Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​PBB Dukung Agenda HAM Indonesia

7 Mei 2017, 14.30.38

​PBB Dukung Agenda HAM Indonesia

Jakarta, Sentananews.com

Proses "Universal Periodic Review" (UPR) Dewan HAM PBB, yang mengulas mengenai laporan perkembangan hak asasi manusia (HAM) suatu negara, mengakui kemajuan HAM di Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam keterangan pers dari Kantor Perwakilan RI di Jenewa yang diterima di Jakarta, Sabtu. "Indonesia mengapresiasi rekomendasi yang disampaikan negara-negara PBB yang relevan dan berisikan dukungan terhadap agenda HAM nasional," kata Wakil Tetap RI di Jenewa-Duta Besar Hasan Kleib pada Sidang Pengesahan Laporan Pokja UPR Indonesia di Dewan HAM PBB pada Jumat (5/5).

Dubes Hasan Kleib menilai berbagai rekomendasi yang diberikan negara anggota PBB itu merupakan pengakuan atas kemajuan HAM Indonesia, sekaligus menegaskan dukungan masyarakat internasional terhadap berbagai upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang telah, sedang dan akan terus laksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Dukungan kuat masyarakat internasional ini merupakan suatu capaian tersendiri bagi Indonesia.

Terobosan kebijakan dan program nyata dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Pemerintahan Presiden Joko Widodo di tingkat pusat dan daerah menjadi rujukan best practices dan lessons learned bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam pelaporan HAM Indonesia, ujar dia.

Hasan menyebutkan beberapa kebijakan pemerataan kesejahteraan di Indonesia menjadi perhatian dan mendapat apresiasi masyarakat internasional, seperti kebijakan pembangunan di wilayah pinggiran melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Pemerintah Indonesia juga sangat memahami tantangan-tantangan yang masih ada dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Tanah Air. Delegasi Indonesia telah menegaskan komitmen kuatnya untuk menghadapi dan menangani tantangan tersebut.

Dalam proses UPR Indonesia, total 225 rekomendasi telah disampaikan delegasi dari 101 negara angota PBB.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut secara umum dapat dikelompokkan ke dalam lima tema pokok, yaitu meratifikasi instrumen HAM internasional, melanjutkan kerja sama dengan mekanisme HAM PBB, menghapuskan hukuman mati, hal-hal terkait orientasi seksual, memajukan upaya perlindungan HAM pada umumnya, termasuk pluralisme dan toleransi.

Mekanisme UPR ini merupakan forum kaji ulang antar negara anggota PBB mengenai perkembangan perlindungan dan pemajuan HAM di suatu negara.

UPR dinilai sebagai mekanisme akuntabilitas dimana kredibilitas negara akan ditentukan oleh implementasi rekomendasi yang disampaikan dan diterima.

Editor: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Pembantai 26 Jemaat Gereja Texas Juga Sempat Ancam Mertua
International
Devin Patrick Kelley (27), pelaku penembakan massal di sebuah gereja di Texas tenggara, Amerika Serikat (AS) yang menewaskan 26...
Weah Berpeluang Jadi Presiden Liberia
International
Sebagai pesepakbola dunia George Weah memiliki prestasi yang lengkap. Kini Weah makin dekat mencapai kursi Presiden Liberia, ne...
Markas Polisi Swedia Dihantam Ledakan
International
Sebuah markas polisi di Kota Helsinborg, Swedia dilanda ledakan, namun tidak ada orang terluka dalam insiden ini.Kendati demiki...
ISIS Sudah Kehilangan 87 Persen Wilayah
International
ISIS telah kehilangan hampir 90 persen wilayah yang mereka kuasai tahun 2014, ketika kelompok itu mendeklarasikan "kekhalifahan...
 Pesawat Mendarat Darurat, 300 Penumpang Selamat
International
Satu pesawat penumpang Pakistan International Airlines (PIA) melakukan pendaratan darurat di Provinsi Punjab, bagian timur nege...
Bangladesh Tuding Miyanmar Provokasi Perang
International
Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina menuduh negara tetangganya Myanmar memprovokasi sebuah perang di tengah krisis p...
Istana Saudi di Jeddah Diserang, 2 Penjaga Tewas
International
Istana Kerajaan Arab Saudi di Jeddah diserang seorang pria bersenjata yang diidentifikasi sebagai Saudi sendiri. Pria bernama M...
AS Tak Akui Referendum Kemerdekaan Kurdi
International
Amerika Serikat "tidak mengakui" referendum kemerdekaan "sepihak" Kurdi Irak dan meminta semua pihak tidak menggunakan kekerasa...
Irak Siap Ambil Kendali Wilayah Perbatasan Kurdi
International
Kementerian Pertahanan Irak pada Jumat menegaskan, akan mengambil kendali batas wilayah mandiri Kurdistan "dalam koordinasi" de...