Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Urus Perizinan, BI Hentikan Sejumlah Layanan Top Up

7 Okt. 2017, 9.20.50

Urus Perizinan, BI Hentikan Sejumlah Layanan Top Up

Jakarta, sentananews.com

Direktur Elektronifikasi Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo Direktur Elektronifikasi Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo mengatakan, sampai saat ini, tercatat beberapa layanan tambah saldo (top up) uang elektronik e-commerce sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI.

Jadi, kata Pungky, selain Paytren yang dimiliki oleh penceramah kondang Ustadz Yusuf Mansyur, juga ada TokoCash milik Tokopedia dan BukaDompet milik Bukalapak.

"Namun yang dihentikan hanya layanan tambah saldo saja. Sedangkan pengguna uang elektronik masih dapat menggunakan saldonnya maupun mencairkan saldonya," ujarnya di Jakarta, Jumat.

"Jika syarat prinsip terpenuhi, izin yang diberikan Bank Indonesia kepada e-commerce sebagai penerbit uang elektronik berjangka waktu lima tahun," tambah dia.

Dijelaskan, sejak terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan juga Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP pada Juli 2014, BI terus memantau layanan penerbit uang elektronik.

Ketika dana yang dikelola sudah mencapai Rp 1 miliar atau pihak penerbit memang merencanakan untuk mengelola dana hingga Rp1 miliar, BI langsung menghubungi perusahaan penerbit agar segera mengajukan izin. "Kita monitor closely terus. Wah ini floating fun nya sudah Rp1 miliar, kita kasih tau untuk izin," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya telah menghentikan sementara layanan tambah saldo untuk beberapa produk uang elektronik, termasuk Paytren.

Agus tidak menyebutkan secara spesifik terhadap Paytren. Namun dia menegaskan seluruh penerbit uang elektronik harus patuh dan mengajukan izin, agar risiko keuangan bagi pengguna bisa diminimalisasi.

"Sebetulnya, ini kan kegiatan e-commerce dan pada saat e-commerce, mereka menyediakan platform terjadinya jual beli. Kalau institusi itu akan melakukan bisnis uang elektronik ya harus tertib meminta izin dulu dengan BI. Kalau bicara waktu mungkin 90 hari sudah direspons," papar Agus.

Sesuai Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP yang diterbitkan tanggal 22 Juli 2014, di mana bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan uang elektronik dengan jumlah dana mengendap atau berencana mengelola dana Rp1 miliar ke atas wajib memiliki izin sebagai penerbit uang elektronik dari BI.

Agus mengatakan dengan dana kelolaan yang besar, semua penerbit uang elektronik harus memiliki manjaemen risiko dan fasilitas teknologi yang baik guna melindungi konsumen.

Jika tidak ada tata kelola yang baik, dana yang terkumpul milik pengguna rentan dengan sejumlah risiko. "Jumlah yang dihimpun sudah cukup besar, artinya manajemen risiko dan teknologinya harus sudah baik," tambahnya.

Saat proses pengajuan izin tersebut, kata Agus, penerbit uang elektronik dapat mengoptimalkan layanan transaksi lain seperti menggunakan kartu kredit, kartu debit dan lainnya.

"Masing-masing institusi ini sudah bisa melakukan bisnisnya, karena selain bisnis uang elektronik, mereka bisa transaksi perniagaan daring, bisa menggunakan kartu ktedit dan debit. Kalau uang elektronik ya harus ikut aturan BI dulu, jangan sampai membahayakan konsumen," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Ada 388 Penerbangan Tambahan d Bandara Soetta
Ekonomi
PT Angkasa Pura II mencatat telah melayani sebanyak 388 penerbangan tambahan (extra flight) terkait Lebaran 2018 atau hari raya...
​Pertamina Siagakan Fasilitas BBM di Titik Utama Arus Balik
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) siap mengamankan ketersediaan dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di titik utama untuk melayani arus ba...
​Kemenpan: H+3 Lebaran Harga Bahan Pangan Turun
Ekonomi
Pasokan dan harga pangan pokok selama Ramadan hingga Lebaran, bahkan pascalebaran Idulfitri dapat dijaga aman dan stabil.Hasil ...
Kementrian PUPR Tambah Rest Area di Tol Fungsional Batang - Pejagan
Ekonomi
Untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran mudik Lebaran 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama ...
​PLN Listriki Dua Lokasi di Pulau Sumbawa
Ekonomi
Selama Ramadhan 1439 H, PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat berhasil melakukan penyambungan listrik ke dua lokasi terp...
PLN NTB Terus Bangun Infrastruktur Kelistrikan di Daerah Terpencil
Ekonomi
PT PLN (Persero) terus membangun infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil guna meningkatkan rasio elektrifikasi. Menjelang...
Besi Penyangga Dicuri, Tower PLB di Kerinci Roboh
Ekonomi
Pasca robohnya tower listrik 150 kV di Desa Birun, kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Bangko, Merangin, Jambi, pada Kamis (14...
Siaga Jakarta, PLN Disjaya Siapkan 1.616 Personil
Ekonomi
PT PLN (Persero) siap siaga menjaga kelistrikan untuk Idul Fitri 1439 H. Hal ini seperti yang dilakukan oleh salah satu unit PL...
​20 Juni 2018 Integrasi Tol JORR Diberlakukan Efektif
Ekonomi
Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPJT-Kementerian PU-Pera) bersama dengan Badan Usaha ...