Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​YLKI: Soal Penjualan Premium di Jamali, Pemerintah Tak Konsisten

12 Juni 2018, 23.15.50

​YLKI: Soal Penjualan Premium di Jamali, Pemerintah Tak Konsisten

Jakarta, sentananews.com

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi menyesalkan keinginan Pemerintah untuk kembali menugaskan BUMN Pertamina menyediakan dan menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di wilayah Jawa Madura dan Bali (Jamali).

Padahal menurut dia, beberapa tahun lalu pemerintah begitu antusias berkampanye agar masyarakat meninggalkan BBM yang kurang berkualitas tersebut dan menggunakan BBM yang lebih baik kualitasnya.

"Kebijakan pemerintah ini kaya kutipan syair sebuah lagu dangdut jaman dulu 'engkau yang mengawali, engkau pula yang mengakhiri. Intinya pemerintah tidak konsisten," katanya kepada Sentananews.com di Jakarta, Selasa (12/6).

Menurut Tulus, untuk mewujudkan kebijakan tersebut, pemerintah melakukan dua terobosan salah satunya menciptakan BBM "jalan tengah", yakni sebuah produk BBM yang kualitasnya relatif lebih baik dan harganya pun relatif terjangkau bernama Pertalite dengan RON 90.

"Guna menyokong langkah pertama, pemerintah mengeluarkan jurus kedua, yakni, mengurangi pasokan/penjualan bensin Premium, di wilayah Jamali. Artinya konsumsi premium dibatasi dan dikendalikan," ujarnya.

"Bahkan saat itu ada wacana premium akan dilarang di Jakarta, karena DKI hanya boleh menggunakan BBM dengan kadar RON 92 ke atas, Pertamax dll. Jadi Premium hanya dialokasikan untuk luar Pulau Jawa, Bali dan Madura," tambah dia.

Tulus mengatakan, dua jurus tersebut sepertinya lumayan ampuh mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk beralih ke BBM yang kualitasnya lebih baik. Terbukti, konsumsi Pertalite naik tajam, bahkan Pertamax pun tak mau ketinggalan.

"Data Pertamina membuktikan, bahwa konsumsi pertalite secara nasional mencapai lebih dari 53 persen; sedangkan konsumsi premium hanya 23 persen saja," tukasnya.

Dan hebatnya, lanjut dia, tak ada gejolak untuk mendorong perubahan kebijakan tersebut, karena masyarakat tampak happy menggunakan Pertalite. "Bahkan sepeda motor pun lebih antusias menggunakan Pertamax. Terbukti konsumsi produk tersebut di kalangan pemotor lebih tinggi presentasenya daripada kalangan pengguna mobil," kata Tulus.

Menurut dia, setidaknya ada tiga alasan mengapa masyarakat ikhlas bermigrasi ke produk BBM yang lebih baik kualitasnya. Pertama, karena keberhasilan pemerintah daloam hal ini Kementerian ESDM dan Pertamina dalam melakukan public campaign (kampanye publik).

"Sinergi komunikasi antara Kementerian ESDM—sebagai regulator, dan Pertamina sebagai operator, cukup sukses. Dan hal ini logis saja, karena jika kebijakan ini berhasil maka kedua belah pihak diuntungkan," tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa menurunnya konsumsi premium akan menekan besaran subsidi pemerintah di sektor energi. "Karena pemerintah tak perlu pusing dengan postur finansial di APBN, karena alokasi subsidi BBM-nya tidak bengkak. Sebaliknya, bagi Pertamina, naiknya konsumsi Pertalite dan Pertamax akan mengerek margin profitnya. Sebuah simbiose mutualisme yang sangat elegan," paparnya.

Selain itu, lanjut dia, lewat public campaign tersebut, kesadaran masyarakat terbangun bahwa kualitas BBM sangat berpengaruh terhadap kinerja mesin kendaraan. Tarikan mesin lebih joss, dan kondisi mesin pun lebih sehat. Sehingga industri otomotif pun mengendors kebijakan ini.

"Hal lain lagi adalah selisih harga yang tidak signifikan antara Premium dengan Pertalite, bahkan Pertamax. Kondisi ini juga mencerminkan adanya afordabilitas (daya beli), bahwa masyarakat ternyata mampu membeli BBM lebih mahal. Tidak aneh, proses migrasi ini sering diklaim sebagai upaya pemerintah menaikkan harga BBM secara diam-diam," tukasnya.

Ironisnya, kata Tulus, fenomena yang positif ini secara perlahan berjalan anti klimaks. Karena kebijakan pemerintah terhadap BBM stagnan, bahkan inkonsisten. "Salah satu contoh adalah soal harga BBM, di mana pemerintah mengusung jargon bahwa harga BBM berbasis pasar: menyesuaikan harga minyak mentah, kurs rupiah dan inflasi. Namun jargon itu hanya berjalan 1,5 sampai dua tahun saja. Setelah itu mandeg, bahkan sudah didiklair sampai 2019," sesalnya.

Menteri ESDM, Ignatius Jonan, bahkan tampak mulai limbung, dengan mengizinkan SPBU swasta menjual produk BBM serupa Premium, dengan alasan harganya lebih murah dari Premium, "Jonan menyimpulkan bahwa Pertamina tidak efisien. Hanya dengan satu buah SPBU saja, dia jadikan sebagai tolok ukur efisien atau tidak, dibanding 3.000 lebih SPBU milik Pertamina. Kesimpulan yang absurd dan menggelikan," ketusnya.

Dan anti klimaks yang paling ironis adalah, mulai momen mudik Lebaran ini, pemerintah mewajibkan SPBU di Pulau Jawa, Bali dan Madura; menjual kembali bensin Premium.

"Sangat disayangkan dan ironis, jika pemerintah justru mundur beberapa langkah dalam kebijakan BBM. Kebijakan yang sudah on the track malah ditekuk sedemikian rupa, demi kepentingan jangka pendek," sesalnya.

Ia mengakui bahwa harga BBM akan berpengaruh terhadap daya beli dan inflasi. Tetapi sejatinya, merujuk pada data BPS, yang paling signifikan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat adalah melambungnya harga bahan pangan. "Patut diduga, langkah mundur pemerintah dalam kebijakan BBM hanyalah bentuk pengalihan atas ketidakmampuannya dalam mengendalikan lonjakan harga bahan pangan," ketusnya.

Ia berharap, konsumen terutama para pemudik Lebaran tetap konsisten mengonsumsi bahan bakar yang berkualitas baik. Hal itu untuk menjaga agar kerusakan lingkungan tidak lebih parah, demi kesehatan masyarakat, demi kesehatan mesin kendaraan dan demi keadilan sosial yang lebih luas.

"Biarkan konsumsi premium prioritas untuk konsumen yang lebih membutuhkan, yakni konsumen di luar area Jamali, khususnya daerah terluar, tertinggal dan terdepan Indonesia," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tutup Tahun 2018, Pertamina EP Catat Produksi 101%
Ekonomi
PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas...
​Ungkap Pengoplosan LPG, Pertamina Apresiasi Polda Metro Jaya
Ekonomi
PT Pertamina Persero) mengapresiasi pihak kepolisian yang berhasil menangkap oknum pengoplosan gas elpiji 3 kilogram (kg) bersu...
​Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Ponpes di Barru Sulsel
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus membangun rumah s...
​KPUPR Targetkan 699 Unit Huntara Rampung Akhir Februari 2019
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban b...
​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...
Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa me...
Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Be...