

"Namun kita berharap, dari kasus demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina yang berasal dari perusahaan rekanan ini, akan ada langkah-langkah perbaikan dalam menata hubungan pekerja dan manajemen dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk yang berkaitan dengan tenaga kerja waktu tertentu (outsourcing) yang merupakan kerjasama antara perusahaan penerima kontrak kerja dengan perusahaan pemberi kerja pada perusahaan lain (rekanan)," papar Defiyan.

Lebih jauh ia mendesak Pertamina untuk segera melakukan klarifikasi atas demo mantan sopir tangki Pertamina ini, supaya kasus lama pemutusan hubungan kontraktual mereka dengan perusahaan rekanan tidak dikaitkan dengan kinerja manajemen Pertamina saat ini.

"Jika diperlukan, Pemerintah juga dapat membentuk tim investigasi untuk menyelidiki sumber permasalahan disinformasi berkaitan dengan demonstrasi mantan sopir tangki Pertamina yang mempunyai kontrak dengan perusahaan rekanan tersebut. Hal ini penting agar tidak menimbulkan opini publik yang buruk atas citra BUMN dan menemukan kemungkinan adanya motif lain dari demonstrasi tersebut," tukasnya.

Pihaknya juga berharap agar Pemerintah dan DPR segera menyusun dan menetapkan UU tentang Sistem Ekonomi Nasional yang menjadi rujukan UU sektoral lainnya dan merupakan penguasaan negara atas sumberdaya alam dan BUMN yang mengemban tugasnya terkait perintah konstitusi pasal 33 UUD 1945.

"Pemerintah dan DPR harus segera merevisi dan menetapkan UU tentang BUMN untuk memperjelas berbagai tugas, posisi dan fungsi BUMN dalam perekonomian negara serta menarik posisi BUMN dari kewajibannya menjalankan UU Perseroan Terbatas," katanya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...
​Pengambilalihan Tanpa Izin Tangki BBM Pertamina Melawan Hukum
Ekonomi
Tindakan mengambil alih dari orang yang berhak dan menguasai secara tanpa izin truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik P...
Ekonom: Pembajakan Mobil Tangki Pelanggaran Konstitusi
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pembajakan mobil tangki merupakan tindakan pelanggaran konstitusi ekonomi yang berp...