Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

292 Pemilik Bangunan di Jakut Terkena Yustisi

8 Nov. 2018, 13.30.50

292 Pemilik Bangunan di Jakut Terkena Yustisi

Jakarta, sentananews. com

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan yustisi terhadap pelaku pelanggar Perda nomor 7 tahun 2010, tentang tata cara membangun di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Jakarta Utara, Syamsuddin Lologau, mengatakan, itu hanyalah pemberkasan saja, sedangkan untuk sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap pelaku pelanggar aturan akan dilakukan pada tanggal 29 November 2018 mendatang, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Syamsuddin Lologau mengatakan, kegiatan yang diprakarsai oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan ini sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelanggaran membangun.

"Selain itu, kami juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa saat ini Pemerintah telah mempermudah pengurusan izin, asalkan persyaratan terpenuhi,"ujar Samsuddin Lologau usai membuka acara pemberkasan yustisi di Gedung Blok R, Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (7/11).

Pada kesempatan itu juga, Wali Kota Jakarta Utara berharap agar masyarakat tidak menggunakan jasa pihak ketiga atau orang lain. "Kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengurus izin sendiri tidak menggunakan jasa orang lain, karena kalau memberikan jasa kepada orang lain banyak lebihnya dan jeleknya lagi diatasnamakan aparat, padahal lebihnya itu untuk dia sendiri," terang Syamsuddin Lologau.

Ia menegaskan, dengan adanya masyarakat mengajukan perizinan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari restribusi IMB. "Kalau izinnya bagus pendapatan PAD akan naik lagi, tapi kalau bangunannya tidak ada IMB akan hilang subsidi ke Pemerintah," imbuhnya.

Sementara itu, pada pemberkasan yustisi tahun 2018 ini terdapat 292 pelaku pelanggar Perda, terdiri dari enam Kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Utara. Dibandingkan tahun 2017 lalu dengan jumlah pelaku pelanggar bangunan, mencapai 380 orang dengan pendapatan denda sebanyak 1 milyar 271 juta rupiah, tahun 2018 ini jumlahnya cenderung menurun.

Sedangkan Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara, Kusnadi Hadipratikno berharap masyarakat lebih memahami tentang pelanggaran membangun sehingga tidak ada lagi pelanggaran ditahun-tahun mendatang. "Paling tidak dengan adanya yustisi ini dapat memperkecil pelanggar membangun ditahun mendatang,"ujarnya di sela-sela kegiatan.

Ia berharap, pada tahun 2019 mendatang Pemprov DKI Jakarta melalui Suku Dinas Cipta Karya atau PTSP dapat kembali memprogramkan sosialisasi kepada masyarakat tentang tatacara membangun yang baik dan benar, sesuai dengan ketentuan. "Sudah dua tahun lalu program sosialisasi itu nggak ada, kami berharap tahun mendatang program tersebut dapat dilaksanakan lagi sehingga masyarakat dapay teredukasi tata cara membangun,"katanya.

Kusnadi menjelaskan, besaran pengenaan denda yustisi sendiri tergantung pada palanggaran membangun. "Jadi denda tidak dipukul rata, namun disesuaikan dengan kasus pelanggarannya,"pungkasnya.

Penulis : Edi P

Editor : Pangihutan Simatupang


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Princess Meganondo Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2019
News
Jakarta, sentananews.comMiss Jambi, Princess Meganondo dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2019. Kemenangan Princess ini otomatis...
​Pertamina Energi Negeri Edukasi Bencana Sejak Dini
News
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara memperingatkan Sumut sebagai daerah rawan bencana. Hingga 14...
Alsyami: Pemilu Harus Damai dan Bebas Hoaks
News
ADA dan beredarnya informasi, kabar, berita bohong atau hoaks dinilai dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan terganggunya ...
​Rektor Unhan Buka Rakornis Unhan Tahun Anggaran 2019
News
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP ,secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordina...
​Bawaslu Jaktim Hentikan Kasus Caleg Gerindra
News
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalend...
​Bantu Perjuangan Prabowo-Sandi, Relawan Luncurkan Toko PAS
News
Sebagai upaya membantu perjuangan politik paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, relawan pendukung Prabowo-Sandi meluncurkan platf...
​Jokowi: Pilih Pemimpin yang Sudah Punya Pengalaman
News
Ribuan alumni Universitas Trisaksi menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI peri...
​Labor Institute: Perlu Regulasi Khusus Lindungi Pekerja Pers
News
Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus untuk melindungi pekerja media, yang menjamin mereka bisa menjalankan pekerjaa...
​Jelang Pemilu, Website KPU Jadi Sasaran Ancaman Serius
News
Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran ancaman yang serius menjelang Pemilu 2019 mendatang. Bahkan ancaman tersebu...