Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Urus Perizinan, BI Hentikan Sejumlah Layanan Top Up

7 Okt. 2017, 9.20.50

Urus Perizinan, BI Hentikan Sejumlah Layanan Top Up

Jakarta, sentananews.com

Direktur Elektronifikasi Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo Direktur Elektronifikasi Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo mengatakan, sampai saat ini, tercatat beberapa layanan tambah saldo (top up) uang elektronik e-commerce sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI.

Jadi, kata Pungky, selain Paytren yang dimiliki oleh penceramah kondang Ustadz Yusuf Mansyur, juga ada TokoCash milik Tokopedia dan BukaDompet milik Bukalapak.

"Namun yang dihentikan hanya layanan tambah saldo saja. Sedangkan pengguna uang elektronik masih dapat menggunakan saldonnya maupun mencairkan saldonya," ujarnya di Jakarta, Jumat.

"Jika syarat prinsip terpenuhi, izin yang diberikan Bank Indonesia kepada e-commerce sebagai penerbit uang elektronik berjangka waktu lima tahun," tambah dia.

Dijelaskan, sejak terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan juga Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP pada Juli 2014, BI terus memantau layanan penerbit uang elektronik.

Ketika dana yang dikelola sudah mencapai Rp 1 miliar atau pihak penerbit memang merencanakan untuk mengelola dana hingga Rp1 miliar, BI langsung menghubungi perusahaan penerbit agar segera mengajukan izin. "Kita monitor closely terus. Wah ini floating fun nya sudah Rp1 miliar, kita kasih tau untuk izin," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya telah menghentikan sementara layanan tambah saldo untuk beberapa produk uang elektronik, termasuk Paytren.

Agus tidak menyebutkan secara spesifik terhadap Paytren. Namun dia menegaskan seluruh penerbit uang elektronik harus patuh dan mengajukan izin, agar risiko keuangan bagi pengguna bisa diminimalisasi.

"Sebetulnya, ini kan kegiatan e-commerce dan pada saat e-commerce, mereka menyediakan platform terjadinya jual beli. Kalau institusi itu akan melakukan bisnis uang elektronik ya harus tertib meminta izin dulu dengan BI. Kalau bicara waktu mungkin 90 hari sudah direspons," papar Agus.

Sesuai Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP yang diterbitkan tanggal 22 Juli 2014, di mana bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan uang elektronik dengan jumlah dana mengendap atau berencana mengelola dana Rp1 miliar ke atas wajib memiliki izin sebagai penerbit uang elektronik dari BI.

Agus mengatakan dengan dana kelolaan yang besar, semua penerbit uang elektronik harus memiliki manjaemen risiko dan fasilitas teknologi yang baik guna melindungi konsumen.

Jika tidak ada tata kelola yang baik, dana yang terkumpul milik pengguna rentan dengan sejumlah risiko. "Jumlah yang dihimpun sudah cukup besar, artinya manajemen risiko dan teknologinya harus sudah baik," tambahnya.

Saat proses pengajuan izin tersebut, kata Agus, penerbit uang elektronik dapat mengoptimalkan layanan transaksi lain seperti menggunakan kartu kredit, kartu debit dan lainnya.

"Masing-masing institusi ini sudah bisa melakukan bisnisnya, karena selain bisnis uang elektronik, mereka bisa transaksi perniagaan daring, bisa menggunakan kartu ktedit dan debit. Kalau uang elektronik ya harus ikut aturan BI dulu, jangan sampai membahayakan konsumen," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Pembentukan Holding Tergantung Kondisi BUMN
Ekonomi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sedang menyiapkan beberapa holding company berdasarkan sektor bisnis.Ekono...
Penuhi Pasokan Gas, FSRU Akan Dikaji Lagi
Ekonomi
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar akan mengkaji lebih fungsi Floating Storage Regasification Unit (FS...
Standard Produk Otomotif Asean Diharmonisasi
Ekonomi
Negara anggota ASEAN bekerja sama untuk melakukan harmonisasi standar produk otomotif dalam rangka memastikan keamanan, kualita...
Aturan Baru Taksi Daring Wajib Asuransi
Ekonomi
Peraturan baru terkait penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi telah dikeluarkan pemerintah melalui rancangan revisi Per...
Industri Galangan Kapal Harus Manfaatkan Tol Laut
Ekonomi
Industri galangan kapal nasional didorong untuk memanfaatkan tol laut yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai sebuah peluan...
Akademisi: Wacana Kartu Subsidi LPG 3 Kg Perlu Direailisasikan
Ekonomi
Dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, wacana mengenai kartu subsi...
Ironis, PPh Badan Freeport Hanya 25 Persen
Ekonomi
Pemerintah berencana menerbitkan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Berdasarkan bocoran dalam BAB VII Pasal 14 menyebutkan, ...
Berantas Trader Gas Nakal. Kemenperin Siapkan Aturan
Ekonomi
Guna memberantas trader gas 'nakal' yang selama ini berdampak negatif terhadap pelaku industri di dalam negeri, Kementrian Peri...
2019 Sektor Pariwisata Jadi Penghasil Devisa Terbesar
Ekonomi
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada 2019...