Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Urus Perizinan, BI Hentikan Sejumlah Layanan Top Up

7 Okt. 2017, 9.20.50

Urus Perizinan, BI Hentikan Sejumlah Layanan Top Up

Jakarta, sentananews.com

Direktur Elektronifikasi Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo Direktur Elektronifikasi Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo mengatakan, sampai saat ini, tercatat beberapa layanan tambah saldo (top up) uang elektronik e-commerce sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI.

Jadi, kata Pungky, selain Paytren yang dimiliki oleh penceramah kondang Ustadz Yusuf Mansyur, juga ada TokoCash milik Tokopedia dan BukaDompet milik Bukalapak.

"Namun yang dihentikan hanya layanan tambah saldo saja. Sedangkan pengguna uang elektronik masih dapat menggunakan saldonnya maupun mencairkan saldonya," ujarnya di Jakarta, Jumat.

"Jika syarat prinsip terpenuhi, izin yang diberikan Bank Indonesia kepada e-commerce sebagai penerbit uang elektronik berjangka waktu lima tahun," tambah dia.

Dijelaskan, sejak terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan juga Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP pada Juli 2014, BI terus memantau layanan penerbit uang elektronik.

Ketika dana yang dikelola sudah mencapai Rp 1 miliar atau pihak penerbit memang merencanakan untuk mengelola dana hingga Rp1 miliar, BI langsung menghubungi perusahaan penerbit agar segera mengajukan izin. "Kita monitor closely terus. Wah ini floating fun nya sudah Rp1 miliar, kita kasih tau untuk izin," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya telah menghentikan sementara layanan tambah saldo untuk beberapa produk uang elektronik, termasuk Paytren.

Agus tidak menyebutkan secara spesifik terhadap Paytren. Namun dia menegaskan seluruh penerbit uang elektronik harus patuh dan mengajukan izin, agar risiko keuangan bagi pengguna bisa diminimalisasi.

"Sebetulnya, ini kan kegiatan e-commerce dan pada saat e-commerce, mereka menyediakan platform terjadinya jual beli. Kalau institusi itu akan melakukan bisnis uang elektronik ya harus tertib meminta izin dulu dengan BI. Kalau bicara waktu mungkin 90 hari sudah direspons," papar Agus.

Sesuai Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP yang diterbitkan tanggal 22 Juli 2014, di mana bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan uang elektronik dengan jumlah dana mengendap atau berencana mengelola dana Rp1 miliar ke atas wajib memiliki izin sebagai penerbit uang elektronik dari BI.

Agus mengatakan dengan dana kelolaan yang besar, semua penerbit uang elektronik harus memiliki manjaemen risiko dan fasilitas teknologi yang baik guna melindungi konsumen.

Jika tidak ada tata kelola yang baik, dana yang terkumpul milik pengguna rentan dengan sejumlah risiko. "Jumlah yang dihimpun sudah cukup besar, artinya manajemen risiko dan teknologinya harus sudah baik," tambahnya.

Saat proses pengajuan izin tersebut, kata Agus, penerbit uang elektronik dapat mengoptimalkan layanan transaksi lain seperti menggunakan kartu kredit, kartu debit dan lainnya.

"Masing-masing institusi ini sudah bisa melakukan bisnisnya, karena selain bisnis uang elektronik, mereka bisa transaksi perniagaan daring, bisa menggunakan kartu ktedit dan debit. Kalau uang elektronik ya harus ikut aturan BI dulu, jangan sampai membahayakan konsumen," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Wakil Ketua Komisi VII DPR Dorong Holding Energi
Ekonomi
Pemerintah memastikan pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tujuan yang mulia, yakni meningkatkan daya s...
Pertamina Ajak Pemda Atasi Lonjakan Konsumsi LPG 3Kg
Ekonomi
Menindaklanjuti melonjaknya konsumsi LPG 3 kg di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), PT Pertamina (Pers...
Walikota Tangerang Ajak Warga Gunakan LPG Non Subsidi
Ekonomi
Komitmen Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah untuk mengurangi beban subsidi negara kembali ditunjukkan.Kali ini ia k...
Jonan Terima Penghargaan ICMA
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerima penghargaan Lifetime Achievement dari Institute Certified...
​INDEF Sebut Konsep Holding Migas Tak Jelas
Ekonomi
Rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sejumlah sektor kembali menuai pro-kontra...
​Kasus Gayus Masih Bayangi Menkeu
Ekonomi
Kasus faktur pajak palsu yang dilakukan oleh Gayus Tambunan masih menjadi bayang-bayang buruk di tubuh Direktorat Jenderal Paja...
Pertagas Diakuisisi PGN, Langkah Awal Holding Migas
Ekonomi
Sekretaris Perusahaan, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Rachmat Hutama mengatakan, pihaknya terus berkomitmen mend...
Menkeu: Ditjen Pajak Harus Segera Perbaiki Reputasi
Ekonomi
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani berharap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mencegah terjadinya korupsi di dalam institusi ...
Robert Pahkpahan Siap Basmi Suap dan Korupsi
Ekonomi
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru dilantik, Robert Pakpahan, berjanji akan membasmi praktik suap dan penya...