Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

EWI Sesalkan Telepon Pejabat Negara Disadap dan Disebarluaskan

28 April 2018, 22.39.30

EWI Sesalkan Telepon Pejabat Negara Disadap dan Disebarluaskan

Jakarta, sentananews.com

Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Huatahean mengaku tidak begitu tertarik untuk membahas isi pembicaraan lewat telepon antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir yang beredar luas di masyarakat.

Menurut dia, yang justru paling menguatirkan adalah lemahnya keamanan negara karena telepon pejabat negara dengan mudah disadap dan disebar luaskan. "Ini poin paling penting yang harus menjadi perhatian dibandingkan konten pembicaraan antara Rini dan Sofyan Basyir," kata Ferdinand dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Sabtu (28/4) malam.

Kejadian ini, kata dia, memang memprihatinkan sekaligus mengkhwatirkan semua pihak. Selain itu, sulit menempatkannya harus di ranah apa. Apakah masuk dalam ranah politik, atau ranah hukum, atau bahkan masuk dalam ranah ekonomi. "Tidak mudah kita kelompokkan karena tampaknya bocornya rekaman tersebut memborong tiga ranah tersebut," tambah Ferdinand.

Menurut dia, ada yang menghentak dan menjadi fokus yang terlewatkan dari peristiwa tersebut. "Saya tidak ingin masuk terlalu jauh ke dalam konten pembicaraan karena memang kontennya kabur, sajar dan tidak jelas, apakah bicara angka fee bagi pejabat atau angka saham yang menjadi bagian dari PLN dan Pertamina," tukasnya.

Ia mengatakan, akan menjadi perdebatan panjang bila mebahas konten yang samar tersebut. Terlebih lagi, kabarnya objek yang dibahas adalah Pembangunan Terminal LNG di Bojonegara yang yang melibatkan group perusahaan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu Bumi Sarana Migas. "Apapun itu, kami lebih ingin membahas tentang lemahnya keamanan jalur komunikasi pejabat negara," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, seluruh pejabat negara dilindungi keamanannya, baik fisik, agenda dan juga termasuk jalur komunikasinya, sehingga tidak boleh bocor atau disadap oleh pihak manapun. "Namun kejadian ini jelas membuka mata kita bahwa lemahnya keamanan jalur komunikasi pejabat kita menjadi pertanyaan. Jangan-jangan saluran telepon presiden pun disadap oleh pihak yang sama.

Untuk itu, lanjut dia, fokus yang harus segera ditangani adalah mengusut siapa pelaku penyadapan saluran telepon Rini dan Sofyan tersebut. Pelakunya mungkin saja telah menyadap pejabat lain juga. "Bisa saja ini sebuah sinyal kepada siapapun agar tidak macam-macam di tahun politik yang panas ini," ucapnya.

Menurutnya, pelaku penyadapan ingin mengirim pesan kepada semua karena bisa saja pembicaraannya dibuka ke publik. Bahkan pelaku juga sepertinya ingin memberikan tekanan dan peringatan kepada Presiden maupun Wakil Presiden dengan cara membuka pembicaraan pembantu presiden yaitu menteri BUMN.

"Mungkin saja mereka ingin menakut-nakuti pejabat pemerintah supaya mengikuti kemauan pihak penyadap. Jadi bagi saya, sekali lagi fokus yang paling penting adalah mencari siapa pelakunya, konten pembicaraan itu nomor dua," tukasnya.

"Saya tidak bisa bayangkan bila penyadap ingin mengirim pesan kepada presiden untuk mengikuti kemauannya, atau bila tidak mau, sadapan pembicaraan presiden ajan dibuka juga. Ini tahun politik yang keras dan kejam," pungkasnya.

Apalagi kejahatan tersebut telah diatur oleh UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang sanksi pidananya diatur pada Pasal 56 UU No.36/1999, disebutkan bahwa:

"Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

Selain itu, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19/2016). Seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 UU No.11/2008, dengan ancaman kurungan 6 s.d 8 tahun dan denda.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

  India Beli S-400 Rusia, Pakistan Uji Rudal Nuklir
International
Pakistan berhasil menguji coba peluru kendali (rudal) Ghauri yang dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir dengan jangk...
​Saudi, UEA dan Mossad Sekongkol Ingin Ganti Rezim Iran
International
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir, Duta Besar UEA untuk Washington Yousef al-Otaiba dan Direktur Mossad Yossi Cohen...
 Parade Militer Iran Diserang Dua Pria Bersenjata, 8 Tewas
International
Dua pria bersenjata menyerang parade militer di kota Ahvaz, Iran barat daya, Sabtu (22/9). Serangan tersebut menewaskan sedikit...
Bawa Rudal Berpandu, Kapal Perang AS Masuk Laut Hitam
International
Kapal perang Amerika Serikat (AS), USS Carney, yang membawa peluru kendali (rudal) berpandu telah memasuki Laut Hitam. Armada K...
China Tahan Sejuta Warga Uighur di Kamp Rahasia
International
Tabloid yang dikelola negara China mengklaim pemerintah telah mencegah "tragedi besar" di Xinjiang dengan memperjuangkan keaman...
​AS: Serangan Atas Basis Militer Suriah Tanggungjawab Israel
International
Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa serangan terhadap basis militer Suriah dan basis milisi pro-pemerintah Suriah dilakukan o...
​AS Dituding Serang Basis Militer Suriah
International
Media pemerintah Suriah melaporkan bahwa koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) telah melakukan serangan terhadap basis militer ...
​Gencatan Senjata Diwarnai Bom Bunuh Diri, 21 Tewas
International
Aksi bom bunuh diri mengguncang Afghanistan timur di tengah perayaan gencatan senjata dalam rangka Idul Fitri. Sedikitnya 21 or...
​​Pangkas Subsidi, Mesir Naikkan Harga BBM Hingga 50 Persen
International
Mesir memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 50 persen menyusul imbauan International Monetary Fund (...